Pemerintah hendaknya lebih serius lagi dalam memitigasi dampak El Nino yang mempengaruhi anjloknya produksi beras nasional. Musim kering akibat perubahan iklim tersebut menyebabkan mundurnya masa tanam padi yang berimbas bergesernya masa panen raya kali ini. Hal itu berpotensi membuat defisit beras pada 2024 lebih panjang. Sebagai dampak El Nino, musim tanam yang biasanya dimulai pada Oktober-November kini mundur ke Desember 2023, bahkan Januari mendatang. Akibatnya, masa panen ikut mundur dari seharusnya dimulai pada Februari bergeser menjadi Maret atau April 2024. 

Konsekuensinya, defisit kebutuhan beras pun bisa menjadi lebih panjang daripada biasanya karena panen raya mundur dari Maret-April menjadi April-Mei atau bahkan Mei-Juni 2024. Kerangka Sampel Area amatan Badan Pusat Statistik pada November 2023 memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2024 hanya sebesar 0,93 juta ton dan 1,32 juta ton. Dengan tingkat konsumsi masing-masing 2,54 juta ton dalam dua bulan tersebut, diprediksi Indonesia mengalami defisit beras 1,61 juta ton pada Januari 2024 dan 1,22 juta ton pada Februari 2024. Bila tidak ada mitigasi yang memadai, stok yang terus menipis itu akan membuat paceklik beras jadi lebih panjang. Harga beras akan terus melambung. Kondisi pangan saat ini akan makin sempoyongan. Ancaman inflasi pun mengintai. (Yetede)

Kalangan petani berharap persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dipermudah. Sebab, saat ini, sebanyak 84 dari 100 petani yang mengajukan diri mengikuti  program tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan lahan harus bebas dari kawasan hutan. Realisasi program PSR sepanjang 2017-2023 menjangkau 280.260 hektare (ha) atau sekitar 40 ribu ha kebun sawit rakyat pertahun, dibawah target yang dipatok pemerintah 180 ribu ha tiap tahun. Dalam catatan asosiasi  Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan mengutip data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), sepanjang 2017-2023, realisasi penerbitan  rekomtek (rekomondasi teknik) mencakup 280.620 ha dengan transfer dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Rp7,49 triliun. (Yetede)

Korban tewas akibat ledakan tungku peleburan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bertambah lima orang. Total korban tewas menjadi 18 orang dan puluhan lainnya dirawat secara intensif. Disnakertrans Sulteng mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Ledakan tungku smelter itu terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Minggu (24/12), salah satu tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kadisnakertrans Sulteng Arnold Firdaus mengatakan, pihaknya cukup rutin mengawasi dan memantau lokasi industri, termasuk di wilayah IMIP. Terbaru, tim telah ditugasi melakukan pengecekan berkala pada awal Desember lalu. ”Berdasarkan pemantauan dan pengawasan selama ini, sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di IMIP lumayan bagus, tidak ada masalah dan berjalan sesuai aturan. Hanya saja, harus diakui juga pengawasan kami belum sempurna,” kata Arnold, dihubungi Selasa (26/12) petang dari Kendari, Sultra.

Menurut Arnold, pemantauan dan pengawasan di wilayah Morowali dilakukan UPT Wilayah II. Unit kerja yang beranggotakan lima orang ini mengawasi tujuh kabupaten. Di sisi lain, kawasan industri dan fasilitas pemurnian nikel di beberapa kabupaten tersebut tidak hanya IMIP. ”Untuk IMIP saja itu tidak cukup satu hari untuk pantau semua. Jadi, memang ada keterbatasan dari kami juga, baik operasional maupun anggaran,” ucapnya. Saat ini Disnakertrans Sulteng fokus pada pemantauan bersama tim Kemenaker yang telah tiba di lokasi kejadian. Hal itu untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang merenggut banyak nyawa itu. ”Ke depan, agar kawasan industri besar seperti IMIP diawasi secara terpadu bersama pemerintah pusat karena kami di daerah memiliki banyak keterbatasan untuk memantau kawasan, apalagi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional,” ujarnya. (Yoga)

Transisi energi merupakan cara menjaga kelangsungan bumi demi masa depan kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela dialog bisnis dalam pertemuan G20 pada 2022 di Bali, Kementerian ESDM memperkirakan, percepatan transisi energi di Indonesia memerlukan investasi 1 triliun USD, setara Rp 15.489 triliun, yang dialokasikan guna membangun pembangkit energi baru terbarukan dan transmisinya hingga 2060. Kebutuhan dana ini masih bisa bertambah karena ada rencana Indonesia mengakhiri operasi PLTU lebih dini. Transisi energi, mengutip S&P, merujuk pada peralihan energy global, dari produksi dan konsumsi berbasis energi fosil menjadi sumber energi terbarukan. Transisi energi akan terus meningkat seiring prioritas investor terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Hal ini didukung kesadaran yang mulai muncul di kalangan pebisnis dan investor perihal ESG. Mulai banyak pebisnis dan investor yang mempertimbangkan faktor ESG saat akan berekspansi bisnis atau menambah portofolio investasi.

