JAKARTA,ID-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis kinerja tahun depan bakal tumbuh positif melanjutkan perbaikan  tahun ini. Terutama dari sisi profitabilitas yang diharapkan tumbuh dua digit pada 2024 yakni sekitar 10% secara tahunan (year on year/yoy). Merujuk data presentasi perseroan, bank yang fokus pada segmen perumahan ini memproyeksikan pertumbuhan laba bersih sepanjang 2023 sekitar 8% dibandingkan pencapaian 2022. Pada September 2023, laba bersih BTN sebesar Rp 2,31 triliun, tumbuh 1,67% (yoy). Di sisi kredit, pada kuartal III-2023 tumbuh 9,87% (yoy) dengan target 10-11% yoy sepanjang 2023. "Laba (2024) naik 10% dulu deh,  kita lihat kondisi dari 2023 ke 2024 dengan growth bisnis kredit 10-12%, ekspektasi enggak jauh dari laba," kata Direktur keuangan BTN Nofry Rony Poetra kepada Investor Daily. Salah satu strategi bank bersandi BBTN ini dalam meningkatkan profitabilitas adalah dari sisi penyaluran kredit. (Yetede)

JAKARTA,ID- Pemerintah optimistis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi destinasi dari investasi besar dunia. Dalam perkembangan yang terjadi KEK menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, ditunjuk dengan berbagai pencapaian KEK mulai dari penerapan hilirisasi, realisasi investasi, hingga  penambahan jumlah pelaku usaha dan penerapan tenaga kerja yang signifikan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Plt Sekretrais Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso mengatakan, 20 KEK yang beroperasi sudah  memberikan kontribusi dengan capaian investai secara kumulatif hingga kuartal ke IV-2023 sebesar Rp 167,2 triliun, dan membuka lapangan kerja sebanyak 113.038 orang secara kumulatif. "Dengan menguatkan kebijakan yang berlaku KEK yang menghadirkan kepastian kejelasan, dan kemudahan implementasi kebijakan, diharapkan bisa  meningkatkan kualitas iklim invetasi di KEK dan mendorong semakin banyaknya investor yang masuk ke KEK Indonesia, terutama penanaman modal asing," Jelas Susiwijono. (Yetede)

JAKARTA,ID-Alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan penyelenggara pada industri  telekomunikasi (telko) di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua dibandingkan yang ada di beberapa negara Asia Tengggara (Asean) dalam 5-7 tahun terakhir. Investasi dan ekspansi perusahaan telko di Tanah Air hanya kalah dari yang ada di negara Kamboja. Data draft Vision Indonesia Digital (VID) 2023 menyebutkan, rata-rata alokasi capex perusahaan telko Indonesia sekitar 19% dari total pendapatan kotor. Sementara itu, di tiga negara Asean lain, yakni Vietnam mengalokasikan capex rata-rata 11%, Malaysia 14%, dan Thailand 15%. Sedangkan perusahaan telko di kamboja membelanjakan modal 39%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Khusus di Indonesia, dalam lima tahun terakhir, pada 2017, perusahaan telko mengalokasikan capex 19% dari pendapatan kotor,  naik menjadi 23% tahun 2018, sebesar 21% pada 2019, selanjutnya 17% tahun 2020, dan sebesar 19% pada 2021. (Yetede)

Seluruh calon presiden berkomitmen apabila terpilih menjadi presiden 2024 akan memperkuat penegakan hukum terutama upaya pemberantasan korupsi. Komitmen itu disampaikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU RI Jakarta, Selasa (12/12) malam. Debat yang dipandu moderator jurnalis TVRI Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya itu mengangkat enam sub tema yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Capres Anies Baswedan menyatakan bakal menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, kebermanfaatan, dan memperhatikan kepastian bagi semua. “Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasan baik di puncak dan seluruh jajaran, tetapi yang terjadi banyak aturan ditekuk oleh pemegang kekasaan. Apakah ini harus diteruskan? Tidak. Ini harus diubah,” katanya. Sementara itu, capres Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendiri bangsa mendirikan sebuah republik didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Namun, tidak munafik bahwa dalam perjalanannya mengalami banyak kekurangan. Menurut Prabowo, kondisi saat ini harus disyukuri bahwa di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian di mana terjadi perang, kerusuhan, Indonesia masih aman. Prabowo mengajak kepada masyarakat bahwa kekurangan harus disikapi secara arif, dewasa, dan tidak munafik dengan segala macam kekurangan. Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penegakan hukum sangat penting terutama dalam pemberantasan korupsi. Tren vonis pengadilan yang relatif rendah serta minimnya pengembalian aset, menurut Ganjar, perlu upaya pemiskinan koruptor dan perampasan aset melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara itu, pejabat yang korupsi perlu dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan agar memberikan efek jera. Namun, di sisi lain, perlu contoh seorang pemimpin harus hidup sederhana untuk mengajarkan integritas. Selain penegakan hukum, dalam debat tersebut sedikit memanas ketika pembahasan isu penguatan demokrasi terutama pembenahan tata kelola partai politik yang kepercayaan publiknya rendah. Capres Anies Baswedan menilai bahwa rakyat tidak percaya demokrasi. Menurutnya, ketika bicara parpol, kebebasan berbicara, oposisi, proses pemilu dan pilpres netral transparan jujur adil menjadi persoalan. "Persoalan demorasi lebih luas. Parpol saat ini baru mengembalikan kepercayaan, di sini peran negara. Masalah mendasar parpol membutuhkan biaya, selama ini tidak diperhatikan. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, tranparansi," ujarnya. Pernyataan Anies tersebut dinilai berlebihan oleh capres Prabowo. Menurut Prabowo, Anies mengeluh terkait demokrasi tetapi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa.Suasana juga memanas ketika Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo terkait hilangnya 13 orang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan sejumlah rekomendasi telah diberikan pada 2009. 

Ganjar menanyakan kepada Prabowo jika menjadi presiden apakah membentuk pengadilan HAM dan apakah akan menunjukkan makam kepada keluarga korban. Menurut Prabowo, kasus tersebut ditangani oleh Mahfud Md yang kini menjadi cawapre Ganjar Pranowo. "2009 itu sekian tahun lalu dan masalah ini ditangani wapres Anda. Jadi apa lagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau saya naik ditanya lagi soal itu," jelas Prabowo. Adapun, terkait dengan fenomena konstitusi kehakiman yang diintervensi turut menjadi isu yang menjadi prioritas para calon jika menjadi terpilih menjadi presiden. Prabowo setuju bahwa kehakiman harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Dia berkomitmen bahwa semua hakim dan pekerja di dipengadilan untuk diperbaiki kualitas hidupnya agar tidak diintervensi dan tidak bisa disogok. Sementara itu, Anies berpendapat bahwa ketika menjadi presiden maka akan ditegaskan bahwa di lingkar yudisial tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani dari aspek hukum memiliki tantangan dalam hal meningkatkan disiplin implementasi regulasi di lapangan karena saat ini Indonesia memiliki gap besar antara kebijakan di atas kertas dengan penerapan di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kemudian tantangan lainnya yakni peningkatan transparansi dan disiplin dalam penerapan good regulatory-making practices yang memadai, sistematis, dan berkelanjutan dalam proses pembuatan dan review kebijakan/regulasi. “Regulasi usaha masih menyulitkan baik karena high cost ataupun tidak efisien. Ujung-ujungnya menyebabkan kebingungan, dan uncertainty iklim usaha tetap tinggi bagi pelaku usaha,” jelasnya. Dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Shinta mengatakan perihal itu erat kaitannya dengan kepercayaan pengusaha terhadap sistem hukum Indonesia dan praktik ESG yang makin dituntut implementasinya. Terutama untuk memperoleh investasi asing dengan nilai yang lebih tinggi atau untuk memenangkan peran/partisipasi yang lebih besar dalam rantai pasok global. Dari aspek pemerintahan, sejumlah hal seperti tantangan reformasi birokrasi yang belum selesai khususnya dari segi efisiensi birokrasi, kualitas layanan birokrasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat sipil negara (ASN) ataupun pelaksana kebijakan di lapangan.

Hasil survei berkala Kompas periode Desember 2023 secara umum menunjukkan, pada tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin terjadi sedikit penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu bidang yang menyumbang penurunan kepuasan adalah ekonomi. Kepuasan di bidang ini pada periode Desember 2023 turun 0,7 % menjadi 60,8 %, dipengaruhi kondisi perekonomian yang sedikit lesu dan berimbas pada hidup sehari-hari. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan hal itu. Pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya stabil di level 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sejak pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, pada triwulan III tahun 2023 turun menjadi 4,94 %. Nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami pelemahan, mendekati Rp 16.000 per USD, sejak akhir tahun lalu dan sekarang bertahan di angka Rp 15.600. Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat sejak 2022 berlanjut hingga sekarang. Hal itu terjadi meski pemerintah berhasil menekan inflasi menjadi kurang dari 3 % (2,86 % secara tahunan) pada November 2023. Pada awal tahun, angkanya masih di kisaran 5 %. Tingkat suku bunga acuan yang memengaruhi dunia usaha terpaksa dinaikkan BI pada Oktober menjadi 6 %.

Ketidakpuasan terhadap kinerja bidang ekonomi diungkapkan lebih besar oleh responden di kota (42 %). Ketidakpuasan meningkat seiring semakin tingginya pendidikan responden. Pada responden lulusan SD, ketidakpuasan 35 %. Pada responden lulusan sekolah menengah, ketidakpuasan 41,6 %, pada responden berpendidikan tinggi, ketidakpuasan 51,1 5. Dalam kondisi ekonomi lesu yang menyebabkan penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi, publik mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Survei Kompas periode ini menunjukkan kepuasan responden terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial naik cukup besar, yakni 3,7 % menjadi 80,1 %. Angka kepuasan bidang ini tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja kesejahteraan sosial terbanyak diutarakan responden di perdesaan (82,8 %), terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga bawah. Semakin tinggi status sosial, kian berkurang tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kesejahteraan sosial. Pada kelompok masyarakat kelas bawah, kepuasan terhadap bidang kesejahteraan mencapai 79,8 %. Pada kelas menengah-bawah, 83,5 %. Di kalangan kelas menengah-atas, tingkat kepuasan berkurang menjadi 76,8 %. Angkanya mengecil lagi pada kelompok masyarakat kelas atas, yaitu 63,8 %. (Yoga)

Konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan di Indonesia naik Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Hal itu tecermin dari 10 kota dengan biaya hidup tertinggi. Dalam periode perbandingan survei biaya hidup (SBH) 2018 dengan SBH 2022, konsumsi rumah tangga Indonesia juga mulai bergeser dan semakin beragam. Fenomena itu terindikasi dari perubahan sebagian barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam acara Sosialisasi Hasil SBH 2022 yang digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Selasa (12/12). Survei dilakukan pada 240.000 rumah tangga dan 847 komoditas di 150 kabupaten/kota. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan  hasil SBH 2022,terdapat 10 kota dengan biaya hidup rumah tangga per bulan tertinggi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam, dan Balikpapan. ”Kota dengan biaya hidup rumah tangga paling tinggi adalah DKI Jakarta. Biaya hidup di ibu kota Indonesia itu naik Rp 1,43 juta per bulan menjadi Rp 14,88 juta per bulan pada SBH 2022 dari Rp 13,45 juta per bulan pada SBH 2018,” katanya.

Berdasarkan SBH 2022, empat komoditas barang/jasa di DKI Jakarta dengan bobot nilai konsumsi terbesar adalah tarif listrik (6,58 %), kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), dan sewa rumah (4,34 %). Survei juga menggambarkan perubahan jumlah dan jenis komoditas barang/jasa dalam empattahun terkakhir. Jumlah komoditas barang/jasa dalam SBH 2022 bertambah menjadi 847 komoditas dari 835 komoditas pada SBH 2018. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho menekankan perlunya mencermati pergerakan pola konsumsi masyarakat dari barang ke jasa. Hal ini penting mengingat perubahan demografi Indonesia ke depan lebih banyak didominasi oleh generasi muda. Ia menjelaskan, pola konsumsi generasi muda cenderung ke jasa ketimbang barang. Mereka juga memiliki sumber pendanaan yang berbeda karena sudah terbiasa dengan gawai sehingga bisa mengakses pembiayaan-pembiayan digital seperti teknologi finansial dan urun dana. (Yoga)

Perdagangan lintas negara membuat produk impor mudah diperoleh konsumen. Persaingan dengan produk UMKM lokal terbuka. Kesepakatan bisnis antara Tiktok dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengawali pekan ini. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/12) kedua pihak mengumumkan kemitraan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, dengan fokus pada pemberdayaan serta perluasan pasar bagi pelaku UMKM nasional. Indonesia disebut sebagai pasar terbesar kedua Tiktok. Kolaborasi Tiktok dan Tokopedia akan saling melengkapi. Sekitar 125 juta pengguna aktif bulanan Tiktok di Indonesia merupakan target konsumen bagi Tokopedia dan GoTo. Bersamaan dengan Hari Belanja Online Nasional, Selasa (12/12), Tokopedia dan Tiktok  meluncurkan kampanye Beli Lokal 12.12. Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan harapannya agar e-dagang membantu pemerintah meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM Indonesia serta memberi ruang bagi produk Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2021 ada 67 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi 61 % terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Belum semua UMKM menjangkau pasar melalui jejaring digital secara langsung. Ada yang bergabung dengan lokapasar atau memasarkan produk melalui pihak ketiga. Ruang bagi produk Indonesia, khususnya karya UMKM, di dalam ekosistem e-dagang, layak dicatat dengan huruftebal. Di tengah perdagangan global yang kian masif, suatu produk dapat dengan mudah dan murah melintasi batas negara. Jika tak dilindungi, produk UMKM Indonesia bisa tersingkir karena kalah bersaing dari produk impor berharga murah. Ekonomi digital di Indonesia berpotensi terus berkembang. Data e-Conomy South East Asia yang dirilis Google, Temasek, dan Bain and Company pada 1 November 2023 menunjukkan, e-dagang merupakan penopang utama ekonomi digital di Indonesia. Dari gross merchandise value (GMV) ekonomi digital di Indonesia senilai 76 miliar USD pada 2022, sebesar 58 miliar USD di antaranya dari e-dagang. (Yoga)

Hingga pertengahan 2023, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 229.000 unit senilai Rp 26,32 triliun. Subsidi untuk perumahan itu nantinya tidak hanya menyasar rumah tapak, tetapi juga rumah susun. Komisioner BP Tapera Adi Setianto, menyatakan, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah memenuhi target tahun 2023 sesuai komitmen Kemenkeu. Penyaluran 229.000 rumah bersubsidi itu meliputi 228.914 rumah tapak senilai Rp 26,31 triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp 11,94 miliar.

”BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur yang berkomitmen menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak, tetapi juga rumah susun,” ujarnya, Selasa (12/12) dalam keterangan pers. Penyaluran dana FLPP tahun 2023 melibatkan 40 bank penyalur. Penyaluran tertinggi dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 126.269 unit diikuti BTN Syariah 35.205 unit, BRI 22.076 unit, dan BNI 14.193 unit. Sepuluh bank penyalur tertinggi menyalurkan 95,63 % dari dana FLPP, sedangkan 30 bank penyalur lain sejumlah 4,37 %. Program rumah bersubsidi, mencakup pembebasan PPN, kredit pemilikan rumah dengan suku bunga tetap (fixed rate) berjangka waktu hingga 20 tahun, keringanan uang muka, dan bebas premi asuransi. (Yoga)