JAKARTA,ID-Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat kewajiban neto menurun jadi US$ 252,6 miliar pada kuartal III-2023. Angka ini lebih jika dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir kuartal II 2023 sebesar US$ 253,8 miliar. "Penurunan kewajiban neto tersebut bersumber dari penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang dibarengi dengan peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN)," ucap Kepala Departemen  Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono.  Posisi KFLN Indonesia menurun didorong asing pada investasi porfolio sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal III 2023 turun 0,1% (qtq) menjadi US$ 717,6 miliar pada akhir kuartal II-2023. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya posisi kewajiban investasi porfolio dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan surat utang swasta. (Yetede)

JAKARTA,ID-Akumulasi ekspor Indonesia selama Januari hingga November 2023 mencapai US$ 236,41 miliar, turun 11,38% . Itu sebabnya, Indonesia perlu memperkuat fondasi ekspor dengan mencari sumber pertumbuhan produk dan daerah ekspor baru. Kepala Sekolah Ekspor Handito Joewono menerangkan, market share Indonesia lebih dunia itu kurang lebih sekitar 1% saja. Untuk bisa meningkatkannya maka perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan produk apa yang bisa dioptimalkan untuk ekpsor. "Nah ini supaya sustain bisa bertumbuh besar maka harus digerakkan sumber-sumber ekspor, yang pelakunya itu juga pasti ada diberbagai seluruh daerah di Indonesia. Ini PR yang harus segera dilakukan," ucap Handito. Dia menitipkan pesan pada permintaan baru nantinya bahwa Indonesia perlu mempunyai pusat pertumbuhan ekspor yang dikembangkan dengan serius. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pelaku usaha UMKM di Tanah Air terus didorong untuk ke platform digital (marketplace/e-commerce) guna meningkatkan jejaring dan memaksimalkan peluang bisnis. Optimalisasi potensi UMKM untuk menggerakkan  ekonomi digital  nasional diyakini menjadi salah satu solusi agar Indonesia dapat keluar  dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap/MIT) agar berubah menjadi negara maju. Saat ini, Indonesia memiliki setidaknya total sekitar 65 juta UMKM yang terus dibina  agar naik kelas  secara skala bisnis serta memperluas jangkauan pasar ke kancah  nasional dan global. Mereka punya peran strategis dalam perekonomian karena berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja 97% secara nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM RI serta Kemenkominfo Perekonomian, total ada 22 juta lebih UMKM yang sudah memasarkan produk/jasanya di platform digital hingga akhir 2023, diperkirakan mencapai 27 juta UMKM. 

JAKARTA,ID-Tiga ruang ritel modern seluas 100 ribu meter persegi (2m) masuk ke Jakarta pada 2024. Kini, di Jakarta terdapat ruang ritel modern seluas 4,86 juta m2. "Dua proyek besar yang awalnya direncanakan buka pada 2023 bergeser ke tahun 2024 dengan demikian akan ada tiga proyek baru seluas 100.00 m2  (+2,1%) yang  akan menambah  pasokan  ruang ritel di jakarta pada tahun mendatang," ujar Director Startegic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia Arief Raharjo. Dia menerangkan, penyerapan bersih positif  ruang ritel  akan terus berlanjut, akan tetapi, tingkat kekosongan diprediksi naik (+1,7%) dikarenakan masuknya  pasokan baru yang lebih tinggi dari tingkat penyerapan tahun 2024. "Harga sewapun juga diperkirakan relatif stabil, karena diperkirakan hanya sedikit mengalami penyesuaian keatas  sebesar kurang dari 1% hingga akhir tahun," kata Martin Samuel Hutapea, associate director Reserach & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia. (Yetede)

Pemerintah terus mengutak-atik kebijakan impor produk barang. Setelah memperketat impor barang online, pemerintah kini mengubah aturan impor. Acap beralasan kebijakan pemerintah bertujuan melindungi industri lokal dan usaha kecil dan menengah (UMK), pemerintah nyatanya juga mempermudah impor untuk komoditas tertentu. Lihat saja peraturan terbaru Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/ 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini justru memberikan kelonggaran impor bagi perusahaan yang bertindak sebagai operator ekonomi bersertifikat atau authorized economic operator (AEO) dan mitra utama (MITA). Kedua jenis pelaku usaha itu mendapat pengecualian persetujuan impor (PI) dan laporan surveyor (LS) untuk lima komoditas, antara lain besi dan baja, plastik, produk tekstil dan kaca. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai, aturan baru itu tak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan produk lokal. Salah satu poin aturan itu adalah melegalkan impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik untuk keperluan pemerintah dan lembaga lain atau untuk kepentingan umum yang tak diimpor sendiri lembaga yang dimaksud. Alhasil, beleid ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap para importir. Kata Redma, ini membuktikan lobi importir pedagang sudah menguasai pengambilan kebijakan sehingga tidak ada lagi keberpihakan pada produk dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja juga mengkhawatirkan nasib pengrajin batik yang mayoritas merupakan industri kecil menengah (IKM). Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios) Nailul Huda menilai, kebijakan ini cacat secara hukum. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai kebijakan relaksasi impor tidak tepat.

Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terus menggerojok aneka insentif dan subsidi. Setidaknya setiap tahun ada anggaran negara yang keluar lebih dari Rp 1.000 triliun untuk kebutuhan insentif dan subsidi. Daftar bujet subsidi dan insentif itu mulai dari belanja untuk subsidi energi dan nonenergi, perpajakan, insentif properti, kendaraan listrik hingga kredit usaha rakyat (KUR). Anggaran subsidi dan insentif di sepanjang 2024 mencapai Rp 1.245,7 triliun. Angka itu setara 37,46% dari total belanja 2024 yang senilai Rp 3.325,12 triliun. Alokasi subsidi dan insentif 2024 juga lebih tinggi 14,78% dibandingkan anggaran subsidi dan insentif 2023 yang senilai Rp 1.085,27 triliun. Porsi subsidi dan insentif 2023 setara 34,74% total belanja 2023. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, dari anggaran jumbo yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya dampaknya minim kepada masyarakat. Ia juga menyoroti anggaran subsidi dan kompensasi energi yang biasanya dianggarkan sangat besar. Menurut Eko, anggaran besar itu tidak sebanding untuk mengentaskan kemiskinan. Ia bahkan mencatat, tingkat kemiskinan tidak banyak mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini, atau hanya turun ke 9%. Eko menambahkan, anggaran subsidi dan insentif yang besar ini dikhawatirkan menggeser anggaran lain yang lebih produktif. Misalnya untuk subsidi energi, yang besar kemungkinan pemerintah akan menjaga anggaran subsidi khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) agar tidak meningkat saat pemilu. Sehingga anggaran subsidi energi ini diperkirakan bisa menanjak. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, anggaran belanja subsidi dan insentif dari pemerintah memang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan masyarakat miskin dan rentan miskin. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, faktor volume subsidi juga akan menentukan anggaran subsidi. Volume subsidi berpotensi jebol lantaran disalurkan kepada masyarakat yang tidak tepat.

Pemerintah kembali memberikan keringanan pajak. Kali ini untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah sudah memberikan diskon PBB kepada wajib pajak di sejumlah sektor yang merupakan objek PBB. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan ini adalah penyempurnaan PMK Nomor 82/PMK.03/2017. Melalui beleid ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memungkinkan untuk memberikan diskon PBB bagi sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan (PBB P3) yang terkena bencana. Aturan ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Adapun pengurangan PBB ini diberikan atas dua kondisi. Pertama, pengurangan PBB bagi wajib pajak yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas selama dua tahun berturut-turut. Kedua, pengurangan PBB juga diberikan bagi wajib pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, PMK tersebut bertujuan menyempurnakan tata kelola administrasi serta lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan dan pelayanan dalam pemberian pengurangan PBB. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, pemberian diskon PBB tersebut tidak akan terlalu mengganggu kinerja penerimaan pajak pada tahun depan. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pengurangan PBB tersebut merupakan keringanan bagi wajib pajak yang diberikan karena kondisi tertentu.

Emiten saham farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), akan menghadapi sejumlah tekanan pada tahun depan. Kendati kasus Covid-19 kembali naik belakangan ini, peralihan dari pandemi menuju endemi tahun ini cukup signifikan mengurangi minat pasar terhadap produk-produk kesehatan. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan permintaan obat-obatan terutama obat anti Covid-19. Di sisi lain, permintaan vaksin dan <i>booster </i> Covid-19 juga terangkat selama periode tersebut. Namun, setelah kondisi berubah menjadi endemi, masyarakat cenderung tidak bergantung lagi terhadap produk kesehatan terkait pencegahan wabah Covid-19. Analis Ciptadana Sekuritas Nicko Yosafat mengatakan, KLBF mencatatkan penurunan kinerja hingga ke bawah ekspektasi pasar. Angka yang lebih rendah dari perkiraan ini berkaitan dengan kenaikan biaya dan operational expenditure (opex). Akibatnya, laba bersih KLBF turun 18,2% secara tahunan year on year (yoy) menjadi Rp 2,1 triliun di periode Januari-September 2023. Laba bersih KLBF tidak dapat mengikuti pendapatan yang masih naik 6,5% yoy menjadi Rp 22,6 triliun atau setara dengan 74,5% dari proyeksi pendapatan tahun 2023. Namun demikian, Nicko melihat peluang kenaikan penjualan segmen obat resep KLBF, sejalan dengan diperolehnya izin edar Efesa, obat bioteknologi pertama di dunia untuk pasien anemia dengan penyakit ginjal kronis (CKD). Ini adalah peluang global karena CKD mendera lebih dari 10% populasi dunia pada tahun 2016. Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Sutanto menilai kinerja KLBF di tahun depan akan bergantung pada pertumbuhan organik di segmen obat resep dengan produk onkologi atau biosimilar baru. Penjualan produk ini secara bertahap akan berkontribusi lebih tinggi terhadap KLBF. Natalia pun merekomendasikan hold KLBF dengan target harga Rp 1.600 per saham seiring dengan prospek bisnis KLBF yang masih menantang.