Ekonomi
( 40478 )Indonesia Tumbuh 4,9 Persen pada 2024-2026
Nikel, Harta Karun Masa Kini dari Pulau Obi
Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara, terberkati dengan kekayaan alam yang luar biasa. Pulau itu memiliki
tanah dengan kandungan nikel yang tinggi. Komoditas yang begitu bernilai saat
ini. Tak terbayang dalam benak Fandi Noferdi Padapak (33) di kawasan Salam
Kawasi, Rabu (29/11), warga Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera
Selatan, bahwa wilayah tempatnya tinggal akan menjadi salah satu sentra nikel.
Di pulau seluas 2.500 kilometer persegi itu, jutaan metrik ton tanah yang terkandung
nikel dikeruk serta diproses lebih lanjut menjadi baja nirkarat (stainless
steel) dan bahan baku baterai. Kawasan yang berlokasi 5 km dari pusat industri
pertambangan nikel Harita Nickel, dinamai Salam Kawasi atau kependekan dari Bersama
Belajar pada Alam Kawasi, yang juga bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Harita Nickel, satu dari beberapa
perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Pulau Obi. Menurut
data Kementerian ESDM, sumber daya nikel di Indonesia 17,3 miliar ton dengan
cadangan 5 miliar ton. Produksi tahun 2022 mencapai 106,3 juta ton bijih nikel,
516.700 ton feronikel, dan 76.000 nikel matte. Industri nikel yang telah dijalankan
Indonesia ialah baja nirkarat dan baterai ion litium.
Smelter hidrometalurgi pertama di Indonesia berada di Pulau Obi
oleh Harita Nickel yang berproduksi pada 2021. Rico Wirdy Albert, Head of Technical
Support Harita Group Smelter, mengatakan, setiap tahun Harita menghasilkan
sedikitnya 1,4 juta ton FeNi, 365.000 ton MHP, 120.000 ton nikel sulfat, dan
30.000 ton kobal sulfat. Deputy Head Nickel Sulfate and Acid Plant HPL Roy Martua
Sigiro menjelaskan, produksi saat ini ialah 340 ton nikel sulfat per hari dan
70 ton kobal sulfat per hari. ”Dalam setahun, kami harapkan nantinya produksi
mencapai 160.000 ton nikel sulfat dan 32.000 ton kobal sulfat. Itu baru tahap
satu dan kami optimalisasi dulu. Nanti, tahap dua, produksi akan ditingkatkan,”
kata Roy. Ekspansi bisnis Harita Nickel menjadi gambaran besarnya potensi nikel
di Pulau Obi. Angka itu belum termasuk produksi perusahaan pemegang IUP lain di
pulau berjarak 240 km dari Ternate itu. Nikel, harta karun Obi, kini
dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Kepala Urusan Kesejahteraan Pemerintah
Desa Kawasi Bambang Bakir mengatakan, sebelumnya, warga Obi tidak tahu-menahu
tentang kekayaan alam tersebut. Barulah saat dimulai eksploitasi pertambangan
nikel, mereka menyadari bahwa Pulau Obi ternyata menyimpan harta karun yang
kini sangat dibutuhkan dunia. (Yoga)
Waspada di Paruh Pertama, Tancap Gas di Paruh Kedua
NCKL Bakal Tambah Tambang Nikel Lagi
Tahun Depan, PTPP Siapkan Belanja Modal Rp 1,5 Triliun
Akhir Tahun Kredit Fintech Lending Naik
Jamu Kuat Ekonomi 2024
Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, Bank Dunia rupanya tak seoptimistis Pemerintah RI. Teranyar, Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 4,9%.Angka itu masih berada di bawah target pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni, sebesar 5,2%.Menurut Bank Dunia, risiko eksternal akan lebih menantang, utamanya pada kinerja perdagangan serta tekanan pembiayaan global. Hal itu tak lepas kondisi higher for longer suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.Belajar dari pengalaman, rezim suku bunga tinggi The Fed, lazimnya akan menekan pasar keuangan negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.Alhasil, beragam langkah antisipasi semestinya diterapkan dari sekarang, agar ekonomi tak kalang kabut diterjang berbagai tekanan.
Tentu saja, insentif tersebut diharapkan dapat memompa kinerja dunia usaha, yang pada gilirannya bakal ikut mendongkrak ekonomi nasional.Oktober lalu, pemerintah mengumumkan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) ke sektor properti.Kebijakan itu berlaku untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar, di mana PPN DTP 100% sampai Juni 2024. Adapun, mulai Juni sampai Desember 2024, PPN DTP tetap diterapkan, tetapi hanya 50%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta.
