Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat Rp 241,4 triliun hingga 28 Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah dari target awal sebesar Rp 598,2 triliun, juga lebih mini dibandingkan target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang sebesar Rp 479,9 triliun. Defisit anggaran ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi ketimbang belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pendapatan negara hingga 28 Desember 2023 Rp 2.725,4 triliun, setara 110,65% dari target awal APBN dan mencapai 103,34% dari target Perpres 75/2023. Namun dari sisi belanja, realisasinya hanya Rp 2.966,8 triliun. Angka itu setara 96,92% dari target awal APBN dan hanya mencapai 95,18% dari target Perpres 75/2023. Sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 337,8 triliun, lebih rendah dari target APBN 2023 yang senilai Rp 598,2 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari target Perpres 75/2023 yang dipatok Rp 479,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani bilang, kinerja APBN 2023 yang solid akan membawa optimisme pada tahun 2024 sehingga diharapkan APBN tahun ini tetap menjadi alat yang digunakan sebagai shock absorber, responsif dan mampu menciptakan stabilitas serta distribusi, juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang jelas, Kemkeu tetap mewaspadai berbagai risiko dan guncangan di tahun ini, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Sebab, geopolitik masih belum selesai, dan dunia masih dihadapkan fragmentasi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan realisasi belanja negara yang tak mencapai target, meski sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yakni belanja negara 2023 minimal 95% dari target. Sebab, "Peran belanja negara tetap urgen dalam rangka counter cyclical untuk mempertahankan ekonomi dari gejolak eksternal yang terjadi tidak saja pada tahun 2023, tetapi awal 2024," ungkap Bhima, Senin (1/1). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, belanja negara yang kerap kali tertumpuk di akhir tahun adalah masalah klasik. Oleh karena itu, problem seperti perencanaan dan eksekusi dari belanja perlu dievaluasi pemerintah selanjutnya. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengingatkan jika pola belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun masih berlanjut pada 2024, maka laju ekonomi akan terhambat.

Pemerintah resmi memungut pajak rokok elektrik mulai 1 Januari 2024. Besarannya tarifnya adalah 10% dari cukai rokok. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok. Kebijakan ini juga amanat Undang-Undang No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kementerian Keuangan (Kemkeu) menjelaskan, beleid baru ini bertujuan mengendalikan konsumsi rokok masyarakat. "Peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting," tulis Kemkeu dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Senin (1/1). Adapun rokok elektrik adalah salah satu barang kena cukai sesuai amanat UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun penerimaan cukai rokok elektrik pada 2023 hanya sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar 1% dari total penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dalam setahun. Oleh sebab itu, implementasi pengenaan pajak rokok elektrik diharapkan bermanfaat untuk masyarakat. "Paling sedikit 50% penerimaan pajak rokok diatur penggunaannya (earmarked) untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan penegakan hukum yang pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik di daerah," jelas Kemkeu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menilai, penerapan kebijakan ini tanpa sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada pelaku usaha. Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio menilai, rokok elektrik berisiko lebih rendah ketimbang rokok konvensional. Jadi, pajak yang dikenakan semestinya lebih rendah.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan sejumlah amunisi untuk menggenjot transaksi produk derivatif. BEI berencana menerbitkan sejumlah produk baru dan memberikan insentif khusus untuk produk ini. Saat ini, BEI telah memiliki sejumlah produk derivatif dengan underlying indeks saham dan surat utang. Di antaranya, IDX LQ45 Futures, IDX30 Futures, Indonesia Government Bond Futures dan Basket Bond Futures. Tapi, produk derivatif futures masih tak banyak peminat. Sepanjang 2023, produk futures di BEI hanya diperdagangkan sebanyak 326 kali dengan nilai transaksi Rp 23,71 miliar. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan, ada sejumlah tantangan dalam pengembangan produk derivatif ini. Selama ini, setiap investor yang ingin melakukan transaksi kontrak berjangka harus terlebih dahulu membuka Rekening Dana Derivatif (RDD) melalui anggota bursa (AB) Derivatif. "Ada kekhawatiran terkait pembukaan rekening. Harapannya dengan adanya sub-rekening oleh KSEI nantinya bisa mempermudah investor," kata Iman di Jakarta, Jumat (29/12). BEI juga tengah berkoordinasi dengan regulator perpajakan untuk mendapatkan insentif bagi investor yang mentransaksikan produk Single Stock Futures.. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pengembangan derivatif menjadi salah satu program prioritas di 2024. Meski belum menyebut rinciannya, Inarno mengatakan, OJK akan merevisi Peraturan OJK (POJK) terkait Transaksi Marjin dan Liquidity Provider untuk meningkatkan likuiditas transaksi produk ini di pasar modal. Tak hanya produk baru, BEI juga akan menggenjot transaksi Waran Terstruktur yang punya potensi besar. Di pipeline BEI, ada tiga AB yang bersiap menjadi issuer waran terstruktur. Satu di antaranya telah mengantongi izin liquidity provider. Head of Sales & Marketing Equity Derivative RHB Sekuritas, Steinly Atmanagara mengatakan, RHB masih akan fokus untuk membesarkan Waran Terstruktur. Saat ini, kian banyak investor yang sudah paham bertransaksi di Waran Terstruktur.