Namun, kebutuhan dana yang cukup besar dalam transisi energi tak serta-merta bisa dipenuhi. Perlu upaya guna menggerakkan berbagai pihak untuk berkomitmen dan merealisasikan komitmen pendanaan itu. Aturan yang mendukung pembiayaan bisa diterbitkan dan insentif bisa diberikan sebagai penarik, yang akan memicu pemilik dana mengucurkan pinjaman atau dananya ke proyek transisi energi. Salah satu insentif, misalnya, diberikan pemerintah melalui bank-bank BUMN kepada pengusaha yang bergerak di bidang usaha pembangkit listrik. Insentif berupa pinjaman bersuku bunga rendah akan diberikan kepada pengusaha yang akan menurunkan emisi atau menerapkan transisi energi dalam kegiatan bisnisnya. Untuk memperluas transisi energi ke berbagai jenjang, insentif bisa diberikan kepada publik. Misalnya, memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di rumah mereka. (Yoga)

Indonesia tengah memasuki fase paceklik produksi beras dan gula. Fase itu dibayangi anomali beras dan gula dunia yang mencerminkan produksi berlimpah, tetapi harga justru naik. Padahal, Pemerintah Indonesia tengah membutuhkan kedua komoditas itu sebagai cadangan pangan di tengah penurunan produksi pada tahun ini.  Fase paceklik produksi beras dan gula di Indonesia diperkirakan terjadi berbarengan, pada November 2023-Mei 2024. Musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah produsen beras nasional baru mulai pada November dan Desember 2023 akibat dampak El Nino, yang menyebabkan panen raya hasil MT I mundur dari Maret-April 2024 menjadi April-Mei 2024. Meskipun tetap ada panen pada Januari-Maret 2024, hasilnya masih belum berlimpah. Sementara musim giling tebu yang selesai pada November 2023 baru akan dimulai Mei 2024. Pada bulan tersebut, produksi gula belum banyak sehingga masih mengandalkan sisa stok produksi gula 2023. Karena itu, penambahan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan gula pemerintah (CGP) sangat diperlukan tahun depan, mengingat produksi beras dan gula pada 2023 diperkirakan anjlok. Kementan memperkirakan produksi beras turun 650.000 ton hingga 1,2 juta ton.

Asosiasi Gula Indonesia memproyeksikan produksi gula konsumsi turun 120.000 ton. Selain itu, harga beras dan gula masih cukup tinggi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 22 Desember 2023, harga rata-rata nasional beras medium dan gula konsumsi masing-masing Rp 13.190 per kg dan Rp 17.260 per kg. Dalam setahun, harga beras naik 14,02 % dan gula 17,26 %. Khusus beras, pemerintah berencana memberikan bantuan beras 10 kg bagi setiap keluarga berpenghasilan rendah pada Januari-Juni 2024. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras itu bertambah dari 21,3 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan kuota impor beras 3,5 juta ton pada 2023. Per pekan I Desember 2023, impor beras baru terealisasi 61,91 %. Belum semua kuota impor beras terealisasi, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton guna menambah CBP yang awal tahun depan diperkirakan tinggal 1,2 juta ton. Selain itu, Presiden Jokowi meminta CBP pada tahun depan bisa mencapai 3 juta ton. Terkait CGP, pada tahun ini pemerintah telah meminta perusahaan swasta dan milik negara mengimpor 990.000 ton gula mentah dan 215.000 gula konsumsi. Per pekan I Desember 2023, impor gula mentah baru terealisasi 79,15 % dan gula konsumsi 57,82 %. (Yoga)

Rencana relokasi pedagang Pasar Mardika di Ambon, Maluku, ke gedung baru masih menghadapi kendala karena persoalan data dan harga sewa kios pasar yang dinilai terlalu mahal. Pedagang pun terpaksa berjualan di luar pasar. DPRD Maluku membentuk panitia khusus guna mengungkap persoalan relokasi tersebut. Pasar Mardika menurut rencana menjadi pasar modern pertama di Maluku. Revitalisasi pasar ini jadi salah satu program modernisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat di provinsi tersebut. Dari pantauan di lapangan, Selasa (26/12) pembatas berupa seng yang sebelumnya menutupi gedung baru Pasar Mardika sudah dibongkar. Pedagang Pasar Mardika, Fatimah Maraban (40), menjelaskan, dirinya menjadi salah satu pedagang yang akan pindah ke pasar baru ini. Fatimah yang masih berdagang tepat di luar Pasar Mardika berharap dirinya dan puluhan pedagang lain bisa segera menempati gedung baru tersebut.