Insentif yang bertebaran memang amat mungkin mendongkrak geliat sektor usaha yang menerimanya. Hal itu nyata terjadi manakala pemerintah mengobral insentif fiskal untuk sejumlah sektor industri guna memacu aktivitas bisnis pascapandemi Covid-19.Contohnya saat insentif diberikan ke sektor properti pada 2021 dan 2022. Kala itu penjualan properti melejit dan turut menyokong pemulihan sektor ini.
Kendati demikian, insentif tak bisa menjadi satu-satunya cara untuk mendongkrak kinerja dunia usaha. Terlebih pemberian insentif juga lazim dibarengi dengan penurunan penerimaan negara dari setoran pajak.Bahkan, sebagian penerima keringanan PBB tersebut, selama ini dikenakan pajak penghasilan final, yang berarti penerimaan negara sukar bertambah berlipat-lipat.
PENGEMBANGAN EBT : Investor Tagih Keseriusan Pemerintah
Investor menantikan keseriusan pemerintah terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan agar merasa aman dalam menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk membangun pembangkit listrik berbasis tenaga angin dan surya di Tanah Air.Dalam laporan bertajuk Understanding Barriers to Financing Solar and Wind Energy Project in Asia yang disusun oleh Ernst & Young diketahui bahwa banyak calon investor energi baru terbarukan (EBT) yang merasa bahwa pembuat kebijakan di Indonesia masih kurang serius mendukung pengembangan energi bersih.Gilles Pascual, Energy Transition and Climate Partner Ernst & Young Singapura mengatakan, harga listrik dari EBT bakal lebih kompetitif apabila Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai hambatan struktural di sisi kebijakan, dan menyediakan lebih banyak proyek energi bersih di dalam negeri.
Padahal, laporan Net Zero Pathways International Energy Agency menyebut Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas tenaga surya dan angin hingga tiga kali lipat pada 2030.Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan ebragam regulasi yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air.
PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN : ‘BOLA PANAS’ DIVESTASI INCO
Proses divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) terus bergulir menjadi ‘bola panas’, meski sudah ada head of agreement mengenai proses tersebut, dan ditargetkan bisa rampung pada tahun depan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendesak agar PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID sebagai pihak yang akan melakukan akuisisi 14% saham INCO mendapatkan harga yang lebih murah.Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah bakal mengambil sebagian konsesi perusahaan, apabila INCO tetap mematok harga yang dinilai kemahalan untuk proses divestasi tersebut. Terlebih, proses divestasi itu juga merupakan salah satu syarat agar perusahaan mendapatkan perpanjangan izin untuk bisa terus beroperasi di Indonesia.“Masalah valuasi [saham INCO] saya bertahan, dan kalau angkanya tidak ketemu, maka direlinquish saja, toh ada beberapa yang tidak perform dari Vale Indonesia,” katanya, Rabu (13/12).
Hanya saja, lewat pengajuan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), INCO mengganti komitmen tersebut menjadi pembangunan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) kapasitas produksi kurang lebih 60.000 mixed hydroxide precipitate (MHP).Pergeseran fokus investasi pada proyek Sorowako itu sudah disampaikan INCO kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai tahapan konversi KK INCO menjadi IUPK. Arifin pun menyetujui proposal tersebut melalui pengesahan rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) pada 10 April 2023.INCO juga diketahui telah resmi mengajukan permohonan IUPK ke Kementerian ESDM pada 17 April 2023.
Proses divestasi 14% saham INCO kepada MIND ID sendiri sebenarnya ditargetkan rampung pada 2024 bergantung kepada kondisi penutupan yang lazim. Setelah itu, MIND ID akan menjadi pengendali INCO dengan kepemilikan saham 34%.Adapun, Vale Canada Limited selaku anak usaha Vale Base Metals Limited akan menggenggam sekitar 33,9% saham INCO, sedangkan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd mengempit 11,5% saham perusahaan. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin tasrif memastikan MIND ID bakal memiliki kendali yang kuat dalam struktur baru INCO setelah proses divestasi rampung.
Dalam kesempatan terpisah, INCO berencana untuk mempertahankan jumlah produksi nikelnya sebesar 70.800 ton nikel matte pada tahun depan.Chief Financial Offi cer Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, untuk produksi nikel pada 2024, perseroan akan tetap mempertahankan jumlah produksi setara dengan tahun ini. Penyebab utama mandeknya produksi nikel INCO adalah pemeliharaan alat produksi yang memakan waktu lama.
Bernardus menambahkan, alasan kedua adalah perusahaan akan berupaya mempertahankan kualitas nikel yang diproduksi. Dengan begitu, target tahun depan ditetapkan tidak jauh berbeda dengan hasil 2023.Menurutnya, pemeliharaan alat adalah salah satu kunci perseroan bisa tetap menjaga kualitas dan efi siensi produksi. Pasalnya dengan alat-alat produksi yang mumpuni.
Penguasa Baru E-Commerce
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









