Memasuki tahun 2024, semua dana pensiun di bawah payung BUMN didorong untuk memperbaiki tata kelola investasi dan operasional. Masalah utama dana pensiun BUMN terletak pada rendahnya nilai pengembangan investasi dengan tingginya bunga dari program pensiun manfaat pasti. Di akhir tahun 2023, Kementerian BUMN mengungkapkan, 70 % dari 48 dana pensiun pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas. Akibatnya, 22 dana pensiun BUMN diminta untuk mengajukan skema penyehatan karena memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 %. Ini menjadi sinyal rendahnya kemampuan dana pensiun BUMN untuk membayar kewajiban. Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistijo mengatakan, setiap dana pensiun yang punya masalah perlu segera memperbaiki arus kas (cash flow). Pembenahan tata kelola mendesak dilakukan baik di bidang investasi maupun bidang operasional.

”Hal yang tidak kalah penting, perlu adanya dukungan dari pendiri dana pensiun dalam bentuk pemenuhan kewajiban (top up) serta adanya panduan berupa arahan investasi dan strategic asset allocation (alokasi aset strategis),” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/1/2024), di Jakarta. Kementerian BUMN telah mengungkap bahwa dana pensiun pelat merah dengan RKD di bawah 100 % membutuhkan suntikan modal tambahan totalRp 12 triliun. Proses penyuntikan modal bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun, bergantung dari kemampuan tiap-tiap dana pensiun. ”Secara ketentuan, top up atau pemenuhan atas kewajiban merupakan opsi yang harus dilakukan karena erat kaitannya dengan pemenuhan manfaat pensiun yang menjadi hak peserta,” kata Budi. (Yoga)

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya adalah bagaimana menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Kebijakan ekonomi biru pun digulirkan untuk mendorong kelautan dan perikanan berkelanjutan, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut. ”Desakan ekonomi di laut Indonesia sangat besar. Kita mengelola wilayah laut dari Sabang sampai Merauke dengan luasan besar dan 17.500 pulau serta jumlah penduduk pesisir 140 juta orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ekologi pasti akan terabaikan oleh siapa pun ketika orientasinya lebih ke soal ekonomi,” papar Trenggono dalam Kaleidoskop Kelautan dan Perikanan 2023 yang diselenggarakan Destructive Fishing Watch Indonesia, pertengahan Desember 2023.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan perairan dengan command center untuk memantau pergerakan semua kapal ikan yang beroperasi dan mencegah pelanggaran kapal perikanan. KKP menyinyalir, terdapat sekitar 23.000 kapal ikan yang beroperasi, tetapi yang berizin dan terdaftar hanya 6.000 kapal. Tantangan muncul dalam keberlanjutan pekerjaan nelayan sebagai dampak perubahan iklim. Merujuk data BPS selama 1993-2022 serta proyeksi Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, hingga 2030, jumlah petani dan nelayan akan menurun hingga 2,4 % atau 926.492 pekerja yang akan meninggalkan pekerjaannya akibat perubahan iklim. Kebijakan utama pemerintah untuk keberlanjutan, yakni kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, menuai kontroversi publik akibat sosialisasi kepada publik yang belum optimal, kesiapan infrastruktur yang minim, dan kekhawatiran privatisasi laut oleh oligarki industri perikanan skala besar yang berpotensi meminggirkan nelayan lokal. Segala pembenahan konkret dinantikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah memastikan gaung keberlanjutan. (Yoga)

Sepanjang 2021-2023, berdasarkan temuan aplikasi media sosial untuk jaringan profesional LinkedIn, lowongan pekerjaan di Asia Tenggara yang menyebutkan syarat keterampilan teknologi kecerdasan buatan ataupun spesifik kecerdasan buatan generatif meningkat 2,4 kali lipat. Fenomena ini menandakan teknologi kecerdasan buatan sudah berada di garis depan transformasi pasar tenaga kerja. Country Lead LinkedIn for Indonesia Rohit Kalsy, Senin (1/1/2024), di Jakarta, mengatakan, sudah banyak pekerja di Indonesia meyakini akan terjadi perubahan signifikan pada pekerjaan mereka seiring dengan rilis teknologi kecerdasan buatan. Di antara profesional Indonesia, ada yang optimistis mengenai manfaat menggunakan kecerdasan buatan untuk bekerja dan ada pula pekerja yang merasa terbebani dengan tren teknologi tersebut.

