Kementerian Keuangan mengungkapkan utang pemerintah per 30 November 2023 berjumlah Rp 8.041 triliun. Angka ini meningkat dibanding jumlah utang pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.950,52 triliun. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan beban untuk pembayaran utang pemerintah berpotensi mempersempit ruang fiskal. “Ketika belanja untuk pembayaran bunga utang bertambah, proporsi dari belanja pemerintah pusat untuk belanja produktif semakin berkurang,” kata Yusuf kepada Tempo, kemarin. Dia menambahkan, belanja bunga utang merupakan konsekuensi dari penarikan utang dalam jumlah besar.

Saat ini, utang pemerintah terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Penerbitan SBN didominasi oleh SBN domestik sebesar Rp 5.725,25 triliun dan SBN valuta asing senilai Rp 1.372,7 triliun. Sementara itu, pinjaman didominasi dari luar negeri sebesar Rp 886 triliun dan dalam negeri senilai Rp 29,97 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan utang pemerintah masih dapat dikendalikan. Pasalnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih 38,11 persen. "Rasio utang tetap di bawah 40 persen, terendah dibanding negara maju. Bahkan negara berkembang lainnya ada yang di atas 100 persen,” kata Airlangga di sela acara Seminar Nasional Perekonomian Outlook Indonesia, kemarin. Angka ini juga lebih kecil dibanding batasan yang ditetapkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen. Menurut Airlangga, sejauh ini utang telah digunakan dengan baik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. (Yetede)

Kinerja emiten BUMN karya masih diselimuti awan kelabu. Inilah yang mendorong sejumlah emiten BUMN karya melakukan restrukturisasi utang untuk memperbaiki kinerja mereka. Terbaru, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengklaim sudah mengantongi persetujuan 81% kreditur terkait skema restrukturisasi utang. Artinya, sudah 17 kreditur dari 21 kreditur yang memberikan persetujuan. "Masih ada empat bank dalam  proses konsolidasi internal," kata Direktur Keuangan WSKT Wiwi Suprihatno di paparan publik, Kamis (21/12). Utang WSKT saat ini bersumber dari proyek-proyek yang diteken hingga 2021. Sejak 2022, kontrak baru yang diambil sudah disesuaikan dengan transformasi yang dilakukan WSKT. Tak jauh berbeda, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menerapkan strategi serupa. Salah satu emiten BUMN karya ini minta penangguhan pembayaran pokok surat utang. Lantas memilih proyek yang memberikan uang muka dan pembayaran secara bulanan. Alhasil, WIKA telah mendapatkan restu dari 12 kreditur perbankan dari total 15 kreditur perbankan untuk melakukan restrukturisasi utang. PT PP Tbk (PTPP) juga tengah menyusun strategi untuk menurunkan tingkat utang maksimal 3% di akhir 2023. PTPP tercatat memiliki liabilitas Rp 44,21 triliun per kuartal III 2023. Perusahaan pelat merah ini tengah menata utang berbunga dengan cara divestasi. Hingga akhir tahun 2023, setidaknya ada tujuh divestasi yang ditargetkan akan dilakukan oleh PTPP. Baik itu dari perusahaan induk maupun anak usaha. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani melihat, kinerja BUMN Karya masih negatif dalam waktu dekat. Untuk itu perusahaan konstruksi pelat merah ini perlu mengubah tata kelola perusahaan. Kementerian BUMN sendiri memproyeksi, proses restrukturisasi utang BUMN karya bisa memakan waktu dua sampai tiga tahun. Ini artinya, pemegang saham publik emiten BUMN karya harus sabar menunggu melihat hasil restrukturisasi itu. Menurut hitungan Budi ada sekitar 60.000 investor publik WIKA dan hampir 100.000 investor publik yang mendekap saham WSKT saat ini. 

