Kebijakan tepat untuk menggerakkan sektor riil pada 2024 menjadi kunci menggairahkan konsumsi masyarakat yang tahun ini melemah. Pemerintahan dituntut untuk dapat merespons dengan cepat berbagai siklus krisis global dan domestik yang diprediksi masih akan terjadi beberapa tahun ke depan. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani berharap di tahun 2024 transisi pemerintahan dapat berjalan mulus. Pasalnya, kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun kedepan diharapkan bisa adaptif untuk mengakomodasi dinamika perekonomian ke depan. Tahun ini berbagai dinamika dan krisis, baik di sektor ekonomi maupun politik global, telah berdampak terhadap pelemahan aktivitas konsumsi dan sektor riil, yang imbasnya turut menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai krisis, lanjut Aviliani, masih akan terjadi di tahun 2024 dan 2025.

”Untuk merespons berbagai krisis ke depan seharusnya tak perlu menunggu undang-undang. Karena siklus krisis ke  depannya akan semakin pendek dan dinamis. Regulator harus membuat kebijakan lebih cepat dan fleksibel,” ujarnya dalam ”Diskusi Ekonom Perempuan Indef” yang berlangsung secara daring, Kamis (28/12). Geliat sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi syarat utama pertumbuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan moneter, fiskal, dan perbankan harus berjalan bersama-sama untuk menopang setiap aktivitas di sektor riil. Berbagai insentif fiskal perlu diarahkan dan dipertajam sesuai sasaran kebutuhan sektor riil. Di sisi lain, kebijakan moneter dan perbankan diharapkan bisa bergerak secara fleksibel untuk meningkatkan akses keuangan dari sektor-sektor penyerap tenaga kerja. (Yoga)

Kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam berulang kali terjadi di berbagai daerah sentra pertanian menjadi problem pelik dan klasik di Indonesia. Padahal, pupuk menjadi elemen krusial dalam upaya menggenjot peningkatan produksi pertanian. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar kedaulatan pangan, misalnya dengan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Menurut pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, saat dihubungi pada Kamis (28/12) pengawasan saja tak cukup dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, bagaimana pengawasannya konsisten dan menyeluruh. Juga perlu insentif dan hukuman (punishment) bagi yang menjalankannya dengan baik atau sebaliknya. Pengawasan yang menyeluruh, hingga level terbawah, dapat menekan potensi kebocoran. Dengan demikian, secara bertahap, diharapkan masalah-masalah yang ada di lapangan teratasi dan tak ada lagi kelangkaan saat musim tanam tiba.

Sebelumnya, Koordinator Pupuk Subsidi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Yanti Erma, dalam diskusi tentang transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu (6/12), mengatakan, dana subsidi pupuk pada 2024 dianggarkan Rp 26,68 triliun dengan alokasi 4,8 juta ton. Padahal, kebutuhan pupuk urea dan NPK bersubsidi 10,7 juta ton. ”Artinya, kalau merujuk pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak sampai separuhnya,” ujarnya. Per 5 Desember 2023, Kementan menutup pengajuan RDKK meskipun hampir semua provinsi mengajukan perpanjangan masa pengusulan. RDKK itu masih perlu penyelarasan kembali dan harus mendapatkan SK kepala daerah kabupaten/kota per akhir Desember 2023. Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun depan akan dimulai per Januari. (Yoga)

