Ekonomi
( 40733 )Bahan Pokok Penyumbang Utama Inflasi di DKI
MENJAGA NAPAS DAN MEMANCING GELIAT PROPERTI
Secara historis,
pertumbuhan sektor properti cenderung tertahan di masa Pemilu, karena sejumlah
investor bersikap menunggu dan melihat (wait and see) hasil pemilu. Selain itu,
faktor kenaikan tingkat suku bunga, melemahnya konsumsi, dan ketidak pastian
ekonomi global turut memengaruhi sentimen pasar. Laporan Colliers Market
Insights Research mengenai dampak Pemilu 2024 terhadap sektor properti, yang
dirilis awal Desember 2023, memproyeksikan hasil pemilu memengaruhi sentimen
pasar properti secara keseluruhan. Kekhawatiran atas ketidakpastian menjelang
pemilihan hingga rencana kebijakan dan komitmen ke depan dari masing-masing
calon presiden berdampak terhadap pasar properti. Proyeksi perlambatan properti
pada tahun 2024 berlangsung saat sektor properti belum sepenuhnya pulih pascapandemi
Covid-19. Beberapa subsektor properti masih tergerus dalam, seperti perkantoran
dan apartemen. Sebaliknya, sektor perumahan tapak, ritel, pusat perbelanjaan,
pergudangan, dan kawasan industri telah menunjukkan tren pemulihan.
Direktur PT Ciputra Development
Tbk (CTRA) Harun Hajadi mengemukakan, perusahaan itu menargetkan proyek-proyek
rumah tapak tetap tumbuh tahun depan jika tidak ada kenaikan bunga kredit. Saat
ini, terdapat 80 proyek CTRA di seluruh Indonesia. Ia memprediksi, suku bunga
dan kenaikan inflasi masih akan terkendali, kecuali ada pelemahan signi fikan
atas nilai tukar rupiah. Namun, ekspor Indonesia masih cukup stabil. ”Tahun
2024 (pertumbuhan) akan kurang lebih sama dengan tahun 2023, kecuali pemilu tidak
aman. Untuk properti, security atau merasa aman itu penting,” ujar Harun,
beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Himpunan Kawasan
Industri Sanny Iskandar mengemukakan, periode pemilu membawa pengaruh bagi
pelaku industri dalam negeri untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi
bisnis. Namun, peluang tetap terbuka bagi kawasan industri karena investor asing
terus melakukan ekspansi industri ke Indonesia, seperti investor asal China.
Ini, antara lain, dipicu kebijakan pemerintah untuk hilirisasi industri tambang
di wilayah luar Jawa. Pengembangan infrastruktur jalan tol yang mendorong koneksi
antarkota di Pulau Jawa juga dinilai memudahkan penyebaran kegiatan industri manufaktur
dan kawasan industri. Saat ini pembangunan industri baru mulai menyasar
Karawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Sumedang, Cirebon (Jabar), Batang,
Kendal (Jateng), hingga Jatim. Daerah dengan tingkat upah relatif lebih rendah
di bidik, industri yang padat karya. (Yoga)
Tersebab Cukai Rokok Naik
Bertahun-tahun Audit Keselamatan Absen di Smelter Morowali
Genjot Market Cap, Integritas Diperkuat
Inflasi Sentuh Titik Tertinggi di Akhir Tahun
Kredit Menganggur Kredit Perbankan Melambat
Industri Pertahanan Berperan Strategis Dukung Pertahanan Negara
Pilih Menahan Dulu, Tunggu Kepastian Pemilu
Lampu kuning menyala! Optimisme pebisnis mulai melandai di awal 2024. Kondisi politik dalam negeri yang memanas jelang Pemilu Presiden 2024 menjadi faktor yang paling membuat pebisnis dag-dig-dug.
Persepsi dunia usaha ini tertangkap dalam survei terbaru KONTAN yang tertuang dalam Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal I-tahun 2024.
Masih di level yang optimis atas prospek ekonomi Indonesia, puluhan pengambil keputusan penting dalam perusahaan alias para chief executive officer (CEO) mengkhawatirkan sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap rencana investasi.
Namun, indeks tersebut menurun ke level 3,54 dibanding survei ICCI kuartal IV-2023 yang di level 3,62. Responden survei yang merupakan para CEO di lintas sektor usaha ini, dari enam indikator penilaian, yakni kondisi ekonomi makro, belanja pemerintah, daya beli, politik nasional, hingga ekspansi bisnis ada di zona optimistis.
Namun dari survei ICCI kuartal I-2024 berlangsung sejak awal Desember 2023, indeks dalam tren menurun. Pebisnis memilih berhati-hati melakukan ekspansi usaha.
Ada dua hal yang mereka cermati terkait kondisi politik menjelang pemilihan umum (pemilu). Yakni, stabilitas politik dan sirkulasi pemimpin yang dihasilkan dari pelaksanaan pemilu tersebut.
Jung Fan, Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk menyebut, kondisi makro Indonesia tahun ini ditentukan hasil pemilu. Mereka menunggu kebijakan pemerintahan baru hasil pemilu.
Namun ia optimistis, daya beli masyarakat menguat paska pandemi. Lalu, pemilu menjadi stimulan karena tingginya uang beredar. Jadi, "Kami optimistis melihat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Vidjongtius, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk menyoroti kondisi global yang belum berpihak ke usaha. Kata dia, pemilu yang berjalan lancar bukan satu-satunya faktor yang menentukan ekonomi Indonesia tahun ini.
Sementara pasar domestik belum bisa bisa diandalkan lantaran daya beli belum terlalu kuat. "Kami akan tetap ekspansi terbatas," cetusnya.
Santosa, Direktur Utama PT Astra Agro Lestari Tbk memilih netral di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan politik nasional di tahun pemilu.
Pendapatan Gendut, Defisit APBN Menciut
Ruang fiskal pemerintah kembali terbuka lebar sejalan dengan menciutnya defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2023. Hal ini seharusnya menjadi modal yang cukup bagi pemerintah untuk menjalani perekonomian tahun depan yang kemungkinan masih diliputi ketidakpastian pasar global maupun domestik.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, defisit APBN 2023 sebesar Rp 337,6 triliun setara 1,65% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target awal APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84% PDB dan di bawah target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 479,9 triliun atau 2,27% PDB.
Artinya, "2023 konsolidasinya lebih cepat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin.
Dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp 3.121,9 triliun, setara 100,2% dari target dalam Perpres. Terutama, karena pencapaian belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 1.153,5 triliun, setara 115,2% dari target.
Adapun kesimbangan primer ditutup dengan mencatatkan surplus Rp 92,2 triliun. Padahal, di APBN 2023, keseimbangan primer didesain defisit Rp 256,8 triliun dan dalam Perpres 75/2023 ditaksir defisit Rp 38,5 triliun.
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatawarta bilang, defisit APBN 2023 merupakan terendah sejak 12 tahun terakhir. "(Defisit anggaran) sebelumnya lebih rendah itu di 2011 yakni 1,14% dari PDB," tutur Isa, kemarin.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bilang, surplus pada keseimbangan primer mengindikasikan pemerintah tidak lagi membayar utang maupun bunga utang dengan menambah utang baru.
Menurut dia, keseimbangan primer bisa surplus karena terjadinya penurunan defisit APBN 2023, dari yang semula direncanakan 2,84% dari PDB dalam APBN 2024 dan 2,27% dalam Perpres 75/2023.
Dia juga mengapresiasi kinerja keseimbangan primer yang mengalami surplus. Juga defisit anggaran terendah sejak 10 tahun terakhir. Hal tersebut berarti kinerja fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









