Rencana relokasi pedagang Pasar Mardika di Ambon, Maluku, ke gedung baru masih menghadapi kendala karena persoalan data dan harga sewa kios pasar yang dinilai terlalu mahal. Pedagang pun terpaksa berjualan di luar pasar. DPRD Maluku membentuk panitia khusus guna mengungkap persoalan relokasi tersebut. Pasar Mardika menurut rencana menjadi pasar modern pertama di Maluku. Revitalisasi pasar ini jadi salah satu program modernisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat di provinsi tersebut. Dari pantauan di lapangan, Selasa (26/12) pembatas berupa seng yang sebelumnya menutupi gedung baru Pasar Mardika sudah dibongkar. Pedagang Pasar Mardika, Fatimah Maraban (40), menjelaskan, dirinya menjadi salah satu pedagang yang akan pindah ke pasar baru ini. Fatimah yang masih berdagang tepat di luar Pasar Mardika berharap dirinya dan puluhan pedagang lain bisa segera menempati gedung baru tersebut.

Proses relokasi dari sisi jalan ke dalam gedung terhambat akibat adanya permasalahan biaya sewa dan sengkarut pendaftaran kios. Adanya perbedaan data penyewa membuat pemerintah melakukan pendataan uang. ”Belum ada jadwal pasti mengenai penempatan pedagang karena sempat ada penundaan registrasi dan verifikasi data ulang. Dalam waktu dekat akan pendataan ulang lagi. Harapannya, bisa segera ditempati karena beberapa pedagang juga sudah membayar sewa untuk masuk ke dalam,” tuturnya. Pengelola Pasar Mardika menetapkan biaya sewa sebesarRp 600.000 per bulan untuk sewa kios buah dan sayur serta Rp 1,2 juta per bulan untuk kios bahan-bahan kebutuhan pokok. Menurut rencana, puluhan pedagang yang masih berjualan di sisi jalan akan dipindahkan ke gedung baru ini. Halimah Kailulu (42), pedagang buah, mengatakan, biaya sewa tersebut masih terlalu besar untuk dirinya yang memiliki penghasilan tidak tetap. Ia berharap pemerintah dan pengelola dapat memberikan harga yang sesuai nilai keekonomian pedagang. (Yoga)

Sebanyak 27 petani di Kampung Susun Bayam, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakut, mulai menanam sejumlah komoditas pangan di lahan tersisa di tempat tinggal mereka. Walau tak sebanyak kala Kampung Bayam masih berdiri sebelum digusur untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS), cara ini dianggap solusi untuk menyambung hidup. Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furkon, Selasa (26/12) menyebutkan, 27 petani memanfaatkan lahan yang ada di Kampung Susun Bayam sekitar 1 hektar untuk menanam cabai, bayam, dan timun suri. ”Komoditas ini kami persiapkan untuk menyambut bulan puasa,” kata Furkon. Luas lahan tersisa di Kampung Susun Bayam memang tidak sebanding ketika Kampung Bayam belum dialihfungsikan menjadi stadion. Ketika Kampung Bayam masih berdiri, ada 26 hektar lahan yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian dan tambak. Kini, jumlah lahan yang bisa dimanfaatkan hanya 1 hektar.

Furkon menuturkan, ilmu dari pelatihan pertanian yang dimulai 2017 menjadi bekal mengolah lahan telantar menjadi lahan yang lebih produktif. Kala itu, mereka diajari untuk membuat pupuk cair, pakan ternak dan ikan, serta pola penanaman lahan sehingga bisa mendongkrak produktivitas di tengah keterbatasan lahan. Termasuk memasarkan produk hasil pertanian. ”Dengan adanya lahan (walau sangat terbatas), kami bisa memperoleh penghidupan,” ucap Cecep, anggota Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, yang masuk ke Kampung Bayam pada 2006. Cecep meyakini, hasil yang diperoleh tidak sebanyak ketika mereka tinggal di Kampung Bayam. Sebelum digusur, ia memperoleh hingga Rp 5 juta per bulan dari tambak dan bertani. ”Karena dipindah dan tidak memiliki ruang bertani, pendapatan merosot Rp 700.000 hingga Rp 2 juta per bulan,” ujar Cecep. Untuk menambah pendapatan, beberapa petani terpaksa mencari pendapatan lain, seperti menjadi penjual minuman dan buruh lepas. (Yoga)

