Pelaku usaha mebel dan kerajinan nasional harus memulai warsa 2024 dengan kondisi yang menantang. Beragam persoalan, mulai dari ketersediaan bahan baku, daya saing produk, hingga perkara teknologi mesin yang tertinggal antre untuk segera diselesaikan. Industri mebel dan kerajinan melanjutkan penurunan performanya pada tahun lalu dengan mencatat kinerja ekspor yang anjlok hingga 28% dibandingkan dengan 2022. Penyebabnya pun beragam, mulai dari lesunya pesanan dari luar negeri akibat ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, hingga lesunya perekonomian sejumlah negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mencatat nilai ekspor produk mebel dan kerajinan pada 2023 sebesar US$1,8 miliar, anjlok cukup dalam dari capaian pada tahun sebelumnya yang diketahui menyentuh US$2,5 miliar. Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, mengatakan bahwa industri mebel dan kerajinan nasional sedang menghadapi tekanan berganda. Selain persoalan lesunya pesanan dari pasar global, lesunya ekspor juga disebabkan oleh harga mebel dan kerajinan nasional yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari Malaysia, Vietnam, dan China. Hanya saja, pemerintah perlu ikut turun tangan agar pelaku industri mebel dan kerajinan nasional bisa menggapai target tersebut. Menurutnya, pelaku usaha memerlukan kepastian pasokan bahan baku utama dan penunjang untuk menjamin keberlangsungan produksi. Selain itu, pemerintah juga perlu membantu pengusaha dalam melakukan restrukturisasi mesin, serta mengurangi tarif pajak. Dia memperkirakan, target ekspor produk mebel dan kerajinan US$5 miliar pada tahun ini akan didominasi oleh produk berbahan baku kayu yang setara dengan 12 juta meter persegi kayu bulat dari berbagai jenis kayu dengan kualitas dan standar yang ditentukan pasar. Tak hanya kayu, kebutuhan bahan baku lainnya untuk menggenjot ekspor adalah 67.194 ton rotan siap pakai.

Pengusaha juga membutuhkan bahan penunjang seperti fitting atau aksesoris, pengemas, dan bahan finishing. Untuk restrukturisasi mesin, Sobur menilai bahwa program yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian telah berdampak positif terhadap efisiensi, produktivitas, dan standardisasi kualitas bagi sektor industri pengolahan kayu. Sobur pun meminta agar program tersebut dipertahankan, sekaligus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, termasuk menambah anggaran agar bisa memperluas cakupan jenis mesin untuk seluruh kategori industri mebel dan kerajinan. Di sisi lain, dia melihat peluang positif dari penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dapat mendorong produk lokal memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan dengan produk impor. Dalam kesempatan terpisah, pemerintah memastikan bakal memberikan perhatian khusus terhadap industri mebel dan kerajinan agar bisa meningkatkan daya saingnya. Sejumlah dukungan kebijakan pun disiapkan agar sektor tersebut mampu kembali menguasai pasar global. Pemerintah berupaya memanfaatkan keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, ekspor mebel dan kerajinan Indonesia saat ini tercatat berada di posisi 17 secara global, di bawah Vietnam yang menempati posisi kedua, dan Malaysia di peringkat 12. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar produk-produk mebel dalam negeri dimasukkan ke dalam e-katalog.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha furnitur untuk tidak terlambat mengambil momentum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Perindustrian telah menggulirkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri furnitur, seperti fasilitasi pusat logistik bahan baku industri furnitur untuk memperbaiki rantai pasok bahan baku industri furnitur, serta pendirian Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, Jawa Tengah untuk mencetak SDM terbaik di industri tersebut. “Kementerian Perindustrian juga melaksanakan kebijakan program pengembangan desain furnitur, insentif perpajakan, penerapan SNI dan SKKNI, serta link and match IKM furnitur untuk platform SIPLah ,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan, industri furnitur sebagai salah satu subsektor industri agro yang memberikan kontribusi sebesar 1,30% terhadap PDB non-migas pada 2022. Selain itu pada tahun yang sama, industri furnitur memiliki kinerja ekspor senilai US$2,47 miliar.