Sedikit demi sedikit, ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) mulai terlihat. Proyeksi ini setelah bank sentral kembali menahan bunga acuannya di level 6% pada Desember 2023. BI melihat, peluang penurunan suku bunga acuan terjadi pada tahun depan, tepatnya di semester II-2024. Hal tersebut juga seiring dengan perkiraan pasar mengenai kemungkinan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed pada paruh kedua tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengemukakan, ada peluang penurunan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps) pada paruh kedua tahun depan. Perry melihat, ekonomi Negeri Paman Sam masih tumbuh, bahkan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya untuk tahun 2023 dan meski akan melambat di 2024. Dengan demikian, ketidakpastian pasar keuangan global akan mulai mereda. Namun, Perry menegaskan, keputusan penurunan suku bunga acuan BI tidak mengikuti kebijakan suku bunga The Fed. Di satu sisi, Perry optimistis inflasi di dalam negeri bergerak dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Ia melihat, penguatan dan stabilnya nilai tukar rupiah membuat peluang inflasi bergerak rendah semakin besar. Namun di sisi lain, masih ada risiko yang datang dari pergerakan inflasi pangan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, langkah penurunan suku bunga acuan pada tahun depan akan dilaksanakan secara hati-hati, mengingat ketidakpastian masih tinggi. Josua juga melihat, ada kemungkinan penurunan suku bunga acuan The Fed. Walhasil, Josua yakin Bank Indonesia akan mengamati tekanan eksternal dari The Fed dengan hati-hati, sebelum mulai menurunkan suku bunga acuan. Hal ini juga untuk menjaga stabilitas rupiah dan memitigasi risiko inflasi barang impor (imported inflation). Sedangkan dari sisi inflasi, Josua melihat risiko inflasi pada paruh pertama tahun depan akan tinggi karena fenomena kekeirngan atau El Niño akan lebih lama dari antisipasi semula. El Niño akan memengaruhi pasokan pangan, sehingga inflasi harga bergejolak akan menjadi tantangan utama bagi bank sentral di semester I-2024. Sebaliknya, Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja melihat tak ada peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun depan. "BI Rate tetap di level 6% di sepanjang tahun 2024," kata dia dalam keterangannya.

Pelemahan harga komoditas masih membayangi kinerja emiten kontraktor pertambangan dan jasa angkut tambang. Alhasil, mayoritas emiten di sektor ini cuma memasang target konservatif untuk tahun 2024. Misalnya, PT United Tractors Tbk (UNTR) yang memiliki bisnis kontraktor tambang melalui PT Pamapersada Nusantara, cuma membidik pertumbuhan volume batubara 4%-5%. Angka ini turun daripada target pertumbuhan volume produksi tahun ini yang 15%. "Jadi kenaikan di 2024 sebenarnya sangat moderat, ujar Sara K. Loebis, Sekretaris Perusahaan UNTR, Kamis (21/12). Perusahaan angkutan tambang PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) juga cuma memperkirakan volume pengangkutan (barging) batubara tahun depan akan sama dengan tahun ini yaitu 9,5 juta ton. Direktur TEBE Hendy Narindra Dewantoro mengatakan, harga batubara tahun 2024 kemungkinan masih tertekan. "Jadi, kami akan menggunakan target pengangkutan konservatif di tahun 2024," ujar dia. Sementara itu, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) masih terus menjalin pembicaraan kontrak dengan calon pelanggan baru. Namun, DEWA tetap mengupayakan volume kontrak dari pelanggan utama saat ini, yakni PT Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia tetap naik pada tahun depan. Direktur dan Sekretaris Perusahana DEWA Ahmad Hilyadi mengatakan, DEWA mengalokasikan capex US$ 190 juta di 2024 untuk peremajaan armada dan pembangunan fleet baru. Sekretaris Perusahaan Samindo Resources Ahmad Zaki Natsir berharap, kinerja MYOH tahun depan bisa membaik. Pendorongnya adalah dampak akuisisi PT Transkon Jaya Tbk (TRJA) oleh MYOH. Setelah akuisisi, MYOH akan menjadi pengendali baru TRJA. "Tentu akan ada penambahan dari sisi pendapatan dan neraca," katanya. Analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan menurunkan rekomendasi saham UNTR menjadi hold dengan target harga Rp 24.900. Lalu, analis Samuel Sekuritas Juan Harahap merekomendasikan beli saham DEWA dengan target harga Rp 85.

Harga rokok di tahun depan dipastikan semakin mahal. Ini setelah Kementerian Keuangan menetapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2024 akan naik 10%. Tak hanya itu, rokok elektrik juga mengalami kenaikan tarif cukai yang lebih besar lagi, yakni hingga 15% di tahun 2024. Menurut Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian kebijakan tersebut pemerintah tempuh untuk mengurangi angka pengguna perokok di Indonesia. Ia memperkirakan, tarif cukai rokok bakal terus menanjak dari  tahun ke tahun. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, para emiten rokok harus mampu melakukan langkah-langkah inovasi termasuk juga efisiensi. Tujuannya adalah supaya bisa mempertahankan daya beli konsumen perokok. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi juga sependapat kenaikan CHT tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok secara berkelanjutan. Jika dihitung-hitung, imbuhnya, sejak 2012 hingga 2023 akumulasi kenaikan tarif cukai telah mencapai 117,69%. Berdasarkan data Philip Morris International, sampai dengan kuartal III 2023, di Indonesia terjadi penurunan jumlah perokok sebesar 3,9% secara tahunan atau year on year (yoy). Di periode tersebut, konsumsi rokok menjadi 77,9 juta batang. "Kenaikan cukai rokok ini yang terendah sejak tahun 2020, sehingga masih akan mendongkrak konsumsi," lanjut dia. Alhasil, Oktavianus masih merekomendasikan buy saham GGRM dengan target harga Rp 32.950 per saham dan buy pada saham HMSP dengan target harga Rp 1.150 per saham.

