JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$ 392,2 miliar. Nilai ini turun dibandingkan  dengan posisi ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, maka ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6% secara year on year (yoy). Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah menurun dibanding  dengan bulan sebelumnya sebesar US$ 185,1 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3% (yoy). Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan  dana investor nonresiden  pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan  volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. (Yetede)

JAKARTA,ID-Badan Kebijakan Transformasi Kementerian Perhubungan memperkirakan  pergerakan masyarakat  pada masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 cukup padat dengan berbagai mode transportasi, dan masih didominasi kendaraan pribadi. Menurut pengamat transformasi Djoko Setijowarno di Jakarta, Jumat (15/12/2023), pergerakan jutaan kendaraan sangat menantang dalam rekayasa lintas agar lancar serta terutama memberi keselamatan dan keamanan masyarakat. "Dengan berkendaraan pribadi, masyarakat bertanggung jawab dengan keselamatan  dan keamanan sendiri dari aspek keandalan moda dan kompetensi," katanya. Ada dua potensi yang tidak terpisahkan, kecelakaan karena wisata dan melewati pelintasan. Kendaraan tak layak, tetapi masih dipakai; tidak terampil, tetapi mengemudi; dan kurang waspada atau tidak patuh aturan  akan meningkatkan risiko kecelakaan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, sudah saatnya Indonesia juga  mempunyai lembaga penetapan tarif premi yang independen. Dengan begitu, dapat mendorong pengembangan sektor industri asuransi ke arah yang lebih baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, salah satu isu yang paling krusial dalam industri asuransi  adalah persaingan pasar yang tidak sehat, yang mendorong perusahaan asuransi menetapkan premi yang kurang memadai bagi pembayaran manfaat asuransi. Berdasarakan kondisi tersebut, OJK memilih 'berguru' ke Korea. Korea dipilih karena dianggap  sebagai negara yang berhasil membentuk  lembaga independen yang berperan dalam  mendorong pengembangan sektor industri  asuransi, khusunya dalam hal pengelolaan database dan penetapan tarif premi asuransi. (Yetede)

Kabar gembira datang dari Amerika Serikat (AS) setelah Federal Reserve (The Fed) menyuarakan komitmen yang kuat untuk memangkas acuan suku bunga hingga 75 basis poin (bps) pada tahun depan. Apalagi pada pertemuan kemarin, Kamis (14/12), The Fed sesuai ekspektasi kembali menahan suku bunga acuan di level 5,25%—5,5%. Artinya, sepanjang paruh kedua tahun ini tak ada perubahan di bank sentral yang paling berpengaruh sedunia itu. Kabar ini tentu memberikan energi baru bagi perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia, yang sejak tahun lalu kelabakan menangkal efek dari pengetatan moneter AS. Sinyal bersahabat tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan serupa dari Bank Indonesia (BI) sehingga manuver moneter memiliki daya dorong yang kuat untuk mendorong perekonomian dan menciptakan stabilitas pasar keuangan. Arah kebijakan BI selama ini yang bersifat preemptive dan forwardlooking, melahirkan ekspektasi bahwa bank sentral akan menurunkan acuan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed. Kalangan pebisnis dan pelaku pasar pun berharap BI menyiapkan respon ramah. Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, sinyal perlindungan agresivitas The Fed menggambarkan bahwa pemanasan global mereda. Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap BI juga memangkas suku bunga acuan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, memandang meski memberikan angin segar realisasi komitmen The Fed itu bergantung pada dinamika global 3—6 bulan mendatang. Sembari menunggu kepastian The Fed, Shinta mengusulkan pemerintah agar fokus menjaga stabilitas ekonomi makro terutama terkait dengan kecukupan devisa, stabilitas rupiah, dan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kalangan analis dan ekonom menyarankan BI untuk mulai memasang kuda-kuda pelonggaran kebijakan suku bunga acuan yang saat ini di level 6%. Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual, melihat kabar dari AS memberikan sinyal kepada BI untuk ikut memperlonggar suku bunga acuan. Ahli Strategi Makro Samuel Sekuritas Lionel Priyadi, mengatakan harapan pasar soal pelonggaran moneter di AS dan dalam negeri terlalu spekulatif. Menurutnya, penurunan suku bunga AS mengakibatkan indeks obligasi emerging market naik 0,7% dan imbal hasil 10Y UST dan Bund masing-masing turun 18 bps dan 5 bps menjadi 4,02% dan 2,17%. 