Biaya hidup tinggi memaksa warga Jakarta bersiasat agar bisa bertahan. Ada yang mencari cuan tambahan dengan mencari pekerjaan sampingan hingga memilih hidup prihatin guna menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Noer (50), penjual rujak ulek di Pasar Rawajati, Pancoran, Jaksel, menjual tiap porsi rujak ulek Rp 15.000. Sudah 35 tahun Noer menjadi pedagang rujak ulek. Dari sana ia membiayai hidupnya dan keluarga. Ia memilih hidup sendiri, sementara istri dan anak di Brebes, Jateng. ”Biaya hidup di Brebes lebih murah dibanding harus tinggal di Jakarta,” kata ayah tiga anak ini, Selasa (26/12). Penghasilannya per hari berkisar Rp 100.000-Rp 150.000 per hari, tergantung jumlah pelanggan yang datang. Agar bisa mengirim uang ke keluarganya, Noer memilih hidup dengan biaya makan tak lebih dari Rp 50.000 per hari dan tinggal di kosan kecil Rp 1,5 juta per bulan. Noer merasa biaya hidup di Jakarta setiap tahun kian tinggi. ”Jika menjual rujak tidak lagi cukup, saya memilih pulang ke Brebes,” ucapnya. Yeski Kelsederi (31), warga Pancoran, Jaksel, juga harus mengelola keuangan agar gajinya sebagai ASN cukup untuk sebulan. Dalam sebulan, ia mengeluarkan uang Rp 15 juta-Rp 20 juta. ”Beruntung suami saya juga bekerja sehingga kami bisa berbagi beban,” lanjutnya. Melihat dari komposisi kebutuhan, biaya tertinggi adala untuk makan dan biaya transpor sehari-hari, biaya untuk sekolah bagi anak tunggalnya, sewa rumah, dan tagihan listrik.

”Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan, suami saya mencari pekerjaan tambahan di luar kantornya,” ujar Yeski. Di kawasan padat penduduk, sejumlah warga memilih tinggal berdesakan di satu rumah. Fenomena ini terlihat di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakpus. Irma Suryani (55) tinggal bersama 11 anggota keluarganya di rumah dua lantai dengan luas 22 meter persegi dengan kamar mandi 1 x 1 meter yang digunakan bersama empat tetangga. Mereka memilih hidup berdesakan guna menekan biaya. Di wilayah itu, sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang, pengamen, dan tukang parkir. Berdasarkan Survei Biaya Hidup Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, kebutuhan biaya hidup rumah tangga di Jakarta mencapai Rp 14,88 juta per bulan., tertinggi di Tanah Air. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemprov DKI Jakarta mencermati kenaikan biaya hidup itu karena tidak sebanding dengan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 5.067.381. Biaya hidup di Jakarta bertambah Rp 1,43 juta dari survei tahun 2018 sehingga menjadi Rp 14,88 juta, sedangkan UMP bertambah Rp 1.419.346 dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp 5.067.381. ”Perlu ditinjau lagi besaran upah di Jakarta. Harus ada penyesuaian dengan tuntutan biaya hidup. (Yoga)

Proyek smelter nikel yang dibanggakan pemerintah terus dibayangi masalah. Tak hanya masalah minimnya penciptaan lapangan kerja, kini penerapan standar keselamatan kerja (K3) yang menyebabkan maraknya kecelakaan kerja di pabrik pengolahan nikel yang ada di Indonesia disoal. Insiden ini pula yang kerap terjadi di sejumlah pabrik smelter nikel di kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sejauh ini, sudah tiga kali terjadi kecelakaan kerja fatal di smelter nikel yang menghuni kawasan industri IMIP. Semuanya menelan korban jiwa dari kalangan pekerja.  Desakan itu salah satunya datang dari Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendesak dilakukannya audit fasilitas smelter ITSS, serta seluruh fasilitas smelter yang ada di kawasan IMIP. Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi juga menyampaikan, insiden ITSS menunjukkan lemahnya perhatian investor smelter terhadap standar K3. Perhatian pemerintah terhadap aspek ini juga dinilai rendah. Menurut Fahmy, penerapan standar K3 harusnya mengacu pada standar internasional, bukan standar nasional maupun standar negara investor. Untuk itu, Fahmy juga mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan aspek keamanan dalam hal investasi. Pemerintah memang tak tinggal diam. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemperin), Febri Hendri Antoni Arif bilang, pihaknya akan mengirim tim untuk melakukan audit langsung ke lokasi smelter. Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan, dari beberapa peristiwa kecelakaan kerja di lingkungan smelter nikel yang ada di Morowali, tak satupun perusahaan yang dijatuhi sanksi atas kejadian yang merenggut nyawa para pekerjanya itu. "Tapi tak ada yang disanksi. Sebaliknya, perusahaan malah memberi sanksi ke para pekerja yang menuntut hak mereka," ujar Aulia Hakim, Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Selasa (26/12). Di sisi lain, keberadaan belasan smelter nikel di wilayah itu juga dinilai belum bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Riset yang dilakukan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengungkap fakta, pertumbuhan ekonomi di Morowali tidak seluruhnya dinikmati warga lokal.