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah perbankan yang mengukuhkan diri sebagai bank dengan 100 % berbasis layanan digital atau ’bank digital’ mulai bermunculan. ’Bank digital’ juga masuk kategori bank umum, seperti bank-bank lain. Bedanya, bank konvensional memiliki layanan fisik dan digital atau hibrida, maka ’bank digital’ semata-mata bertumpu pada kanal distribusi digital atau berbasis layanan digital secara penuh. Dengan demikian, bank berbasis layanan digital penuh hanya butuh satu kantor utama saja untuk memberikan layanan 1 x 24 kepada seluruh nasabah yang tersebar di berbagai daerah. Artinya, biaya operasional bank berbasis layanan digital akan jauh lebih rendah ketimbang bank berbasis layanan fisik. Beberapa bank berbasis layanan digital penuh, antara lain PT Bank JagoTbk, PT Allo Bank Indonesia Tbk, PT Bank Sea Bank Indonesia, dan PT Bank Neo Commerce Tbk. Terdapat pula bank berbasis layanan kanal digital penuh di bawah korporasi pelat merah, yakni PT Bank Hibank Indonesia milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Raya Indonesia Tbk, anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Hingga kuartal III-2023, rata-rata bank berbasis layanan digital penuh tersebut mampu membukukan pertumbuhan laba bersih yang menyentuh persentase dua digit, bahkan ada pula yang sampai tiga digit. Hal itu sekaligus membuat saham beberapa di antara mereka meroket di papan bursa efek Indonesia. Dirut Bank Jago Arief Harris Tandjung menyampaikan, kolaborasi dengan ekosistem digital menjadi sesuatu yang tidak terelakkan bagi bank dengan basis layanan 100 % digital. Siasat ini dinilai paling mumpuni mengingat sebagian pangsa pasar telah dikuasai oleh bank-bank hibrida yang sudah lama terjun di lini bisnis perbankan. ”Upaya untuk mengakuisisi nasabah tidaklah mudah bagi bank berbasis layanan digital karena rata-rata calon nasabah sudah punya rekening bank dan mahal sekali jika harus buka cabang dulu. Maka, konsep digital harus diimbangi kolaborasi ekosistem sebagai upaya untuk akuisisi nasabah,” katanya saat ditemui di Kantor Bank Jago, pertengahan bulan ini. Berkolaborasi dengan ekosistem PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melalui platform GoPay, Bank Jago mampu menjangkau nasabah yang telah masuk dalam ekosistem Gojek dan Tokopedia. (Yoga)

Hilirisasi yang digenjot Pemerintah Indonesia lima tahun terakhir, khususnya di sektor tambang mineral, dinilai sudah menunjukkan hasil positif. Namun, belum mampu menggenjot kontribusi industri pengolahan terhadap ekonomi Indonesia. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, hilirisasi saat ini, terutama untuk nikel, sudah mengalami kemajuan. Indonesia sejauh ini masih lebih banyak berinvestasi untuk memberi nilai tambah pada produk tambang nikel. ”Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya smelter nikel di Indonesia, terutama di Sulawesi dan Maluku Utara. Indonesia saatini sudah menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan tingkat produksi 1,8 juta ton per tahun,” katanya saat dihubungi, Kamis (28/12) di Jakarta. Menurut data Badan Geologi Kementerian ESDM, total sumber daya nikel Indonesia 17,3 miliar ton dengan jumlah cadangan 5,08 miliar ton, yang diolah di 44 smelter lewat pemrosesan nikel dengan pirometalurgi atau ke arah produk stainless steel, dengan produk akhir feronikel, nikel matte, dan nickel pig iron (NPI). Sebagian lagi diolah di tiga smelter hidrometalurgi atau ke arah baterai untuk kendaraan listrik.

Rizal berpendapat, sebaiknya kapasitas pengolahan produk antara menjadi barang jadi dimaksimalkan. Saat ini, Indonesia masih banyak mengekspor produk antara ke negara lain untuk diolah menjadi produk jadi, seperti alat kesehatan, alat rumah tangga, alat transportasi seperti pesawat, kapal, kendaraan termasuk kendaraan listrik, dan produk pertahanan. ”Dengan menjadikan industrialisasi produk turunan  ini, nilai tambah yang didapat Indonesia akan jauh lebih besar. Bahkan, Indonesia akan menjadi negara industri. Untuk itu diperlukan visi dan misi pemimpin bangsa ke depan yang dapat mentranformasi industrialisasi ini menjadi kekuatan bangsa,” kata Rizal. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satryo Nugroho berpendapat, konsep hilirisasi yang dilakukan pemerintah masih pada upaya menghentikan ekspor barang mentah dan menarik permodalan untuk membangun industri pengolahannya. (Yoga)

