Ekonomi
( 40478 )SMSM Menggenjot Pasar Ekspor
Emiten saham produsen onderdil otomotif, PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM), berupaya menjaga pertumbuhan kinerja di sepanjang tahun ini. Sejauh ini, proyeksi penjualan SMSM hingga akhir tahun 2023 dinilai masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
"Proyeksi penjualan SMSM hingga akhir 2023 masih cukup baik, sejalan dengan target dan tren pertumbuhan yang masih berlanjut, walaupun tidak sebesar dua tahun terakhir," ujar Ang Andri Pribadi,
Chief Financial Officer
(CFO) SMSM, kepada KONTAN, Senin (18/12).
Apabila merujuk catatan KONTAN, Selamat Sempurna mengincar pertumbuhan yang konservatif di tahun ini. SMSM menargetkan, pertumbuhan pendapatan naik 5% dan laba bersih naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan penjualan tersebut, SMSM berhasil mengantongi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 694,83 miliar. Sedangkan pada kuartal III tahun lalu, laba bersih SMSM tercatat senilai Rp 639,07 miliar.
Penjualan SMSM masih didominasi ekspor yang mencapai Rp 2,24 triliun. Sedangkan penjualan di pasar dalam negeri sebesar Rp 1,51 triliun.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan proyek-proyek pembangunan maupun konstruksi turut mendorong penjualan perseroan hingga periode September lalu.
Selamat Sempurna menyiapkan alokasi belanja modal atau
capital expenditure
(Capex) sebesar Rp 150 miliar pada tahun ini. Ang Andri memproyeksikan penyerapan capex akan mendekati nilai yang telah dianggarkan sampai akhir tahun nanti.
Tahun depan, manajemen SMSM memproyeksikan laju bisnisnya tetap berjalan positif. Hal tersebut didukung oleh prospek penjualan ekspor yang merupakan kontributor utama bisnis Selamat Sempurna selama ini.
Ang menyatakan, secara skala pasar, kontribusi penjualan dari pasar luar negeri akan lebih menjanjikan dibandingkan dengan pasar domestik. Hal ini lantaran mayoritas penjualan SMSM ditujukan untuk pasar ekspor.
Meski demikian, pasar ekspor ke depannya masih dihadapkan oleh beragam tantangan. Di antaranya situasi makroekonomi global, termasuk kondisi geopolitik yang masih berlanjut.
Tindak Lanjuti Data Transaksi Mencurigakan
Penyelenggara, pengawas pemilu, dan penegak hukum diminta serius menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara-bendahara partai politik yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Aparat diingatkan tidak hanya terpaku pada UU Pemilu, tetapi juga menggunakan instrumen hukum lain untuk menindak pelanggaran. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, di Jakarta, Minggu (17/12) mengatakan, pihaknya menerima surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Bawaslu masih mendalami data transaksi yang diberikan PPATK. Hasil analisis Bawaslu akan segera disampaikan kepada publik pekan ini. ”Jika nanti hasil kajian internal kami menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, tentu akan diproses di Sentra Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Namun, saat ini prosesnya masih dalam kajian internal Bawaslu,” ujarnya.
Pada Kamis (14/12), PPATK mengungkap temuan peningkatan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, saat ini, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain. Sebelum masuk masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu. Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ivan mengatakan, pemberian informasi mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara parpol kepada KPU dan Bawaslu dilakukan dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai aturan. PPATK berharap tak ada tindak pidana pencucian uang atau masuknya uang-uang ilegal yang berasal dari tindak pidana untuk membiayai kontestasi, apalagi jual-beli suara. (Yoga)
Raksasa Pelayaran Jauhi Laut Merah
Ekonomi ”Sak Madya”
Biaya hidup di Indonesia kian tinggi. Upah, gaji, atau
penghasilan seakan tak mengejar lagi. Kondisi ini akan menempatkan kehidupan sebagian
besar masyarakat Indonesia pada fase ekonomi cukup atau sak madya. Saat ini
kecemasan masyarakat Indonesia, terutama yang berpenghasilan menengah dan
rendah, tengah bergeser dari pandemi Covid-19 ke biaya hidup. Biaya hidup di
Indonesia semakin tinggi seiring kenaikan harga komoditas pangan dan nonpangan.
Dalam empat tahun terakhir (2018-2022), biaya hidup per bulan di 10 kota dengan
biaya hidup tertinggi di Indonesia naik di kisaran Rp 1 juta-Rp 1,5 juta.
Sepuluh kota itu adalah DKI Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang,
Bogor, Kendari, Batam, dan Balikpapan. Di Jakarta, hasil survei biaya hidup
(SBH) 2022 menunjukkan, nilai konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga
per bulan di ibu kota Indonesia itu Rp 14,88 juta, naik Rp 1,43 juta
dibandingkan SBH 2018 di Rp 13,45 juta per bulan.