Industri otomotif dunia global dikagetkan oleh skandal manipulasi uji keselamatan kendaraan yang menyeret Daihatsu Motor Co., Ltd dan Toyota Motor Corporation. Investigasi di sekitar unit pengawasan airbag mobil menemukan unit yang digunakan selama uji tabrak berbeda dengan yang digunakan pada mobil yang sebenarnya dijual ke publik. Sebelumnya, hanya sekitar setengah lusin model yang diperkirakan terpengaruh oleh hasil tes yang dimanipulasi. Namun Toyota kini mengatakan hampir semua mobil di jajaran Daihatsu dapat terkena dampaknya. Ini dapat menjadi sentimen negatif bagi PT Astra International Tbk (ASII). Sebab, operasional bisnis Daihatsu di Indonesia berada di bawah naungan Astra Daihatsu Motor. Head of Corporate Investor Relation Astra International, Tira Ardianti mengatakan, Astra Daihatsu Motor (ADM) telah mendapatkan konfirmasi dari otoritas sebagian besar negara tujuan ekspor dan sudah memenuhi regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor tersebut. CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo berpendapat, ada potensi gangguan penjualan ekspor dari Astra Daihatsu selaku distributor kendaraan Daihatsu di Indonesia. Namun, pengaruh terhadap kinerja keuangan konsolidasi ASII ke depannya diperkirakan tidak signifikan. "Karena, porsi Astra Daihatsu Motor terhadap total penjualan dari segmen otomotif relatif kecil, yakni hanya sekitar 2%," kata Praska. Praska menyatakan, tren pendapatan ASII justru lebih dipengaruhi dari kontribusi tren penjualan otomotif keseluruhan, penjualan alat berat (pertambangan, konstruksi), dan jasa keuangan. Sementara analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, secara teknikal ASII masih didominasi oleh volume pembelian dan penguatannya mampu menembus garis MA20. Herditya merekomendasikan buy ASII dengan support Rp 5.550 dan resistance Rp 5.700.