Melalui PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), terobosan di bidang perbankan syariah terakselerasi. Rapor hijau itu pun berasal dari kepiawaian Direktur Utama Hery Gunardi memimpin bank syariah teratas di Tanah Air hingga mendapatkan prestasi gemilang dari CNBC Indonesia. Strategi konsolidasi yang ditempuh pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan hasil yakni menaikkan kelas bank syariah di industri perbankan. Sebagai bank umum syariah terbesar di industri, BSI menempati posisi kelima, naik dari posisi ketujuh di Tanah Air. Rapor hijau itu tecermin pada kinerja perusahaan hingga September 2023 dengan mengantongi laba bersih Rp4,2 triliun atau tumbuh 31,04% secara tahunan (year-on-year/YoY). Laba tebal perusahaan berasal dari beberapa hal realisasi pembiayaan sebesar Rp232 triliun, terkerek 15,94% YoY. Kemudian, penggalangan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp262 triliun atau naik 6,91% YoY yang ditopang oleh kenaikan signifikan, 43,89% YoY dari pos tabungan sebesar Rp115 triliun. Tak terbatas pada keunggulan di layanan keuangan domestik, perusahaan mengincar ambisi ke level 10 teratas bank syariah global. Direktur Utama Hery Gunardi percaya melalui inovasi dan transformasi digital, BSI akan mengubah wajah bank syariah melalui solusi inansial menyeluruh.“Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung seluruh ekosistem ekonomi Islam, menjadikan keuangan Islam lebih relevan untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Hery. Catatan positif tahun ini pun mendapatkan apresiasi yakni dua penghargaan bergengsi dari CNBC Indonesia. Pertama, Hery Gunardi mendapatkan penghargaan untuk kategori CEO paling mengesankan berkat kemampuan perusahaan berinovasi dan berkontribusi di bidang keuangan syariah. Kedua, kategori The Extraordinary Sharia Banking Company on GCG karena perusahaan memiliki bisnis menaikkan skala bisnis ke tingkat global sekaligus pionir penerapan prinsip unggul tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Disadari, walau pengem­bang­annya telah dilakukan sejak dari tahun 90-an, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah na­sional belum secepat yang diharapkan. Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, yakni sekitar 89%, tidak lantas menjadikannya sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sebenarnya, preferensi masyarakat kita saat ini bisa menjadi modal dasar akselerasi ekonomi syariah. Berdasarkan riset, terdapat 46% masyarakat yang memiliki preferensi syariah dilatarbelakangi faktor spiritual dan fungsional, serta 20% yang memilih syariah hanya karena faktor fungsional atau benefit. Oleh karenanya, pemangku kebijakan termasuk didalamnya Bank Indonesia (BI) serta lintas kementerian/lembaga terkait melakukan pendekatan baru dinamakan money follow the trade. Istilah ini merujuk pada paradigma di mana upaya percepatan ekonomi keuangan syariah di Indonesia erat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha halal (baik barang dan jasa) atau dikenal sebagai halal value chain (HVC). Pertumbuhan ekonomi syariah global dalam wadah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berisikan 57 negara di mana beberapa anggotanya bukan mayoritas muslim, diprediksi sebesar 3,6% pada 2023 (sedikit lebih baik dibanding ekonomi global yang sekitar 3%) dan diprediksi akan membaik sebesar 4,2% pada 2024. Namun, angka ini sejatinya terkontraksi dibanding 2022 sebesar 5,5%. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi turut memberikan andil atas kontraksi pertumbuhan ekonomi syariah global. Dari dalam negeri atau domestik, seiring pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi syariah dalam bentuk sektor HVC terus berlanjut dengan pariwisata ramah muslim dan sektor pangan halal (pertanian dan makanan) menjadi pendorongnya. Ke depan, perkembangan HVC harus menjadi perhatian bersama, mengingat pangsa sektor prioritas HVC menopang 25% lebih dari ekonomi nasional. Diproyeksikan, sektor HVC akan tetap tumbuh sebesar 4,5%—5,3% selama 2023. Adapun, sederet jurus percepatan industri halal. Pertama, penguatan melalui grand design arah produk halal dalam bentuk Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023—2029. MPIHI yang mengusung tagline “Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan” menjadi referensi bersama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia. Jurus kedua, digitalisasi. Seperti halnya industri konvensional, industri halal juga harus riding the wave menggunakan digitalisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir membentuk ekosistem digital. Jurus ketiga, literasi. Keurgensian literasi ekonomi syariah dan industrifikasi halal menjadi salah satu strategi utama MPIHI. 