BPS menghitung besaran biaya hidup berdasarkan pengeluaran konsumsi
komoditas makanan dan nonmakanan setiap rumah tangga dengan anggota 2-6 orang. Lima
komoditas barang/jasa di Jakarta yang bobot nilai konsumsinya terbesar adalah
tarif listrik (6,58 %), kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), sewa rumah (4,34
%), dan nasi dengan lauk (2,67 %). Jika biaya hidup itu ditakar dengan upah
minimum dan rata-rata upah/gaji pekerja formal di Jakarta saja, jelas besar pasak
daripada tiang. Apalagi jika ditimbang dengan penghasilan pekerja di sektor
informal. Pada 2022, upah minimum dan rata-rata per bulan upah/gaji pekerja
formal di DKI Jakarta masing-masing Rp 4,57 juta dan Rp 5,91 juta. Kondisi
tersebut membuat masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, memasuki fase
ekonomi cukup atau sak madya. Cukup atau dalam bahasa Jawa sak madya berarti tidak
rakus atau berlebihan. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran perorangan atau rumah
tangga harus secukupnya sesuai kebutuhan. Dalam fase ini, masyarakat akan
semakin mengencangkan ikat pinggang dan menentukan prioritas dalam berbelanja. (Yoga)
Batubara dan Sawit ”Gendong” Ekspor 2024
Batubara dan minyak sawit diperkirakan menopang ekspor
Indonesia pada 2024. Meski demikian, total ekspor pada tahun depan diproyeksikan
melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama
Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede di Jakarta, Minggu (17/12)
menyatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan memengaruhi ekspor
Indonesia. Perlambatan di China dan AS sebagai mitra dagang utama Indonesia
merupakan variabel utamanya. Mengutip data BPS, China menjadi tujuan 25,49 %
dari total ekspor Indonesia pada Januari-November 2023.
Adapun ekspor ke AS, Jepang, dan Uni Eropa sebesar 9,54 %,
7,79 %, dan 6,84 %. Dengan demikian, melemahnya perekonomian negara-negara itu
akan menurunkan permintaan mereka terhadap barang-barang dari Indonesia. Artinya,
ekspor akan tertekan. Dalam situasi itu, Josua melanjutkan, ekspor Indonesia akan
tertopang oleh komoditas batubara dan minyak sawit. Alasannya, harga kedua komoditas
ini diperkirakan masih akan terjaga pada 2024. Adapun kinerja ekspor produk
manufaktur akan melambat lantaran barang ini sifatnya bukan kebutuhan primer.
”Ini pentingnya juga mendorong investasi ke sektor manufaktur agar tercipta
peningkatan kualitas dan daya saing sehingga ekspor sektor ini tetap
bertumbuh,” ujar Josua. (Yoga)
OJK Perintahkan Blokir Rekening Judi Daring
Dampak Biaya Hidup Naik
Berbagai proyeksi menyebutkan bahwa perekonomian global
belum akan pulih sepenuhnya pada 2024, termasuk di Indonesia. Berdasarkan survei
BPS, biaya hidup di kota-kota di Indonesia naik dalam empat tahun terakhir,
termasuk di 10 kota yang kenaikannya berkisar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan.
Lantas, bagaimana warga menyikapi biaya hidup tinggi dan Strategi apa yang dilakukan
demi mengencangkan ikat pinggang. Fita Pertiwi (36), ibu rumah tangga di
Cilegon, Jabar menuturkan, tidak ada pos belanja yang dihilangkan karena hampir
semua kebutuhan diperlukan. Harus lebih selektif dengan mencatat dan
memprioritaskan kebutuhan yang diperlukan dan seberapa banyak yang harus
disesuaikan. Tabungan berkurang, karena yang semula dialokasikan untuk tabungan,
sekarang digunakan untuk menambah biaya sehari-hari. Untuk menambah
penghasilan, saya jadikan hobi saya (menjahit) untuk mendapat penghasilan
tambahan
Mitha Abdillah (32), karyawati di Sidoarjo, Jatim, mulai membatasi
hal-hal yang tidak mendesak dan di luar kebutuhan pokok. Naiknya biaya hidup
jelas membuatnya harus mengurangi pos belanja untuk kebutuhan sandang, seperti
pakaian, tas, atau sepatu. Barang-barang itu akan dibeli jika memang dalam keadaan
mendesak. Beruntung hobinya membuat kue kering yang bisa dijual dapat menghasilkan
uang, selain mengandalkan penghasilan dari kantor. Marpendinata (35), karyawan
di Tarakan, Kaltara mengatakan, belanja kebutuhan pokok tidak dikurangi, tetapi
terdapat penyesuaian pada belanja kebutuhan sekunder dan tersier, sesuai dengan
skala prioritas. Rencana untuk mencari penghasilan tambahan belum ada karena
selain penghasilan bulanan masih mencukupi, waktu luang yang dimiliki juga
terkuras habis pada pekerjaan utama. Namun, jangka panjang, keinginan mencari
penghasilan tambahan memang ada, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, yaitu
untuk mencapai target kemandirian finansial. (Yoga)
Tahun Kejayaan Pasar Modal
BI: Capital Inflow Capai Rp 6,82 Triliun
Indonesia Perluas Akses Perdagangan ke Jepang
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