Langkah akuisisi aset migas oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) bakal menambah sumber pendapatan baru bagi perusahaan ini. Cadangan minyak dan gas (migas) MEDC akan bertambah, yang berefek ke peningkatan volume produksi dan pendapatan. Seperti diketahui, MEDC telah merampungkan akuisisi atas 20% kepemilikan saham di dua Exploration and Production Sharing Agreements (EPSA) di Oman dari OQ Exploration & Production LLC (OQEP) pada 13 Desember 2023 silam. Medco Energi mengakuisisi 20% kepemilikan atas EPSA produksi Blok 60 dan 20% kepemilikan atas EPSA eksplorasi Blok 48. Keduanya berlokasi di darat, tepatnya di bagian barat Oman dekat perbatasan Arab Saudi. Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan mengatakan, dengan selesainya kesepakatan itu pada akhir 2023, maka blok migas terbaru itu kemungkinan mulai berkontribusi terhadap keuangan MEDC setelah kuartal I 2024. BRI Danareksa Sekuritas memproyeksi ada peningkatan sebesar 8,5% pada total volume produksi MEDC pada tahun 2024 menjadi 166 mboepd. Dengan asumsi, ada potensi penambahan sekitar 13 mbopd dari akuisisi blok di Timur Tengah. Analis Reliance Sekuritas Ayu Dian turut melihat MEDC juga memiliki prospek yang positif dalam bisnis ketenagalistrikan. "Ini tercermin dari kontribusi penjualan kelistrikan yang terus mencatatkan kenaikan," kata Ayu Dian ke KONTAN, Kamis (21/12). Analis Ciptadana Sekuritas Asia Arief Budiman menambahkan, MEDC telah menumbuhkan bisnis ketenagalistrikan dengan meningkatkan pangsa energi yang terbarukan. Selama periode Januari - September 2023, Medco Power menghasilkan penjualan sebesar 3.079 GWh, tumbuh 5,1% dalam basis tahunan. Adapun realisasi harga listrik rata-rata adalah 3,7 per sen dollar AS, di luar biaya bahan bakar atau naik 2,8% dibandingkan tahun lalu. Arief berharap, MEDC akan membukukan kinerja keuangan yang lebih tinggi pada kuartal IV-2023 jika harga minyak mentah Brent dapat bertahan rata-rata US$ 90 per barel. Ia memproyeksi MEDC bisa mencetak laba bersih di 2023 sebesar US$ 324 juta dan US$  347 pada 2024. Arief merekomendasikan buy MEDC dengan target harga Rp 2.100 per saham. Sementara Ayu merekomendasikan hold MEDC dengan target harga Rp 1.235 per saham. 

Tren suku bunga tinggi dipastikan masih berlanjut hingga awal tahun 2024. Kepastian ini muncul menyusul kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir di 2023. Itu artinya, bunga kredit perbankan akan tetap tinggi. Kondisi ini akan membawa keuntungan bagi bank dengan rasio dana murah tinggi. Di satu sisi, biaya dana mereka akan tetap rendah. Di sisi lain, pendapatan bunga kredit akan semakin meningkat. Alhasil, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) mereka bakal tetap gemuk. Menurut Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian, yang diuntungkan dari era suku bunga acuan tinggi ini adalah bank-bank berkapitalisasi besar "Mengingat, rasio dana murah atau CASA bank-bank tersebut besar," kata dia kepada KONTAN, Kamis (21/12). Adapun bank dengan rasio CASA tinggi di antaranya Bank Central Asia (BBCA) yang mencapai 79,9% September 2023, Bank Mandiri (BMRI) 78,8%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 63,64%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus juga sepakat bahwa keempat bank besar itu memiliki ketahanan di era suku bunga tinggi ini. Karena mereka memiliki diversifikasi bisnis, ditambah nasabahnya juga segmented. Sehingga, pertumbuhan kredit mereka diprediksi akan tumbuh baik. Ia pun masih merekomendasikan keempat saham bank besar itu. Nico menyoroti rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk menggabungkan unit usaha syariahnya dengan PT Bank Muamalat Tbk. Menurutnya, penggabungan itu bisa meningkatkan penetrasi pasar syariah. Merger dan akuisisi, salah satunya dampaknya meningkatkan pangsa pasar, ujarnya. Jika itu terealisasi maka akan mengerek harga saham BBTN, karena merger itu akan memperbesar aset BBTN. Di sisi lain, Head of Research Center Mirae Asset Sekuritas Roger MM melihat aksi merger antara PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Bank Nationalnobu Tbk layak untuk ditunggu.