Performa investasi Sulawesi Selatan hingga kuartal III/2023 dinilai belum begitu memuaskan meski dari sisi pencapaian mengalami peningkatan secara tahunan. Penghiliran sektor pertanian dan peternakan bakal menjadi tumpuan wilayah ini guna meningkatkan pemerataan peningkatan secara tahunan. Penghiliran sektor pertanian dan peternakan bakal menjadi tumpuan wilayah ini guna meningkatkan pemerataan investasi kekabupaten/kota agar menciptakan sumber-sumber ekonomi baru didaerah. investasi ke kabupaten/kota agar menciptakan sumber-sumber ekonomi baru di daerah. Optimalisasi investasi pada sektor potensial di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mulai diperkuat pada 2024 seiring adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Sektor-sektor penopang produk domestik regional bruto (PDRB) akan dipertajam pengelolaannya demi menyelaraskannya dengan realisasi modal yang bisa masuk.Pertanian, perikanan, dan peternakan sejatinya adalah sumber daya menjanjikan di wilayah ini. Potensinya besar. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertumbuhan ekonomi Sulsel kuartal III/2023, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangkan struktur PDRB terbesar mencapai 22,83%.Namun, besarnya potensi tersebut rupanya tidak membuat mayoritas penanam modal yang masuk ke wilayah ini mengarahkan investasinya ke sektor-sektor ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bakal melakukan pengembangan berbagai industri skala besar baik hulu maupun hilir pada tahun depan. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa investasi di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan hanya Rp427,09 miliar, sedangkan perikanan Rp47,3 miliar.Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Subbidang Keuangan Since Erna Lamba mengatakan bahwa pihaknya cukup menyayangkan angka investasi sektor unggulan ini. Padahal segala potensi pertanian, perikanan, hingga peternakan hampir ada di setiap daerah di provinsi ini. Untuk pertanian, Sulsel yang sejak dahulu sudah menjadi lumbung pangan nasional, akan dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi produksinya dengan pembagian bibit gratis kepada para petani. Selain itu wilayah ini juga tengah dicanangkan menjadi provinsi pisang terbesar di Indonesia.“Pisang bukan sekadar buah biasa bagi masyarakat Sulsel. Bagi orang Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, pisang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Peluang pasar ekspornya pun sangat besar, oleh karena itu, kami tetap mengundang swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam bidang budi daya pisang,” katanya kepada Bisnis belum lama ini. Pada sektor perikanan, pihaknya akan mendorong peningkatan produktivitas perikanan tangkap, melalui penyediaan rumpon dan terumbu karang buatan yang akan menjadi rumah ikan. Upaya ini, selain untuk menekan biaya operasional juga akan meningkatkan tangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan ikan domestik dan pasar ekspor.Dari sektor peternakan, Pemprov Sulsel juga akan mengoptimalkan peternakan unggas, sapi, kuda dan kambing, bahkan akan mendorong budi daya dan perbanyakan populasi ayam ketawa yang menjadi ikon wilayah ini. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sulsel Abdul Hadi menambahkan, pihaknya telah memetakan rencana pengembangan industri skala besar di beberapa daerah di wilayah ini. Di lain sisi, pemadaman listrik bergilir di Sulsel dalam beberapa waktu belakangan ternyata sempat menimbulkan keraguan akan berkembangnya iklim investasi di wilayah ini. Pasalnya, PT PLN (Persero) sempat mengatakan bahwa pasokan energi di wilayah ini defi sit.Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) Darmadi meluruskan bahwa defi sit listrik Sulsel ternyata disebabkan kemampuan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) turun sekitar 75% akibat kemarau panjang efek dari fenomena El Nino. Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas Iswanto Anwar memandang bahwa sektor pertanian memberikan berbagai manfaat yang signifi kan, baik bagi perekonomian daerah maupun pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan baku industri. Dia memandang bahwa pertanian di Sulsel menjadi salah satu sektor ekonomi utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Sejalan dengan itu, sektor ini juga memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.

Calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di sejumlah daerah untuk menyampaikan program, di antaranya tambang ilegal dan pupuk. Sementara itu, capres Prabowo Subianto tidak berkampanye, tetapi melalui tim kampanyenya menyinggung lumbung pangan Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Jambi, kemarin. Salah satu topik yang disampaikannya adalah bahwa pertambangan ilegal merupakan sebuah kesalahan yang harus diberantas. Dia berjanji ketika menjadi presiden nantinya berjanji akan menindak tegas praktik pertambangan ilegal telah merugikan negara karena menekan pemasukan kas negara. “Semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman dan tidak boleh dibiarkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang ilegal dan dibiarkan, maka itu menular dan yang paling rugi siapa kalau ada yang ilegal? Masyarakat dan negara,” jelasnya. Menurut Anies, persoalan pertambangan ilegal menjadi komitmennya untuk diberantas karena program itu sudah direncanakan dan harus dikerjakan. Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tidak kurang dari 2.741 titik yang menjadi lokasi pertambangan tanpa izin atau Peti yang terdiri atas 96 lokasi Peti batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatra Selatan. Kemudian, sekitar 2.645 aktivitas Peti mineral tersebar hampir di seluruh provinsi yang melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja. Diperkirakan 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Jakarta, Banten, dan Bekasi. Saat berkampanye di Bekasi, dia menyatakan komitmennya untuk memperbaiki data petani di Indonesia sebagai salah satu upaya mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar menanggapi keluhan salah satu petani dalam acara pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Bekasi, Jawa Barat, kemarin. “Bahasa Ganjar-Mahfud itu ‘sat set’, cepat, ‘tas tes’. Agar apa? Agar ini segera dibereskan sehingga tadi disampaikan Ibu dan Bapak semuanya, namanya bantuan dari negara harus sampai kepada yang berhak,” ujarnya. Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di wilayah lainnya seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, sampai Kalimantan. Dalam perkembangan lain, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak melakukan kampanye lantaran bertugas sebagai Menteri Pertahanan RI salah satu agendanya meresmikan turnamen sepak bola Nusantara Open U-17 di gelanggang sepak bola Akademi Garudayaksa, Bekasi. Namun, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Muhammad Sirod menyatakan bahwa Prabowo dipastikan meneruskan program pembangunan food estate atau lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan.