Ekonomi
( 40733 )JAMINAN KESEHATAN, Beban Biaya Kesehatan Berisiko Semakin Besar
Wisata Berkelanjutan Jadi Prioritas 2024
Kemenparekraf akan menekankan pada model wisata
berkelanjutan di 2024 untuk memulihkan industri pariwisata Tanah Air. Konsep
ini bertumpu pada pilar pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial
ekonomi, keberlanjutan budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Selain tidak
berfokus pada kuantitas, kualitas pariwisata yang menargetkan durasi kunjungan
wisatawan yang lebih lama patut diperhatikan. ”Ke depan, pengalaman (berwisata)
berdasarkan pada perjalanan. Tak hanya rombongan melihat-lihat, tetapi juga belajar
bersama. Sustainable operations sekaligus berwisata menjaga lingkungan,” ujar
Menparekraf / Kepala Baparekraf Sandiaga S Uno dalam Tourism Industry Roadmap
in 2024-2029 yang diselenggarakan Tiket.com secara daring, Rabu (13/12).
Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif pada Bappenas
Wahyu Wijayanto menambahkan, setidaknya ada lima tren pariwisata di 2024 yang
bakal banyak diminati wisatawan. Pertama,tren culture immersion yang menekankan
kegiatan liburan yang berbeda dengan tempat tinggal wisatawan. Kedua, wellness
tourism dengan destinasi yang kental menawarkan budaya lokal dan alam untuk
memperdalam perjalanan spiritual. ”Ketiga work from destination yang menyasar
para pekerja dengan fleksibilitas tinggi agar dapat bekerja dari lokasi wisata.
Keempat dan kelima masing-masing adalah off grid travel yang menekankan kesejahteraan
wisatawan tanpa memikirkan pekerjaannya dan sport tourism yang mulai populer
tahun ini dan diprediksi berlanjut pada tahun depan,” papar Wahyu. (Yoga)
Industri Gula Dalam Negeri Alami Anomali
Indonesia Tumbuh 4,9 Persen pada 2024-2026
Nikel, Harta Karun Masa Kini dari Pulau Obi
Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara, terberkati dengan kekayaan alam yang luar biasa. Pulau itu memiliki
tanah dengan kandungan nikel yang tinggi. Komoditas yang begitu bernilai saat
ini. Tak terbayang dalam benak Fandi Noferdi Padapak (33) di kawasan Salam
Kawasi, Rabu (29/11), warga Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera
Selatan, bahwa wilayah tempatnya tinggal akan menjadi salah satu sentra nikel.
Di pulau seluas 2.500 kilometer persegi itu, jutaan metrik ton tanah yang terkandung
nikel dikeruk serta diproses lebih lanjut menjadi baja nirkarat (stainless
steel) dan bahan baku baterai. Kawasan yang berlokasi 5 km dari pusat industri
pertambangan nikel Harita Nickel, dinamai Salam Kawasi atau kependekan dari Bersama
Belajar pada Alam Kawasi, yang juga bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Harita Nickel, satu dari beberapa
perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Pulau Obi. Menurut
data Kementerian ESDM, sumber daya nikel di Indonesia 17,3 miliar ton dengan
cadangan 5 miliar ton. Produksi tahun 2022 mencapai 106,3 juta ton bijih nikel,
516.700 ton feronikel, dan 76.000 nikel matte. Industri nikel yang telah dijalankan
Indonesia ialah baja nirkarat dan baterai ion litium.
Smelter hidrometalurgi pertama di Indonesia berada di Pulau Obi
oleh Harita Nickel yang berproduksi pada 2021. Rico Wirdy Albert, Head of Technical
Support Harita Group Smelter, mengatakan, setiap tahun Harita menghasilkan
sedikitnya 1,4 juta ton FeNi, 365.000 ton MHP, 120.000 ton nikel sulfat, dan
30.000 ton kobal sulfat. Deputy Head Nickel Sulfate and Acid Plant HPL Roy Martua
Sigiro menjelaskan, produksi saat ini ialah 340 ton nikel sulfat per hari dan
70 ton kobal sulfat per hari. ”Dalam setahun, kami harapkan nantinya produksi
mencapai 160.000 ton nikel sulfat dan 32.000 ton kobal sulfat. Itu baru tahap
satu dan kami optimalisasi dulu. Nanti, tahap dua, produksi akan ditingkatkan,”
kata Roy. Ekspansi bisnis Harita Nickel menjadi gambaran besarnya potensi nikel
di Pulau Obi. Angka itu belum termasuk produksi perusahaan pemegang IUP lain di
pulau berjarak 240 km dari Ternate itu. Nikel, harta karun Obi, kini
dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Kepala Urusan Kesejahteraan Pemerintah
Desa Kawasi Bambang Bakir mengatakan, sebelumnya, warga Obi tidak tahu-menahu
tentang kekayaan alam tersebut. Barulah saat dimulai eksploitasi pertambangan
nikel, mereka menyadari bahwa Pulau Obi ternyata menyimpan harta karun yang
kini sangat dibutuhkan dunia. (Yoga)
Waspada di Paruh Pertama, Tancap Gas di Paruh Kedua
NCKL Bakal Tambah Tambang Nikel Lagi
Tahun Depan, PTPP Siapkan Belanja Modal Rp 1,5 Triliun
Akhir Tahun Kredit Fintech Lending Naik
Jamu Kuat Ekonomi 2024
Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, Bank Dunia rupanya tak seoptimistis Pemerintah RI. Teranyar, Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 4,9%.Angka itu masih berada di bawah target pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni, sebesar 5,2%.Menurut Bank Dunia, risiko eksternal akan lebih menantang, utamanya pada kinerja perdagangan serta tekanan pembiayaan global. Hal itu tak lepas kondisi higher for longer suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.Belajar dari pengalaman, rezim suku bunga tinggi The Fed, lazimnya akan menekan pasar keuangan negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.Alhasil, beragam langkah antisipasi semestinya diterapkan dari sekarang, agar ekonomi tak kalang kabut diterjang berbagai tekanan.
Tentu saja, insentif tersebut diharapkan dapat memompa kinerja dunia usaha, yang pada gilirannya bakal ikut mendongkrak ekonomi nasional.Oktober lalu, pemerintah mengumumkan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) ke sektor properti.Kebijakan itu berlaku untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar, di mana PPN DTP 100% sampai Juni 2024. Adapun, mulai Juni sampai Desember 2024, PPN DTP tetap diterapkan, tetapi hanya 50%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta.
Insentif yang bertebaran memang amat mungkin mendongkrak geliat sektor usaha yang menerimanya. Hal itu nyata terjadi manakala pemerintah mengobral insentif fiskal untuk sejumlah sektor industri guna memacu aktivitas bisnis pascapandemi Covid-19.Contohnya saat insentif diberikan ke sektor properti pada 2021 dan 2022. Kala itu penjualan properti melejit dan turut menyokong pemulihan sektor ini.
Kendati demikian, insentif tak bisa menjadi satu-satunya cara untuk mendongkrak kinerja dunia usaha. Terlebih pemberian insentif juga lazim dibarengi dengan penurunan penerimaan negara dari setoran pajak.Bahkan, sebagian penerima keringanan PBB tersebut, selama ini dikenakan pajak penghasilan final, yang berarti penerimaan negara sukar bertambah berlipat-lipat.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









