Pemerintah memberikan penghargaan Proper kriteria emas kepada 79 perusahaan dan kriteria hijau kepada 196 perusahaan terkait pengelolaan usaha ataupun limbahnya. Namun, baru 3.694 atau 17,5 % dari keseluruhan industri di Indonesia yang ikut penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan ini. Ketua Dewan Pertimbangan Proper Sudharto P Hadi, Rabu (20/12) di Jakarta, menyebutkan,tahun 2022 sekitar 15 % industri di Indonesia yang mengikuti Proper. Tahun ini kisarannya bertambah menjadi 17,5 %. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong berharap, ke depan, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya Proper dan nilai yang diperoleh perusahaan. ”Kita, kan, ingin kesadaran, jadi bukan legally binding atau diwajibkan,tapi beyond comply (dalam ketaatan pengelolaan lingkungan) ini karena sadar lingkungan itu berarti efisiensi, (mendapatkan) nilai ekonomi sosial dan ada social return on investment, ada banyak nilai positif yang bisa dikembangkan perusahaan,” tuturnya.

Dalam penyerahan Anugerah Lingkungan Proper 2023 oleh Wapres Ma’ruf Amin, Rabu, perusahaan yang mendapatkan kriteria emas dan biru berarti sudah melampaui dari kewajiban pengelolaan limbah dan lingkungan. Bahkan, kata Sudharto, kategori emas berarti perusahaan menerapkan analisis daur hidup (eko-inovasi) sehingga menghasilkan efisiensi energi, mengurangi emisi, mengurangi timbulan limbah, dan mengurangi dampak lingkungan. Tahun ini, perusahaan berkategori emas juga harus melakukan eko-inovasi social yang indikatornya diukur dengan social return on investment (SROI). SROI terkait dengan alokasi dana yang dibelanjakan dibandingkan dampak yang diterima oleh masyarakat.

Perusahaan yang menerapkan analisis dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan secara baik mendapat kategori biru. Adapun yang sudah melakukan usaha, tetapi masih perlu perbaikan mendapat kriteria merah. Tahun 2023, sebanyak 2.131 perusahaan mendapat kriteria biru. Sebanyak 1.077 industri di kategori merah. Tidak ada perusahaan di kriteria hitam, tetapi 211 perusahaan ditunda pemeringkatannya. Wapres Amin meminta agar Proper menjadi platform bagi perusahaan untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, terutama mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri yang dilakukan. Perusahaan dengankategori emas dan hijau bisa memiliki gengsi lebih tinggi serta mendapatkan nilai lebih di mata konsumen, apalagi semakin banyak konsumen dan negara yang concern dengan produk ”hijau”. (Yoga)

Guna menekan kesenjangan antara Indonesia barat dan timur, proyek-proyek pembangunan terus digenjot pemerintah. Skema pembiayaan kreatif mendominasi pengerjaan proyek-proyek perhubungan di Indonesia. ”Bagaimana kita menciptakan konektivitas, tetapi juga membuat Indonesia sentris dan tidak bicara tentang Jawa saja,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (20/12). Isu nasional pada sector transportasi selama ini berkutat pada konektivitas dan integrase antarmoda. Selain itu, peningkatan dan pengembangan transportasi massal perkotaan juga masih menjadi tantangan. Mobilitas cerdas dan ramah lingkungan sekaligus transportasi berkelanjutan juga merupakan pekerjaan rumah Kemenhub. Budi mengatakan, Presiden memerintahkan Kemenhub memperhatikan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP).

Bentuknya diwujudkan dalam pelaksanaan tol laut serta pembangunan bandara dan pelabuhan di pelosok daerah. Dalam pembangunan proyek-proyeknya, mayoritas memanfaatkan skema pembiayaan kreatif yang mencapai 80 %. Sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sepanjang 2020-2024, Rencana Strategis Kemenhub mengalokasikan Rp 1.288 triliun untuk investasi pada sektor transportasi. Proporsi terbesar, 54 %, merupakan investasi swasta. Disusul BUMN 26 %. Pemerintah berperan menyediakan dana Rp 266,64 triliun atau 20 %. ”Melihat tingginya kebutuhan pembiayaan tersebut, tidak akan terpenuhi apabila hanya mengandalkan pendanaan rupiah murni (APBN). Oleh karena itu, kami terus mendorong pendanaan kreatif non-APBN,” kata Budi. Bentuk pendanaan kreatif non-APBN, di antaranya, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, surat berharga syariah negara (SBSN), badan layanan umum (BLU), serta investasi swasta murni. Proyek transportasi didanai melalui skema KPBU adalah Pelabuhan Patimbang dengan nilai investasi Rp 18,93 triliun. (Yoga)

