Langkah pemerintah melakukan investasi di luar Pulau Jawa dinilai sebagai kebijakan yang tepat. Pemerataan investasi merupakan keharusan untuk menghapus kesenjangan, karena 52% perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa. Adapun berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi triwulan III (Juni-September) 2023 mencapai Rp 374,4 triliun atau meningkat 7% dibanding periode sebelumnya. Secara kumulatif, realisasi investasi periode Januari-September 2023 mencapai Rp 1.053,1 triliun atau meningkat 18% dibanding periode yang sama pada 2022. Nilai tersebut sudah mencapai 75,2% dari target investasi 2023 sebesar Rp1.400 triliun. Secara lebih spesifik, pada triwulan III-2023, kontribusi investasi di luar Jawa melampaui di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp 190,9 triliun. Angka itu meningkat 14,7% dibanding kuartal III-2022 yang sebesar Rp166,3 triliun. Untuk periode januari-September 2023, kontribusi investasi di luar Jawa melebihi di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp545,8 triliun. Angka itu meningkat 15,6% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 atau sebesar Rp 472,1 triliun. (Yetede)

Hengton Optic-Electric International Co Ltd, holding investasi dan perdagangan  berbasis di Hongkong, siap melakukan penawaran terder (tender offer) saham PT Voksel Electric Tbk (VOKS) setelah jadi pengendali baru emiten produsen kabel tersebut. Saat ini, Hengton menjadi pemegang saham pengendali Voksel dengan kepemilikan 73,05% saham. Pada 22 desember 2023, Hengton mengambil alih sebanyak 1,78 miliar (42,97) saham VOKS dengan nilai transaksi Rp003,5 miliar. Hengton memborong saham Voksel Electric dari para penjual pada harga Rp 226 per saham. Sebelumnya, Hengton melalui DBS Vickers (Hong Kong) Ltd A/C Client telah memiliki 1,25 miliar (30,08%) saham Voksel Electric. Selanjutny, Hengton akan menggelar penawaran tender wajib (Mandatory) Tender Offer) saham VOKS. Pada perdagangan Rabu (27/12/2023), saham VOKS ditutup menguat 2 poin ke posisi Rp216. Dalam satu bulan terakhir, saham emiten kabel tersebut telah menguat 10,77&, dan melesat hingga 55,4% secara year to date (ytd). (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadikan program asuransi wajib (PWA) dan program penjamin  polis (PPP) sebagai program strategis mendatang. Kedua program ini akan menjadi instrumen untuk  meningkatkan penetrasi asurans di Indonesia. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Panjamin, dan Dana Pensiun OJK Djonieri mengatakan, program asuransi wajib  akan menjadi salah satu program  strategis dalam peta jalan  atau roadmap industri asuransi 2023-2027. "Di dalam roadmap ini kita akan mengembangkan  yang namanya asuransi wajib. Dengan adanya asuransi wajib  ini nantinya kendaraan bermotor, mobil, wajib. Kalau sekarang kan enggak wajib," kata Djonieri. Dia mengatakan, program asuransi wajib kendaraan bermotor akan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Saat ini, penetrasi industri asuransi umum di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sekitar 0,5%. (Yetede)

Riset Colliers Internasional Indonesia menyebutkan bahwa sembilan gedung perkantoran akan masuk ke Jakarta sepanjang rentang 2023-2025, sebanyak 3 diantaranya masuk tahun depan. Mengutip riset kuartal III/2023 Colliers Internasional Indonesia, gedung perkantoran anyar itu terletak di kawasan pusat bisnis (central business district/CDB) dan non-CBD Jakarta. Pasokan kantor diperkirakan meningkat berkisar 2,0% hingga 2,5% setiap tahun selama periode 2023-2025. Konsultan riset properti itu juga menyebutkan sebanyak 5 gedung perkantoran masuk dalam rentang 2024 dan 2025, sedangkan 4 lainnya pada 2023. Gedung perkantoran diproyeksikan masuk pada 2024 adalah Sun&Moon (The Owner Suite by Dharmawangsa), Menara Jakarta Office Tower, dan ADR Office. "Secara total, ada tujuh proyek yang sedang berjalan konstruksi, siap untuk memperkenalkan sekitar 270.000 meter persegi pasokan baru di luar CBD hingga 2025. Tiga dari tujuh proyek ini diharapkan selesai siap pada akhir tahun 2023, sehingga menghasilkan pasokan kumulatif pada tahun 2023, sehingga menghasilkan pasokan kumulatif pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan 3,3% dibandingkan tahun 2022. (Yetede)

Pemerintah hendaknya lebih serius lagi dalam memitigasi dampak El Nino yang mempengaruhi anjloknya produksi beras nasional. Musim kering akibat perubahan iklim tersebut menyebabkan mundurnya masa tanam padi yang berimbas bergesernya masa panen raya kali ini. Hal itu berpotensi membuat defisit beras pada 2024 lebih panjang. Sebagai dampak El Nino, musim tanam yang biasanya dimulai pada Oktober-November kini mundur ke Desember 2023, bahkan Januari mendatang. Akibatnya, masa panen ikut mundur dari seharusnya dimulai pada Februari bergeser menjadi Maret atau April 2024. 

Konsekuensinya, defisit kebutuhan beras pun bisa menjadi lebih panjang daripada biasanya karena panen raya mundur dari Maret-April menjadi April-Mei atau bahkan Mei-Juni 2024. Kerangka Sampel Area amatan Badan Pusat Statistik pada November 2023 memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2024 hanya sebesar 0,93 juta ton dan 1,32 juta ton. Dengan tingkat konsumsi masing-masing 2,54 juta ton dalam dua bulan tersebut, diprediksi Indonesia mengalami defisit beras 1,61 juta ton pada Januari 2024 dan 1,22 juta ton pada Februari 2024. Bila tidak ada mitigasi yang memadai, stok yang terus menipis itu akan membuat paceklik beras jadi lebih panjang. Harga beras akan terus melambung. Kondisi pangan saat ini akan makin sempoyongan. Ancaman inflasi pun mengintai. (Yetede)

Kalangan petani berharap persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dipermudah. Sebab, saat ini, sebanyak 84 dari 100 petani yang mengajukan diri mengikuti  program tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan lahan harus bebas dari kawasan hutan. Realisasi program PSR sepanjang 2017-2023 menjangkau 280.260 hektare (ha) atau sekitar 40 ribu ha kebun sawit rakyat pertahun, dibawah target yang dipatok pemerintah 180 ribu ha tiap tahun. Dalam catatan asosiasi  Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan mengutip data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), sepanjang 2017-2023, realisasi penerbitan  rekomtek (rekomondasi teknik) mencakup 280.620 ha dengan transfer dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Rp7,49 triliun. (Yetede)

Korban tewas akibat ledakan tungku peleburan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bertambah lima orang. Total korban tewas menjadi 18 orang dan puluhan lainnya dirawat secara intensif. Disnakertrans Sulteng mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Ledakan tungku smelter itu terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Minggu (24/12), salah satu tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kadisnakertrans Sulteng Arnold Firdaus mengatakan, pihaknya cukup rutin mengawasi dan memantau lokasi industri, termasuk di wilayah IMIP. Terbaru, tim telah ditugasi melakukan pengecekan berkala pada awal Desember lalu. ”Berdasarkan pemantauan dan pengawasan selama ini, sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di IMIP lumayan bagus, tidak ada masalah dan berjalan sesuai aturan. Hanya saja, harus diakui juga pengawasan kami belum sempurna,” kata Arnold, dihubungi Selasa (26/12) petang dari Kendari, Sultra.

Menurut Arnold, pemantauan dan pengawasan di wilayah Morowali dilakukan UPT Wilayah II. Unit kerja yang beranggotakan lima orang ini mengawasi tujuh kabupaten. Di sisi lain, kawasan industri dan fasilitas pemurnian nikel di beberapa kabupaten tersebut tidak hanya IMIP. ”Untuk IMIP saja itu tidak cukup satu hari untuk pantau semua. Jadi, memang ada keterbatasan dari kami juga, baik operasional maupun anggaran,” ucapnya. Saat ini Disnakertrans Sulteng fokus pada pemantauan bersama tim Kemenaker yang telah tiba di lokasi kejadian. Hal itu untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang merenggut banyak nyawa itu. ”Ke depan, agar kawasan industri besar seperti IMIP diawasi secara terpadu bersama pemerintah pusat karena kami di daerah memiliki banyak keterbatasan untuk memantau kawasan, apalagi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional,” ujarnya. (Yoga)

Transisi energi merupakan cara menjaga kelangsungan bumi demi masa depan kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela dialog bisnis dalam pertemuan G20 pada 2022 di Bali, Kementerian ESDM memperkirakan, percepatan transisi energi di Indonesia memerlukan investasi 1 triliun USD, setara Rp 15.489 triliun, yang dialokasikan guna membangun pembangkit energi baru terbarukan dan transmisinya hingga 2060. Kebutuhan dana ini masih bisa bertambah karena ada rencana Indonesia mengakhiri operasi PLTU lebih dini. Transisi energi, mengutip S&P, merujuk pada peralihan energy global, dari produksi dan konsumsi berbasis energi fosil menjadi sumber energi terbarukan. Transisi energi akan terus meningkat seiring prioritas investor terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Hal ini didukung kesadaran yang mulai muncul di kalangan pebisnis dan investor perihal ESG. Mulai banyak pebisnis dan investor yang mempertimbangkan faktor ESG saat akan berekspansi bisnis atau menambah portofolio investasi.

Namun, kebutuhan dana yang cukup besar dalam transisi energi tak serta-merta bisa dipenuhi. Perlu upaya guna menggerakkan berbagai pihak untuk berkomitmen dan merealisasikan komitmen pendanaan itu. Aturan yang mendukung pembiayaan bisa diterbitkan dan insentif bisa diberikan sebagai penarik, yang akan memicu pemilik dana mengucurkan pinjaman atau dananya ke proyek transisi energi. Salah satu insentif, misalnya, diberikan pemerintah melalui bank-bank BUMN kepada pengusaha yang bergerak di bidang usaha pembangkit listrik. Insentif berupa pinjaman bersuku bunga rendah akan diberikan kepada pengusaha yang akan menurunkan emisi atau menerapkan transisi energi dalam kegiatan bisnisnya. Untuk memperluas transisi energi ke berbagai jenjang, insentif bisa diberikan kepada publik. Misalnya, memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di rumah mereka. (Yoga)

Indonesia tengah memasuki fase paceklik produksi beras dan gula. Fase itu dibayangi anomali beras dan gula dunia yang mencerminkan produksi berlimpah, tetapi harga justru naik. Padahal, Pemerintah Indonesia tengah membutuhkan kedua komoditas itu sebagai cadangan pangan di tengah penurunan produksi pada tahun ini.  Fase paceklik produksi beras dan gula di Indonesia diperkirakan terjadi berbarengan, pada November 2023-Mei 2024. Musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah produsen beras nasional baru mulai pada November dan Desember 2023 akibat dampak El Nino, yang menyebabkan panen raya hasil MT I mundur dari Maret-April 2024 menjadi April-Mei 2024. Meskipun tetap ada panen pada Januari-Maret 2024, hasilnya masih belum berlimpah. Sementara musim giling tebu yang selesai pada November 2023 baru akan dimulai Mei 2024. Pada bulan tersebut, produksi gula belum banyak sehingga masih mengandalkan sisa stok produksi gula 2023. Karena itu, penambahan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan gula pemerintah (CGP) sangat diperlukan tahun depan, mengingat produksi beras dan gula pada 2023 diperkirakan anjlok. Kementan memperkirakan produksi beras turun 650.000 ton hingga 1,2 juta ton.

Asosiasi Gula Indonesia memproyeksikan produksi gula konsumsi turun 120.000 ton. Selain itu, harga beras dan gula masih cukup tinggi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 22 Desember 2023, harga rata-rata nasional beras medium dan gula konsumsi masing-masing Rp 13.190 per kg dan Rp 17.260 per kg. Dalam setahun, harga beras naik 14,02 % dan gula 17,26 %. Khusus beras, pemerintah berencana memberikan bantuan beras 10 kg bagi setiap keluarga berpenghasilan rendah pada Januari-Juni 2024. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras itu bertambah dari 21,3 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan kuota impor beras 3,5 juta ton pada 2023. Per pekan I Desember 2023, impor beras baru terealisasi 61,91 %. Belum semua kuota impor beras terealisasi, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton guna menambah CBP yang awal tahun depan diperkirakan tinggal 1,2 juta ton. Selain itu, Presiden Jokowi meminta CBP pada tahun depan bisa mencapai 3 juta ton. Terkait CGP, pada tahun ini pemerintah telah meminta perusahaan swasta dan milik negara mengimpor 990.000 ton gula mentah dan 215.000 gula konsumsi. Per pekan I Desember 2023, impor gula mentah baru terealisasi 79,15 % dan gula konsumsi 57,82 %. (Yoga)