Lagu Dewa 19 berjudul ”Kangen” terdengar di tenda warung menemani pengunjung makan, Kamis  (14/12) di Jalan Krendang Raya, Tambora, Jakbar. Suara Downy Ischan (27) membuat beberapa pengunjung ikut bernyanyi. Downy mengucapkan selamat malam dan berterima kasih kepada pengunjung yang telah memasukkan uang ke dalam kantong yang tersemat di kepala gitarnya.  Berpenampilan rapi, ramah, dan modal suara tidak sumbang, ada saja pengunjung memberikan Rp 5.000, bahkan lebih. Dalam sehari ia bisa mengantongi rata-rata Rp 200.000 dari pukul 18.00-23.00. ”Penolakan, tidak dikasih itu risiko. Kalau emosi, jangan jadi pengamen jalanan karena jauh dari rezeki. Kita tetap harus menghargai orang lain,” ujarnya. Pria asal Bekasi itu terjun ke dalam seni jalanan pada 2014. Ia bisa bertahan karena merasa dunia tarik suara adalah sebuah renjananya. Terus bernyanyi di jalanan dan renjana yang kuat membawa Downy diundang untuk mengisi di kafe-kafe. Kini, ia rutin tampil di ruang publik di SCBD setiap akhir pekan.

Di Bendungan Hilir, Jakpus, Aris (25) dan Jojo (28) membuat sejumlah pengunjung memberikan apresiasi atas bakat dua pengamen asal Medan, Sumut, itu. Tembang hits dari Dewa 19, Slank, Aerosmith, dan Guns N Roses menjadi andalan mereka. Mereka juga tetap menerima permintaan lagu lain dari pengunjung. Dengan gitarnya, Aris mengiringi suara Jojo merangkap pengisi suara latar. Bagi Aris dan Jojo, menjadi pengamen jalanan sejak 2019 awalnya karena iseng. Saat itu, Jojo ingin membantu Aris yang kehilangan tas berisi laptop, handphone, dan sejumlah uang senilai Rp 2 juta. Bermodal suara bagusnya, ternyata dari hasil mengamen, Aris bisa bertahan hidup di Jakarta sebagai perantauan. Dari awal hanya iseng, kini menjadi kegiatan yang serius. Tidak ingin dipandang sebelah mata sebagai pengamen jalanan biasa, mereka membeli gitar akustik, pakaian, dan sepatu baru, sebagai modal menjelajahi setiap sudut keramaian kota. (Yoga)

Daya beli bisa menjadi pekerjaan berat pemerintah Joko Widodo di tahun terakhirnya, 2024. Daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan berpotensi semakin tergerus inflasi. Efek El Nino masih akan menghantam harga pangan hingga tahun depan. Impor pangan dihadapkan tantangan retriksi global. Lalu, ada momen seperti Pemilu, Ramadan dan Idul Fitri yang bisa memacu inflasi di awal 2024. Aneka insentif, subsidi dengan bentuk bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlindos) belum mampu meredam inflasi kelas menengah dan rentan. Celakanya, kelas menengah juga terancam mengalami dompet kosong alias wallet empty lantaran hantaman inflasi. Tabungan tergerus untuk kebutuhan pokok yang naik. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bilang, gejolak harga pangan bisa mengerek inflasi menjadi 3,4% hingga 4,2% pada kuartal I-2024. Sementara itu, inflasi bahan makanan bisa meningkat menjadi 7,9% year on year (yoy) atau lebih tinggi dari posisi November 2023 sebesar 7,19% yoy. Menurut Bhima, regulasi upah minimum tak sesuai tantangan inflasi.

