Problem klasik yang mendekap petambak garam menjadi ‘awan mendung’ yang membayangi upaya pemerintah mewujudkan swasembada komoditas tersebut di Tanah Air. Gap kualitas antara garam produksi petambak lokal dan kebutuhan industri menjadi pekerjaan rumah paling penting untuk diselesaikan. Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencananya untuk mulai menyetop impor garam untuk seluruh kebutuhan nasional. Tingginya kebutuhan garam untuk industri dinilai menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan petambak komoditas tersebut. Sayangnya, petambak di dalam negeri masih harus pontang-panting mengejar standardisasi garam yang dibutuhkan oleh industri. Bukan tanpa alasan, Kementerian Perindustrian mencatat standar garam industri untuk grade 1 harus memiliki kandungan natrium klorida (NaCL) 99,5%, dan 98,5% untuk grade 2. Sementara itu, rata-rata garam yang diproduksi petambak lokal hanya memiliki kadar NaCL sebesar 87%—92%. Alhasil, petambak garam domestik harus berpuas hati memasok garam konsumsi di dalam negeri yang sekitar 1,9 juta ton per tahun. Padahal, kebutuhan untuk industri jauh lebih besar, yakni sekitar 4,7 juta ton per tahun. Pelaku industri, terutama chlor alkali plant, aneka pangan, dan farmasi pun mau tidak mau harus mengimpor garam sekitar 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhannya.Ahmad Sanusi, salah seorang petambak garam Madura mengatakan bahwa dirinya dan petambak lainnya memerlukan lebih banyak bantuan pemerintah untuk bisa memenuhi standar garam industri agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Kenyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara yang mengatakan bahwa sebagian besar garam yang dihasilkan oleh petambak lokal adalah untuk konsumsi. Pelaku industri sendiri sebenarnya sudah berupaya menyerap garam lokal dengan cara menggandeng unit pengolahan aram (UPG), Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), dan produsen garam farmasi. Garam yang diserap pun kebanyakan digunakan untuk pengalengan ikan, pengasinan, dan industri lain dengan produk akhir untuk dikonsumsi. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Biofarmasi & Bahan Baku Obat Irfat Hista Saputra mengatakan bahwa sekitar 90% bahan baku farmasi, termasuk garam masih harus impor dari Jerman, Amerika Serikat, China, dan India. Di sisi lain, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian perindustrian Putu Nadi Astuti mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerja sama pemasaran garam dengan target peningkatan Nota Kesepahaman antara KPGN dan industri pengguna.   Pada 2023, sebanyak 34 industri pengguna garam dan 24 petani atau KPGN asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta tiga produsen garam farmasi menandatangani nota kesepahaman. Kerja sama tersbeut direncanakan akan mendorong penyerapan garam industri sebesar 736.911,265 ton, khususnya untuk farmasi. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa garam merupakan salah satu komoditas penting yang coba dikembangkan pemerintah, meski kualitasnya terus menurun seiring dengan polusi air yang makin parah. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan perikanan menargetkan produksi garam nasional pada tahun depan bisa menembus 2 juta ton per tahun. Hal itu membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis mimpi swasembada garam konsumsi bisa segera terwujud. “Harus optimistis, karena tahun ini kita surplus ,” katanya saat ditemui. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo menyebut bahwa produksi garam nasional tahun ini akan mencapai 2,5 juta ton. Produksi tersebut diklaim melampaui target yang ditetapkan sepanjang 2023 sebesar 1,7 juta ton.

Di Batam, kaum perempuan menjadi pelopor yang merintis wisata di pulau kecil. Suhana (41) memandu tiga wisatawan berjalan mengelilingi Kampung Melayu di Pulau Ngenang. Rumah-rumah warga tertata apik. Halamannya ditanami rumput jepang dan berbagai jenis bunga. Di pinggir kampung, hutan bakau dijaga agar tetap rindang untuk melindungi rumah warga dari hantaman ombak. ”Pemerintah banyak kasih bantuan sejak wisata di Ngenang berkembang. Pelabuhan dipercantik, jalan kampong dicor, juga dibikinkan saluran air,” kata Suhana, Kamis (14/12). Pulau Ngenang berada di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepri. Wisatawan bisa pergi ke Ngenang dengan menyewa perahu mesin, 15 menit dari Pelabuhan Telaga Punggur di Batam. Suhana adalah Ketua Perajin Tenun di Pulau Ngenang, dengan 18 perajin. Mereka awalnya diajari menenun oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam pada 2018. ”Pertama kali belajar, saya heran banget benang kusut, kok, bisa jadi kain cantik. Dari pertama kali lihat, saya langsung jatuh cinta,” ujarnya. Seperti umumnya perempuan Melayudi pulau-pulau kecil Nusantara, Suhana juga nelayan pesisir. Saat air surut, ia turun kelaut untuk memancing dan mencari siput. Setelah menenun, ia lebih banyak menghabiskan waktu di Rumah Tenun yang dibangun Pemkot Batam pada 2022. Disini tersedia lima alat tenun bukan mesin (ATBM) yang bisa digunakan para perajin. Kain tenun dijual Rp 400.000 hingga Rp 750.000 per meter, tergantung kerumitan motif. Motif tenun banyak terinspirasi dari alam pesisir, seperti burung layang-layang, ikan marlin, daun sirih, dan bunga setu. Setiap perajin rata-rata bisa mengantongi pendapatan Rp 2 juta per bulan.

Antusiasme perempuan Ngenang menjadi perajin tenun menular ke warga lainnya. Selain kelompok perajin tenun, di pulau itu dibentuk juga kelompok perajin batik dan perajin rajut. Salah satu perajin batik, Suminah (65), menuturkan, saat ini ada 10 orang yang bergiat di Rumah Batik Ngenang. Batik karya para perempuan Ngenang dijual Rp 160.000 per 2 meter untuk batik cap dan Rp 500.000 per 2 meter untuk batik tulis. Tak jauh dari Rumah Batik terdapat juga Rumah Rajut. Di situ, para perempuan Ngenang biasa berkumpul untuk membuat berbagai macam cendera mata dari benang wol. Gantungan kunci dijual Rp 10.000, sedangkan tas kecil dibanderol Rp 100.000. Perajin rajut di Ngenang ada belasan orang. Mereka memasarkan karya dengan memajang di kios-kios sepanjang jalan yang dilalui wisatawan. Setiap kali ada rombongan turis datang, mereka bisa mengantongi pendapatan sekitar Rp 500.000. Arus wisatawan ke Ngenang menumbuhkan kesadaran warga untuk bersama-sama membangun wisata kampung. Suami Apsah, Abdul Gani (63), bahkan rela menghibahkan tanahnya untuk dijadikan tempat bagi perajin menenun. ”Saya berikan tanah itu demi kemajuan kampung. Harapannya, kalau wisata di kampung semakin ramai, ekonomi warga juga akan lebih terangkat,” kata Abdul. Apsah menambahkan, warga Ngenang selalu antusias mengikuti pelatihan terkait wisata yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta. ”Kami juga minta diajari Bahasa Inggris sama mahasiswa yang lagi KKN di sini. Biar kami bisa bercakap-cakap sama turis-turis yang datang,” ujar Apsah. (Yoga)

Badan Pengusahaan (BP) Batam mengeklaim waktu sandar atau dwelling time kapal di Terminal Peti Kemas (TPK) Pelabuhan Batu Ampar menurun hingga 81% sejak pengoperasian ship to shore (STS) crane. Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar menjelaskan, sebelumnya proses bongkar 100—600 box kontainer dari kapal di pelabuhan itu membutuhkan waktu 48—52 jam. Namun, saat ini hanya berkisar 9—22 jam. “Makin singkatnya waktu sandar kapal di pelabuhan otomatis mengurangi biaya logistik. Sebab, semua tahu setiap menit, atau bahkan detik dalam aktivitas kemaritiman, apalagi jika sudah waktunya membongkar atau memuat barang. Makin lama, tentunya biaya yang dikeluarkan akan makin membengkak,” katanya, Kamis (21/12). Dendi mengungkapkan, sejak beroperasi STS crane telah mengakomodasi 15% dari total volume kegiatan bongkar muat di TPK Batu Ampar. Dia pun optimistis pemanfaatan STS crane untuk kegiatan bongkar muat dapat terus meningkat. Dendi menegaskan, Batam harus mengambil potensi international transhipment port yang saat ini masih didominasi oleh pelabuhan di Singapura (32,3 Juta TEUs), Busan (12,2 Juta TEUs), Tanjung Pelepas (10,6 Juta TEUs), dan Port Klang (8,4 Juta TEUs). Dendi menegaskan, BP Batam membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan target Batam sebagai hub logistik internasional.

Antusiasme masyarakat menjelang libur hari raya Natal yang berlanjut dengan pergantian tahun 2023 ke 2024, rasa senang pulang ke kampung halaman berpadu dengan semangat menjelajahi lokasi wisata baru. Tak ketinggalan, mencicipi makanan dan minuman atau mencoba menu di kedai dan restoran yang sedang ramai di kalangan pesohor. Tak lupa, meninggalkan jejak eksistensi di media sosial. Mobilitas masyarakat di akhir tahun meningkat. Bepergian, menginap, berbelanja, dan makan-minum menggerakkan roda perekonomian. Hasil Survei Pergerakan Masyarakat pada Masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan diprediksi 107,63 juta orang, atau 39,83 % masyarakat Indonesia, akan bergerak pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Pergerakan orang di akhir tahun menimbulkan pergerakan uang.

Mudik dan liburan perlu persiapan mengambil cuti jauh-jauh hari dan menyiapkan dana, setidaknya untuk biaya transportasi, menginap, makan dan minum, serta oleh-oleh. Masyarakat Indonesia yang bepergian ke penjuru Nusantara tercatat sebagai wisatawan Nusantara (wisnus). Menurut data BPS, pada Januari-Oktober 2023 ada 688,78 juta perjalanan wisnus. Sekitar 74,11 % perjalanan wisnus di Pulau Jawa. Dari sisi kegiatan ekonomi, mobilitas warga dan kegiatan pariwisata turut menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satu lapangan usaha yang kinerjanya dipicu pergerakan wisatawan adalah akomodasi dan makan-minum. Pada triwulan III-2023, porsi akomodasi dan makan-minum terhadap produk domestik bruto sekitar 2,51 % dengan pertumbuhan 10,9 %. Bagi pelaku usaha, uang yang dibelanjakan wisatawan bisa diputar lagi untuk membeli bahan baku dan barang modal sehingga usahanya berlanjut. Keuntungannya untuk menopang biaya hidup pelaku usaha. (Yoga)

Rata-rata nilai belanja warganet per sekali transaksi saat momen promo Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2023 adalah Rp 311.000. Nilai rata-rata ini naik dibandingkan saat Harbolnas 2022. Temuan rata-rata nilai belanja warganet per sekali transaksi saat Harbolnas itu muncul dari survei NielsenIQ Indonesia. Survei dilakukan pada 13 Desember atau sehari setelah Harbolnas 12 Desember 2023. Responden survei mencapai 1.070 orang, berusia 15 tahun ke atas, pengguna internet, dan berada di 43 kota. Jumlah pengguna internet yang belanja daring di kota-kota itu sekitar 33 juta orang.

”Memang, ada responden survei yang berasal dari status sosial ekonomi atas yang sekali transaksi mengeluarkan uang lebih dari Rp 1 juta. Nilai Rp 311.000 yang kami sebut sebagai rata-rata pengeluaran per sekali transaksi sudah mencakup responden sosial ekonomi atas,” tutur Direktur NielsenIQ Indonesia Rusdy Sumantri, di Jakarta, Kamis (21/12). Sebanyak 90 % dari total responden sudah berencana bertransaksi saat Harbolnas 2023. Artinya, mereka sudah mempunyai daftar barang yang ingin dibeli, ditaruh di keranjang, lalu check out ketika Harbolnas 2023. Faktor penggerak responden berbelanja ketika Harbolnas 2023 pun masih sama dengan momen Harbolnas sebelum-sebelumnya, yaitu fasilitas bebas ongkos kirim dan kupon diskon. Tiga kategori barang terlaris saat Harbolnas 2023 juga tidak berbeda dengan sebelumnya, yaitu mode, perawatan diri, dan kosmetik. Perbedaannya, produk perawatan diri kali ini mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan. Sementara pertumbuhan penjualan kategori mode dan kosmetik cenderung turun meskipun masih besar. (Yoga)

Revisi UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditargetkan selesai tahun depan. UU itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Pokok revisi UU adalah membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian sehingga pengawasannya diharapkan lebih optimal dalam melindungi anggota. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UU tentang Perkoperasian harus diperbarui agar relevan dengan kondisi saat ini. ”Tata kelola dan ekosistem perkoperasian sudah terlalu lama tidak dibenahi. Ada banyak celah sehingga pengawasan dan perlindungan kepada anggota belum optimal,” ujarnya dalam acara ”Refleksi 2023 dan Outlook 2024: Mempercepat Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Kamis (21/12).

Ia menambahkan, secara umum isi revisi membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian. Namun, ada dua hal utama yang menjadi pembenahan. Pertama adalah usulan pembentukan lembaga atau otoritas pengawas koperasi untuk koperasi yang kapasitas usahanya mencapai miliaran rupiah dan anggotanya sudah ribuan. Kedua, mengusulkan adanya program penjaminan simpanan anggota, seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk nasabah perbankan. ”Kami berupaya menguatkan regulasi perkoperasian melalui penyusunan revisi UU perkoperasian agar tercipta koperasi yang adaptif dan tangguh dalam menjawab tantangan secara global,” katanya. (Yoga)

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir banyak membangun proyek transportasi. Sejumlah manfaat telah dirasakan masyarakat. Namun, ada pekerjaan rumah yang belum tuntas. Ekosistem perairan Indonesia dalam jaringan internasional masih lemah. Pengajar maritim ITS Surabaya, Saut Gurning, di Jakarta, Kamis (21/12) berpendapat, konektivitas laut Indonesia selama sembilan tahun terakhir membaik. Konsep tol laut patut diapresiasi seiring dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan serta trayek perintis yang bertambah. Angka kargo logistik Indonesia juga meningkat, dari 1,4 miliar-1,5 miliar ton pada 2014, kemudian kini naik menjadi 2,2 miliar-2,3 miliar ton. Indonesia cenderung menikmati dan memanfaatkan pelaku usaha domestik sehingga daya ungkit logistik serta penerimaan lebih baik, tetapi tak merata. Meski demikian, Saut mengingatkan, ekosistem perairan Indonesia dalam skala internasional masih lemah.

Galangan kapal atau tempat memperbaiki serta memproduksi kapal Indonesia masih minim.  Akibatnya, banyak impor komponen, produksi kapal, serta perbaikannya dari luar negeri. Performa logistik Indonesia masih berfluktuasi, kurang progresif dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Sebab, pertumbuhan ekosistem ini masih berekspansi pada pasar domestik. Anggota Ombudsman periode 2016-2021 yang membidangi transportasi, informasi, telekomunikasi, dan lingkungan hidup, Alvin Lie, mengemukakan bahwa banyak pembangunan yang patut diapresiasi. Namun, ia juga memberi catatan. Salah satunya, transportasi perairan. Alvin berpendapat, masih terjadi dualisme pengelolaan transportasi perairan. Satu pihak adalah Ditjen Perhubungan Laut. Satu pihak lagi adalah Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di bawah Ditjen Perhubungan Darat. Tumpang tindih ini mengakibatkan standardisasi aspek keselamatan menjadi berbeda-beda. Demikian pula dengan aspek administrasi serta surat izin berlayar. (Yoga)