”Untuk tahun 2024 dan seterusnya, kami semakin jelas melihat bahwa dunia kerja semakin beralih menjadi lebih memprioritaskan keterampilan, termasuk keterampilan dibidang teknologi kecerdasan buatan. Kami pun melihat momentum ini sudah mulai terbangun. Para pengusaha sedang mengubah pola pikir mereka dengan menempatkan keterampilan sebagai inti perekrutan dan pengembangan talenta di dalam perusahaan,” ujar Rohit. Ia mengatakan, sesuai data LinkedIn, di pasar Asia Tenggara yang di dalamnya ada Indonesia, filter keterampilan yang menjadi bagian dari fitur pencarian perekrutan di aplikasi LinkedIn telah tumbuh 25 %. Saat ini 50 % perekrut cenderung mencari kandidat berdasarkan keterampilan daripada lamanya pengalaman kerja. Pengguna LinkedIn secara global menambahkan lebih dari 595 juta keterampilan ke profil mereka per September 2023 atau meningkat 69 % dari tahun sebelumnya.

Keterampilan teknis (hard skill) di bidang teknologi, terutama kecerdasan buatan yang sifatnya disruptif, sangat dicari oleh perusahaan. Data LinkedIn menunjukkan, kesenjangan keterampilan terbesar di Indonesia masih menyangkut keterampilan ilmu data, pengembangan laman, dan desain grafis. Menurut Rohit, keterampilan nonteknis (soft skill) tetap tidak bisa diabaikan meskipun lingkungan bisnis semakin kompleks dan otomatisasi tugas oleh kecerdasan buatan semakin marak. Mentransfer soft skill pun lebih mudah dilakukan baik antar bidang pekerjaan maupun lintas industri. Sejumlah pengguna LinkedIn di Indonesia diketahui menggemari belajar soft skill yang berupa berpikir strategis, berbicara dengan percaya diri dan efektif, serta kemampuan menganalisis data. (Yoga)

OJK masih mengkaji dampak penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 74. Berdasarkan hasil kajian, penerapan PSAK 74 akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi, baik dari sisi neraca keuangan maupun laporan pendapatan komprehensif perusahaan asuransi. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan, penerapan PSAK 74 ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio usaha dan asumsi risiko. Sebab, PSAK 74 mengedepankan akurasi asumsi risiko dengan berbagai variannya.

”Kami terus mendorong dan memantau perkembangan penerapan PSAK 74, yang pada 2025 akan mulai berlaku. OJK juga telah membentuk komite pengarah dan komite pelaksana untuk mendorong proses persiapan dan memantau progresnya sehingga perusahaan yang belum melakukan parallel run dapat segera melakukannya mengingat hal itu penting untuk menganalisis akurasi dan dampak finansial,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/1/2024). Sebelumnya OJK telah menetapkan PSAK 74 diterapkan oleh perusahaan asuransi paling lambat 1 Januari 2025. PSAK 74 tentang kontrak asuransi merupakan standar yang diadopsi dari International Financial Reporting Standards (IFRS) 17.

Iwan menyebut, analisis sementara terhadap sejumlah posisi keuangan perusahaan menunjukkan hasil beragam, baik yang berdampak positif maupun negatif. Kendati demikian, penerapan PSAK 74 dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam pembentukan premi, memantau dan mengevaluasi akurasi asumsi risiko, serta memastikan kebijakan investasi yang selaras dengan kewajiban yang ada dan memastikan perusahaan memiliki cash yang memadai untuk membayar setiap kewajiban yang jatuh tempo. (Yoga)

Industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan mandiri menjadi persyaratan bagi terciptanya keamanan nasional, selain bisa mendatangkan manfaat tambahan seperti terciptanya lapangan pekerjaan serta perekonomian domestik yang meningkat. Melalui sejumlah langkah tranformasi, Indonesiapun dinilai berpeluang memiliki industri pertahanan yang mandiri dan bahkan mampu bersaing di kancah global. Berdasarkan temuan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhamnas RI), hingga kini masih terdapat empat kelemahan dari industri pertahanan Indonesia. Pertama, terjadi stagnasi alokasi anggaran pertahanan sebesar 0,8% dari produk domestik bruto (PDB). Kedua, industri pertahanan Inddonesia belum menunjukkan heliks dan rantai pasok (supplay chain) yang memadai akibat dominasi BUMN dalam ekosistemnya. (Yetede)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk berhasil menutup tahun 2023 dengan gemilang. BRI berhasil mencatatkan berbagai capaian positif disepanjang tahun 2023, baik dari sisi kinerja yang positif,  pengakuan dari nasional hingga internasional, serta terus menjalankan perannya sebagai agent of development. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan keberhasilan  BRI menutup tahun 2023 dengan manis tak lepas dari komitmen BRI dalam menciptakan value, baik economic value maupun social value. "Keberhasilan yang telah kita raih tidak hanya mencerminkan ketahanan  kita dalam merespon berbagai tantangan, tetapi juga menegaskan tekad kita untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat Indonesia," ujar Sunarso. (Yetede)

Otoritas Jasa keuangan (OJK) telah menerbitkan  aturan terbaru mengenai asuransi kredit. Aturan ini mengatur antara lain mengenai penerapan risk sharing antara  perusahaan asuransi dan kreditur. Beleid baru asuransi kredit tersebut tertuang dalam POJK 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, yang sebelumnya diundangkan pada 13 Desember 2023. Beleid ini mengadopsi sekaligus  menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK ini belum diatur mengenai penyelenggara produk asurani yang dikaitkan dengan kegiatan pembiayaan syariah dan suretyship syariah. Didalam PJOK 20 tahun 2023, OJK melakukan penguatan aturan, antara lain perbaikan di sisi tata kelola penyelenggaraan asuransi kredit yang dikaitkan dengan kegiatan pembiayaan syariah dan suretyship syariah, (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang mengalami kenaikan pada awal 2024, sejalan dengan terbukanya potensi  January Effect yang akan membawa sentimen terhadap gerak saham-saham di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG akan mengawali perdagangan 2024 pada posisi 7.2.72 setelah menguat 6,1% sepanjang 2023 dari posisi akhir tahun 2022 di level 6.850. "Untuk January Effect  kami memeprkirakan berpeluang terjadi. Namun investor tetap dapat mewaspadai akan akan adanya aksi profit taking terlebih dahulu, mengingat pergerakan IHSG sejak November 2023 kenaikannya cukup signifikan," kata Analis MNC Sekuritas  Herditya Wicaksana. January Efeect merupakan sebuah fenomena di mana harga saham di pasar modal cenderung  mengalami kenaikan. Bahkan, beberapa saham yang termasuk ke dalam katagori kapitalisasi menengah dan kapitalisasi kecil juga ikut menikmati peningkatan harga saham. (Yetede)

Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) pada periode November 2023 menemukan 22 entitas yang melakukan penawaran /kegiatan keuangan ilegal, yang terdiri dari:12 entitas melakukan penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit, 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 2 entitas melakukan kegiatan perdagangan  aset kripto tanpa izin,  dan 1 entitas melakukan kegiatan pencatatan keuangan tanpa izin. Berkaitan dengan temuan tersebut, Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran  aplikasi dan informasi serta akan berkoordinasi dengan  aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Satgas Pasti juga telah melakukan pemblokiran terhadap 625 pinjaman ilegal, yang berasal dari 337 pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemekeu) mulai menjalankan pemberlakuan pajak rokok atas rokok eletronik (REL) mulai 2 Januari 2024, sebagai bentuk momitmen pemerintah dalam  memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya pada pertengahan tahun 2018. Kepala Biro Komunikasi  dan  Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, pengenaan cukai rokok terhadap rokok elektrik akan berkonsekuensi  pula pada pengemasan  pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok (piggyback taxes). Namun, pada saat pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018, belum serta merta dikenakan pajak rokok. "Hal ini merupakan upaya pemberian masa transisi yang cukup atas implementasi dari konsep piggyback taxes tang telah diimplemetasikan sejak 2014 yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009," jelas Deni. (Yetede)