Dalam kondisi itu, yang paling kena efeknya adalah masyarakat kelompok pengeluaran menengah. Ini nampak dari pertumbuhan jumlah tabungan masyarakat kelas menengah yang terus turun akibat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurniawati Yuli Ashari juga memperkirakan, inflasi kuartal I 2024 cukup tinggi ke level 3,1% yoy. Efek musiman mendekati Ramadan dan Idulfitri akan memacu inflasi. Risiko inflasi juga akan berasal dari barang impor alias imported inflation. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti. Tak hanya dampak El Nino terhadap harga pangan, rencana penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan memicu inflasi tahun depan. Hitungan dia, ada peningkatan inflasi secara moderat dari estimasi 2,81% yoy di akhir 2023 menjadi 3,17% yoy di akhir 2024. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita meramal, inflasi baru akan meningkat di pertengahan 2024, imbas berakhirnya masa panen raya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengklaim, pergerakan harga pangan relatif moderat di 2024. Kenaikan akan terjadi hingga April 2024. Adanya potensi peningkatan permintaan masyarakat karena pemilu serta Ramadan dan Idulfitri jadi pendorong.

Di pengujung tahun 2023, Presiden Joko Widodo akhirnya mencairkan dana penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Nilainya mencapai Rp 37,3 triliun, baik secara tunai maupun pengalihan barang milik negara (BMN). Pertama , pemerintah mencairkan PMN kepada PT Hutama Karya senilai Rp 28,88 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023. Kedua, pencairan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1,53 triliun berdasarkan PP No. 56 Tahun 2023. Ketiga, PMN kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 798,81 miliar. Hal ini tertuang dalam PP No. 57 Tahun 2023. Keempat, PMN kepada PT Brantas Abipraya senilai Rp 211,98 miliar berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2023. Kelima, PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia senilai Rp 3 triliun yang bersumber dari APBN 2023. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2023. Keenam, PMN kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Rp 659,19 miliar, yang diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2023. Ketujuh , suntikan modal kepada PT LEN Industri senilai Rp 1,75 triliun, yang diatur dalam PP No. 62 Tahun 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, seluruh PMN tunai disertai dengan key performance indicator (KPI) dan kontrak kerja.

Kendati menghadapi sejumlah gejolak ekonomi dunia pascapandemi Covid-19 dan dampak perang antarnegara, perekonomian Indonesia relatif terkendali sepanjang tahun 2023. Dengan capaian ini, Indonesia optimistis menghadapi tantangan perekonomian global 2024 yang masih penuh ketidakpastian. Hingga pengujung tahun ini, panorama ekonomi Indonesia menggambarkan kinerja yang cukup positif. Kondisi tersebut tecermin dari pencapaian sejumlah indikator ekonomi nasional. Sepanjang tiga triwulan 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 %, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global pada tiga triwulan terakhir yang hanya 2,9 %. BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di kisaran 4,5 % - 5,3 %. Pertumbuhan ekonomi yang relatif terkendali itu disertai pula dengan kualitas pertumbuhan yang relatif baik, tecermin dari besaran inflasi nasional yang relatif terkontrol di level 2,86 % pada November 2023.

Angka itu jauh di bawah rata-rata inflasi global yang mencapai 7,2 %. Indikator berikutnya terlihat dari kewajiban pemerintah terhadap utang-utangnya. Nilai total utang Pemerintah Indonesia pada akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun atau 38,11 % terhadap PDB. Kendati total utang pemerintah itu menembus rekor tertinggi baru, rasionya terhadap PDB turun dibandingkan periode 2021-2022. Dari sejumlah indikator ekonomi nasional yang secara umum baik capaiannya pada tahun 2023 ini mencerminkan adanya optimisme pada tahun 2024 mendatang. Meskipun demikian, tetap harus mewaspadai adanya ketidakpastian ekonomi dunia yang tampaknya masih terus berlanjut pada tahun depan. (Yoga)