Performa PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terbebani harga batubara yang jeblok di tahun 2023. Harga batubara yang lebih rendah ke depan masih menjadi penghalang bagi PTBA di tahun-tahun mendatang. Pada periode Januari September 2023, kinerja pendapatan dan laba bersih PTBA kompak merosot. Emiten pelat merah ini melaporkan pendapatan sebesar Rp 27,7 triliun atau turun sekitar 10,84% secara tahunan atau year on year (yoy). Laba bersih PTBA juga melorot sekitar 62% yoy menjadi Rp 3,8 triliun. CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo mengamati, penurunan kinerja PTBA dari sisi pos pendapatan hingga laba bersih memang sudah terjadi sejak kuartal IV-2022. Ini seiring dengan penurunan harga batubara sekitar 64% dari rekor tertinggi tahun lalu di kisaran US$ 400 per ton menjadi US$ 136,95 per ton per 29 Desember 2023. Penurunan harga batubara terjadi di tengah berakhirnya krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta suplai yang kembali meningkat, jelas Praska, Senin (1/1). PTBA dinilai masih menarik lantaran dividen yield jumbo di sepanjang 2023. Hal itu menyusul performa apik PTBA selama tahun 2022 karena diuntungkan oleh tingginya harga batubara kala itu. Praska memperkirakan, proyeksi harga rata-rata batubara sepanjang 2024 kemungkinan masih relatif melandai di kisaran US$ 100 per ton - US$ 160 per ton. Faktor yang mempengaruhi pergerakan batubara akan cenderung dipengaruhi oleh sentimen ekonomi negara importir batubara terbesar, salah satunya Tiongkok. Praska berharap, katalis penopang bagi PTBA datang dari potensi permintaan permintaan batubara domestik untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan mengatakan, pertumbuhan organik batubara PTBA akan terus berlanjut. Fase ekspansi batubara PTBA akan didukung oleh pertumbuhan kapasitas kereta api menjadi 52 juta ton pada 2024 dan menjadi 72 juta ton pada 2026. Analis MNC Sekuritas, Alif Ihsanario dalam riset 4 Desember 2023 menyebutkan, pendirian Badan Layanan Umum (BLU) ataupun Mitra Instansi Pengelola (MIP) diharapkan dapat mendongkrak kinerja PTBA dikala harga batubara yang lesu. Pendirian BLU untuk mengurus pungutan iuran di industri batubara yang diperkirakan terealisasi pada Januari 2024.

Mulai awal tahun ini, ada aturan baru yang harus dijalankan oleh fintech peer to peer lending. Salah satunya penurunan bunga pinjaman per hari hingga aturan soal penagihan. Para pemain mengaku siap menjalankan aturan baru OJK yang tertuang dalam SEOJK No 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) misalnya sudah mulai mengimplementasikan aturan baru tadi. "Biaya harian AdaKami turun ke 0,3% efektif untuk pinjaman yang diajukan per 1 Januari 2024. Penyesuaian biaya sudah dihitung dan dapat dilakukan efektif sesuai SEOJK," ucap Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss. AdaKami juga siap memenuhi aturan permodalan Rp 7,5 miliar yang berlaku dua tahun, terhitung sejak POJK Nomor 10/2022. Jonathan menyampaikan per 29 Desember 2023, penyaluran pendanaan mencapai Rp 14 triliun. Country Head Indonesia Modalku Arthur Adisusanto mengatakan, aturan baru dari OJK yang membatasi peminjam tidak boleh meminjam di tiga pinjol sekaligus akan menekan volume pendanaan yang diberikan perusahaan. Tapi, Arthur juga berharap aturan ini akan membuat industri pendanaan digital lebih sustainable dengan manajemen risiko makin terukur. Hingga saat ini, Modalku telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 55 triliun di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sedang PT Sahabat Mikro Fintek (SAMIR) belum menentukan penurunan bunga. Public & Government Relation SAMIR Balqis mengatakan, akan menganalisis dampak finansial. "Kami juga akan melihat risiko," ujar dia. Sampai akhir November 2023, SAMIR telah menyalurkan pinjaman Rp 647,62 miliar.

Hari ini, Selasa (2/1), aktivitas perdagangan di pasar modal Tanah Air mulai dibuka lagi. Berbagai catatan positif sepanjang 2023, siap mewarnai pasar modal sepanjang tahun ini.Kendati dihadapkan berbagai tantangan, seperti konflik geopolitik dan pesta demokrasi Pemilu 2024, pelaku pasar dan otoritas pasar modal percaya diri mampu mengukir berbagai rekor baru pada tahun ini.Berbagai terobosan masih dibutuhkan supaya minat penggalangan dana lewat pasar modal kian tebal dan daya pikat perdagangan di lantai bursa makin kuat.