Proses relokasi dari sisi jalan ke dalam gedung terhambat akibat adanya permasalahan biaya sewa dan sengkarut pendaftaran kios. Adanya perbedaan data penyewa membuat pemerintah melakukan pendataan uang. ”Belum ada jadwal pasti mengenai penempatan pedagang karena sempat ada penundaan registrasi dan verifikasi data ulang. Dalam waktu dekat akan pendataan ulang lagi. Harapannya, bisa segera ditempati karena beberapa pedagang juga sudah membayar sewa untuk masuk ke dalam,” tuturnya. Pengelola Pasar Mardika menetapkan biaya sewa sebesarRp 600.000 per bulan untuk sewa kios buah dan sayur serta Rp 1,2 juta per bulan untuk kios bahan-bahan kebutuhan pokok. Menurut rencana, puluhan pedagang yang masih berjualan di sisi jalan akan dipindahkan ke gedung baru ini. Halimah Kailulu (42), pedagang buah, mengatakan, biaya sewa tersebut masih terlalu besar untuk dirinya yang memiliki penghasilan tidak tetap. Ia berharap pemerintah dan pengelola dapat memberikan harga yang sesuai nilai keekonomian pedagang. (Yoga)

Sebanyak 27 petani di Kampung Susun Bayam, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakut, mulai menanam sejumlah komoditas pangan di lahan tersisa di tempat tinggal mereka. Walau tak sebanyak kala Kampung Bayam masih berdiri sebelum digusur untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS), cara ini dianggap solusi untuk menyambung hidup. Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furkon, Selasa (26/12) menyebutkan, 27 petani memanfaatkan lahan yang ada di Kampung Susun Bayam sekitar 1 hektar untuk menanam cabai, bayam, dan timun suri. ”Komoditas ini kami persiapkan untuk menyambut bulan puasa,” kata Furkon. Luas lahan tersisa di Kampung Susun Bayam memang tidak sebanding ketika Kampung Bayam belum dialihfungsikan menjadi stadion. Ketika Kampung Bayam masih berdiri, ada 26 hektar lahan yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian dan tambak. Kini, jumlah lahan yang bisa dimanfaatkan hanya 1 hektar.

Furkon menuturkan, ilmu dari pelatihan pertanian yang dimulai 2017 menjadi bekal mengolah lahan telantar menjadi lahan yang lebih produktif. Kala itu, mereka diajari untuk membuat pupuk cair, pakan ternak dan ikan, serta pola penanaman lahan sehingga bisa mendongkrak produktivitas di tengah keterbatasan lahan. Termasuk memasarkan produk hasil pertanian. ”Dengan adanya lahan (walau sangat terbatas), kami bisa memperoleh penghidupan,” ucap Cecep, anggota Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, yang masuk ke Kampung Bayam pada 2006. Cecep meyakini, hasil yang diperoleh tidak sebanyak ketika mereka tinggal di Kampung Bayam. Sebelum digusur, ia memperoleh hingga Rp 5 juta per bulan dari tambak dan bertani. ”Karena dipindah dan tidak memiliki ruang bertani, pendapatan merosot Rp 700.000 hingga Rp 2 juta per bulan,” ujar Cecep. Untuk menambah pendapatan, beberapa petani terpaksa mencari pendapatan lain, seperti menjadi penjual minuman dan buruh lepas. (Yoga)