Emiten jasa kontribusi sipil dan tambang, PT PP Presisi Tbk (PPRE) membidik perolehan kontrak baru sebesar Rp 8 triliun pada tahun depan. PPRE fokus menggeber bisnis pertambangan yang dinilai akan berkontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan. Direktur Utama PPRE, I Gede Upeksa Negara mengatakan, PPRE menargetkan perolehan kontrak baru pada tahun depan senilai Rp 8,26 triliun. Ia memprediksi, sekitar Rp 5,2 triliun atau 62,5% dari target kontrak baru tersebut akan disumbang dari sektor pertambangan. Selain itu, PPRE menargetkan penjualan sebesar Rp 5,9 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 4,3 triliun dari proyek carry over tahun 2023, dan Rp 1,5 triliun dari proyek baru pada tahun depan. Gede menjelaskan, prospek bisnis pertambangan tahun depan masih terjaga dengan baik. Maka itu, PPRE tetap fokus menggenjot bisnis pertambangan. Menurut dia, jika masih berada di sektor infrastruktur yang mengandalkan APBN, maka akan terpengaruh tahun politik. Ia menilai, permintaan komoditas tambang di pasar ekspor tetap tinggi di tahun depan. Sehingga, aktivitas pertambangan tetap akan menggeliat dan bisa berdampak positif terhadap kinerja PPRE di tahun depan. Fokus bisnis pertambangan ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter. Program ini juga tak lepas dari upaya pemerintah mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Sementara itu, untuk mendukung rencana bisnis di tahun depan, PPRE berencana menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 920 miliar. Ia menjelaskan, sebagian dari capex itu bersumber dari rencana penerbitan obligasi yang akan dilakukan di tahun depan, dengan target perolehan senilai Rp 850 miliar. Gede menambahkan, obligasi yang diterbitkan nantinya memiliki tenor jangka panjang, yakni sekitar lima tahun. Obligasi ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan pada 2022 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1 triliun.

Kalangan dunia usaha menaruh asa yang cukup tinggi pada pemerintahan periode 2024—2029 di berbagai isu ekonomi. Mulai soal investasi, stabilitas, kemitraan dagang, dukungan pada manufaktur, hingga soliditas laju produk domestik bruto (PDB). Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar hari ini, Jumat (22/12), pun diharapkan mampu memberikan optimisme bagi kalangan pebisnis untuk tetap melanjutkan ekspansi selama warsa transisi. Terlebih, debat kedua dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini mengangkat isu yang dekat dengan kelompok pengusaha, yakni ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, fiskal negara, hingga infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan sejauh ini visi misi yang telah dipublikasikan oleh ketiga pasangan calon presiden (capres)-cawapres cukup komperehensif. Tuntutan pengusaha agar pasangan capres-cawapres menunjukkan aksi konkret bukanlah berlebihan. Pasalnya, Apindo menerbitkan Roadmap Perekonomian 2024—2029 yang juga telah disampaikan kepada setiap kontestan. Di sisi lain, tidak adanya pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi juga menjadi tantangan dalam pemilu tahun depan. Apalagi, Indonesia dituntut lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian yang diestimasi masih cukup kuat. Jika dicermati, angka sasaran ekonomi yang tertuang dalam visi misi capres-cawa­pres cukup ambisius.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, yang rata-rata menargetkan di kisaran 5,5%—7%. Sejalan dengan itu, debat hari ini juga perlu menyinggung komitmen untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga modal tetap mengalir ke Tanah Air. Dalam konteks ekspor, para cawapres juga patut memaparkan strategi dan komitmen soal pengaturan pembatasan impor terutama bahan baku dan penolong dalam rangka menjaga geliat manufaktur. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo yang juga Wakil Ketua Koordinator Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto menyoroti soal kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA). Menurutnya, dunia usaha mendorong adanya peta jalan penghiliran mineral yang jelas dan terukur. Musababnya, meski penghiliran nikel telah berjalan sejak 2020, hingga detik ini kebijakan yang disusun belum menuju kemandirian. Terlepas dari adanya aneka tantangan dan dinamika tersebut, dengan penanganan yang cekatan pengusaha meyakini laju ekonomi pada tahun depan masih bisa eksis di kisaran 5%. Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan tekanan ekonomi masih cukup kuat pada tahun depan, terutama dari eksternal. Menurut kajian yang dilakukan BI, ungkapnya, dampak dari Pemilu 2024 mulai terlihat pada tahun ini. Berdasarkan penghitungan bank sentral, penyelenggaraan pemilu dua putaran akan memberikan kontribusi sekitar 0,6% terhadap konsumsi di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat prospek 2024 cukup menantang baik dari sisi perdagangan maupun investasi.