Pemerintah masih punya tugas untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional. Terutama konsumsi para kelas menengah. Pasalnya, konsumsi kelas menengah terus naik. Di sisi lain, tabungan mereka tergerus. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 3,1 juta hingga Rp 4 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, turun. Pada Januari 2023, proporsinya 17,3% dan November hanya 16,1%. Selain itu, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, juga turun. Yakni dari sebesar 18,8% pada Januari 2023 menjadi 17% pada November lalu. Ekonom Senior Chatib Basri mewanti-wanti adanya kemungkinan masyarakat kelompok tersebut mulai menghemat, sehingga lambat laun konsumsinya melambat. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% cukup mempengaruhi daya beli kelompok menengah, ditambah kenaikan harga beras, cabai dan gula. Sementara pendapatan masyarakat terhambat sulitnya mencari pekerjaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui belum ada kebijakan yang fokus pada masyarakat kelas menengah lantaran jangkauannya cukup besar. Meski begitu, yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat kelas menengah saat ini adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dengan kualitas baik.

Indeks saham Kompas100 bergerak positif sepanjang tahun 2023 ini. Sejumlah saham penghuni Kompas100 juga mencetak return cukup tinggi. Sepanjang tahun 2023, saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menjadi saham Kompas 100 yang memberi imbal hasil tertinggi, sebesar 129,14%. Disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar 87,16% dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan return 64,23%. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin mengatakan, sentimen utama dari kenaikan saham-saham tersebut berasal dari kinerja fundamental yang masih kuat. "Misalnya saham TPIA, rugi bersih TPIA terus menyusut, seiring dengan normalisasi harga minyak mentah," kata Shin, Jumat (22/12). Sementara itu, saham BRPT disokong oleh kinerja PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang sampai di sembilan bulan pertama 2023 juga masih mencetak pertumbuhan laba dua digit. Sedangkan PT Ace Hardware Tbk (ACES) ditopang SSSG yang tumbuh 10% yoy per September 2023, sehingga laba bersih ikut naik 38% secara tahunan. Lalu, saham ISAT didorong oleh kenaikan average revenue per user (ARPU) sebesar 2,5% yoy menjadi Rp 34.700 yang mendorong pertumbuhan pendapatan sebesar 8,5%. Shin mengatakan, prospek bursa saham tahun depan akan didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter bank sentral. Menurutnya, emiten penghuni Kompas100 pun dapat memanfaatkan momentum untuk kembali melakukan ekspansi bisnis, terutama untuk sektor telekomunikasi dan ritel yang dinilai masih akan punya prospek cerah. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo juga sepakat, prospek Indeks kompas100 di tahun depan masih positif sejalan dengan outlook kebijakan moneter tahun depan. Indeks ini juga ditopang oleh saham-saham dari sektor keuangan dengan porsi lebih dari 40% serta saham-saham sektor barang baku dan barang konsumen primer yang masing-masing punya porsi lebih dari 10%. Sebagai alternatif acuan investasi, Kompas100 masih menarik untuk dipertimbangkan, selain LQ45 atau IDX80, karena komposisi konstituen yang terdiversifikasi ke dalam 11 sektor. Menurut Praska, ada sejumlah saham Kompas100 yang menarik untuk dipertimbangkan akumulasi beli atau buy on weakness. saham-saham tersebut di antaranya ASII, ADRO, INDF, GGRM, BDMN, PNBN, BSDE, TKIM, ERAA, SMDR, MPMX, dan ABMM.