Pascapandemi banyak negara berusaha untuk membenahi ekonominya. Pariwisata menjadi cara paling cepat untuk membangun kembali ekonomi. Pemerintah Indonesia berencana memberikan bebas visa kepada warga negara di 20 negara yang berpotensi mendorong wisata berkualitas, terutama wisatawan dari negara dengan pendapat per kapita yang tinggi. Meski pengusaha mendukung wacana ini, sejumlah pihak mengingatkan rencana ini jangan sampai menciptakan masalah baru. Pemerintah tengah mengkaji regulasi bebas visa bagi 20 negara yang dianggap berkontribusi menyumbang pariwisata berkualitas di Republik Indonesia (RI). Pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah wisatawan asing yang tinggal lebih lama dan membelanjakan uang lebih banyak. Pariwisata jenis ini akan berdampak bagi ekonomi di daerah tujuan wisata (Kompas.id, 19/12). Kebijakan yang bersifat selektif ini sangat baik bagi penerimaan negara dan juga para pelaku wisata. Pemasukan devisa dalam jumlah besar diharapkan karena yang datang wisatawan berkualitas.

Di sisi lain, pelaku usaha wisata lebih merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Beberapa kasus belakangan, yang diakibatkan perilaku wisatawan asing yang tidak tertib, membuat para pelaku bisnis wisata trauma. Apabila kelak wisatawan yang datang benar-benar berkualitas, mereka bisa melayani dengan perasaan aman. Akan tetapi, Indonesia juga bersaing dengan negara lain. Mereka juga memperbaiki layanan bagi para wisatawan, baik dari urusan imigrasi maupun layanan wisata, contohnya, Jepang sudah lama membuka diri dengan mempermudah layanan imigrasi untuk sejumlah negara dan mereka juga membangun pariwisata halal karena mengincar pasar negara-negara berpenduduk Muslim, karena pasar ini sangat besar. Di Eropa, penerbangan dan juga tempat-tempat wisata dipenuhi pengunjung sejak beberapa bulan lalu. Karena itu, rencana pemberian bebas visa harus ditindaklanjuti dengan layanan pariwisata yang prima, mulai dari penerimaan di bandara yang kadang dikeluhkan hingga penginapan dan juga layanan lainnya. Tanpa persiapan yang memadai, kita sangat boleh jadi bakal kalah dalam mendapatkan wisatawan asing. (Yoga)

Dalam debat calon wakil presiden, Jumat (22/12) dengan tema besar seputar ekonomi, sebagian besar masyarakat paling ingin mengetahui gagasan ketiga cawapres terkait ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan ekonomi digital. Terkait dengan hal itu, ketiga cawapres menyatakan siap menyampaikan ide sekaligus mendalami gagasan kandidat lain di depan publik. Persiapan juga dilakukan untuk mendalami tema debat. Debat pada 22 Desember adalah debat kedua dari lima kali debat capres-cawapres yang terdiri atas tiga kali debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres. Debat kedua ini merupakan debat antar cawapres dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, serta perdagangan. Selain itu, ada pula tema pengelolaan APBN / APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 18-20 Desember2023 dengan melibatkan 509 responden di 34 provinsi menunjukkan, 58,9 % responden menantikan gagasan cawapres terkait ekonomi kerakyatan, kemudian diikuti infrastruktur (9.5 %) dan ekonomi digital (7,4 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, Rabu (20/12), menyatakan telah mempersiapkan Gibran untuk memperdebatkan semua tema yang telah ditentukan penyelenggara. Sejumlah isu terkait juga disebut sudah dipahami Gibran mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha yang kini juga menjabat Wali Kota Surakarta, Jateng.

Asisten Pelatih Timnas AMIN (Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Jazilul Fawaid, menuturkan, dalam debat, Muhaimin juga akan lebih banyak bicara mengenai kebijakan negara di bidang ekonomi. Kendati tema debat meliputi sejumlah isu, itu semua dinilai berpangkal pada kebijakan nasional yang diputuskan pemerintah nantinya. Salah satu materi yang bakal disampaikan Muhaimin, kata Jazilul, ialah penyaluran dana desa, bagian dari program Anies-Muhaimin jika memenangi Pilpres 2024. Mahfud MD mengatakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga telah mempersiapkan materi debat bidang ekonomi. Mereka menyiapkan dokumen untuk dipelajarinya. Menurut Mahfud, dirinya juga mendapat masukan dari sejumlah ahli di bidang tersebut. (Yoga)