Memasuki awal 2024, sejumlah ekonom sibuk melempar statement, asumsi dan prediksi dalam meneropong ekonomi di 2024. Pernyataan mereka ada yang bersifat optimis dan ada yang bersifat pesimis. Bahkan pakar ekonomi memprediksi arah ekonomi 2024 menjadi dua cerita yaitu berat di awal dan ringan di akhir. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan berada diangka 2,4% secara rata-rata. Angka pertumbuhan ekonomi misalnya Bank Dunia menyebut PDB global akan naik 21,1% per tahun, walaupun Bank Dunia memangkas perkiraan menjadi 2,4% menjadi 2,7%. Namun, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global pulih menjadi 3,0% di 2025. Internasional Monetetary Fund (IMF) menjelaskan ekonomi China akan melambat dengan pertumbuhan hanya 4,5 % di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga akan mengalami perlambatan ekonomi. Suku bunga yang tinggi akan menjadi penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. Seharusnya AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal yang akomodatif tetapi tetap berhati-hati. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun 2024 diperkirakan mampu bertahan di level positif meskipun lemah. Pertumbuhan ekonomi meningkat di kawasan ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih terkendali dan efektifnya kebijakan moneter dari European Central Bank (ECB). Situasi negara-negara pemodal (investor) dalam kondisi limbung karena mereka kebanyakan melakukan aktivitas transaksi derivatif, beberapa narasi terkenal dikembangkan oleh penganjur gagasan globalisasi, seperti Keinichi Ohmae yang menganalogikan sebagai dinosaurus yang menunggu mati dengan kegagalan negara dalam mengontrol dan melindungi nilai mata uang sehingga tidak melakukan aktivitas ekonomi riil. Penelitian para ekonom dunia memang menjelaskan bahwa situasi negara investor (pemodal) bukan dalam kondisi baik baik saja, namun penuh dengan kegalauan yang tidak menentu.

Para ekonom menjelaskan bahwa pada 2024 masih memiliki potensi pertumbuhan investasi sebesar 30% secara tahunan (YoY) pada kuartal ini atau hampir Rp400 triliun. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi kuartal III/2022 yang tumbuh hingga 42,1% (YoY) senilai Rp307,8 triliun. Bersanding lurus dengan realisasi semester I/2023 baru mencapai Rp678,7 triliun atau 48,5% dari target. Sehingga nantinya realisasi investasi di kuartal III/2023 masih akan bertumpu pada komoditas olahan primer yang berorientasi ekspor. Sementara itu pada tahun 2024, tingkat inflasi dalam negeri diperkirakan oleh para Bankir akan meningkat menjadi sebesar 3,20% dalam rencana anggaran tahunan BI (RATBI). Proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyeksi inflasi 2023. Sedangkan inflasi global akan mencapai di angka 3,8 %. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan menggunakan gini rasio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Data ini menjelaskan ketimpangan pendapatan jaraknya kian melebar bukan kian mengecil. Dapat dikatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjadikan pembangunan sebuah bangsa yang produktif berdikari secara ekonomi. Bahkan Eric Maskin dan Kaushik Basu, dua Guru Besar Ekonomi Universitas Cornell, Amerika Serikat, penerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2007 bependapat jika hanya mengandalkan angka PDB, pemerintah tidak akan menyelesaikan ketimpangan, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi. Maskin dan Basu menyebutkan globalisasi salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi akan meningkatkan pendapatan rata-rata, tetapi globalisasi akan menimbulkan masalah distribusi pendapatan karena hanya menguntungkan tenaga terlatih dan terdidik, yang tidak terlatih akan tertinggal bahkan pendapatan mereka akan tergerus.