Nilai kredit sindikasi perbankan di Indonesia sepanjang tahun 2023 telah menembus US$ 28,76 miliar atau setara Rp 445,28 triliun. Mengutip data Bloomberg League Table Reports, pada periode Januari hingga 26 Desember 2023, untuk kategori mandated lead arranger (MLA), ada 70 proyek. Kesepakatan proyek itu melibatkan 64 bank sebagai MLA atau pihak yang mengatur dalam pembentukan sindikasi. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) keluar sebagai jawara kredit sindikasi. Bank berlogo pita emas ini berpartisipasi dalam 38 proyek, dengan nilai kredit US$ 4,39 miliar atau sekitar Rp 67,95 triliun. Adapun, pangsa pasar kredit sindikasi Bank Mandiri mencapai 15,26%. Posisi kedua bank penyalur terbesar kredit sindikasi ditempati PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dengan jumlah kesepakatan sebesar 26 proyek senilai US$ 3,20 miliar, setara Rp 49,64 triliun. Sedang pangsa pasar kredit sindikasi BNI mencapai 11,15%. Sementara itu, bank pelat merah lainnya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menempati posisi ketiga bank paling banyak menyalurkan kredit sindikasi dari sisi MLA, dengan nilai US$ 2,82 miliar, dengan jumlah kesepakatan 24 proyek dan pangsa pasar 9,80%. Di bawah tiga bank BUMN ada bank swasta, yakni PT Bank Central Asia Tbk yang mencatat kredit sindikasi sebesar US$ 2,42 miliar atau sekitar Rp 37,53 triliun. Jumlah kesepakatan transaksi yang dicatat BCA sebanyak 23 proyek dengan pangsa pasar 8,43%. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan, secara keseluruhan volume kredit sindikasi di Indonesia pada 2023 telah turun 14,54% secara year to date (YtD). Meski begitu, Indah mengklaim, pangsa pasar kredit sindikasi Bank Mandiri masih tumbuh 7,3% secara YtD. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyebut, kredit sindikasi BRI pada tahun ini tumbuh 24,2% secara tahunan. Mayoritas pembiayaan disalurkan ke sektor energi, agribisnis, industri pengolahan, pertambangan dan migas. "Kami melihat sektor ini akan tetap prospektif di 2024," kata dia. BCA juga melihat prospek kredit sindikasi masih akan tumbuh positif. "BCA menyalurkan ke proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan," kata Hera F Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA.

PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menyatakan kesanggupan membayar bea keluar ekspor konsentrat 10% pada tahun 2024. Padahal, jika merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023, perusahaan dengan progress smelter mencapai 70%-90% (tahap II) akan dikenakan bea keluar konsentrat tembaga dengan tarif 7,5% sampai 31 Desember 2023. Tarif bea keluar akan dinaikkan menjadi 10% pada Januari 2024 sampai 31 Mei 2024. Sementara sampai dengan November 2023 perkembangan konstruksi smelter katoda tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 81,6%. Jika merujuk pada aturan tersebut, maka PTFI akan dikenakan bea keluar 10% di tahun depan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu), Askolani menyatakan, saat ini pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sejalan dengan PMK 71 Tahun 2023. Askolani tak merinci poin yang menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi Kementerian Keuangan. Dia hanya menegaskan, bahwa sejumlah poin masih akan divealuasi sampai akhir tahun ini.

Executive Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Agung Laksamana mengungkapkan, sesuai ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc sebagai pemegang saham PTFI pada 2018, maka bea keluar konsentrat seharusnya tidak lagi dikenakan setelah progres smelter baru PTFI mencapai lebih dari 50%. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka menurut Agung, terbuka peluang pihaknya untuk mengajuakn keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar ekspor. Sementara itu, Freeport bakal mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga seiring berakhirnya izin ekspor pada Mei 2024. "Smelter tembaga PTFI di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik baru beroperasi pada akhir Mei 2024, dan baru bisa mencapai kapasitas penuh (ramp-up) pada Desember 2024," ungkap Agung. Selain itu, akan berakibat pada penurunan kapasitas produksi konsentrat maupun bijih tembaga."Dengan kondisi ini, kami berharap adanya relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga setelah Mei 2024 mendatang.

Kinerja moncer penyaluran kredit pada tahun ini diperkirakan berlanjut pada 2024 kendati iklim ekonomi masih dibayangi oleh sejumlah tantangan mulai dari ketidakpastian global hingga penyelenggaraan Pemilu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan industri perbankan memiliki bantalan tebal untuk melewati tahun 2024. Dari sisi eksternal, dia menilai konflik geopolitik telah diperhitungkan pasar sehingga diyakini tak akan menggoyah perkembangan industri. Situasi kondusif juga dipicu oleh rencana Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat (AS) yang akan mengakhiri era suku bunga tinggi. Dari sisi internal, penurunan suku bunga acuan The Fed akan diikuti oleh penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Penurunan suku bunga ini bisa menjadi mesin bagi penyaluran kredit.

Dia pun menyinggung soal antisipasi dampak berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19 pada pengujung Maret 2024. Hal itu tecermin pada penebalan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk menangkal risiko kenaikan kredit bermasalah. Di sisi lain, dia meyakini kondisi makroekonomi di Tanah Air akan menguat sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu yang berjalan lancar. Penyelenggaraan Pemilu akan memperkuat sendi-sendi konsumsi sehingga mendorong kebutuhan kredit. Mengacu pada Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia hingga November 2023, pertumbuhan periode kali ini melampaui realisasi pada Oktober 2023. Realisasi penyaluran kredit pada November 2023 tumbuh 9,7% secara tahunan dari 8,7% Year-on-Year (YoY) pada bulan sebelumnya. Berbeda dengan OJK dan BI, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Trioksa Siahaan justru memberikan perkiraan awal terkait kredit perbankan dengan angka yang lebih rendah, tumbuh berkisar 5%—7%. Sejumlah bank di Tanah Air membidik target penyaluran kredit double digit pada 2024. Melansir data yang dihimpun dari Bloomberg Selasa (26/12), PT Bank Mandiri Persero Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang memproyeksikan pertumbuhan kredit sebesar 10%—12% pada 2024. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) kompak menetapkan target 10% untuk tahun depan.

Kepala Riset PT RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya menyebut meskipun permintaan pinjaman cenderung melambat selama Pemilu, penurunan suku bunga utama bank sentral dapat memacu permintaan dan mempertahankan margin perbankan.   Di sisi lain, BCA akan fokus pada industri pertambangan untuk mengompensasi sektor lain yang berisiko menurun. BCA juga akan meningkatkan pembiayaan properti dan otomotif yang dapat memanfaatkan insentif dari bank sentral. Sementara itu, BRI menilai Pemilu memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat ‘akar rumput’ yang menjadi pangsa pasar utama perusahaan. Adapun, BNI menggarap sektor konsumer, transportasi laut, dan proyek penghiliran yang sedang berjalan untuk menjaga pertumbuhan kredit pada 2024. Bank lainnya seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menargetkan pertumbuhan positif kredit 8%—10% pada 2024. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan kredit tersebut bakal dimotori oleh ritel dan UMKM. Dia menyebut tantangan utama yang saat ini dihadapi perusahaan adalah terkait rasio margin bunga bersih. Pada bagian lain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) meyakini segmen konsumsi rumah tangga dan perdagangan bakal tetap melaju.

Indonesia berada diperingkat 63 dari 113 negara dalam Global Food Security Index (GFSI) 2022. Skor terendah Indonesia adalah  pada katagori keberlanjutan dan adaptasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal ketahanan pangan. Karenanya, Program Makan Gratis Nasional  di Sekolah mendesak dilakukan, apalagi Indonesia memiliki cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Selain itu, jika program ini dilaksanakan secara konsisten, akan membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional, khususnya sektor pertanian dan perikanan. "Kita punya agenda besar pada 2045 yakni Indonesia Emas dan itu hanya bisa dicapai jika sumber daya manusianya unggul dan berkualitas. Kita tidak usah muluk-muluk bicara teknologi dan lain-lain. Perbaiki   saja gizi anak-anak saat ini, supaya IQ-nya bagus. nanti itu semua akan mengikuti. Jadi, makan siang ditambah susu untuk anak sekolah itu basic needs," papar Co-Founder In Indonesia Food Security Review I Dewa Made Agung Kertha Nugraha kepada Investor Daily. (Yetede)