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih menuai kontroversi. Aturan yang diklaim kian memperketat impor ini tetap dinilai oleh beberapa kalangan pengusaha tidak berpihak bagi pebisnis dalam negeri. Sebagai bentuk protes, sejumlah asosiasi pengusaha memberikan catatan terhadap ketentuan terbaru impor yang merevisi Permendag No 25/2022 ini. Misalnya, pemerintah memberikan kelonggaran bagi impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik untuk keperluan lembaga atau kementerian dan kepentingan umum. Aturan itu dianggap bisa mematikan dan bikin gempor para pengusaha batik lokal yang kebanyakan merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Poin ini dikhawatirkan memberi celah untuk masuknya kain bermotif batik dan akan berdampak pada pengrajin batik yang mayoritas adalah IKM," ujar Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kemarin. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri juga mewanti-wanti agar aturan baru ini tidak mengganggu pelaku usaha yang sudah taat aturan atau izin selama ini. Dari sini, Aprisindo mengharapkan aturan tersebut bisa menurunkan angka impor ilegal. "Kalau ternyata dampak terhadap industri nasional sangat kecil, maka baru bisa kita katakan kebijakan ini tidak tepat sasaran," jelas Firman. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal menilai beleid itu kurang tepat. Menurut dia, pemerintah seharusnya membuka akses pasar untuk para produsen dalam negeri, bukan malah memotong akses itu. Direktur impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo menegaskan pihaknya akan sangat selektif memberikan izin terkait impor batik untuk kebutuhan instansi. Analisis Perdagangan Ahli Muda Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negari Kementerian Perdagangan Kartika Sari menyebutkan, aturan impor terbaru ini sudah menghimpun berbagai masukan, termasuk kalangan pengusaha.

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat masif menambah utang. Sayangnya, penambahan utang belum sebanding dengan nominal produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, posisi utang pemerintah per akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun. Hitungan KONTAN, posisi utang tersebut melonjak 208,23% dibandingkan posisi utang pada akhir tahun 2014, saat Jokowi baru menjabat Presiden. Kala itu, utang pemerintah sebesar Rp 2.608,78 triliun. Per akhir November 2023, rasio utang pemerintah mencapai 38,11% terhadap PDB. Level tersebut juga melonjak 13,41% poin dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar 24,7% terhadap PDB. Namun, catatan juga bagi pemerintah bahwa lonjakan utang yang masif masih belum signifikan mendorong PDB. Berdasarkan data BPS, pada 2014, nominal PDB Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar Rp 10.542,7 triliun. Sementara nominal PDB RI atas dasar harga berlaku pada Januari hingga September 2023 mencapai Rp 15.595,1 triliun. Artinya, nominal PDB hanya naik 47,92% dari akhir 2014. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang pemerintah semakin tak berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan PDB. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa utang tak lagi menjadi leverage, melainkan hambatan perekonomian. Penyebabnya, pertama, perebutan likuiditas perbankan dan sektor riil dengan penerbitan surat utang pemerintah yang masif. Kedua, besarnya porsi SBN membuat beban bunga utang meningkat dan menyebabkan ruang fiskal lebih sempit. Ketiga, tidak semua utang, digunakan untuk belanja produktif. Kepala Ekonom Bank permata Josua Pardede menilai, besarnya tambahan utang pemerintah saat ini untuk memperbaiki gap infrastruktur yang cenderung lebar.

Meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini turut mendorong harga saham emiten di sektor kesehatan. Sepekan terakhir, Indeks Sektor Kesehatan menanjak sebesar 1,72%. Sejak November 2023, kasus Covid-19 memang kembali meningkat di kawasan ASEAN, tak terkecuali di Indonesia. Rata-rata kasus harian Indonesia terkini naik sekitar 30 hingga 40 kasus. Salah satu penyebabnya adalah munculnya sub-varian baru. Saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menjadi saham yang harganya naik paling tinggi dalam sepekan terakhir, yakni sebesar 67,84% ke harga Rp 1.670 per saham. Saham farmasi lain, PT Indofarma Tbk (INAF) juga mengakumulasi kenaikan 35,71% seminggu ini. Sedangkan saham distributor alat kesehatan seperti jarum suntik, PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) telah melambung hingga 62,62% ke Rp 870 per saham. Tak hanya saham-saham emiten farmasi yang menanjak, saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) yang merupakan produsen masker, juga dilanda aksi beli. Per Rabu (20/12) saham MEDS naik 33,96% dari hari sebelumnya ke Rp 71 per saham dan menjadi top gainers di bursa. Dalam sepekan, saham MEDS, sudah naik 42%. Edi Chandren, Investment Analyst Lead Stockbit Sekuritas menyoroti kenaikan saham KAEF yang cukup tinggi. "Kami menilai kenaikan harga saham yang signifikan ini sebagai overexcitement para pelaku pasar," katanya dalam laporan kemarin. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia Chang-kun Shin mengatakan, kenaikan harga saham emiten kesehatan ini kemungkinan cuma bersifat sementara. Sehingga, harga saham sektor ini juga bisa kembali turun lagi jika angka Covid-19 melandai. Apalagi kondisi saat ini berbeda dengan kasus Covid-19 pertama kali di tahun 2019. Sekarang, tingkat kekebalan dari vaksinasi sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Meski demikian, Shin tetap melihat kekebalan vaksinasi yang telah dilakukan dari pemerintah belum dapat menahan varian Covid-19 yang baru. Dari sejumlah saham emiten kesehatan, Shin lebih menyukai PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), kendati kenaikan harga sahamnya tak setinggi emiten lainnya. KLBF lebih menarik karena masih berhasil mencetak laba bersih. Sedangkan saham KAEF dan IRRA potensi penguatannya akan lebih terbatas. "Karena harga sahamnya sudah naik signifikan," kata Shin, Rabu (20/12).

Emiten ritel pengelola Alfamidi, PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) menganggarkan belanja modal (capex) sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun depan. Dana capex itu berasal dari kas internal dan hasil rights issue tahun ini. Sekretaris Perusahaan MIDI, Suantopo Po mengatakan, MIDI bakal agresif dalam menambah gerai. Alfamidi menargetkan jumlah gerai baru sepanjang tahun depan bisa mencapai 200 gerai. Dengan ekspansi itu, MIDI membidik pertumbuhan 11% pada tahun 2024. "Lalu, target SSSG ( same store sales growth ) Alfamidi sebesar 6%," ujar Suantopo, Rabu (20/12).  Dengan pengembangan gerai itu, kontribusi gerai Lawson terhadap pendapatan konsolidasi MIDI mencapai 5,9% dalam sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023. Kontribusi ini juga diprediksi bakal naik menjadi 6,2%-6,3% sampai akhir tahun 2023. Angka kontribusi ini meningkat dari 3,2% pada tahun 2022 silam. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, pengembangan jaringan bakal menyokong prospek MIDI ke depan. MIDI juga mendapat dorongan daya beli di tengah tahun pemilu. Analis Kiwoom Sekuritas, Abdul Azis Setyo Wibowo meyakini, kinerja MIDI masih akan tumbuh tahun depan. Azis merekomendasikan beli saham MIDI dengan target harga Rp 600 per saham.

Upaya pemerintah menggenjot penghimpunan dana dari devisa hasil ekspor (DHE) mulai membuahkan hasil. Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat, hingga November 2023, dana DHE yang masuk ke sistem keuangan dalam negeri telah mencapai US$ 1,3 triliun atau sekitar Rp 20,16 kuadriliun. Penerimaan DHE Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga terus meningkat. Pada September 2023, nilainya baru US$ 9 miliar atau setara Rp 139,59 triliun. Namun, per Oktober 2023 melejit menjadi US$ 10,2 miliar, setara Rp 158,21 triliun. Saat ini, ada empat instrumen penempatan DHE SDA, yakni rekening khusus DHE SDA valuta asing (valas), instrumen deposito valas perbankan, promissory note valas LPEI, dan instrumen Bank Indonesia berupa term deposit (TD) valas DHE. Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Hendy Bernadi mengatakan, penempatan dana nasabah di TD valas BRI saat ini menurun. Meski begitu, sejak berlakunya PBI 7/2023 per 1 Agustus lalu, dana kelolaan TD DHE BRI tumbuh 79,92% per November 2023. Dari total, porsi dana DHE SDA 19,91%. Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, TD valas DHE di BRI sebesar Rp 1,92 triliun. EVP Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Hera F Haryn bilang, untuk menarik nasabah menempatkan dananya di TD valas, sejak awal 2023, BCA menyesuaikan bunga deposito valas bertahap. Per 1 Desember 2023, bunga deposito valas berkisar 1,5%-2,25%. Direktur Wholesale & International Banking Bank Negara Indonesia Silvano Winston Rumantir kepada KONTAN menyebut, penempatan DHE di BNI bisa dilihat dari kenaikan simpanan valas serta kredit valas BNI.