Biaya hidup tinggi memaksa warga Jakarta bersiasat agar bisa bertahan. Ada yang mencari cuan tambahan dengan mencari pekerjaan sampingan hingga memilih hidup prihatin guna menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Noer (50), penjual rujak ulek di Pasar Rawajati, Pancoran, Jaksel, menjual tiap porsi rujak ulek Rp 15.000. Sudah 35 tahun Noer menjadi pedagang rujak ulek. Dari sana ia membiayai hidupnya dan keluarga. Ia memilih hidup sendiri, sementara istri dan anak di Brebes, Jateng. ”Biaya hidup di Brebes lebih murah dibanding harus tinggal di Jakarta,” kata ayah tiga anak ini, Selasa (26/12). Penghasilannya per hari berkisar Rp 100.000-Rp 150.000 per hari, tergantung jumlah pelanggan yang datang. Agar bisa mengirim uang ke keluarganya, Noer memilih hidup dengan biaya makan tak lebih dari Rp 50.000 per hari dan tinggal di kosan kecil Rp 1,5 juta per bulan. Noer merasa biaya hidup di Jakarta setiap tahun kian tinggi. ”Jika menjual rujak tidak lagi cukup, saya memilih pulang ke Brebes,” ucapnya. Yeski Kelsederi (31), warga Pancoran, Jaksel, juga harus mengelola keuangan agar gajinya sebagai ASN cukup untuk sebulan. Dalam sebulan, ia mengeluarkan uang Rp 15 juta-Rp 20 juta. ”Beruntung suami saya juga bekerja sehingga kami bisa berbagi beban,” lanjutnya. Melihat dari komposisi kebutuhan, biaya tertinggi adala untuk makan dan biaya transpor sehari-hari, biaya untuk sekolah bagi anak tunggalnya, sewa rumah, dan tagihan listrik.

”Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan, suami saya mencari pekerjaan tambahan di luar kantornya,” ujar Yeski. Di kawasan padat penduduk, sejumlah warga memilih tinggal berdesakan di satu rumah. Fenomena ini terlihat di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakpus. Irma Suryani (55) tinggal bersama 11 anggota keluarganya di rumah dua lantai dengan luas 22 meter persegi dengan kamar mandi 1 x 1 meter yang digunakan bersama empat tetangga. Mereka memilih hidup berdesakan guna menekan biaya. Di wilayah itu, sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang, pengamen, dan tukang parkir. Berdasarkan Survei Biaya Hidup Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, kebutuhan biaya hidup rumah tangga di Jakarta mencapai Rp 14,88 juta per bulan., tertinggi di Tanah Air. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemprov DKI Jakarta mencermati kenaikan biaya hidup itu karena tidak sebanding dengan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 5.067.381. Biaya hidup di Jakarta bertambah Rp 1,43 juta dari survei tahun 2018 sehingga menjadi Rp 14,88 juta, sedangkan UMP bertambah Rp 1.419.346 dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp 5.067.381. ”Perlu ditinjau lagi besaran upah di Jakarta. Harus ada penyesuaian dengan tuntutan biaya hidup. (Yoga)

Proyek smelter nikel yang dibanggakan pemerintah terus dibayangi masalah. Tak hanya masalah minimnya penciptaan lapangan kerja, kini penerapan standar keselamatan kerja (K3) yang menyebabkan maraknya kecelakaan kerja di pabrik pengolahan nikel yang ada di Indonesia disoal. Insiden ini pula yang kerap terjadi di sejumlah pabrik smelter nikel di kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sejauh ini, sudah tiga kali terjadi kecelakaan kerja fatal di smelter nikel yang menghuni kawasan industri IMIP. Semuanya menelan korban jiwa dari kalangan pekerja.  Desakan itu salah satunya datang dari Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendesak dilakukannya audit fasilitas smelter ITSS, serta seluruh fasilitas smelter yang ada di kawasan IMIP. Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi juga menyampaikan, insiden ITSS menunjukkan lemahnya perhatian investor smelter terhadap standar K3. Perhatian pemerintah terhadap aspek ini juga dinilai rendah. Menurut Fahmy, penerapan standar K3 harusnya mengacu pada standar internasional, bukan standar nasional maupun standar negara investor. Untuk itu, Fahmy juga mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan aspek keamanan dalam hal investasi. Pemerintah memang tak tinggal diam. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemperin), Febri Hendri Antoni Arif bilang, pihaknya akan mengirim tim untuk melakukan audit langsung ke lokasi smelter. Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan, dari beberapa peristiwa kecelakaan kerja di lingkungan smelter nikel yang ada di Morowali, tak satupun perusahaan yang dijatuhi sanksi atas kejadian yang merenggut nyawa para pekerjanya itu. "Tapi tak ada yang disanksi. Sebaliknya, perusahaan malah memberi sanksi ke para pekerja yang menuntut hak mereka," ujar Aulia Hakim, Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Selasa (26/12). Di sisi lain, keberadaan belasan smelter nikel di wilayah itu juga dinilai belum bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Riset yang dilakukan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengungkap fakta, pertumbuhan ekonomi di Morowali tidak seluruhnya dinikmati warga lokal.