Kalangan industri meminta stimulasi dari pemerintah untuk menggenjot kinerja ekspor sepanjang tahun ini di tengah ketidakpastian yang berasal dari transisi kepemimpinan. Di balik ambisi pemerintah menggenjot kinerja ekspor non-migas pada tahun ini, kalangan industri meminta stimulasi untuk mengerek kinerja pada tahun politik. Kementerian Perdagangan sebelumnya menyebut target realisasi ekspor selain komoditas minyak dan gas bumi atau nonmigas tumbuh pada rentang 2,5% hingga 4,5% secara tahunan pada 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan target tersebut bukanlah hal yang mustahil tanpa campur tangan pemerintah. Alasannya, realisasi ekspor yang lebih tinggi tak bisa terjadi tanpa upaya apapun. “Tanpa stimulasi-stimulasi ini, kalau pemerintah hanya mengandalkan kondisi business as usualhampir bisa dipastikan bahwa target tersebut akan meleset,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (4/1). Shinta menambahkan, stimulasi menjadi bantalan untuk mengimbangi iklum usaha pada masa transisi kepemimpinan yang dibebani oleh ketidakpastian. Menurutnya, ketidakpastian pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode pada umumnya. Dia pun menyebut bahwa kinerja ekspor nonmigas lebih rawan tergerus. Dia memperkirakan bahwa kinerja ekspor nonmigas pada 2024 bisa terkoreksi sekitar 8% hingga 15%. Terlebih, kondisi ekonomi global pada 2024 masih dibayangi oleh perlambatan yang bisa mengancam rapor ekspor nonmigas. Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi menilai, aturan dan perizinan yang sederhana menjadi sangat penting selain insentif. “Pemerintah juga dapat membantu membuka akses pasar di beberapa negara lain untuk produk unggulan,” katanya belum lama ini. Sementara itu, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekspor nonmigas di kisaran 2,5% hingga 4,5% di 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkfili Hasan mengatakan, pemerintah bakal berupaya untuk mendorong ekspor nonmigas, sesuai dengan target yang ditetapkan pada 2024. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menjelaskan proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi dan permintaan negara-negara tujuan ekspor Indonesia, tren perkembangan harga-harga dunia, serta kondisi lainnya baik yang tidak maupun berkaitan dengan perdagangan dunia.

Optimisme awal tahun 2024 rupanya turut membawa ekspektasi tinggi terhadap kinerja sejumlah produk investasi. Kendati tahun ini bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, sejumlah kalangan tetap meyakini beragam instrumen investasi baik di pasar uang maupun pasar modal, mampu mendulang cuan.Apalagi, di pasar modal sedang diliputi katalis positif. Selain kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sukses mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar 7.323,58 pada perdagangan perdana tahun ini, ancang-ancang emiten untuk menggelar aksi korporasi digadang-gadang membuat investor bergeliat.Menurut otoritas pasar modal, pada awal tahun ini setidaknya terdapat delapan emiten anyar yang siap mengadu nasib menggalang dana lewat aksi penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Aksi IPO juga diperkirakan ramai dengan target 62 emiten baru yang masuk ke bursa.Katalis positif lainnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga acuan baik oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, maupun Bank Indonesia, seiring dengan infl asi yang makin terkendali.Ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan investasi high risk akan lebih menarik dibandingkan dengan yang low risk dengan ekspektasi suku bunga yang akan turun, baik di AS maupun di Indonesia. Hal senada dikemukakan Head of Research Pasardana.id Beben Feri Wibowo. 

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral bakal membuka potensi geliat ekonomi yang sekaligus membawa sentimen positif bagi investor. Sebagai contoh, pada akhir 2014, kinerja saham, surat utang, dan produk terkait seperti reksa dana saham dan campuran mendulang return dua digit yakni pada rentang 12% hingga 26%. Namun, emas stagnan karena tertekan sentimen Federal Reserve. Sementara itu, pada Pemilu 2019, kinerja produk investasi kompak menguat mulai rentang 2% hingga 18%. Pada periode tersebut, reksa dana saham terkoreksi sedangkan emas memimpin akibat kenaikan suku bunga Federal Reserve. Sejumlah sekuritas menilai saham-saham sektor bank, konsumer, telekomunikasi, hingga komoditas dan manufaktur menjadi jagoan pada 2024. Demikian pula dengan IHSG yang diramal melanjutkan tren menembus rekor baru sepanjang sejarah. Dalam laporan terbaru bertajuk 2024 Investment Playbook, Mirae Asset Sekuritas menyatakan bahwa pada paruh pertama 2024, pasar dibayangi oleh tensi geopolitik, dampak suku bunga mahal, dan ketidakpastian akibat penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi risiko, Mirae menyarankan investor untuk memberi porsi dominan pada aset konservatif. Head of Investment Specialist Syailendra Capital Teguh Bagja mengatakan masih ada risiko yang perlu diantisipasi yakni kemungkinan perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, pelaku pasar perlu meredam risiko dengan melakukan diversifi kasi. “Sebaiknya investor menyesuaikan dengan kondisi profi l resiko masing-masing, sebagai contoh untuk investor dengan profil risiko balance mungkin bisa mempertimbangkan komposisi 40% reksa dana saham, 30% reksa dana pendapatan tetap, dan 30% reksa dana pasar uang,” ujarnya, Rabu (3/1).

Mengawali 2024, publik disuguhi data inflasi yang kontradiktif. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Desember 2023 ‘hanya’ 2,61% secara tahunan. Kinerja inflasi 2023 itu merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar episode pandemi 2020 hingga 2022. Di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi bulanan Desember 2023 mencapai 0,41%. Inflasi di pengujung tahun itu sekaligus menobatkannya yang tertinggi sepanjang 2023. Kekontrasan inflasi tahunan tertinggi versus inflasi bulanan terendah menimbulkan polemik perihal performa riil inflasi Indonesia. Rendahnya inflasi tahunan tersebut boleh jadi karena keberhasilan otoritas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ruang gerak Bank Indonesia yang terbatas di area permintaan terimbangi oleh bauran kebijakan kementerian/lembaga terkait dari sisi pasokan sehingga inflasi terjaga sesuai interval target. Kesuksesan menjinakkan inflasi tidaklah mengada-ada. Selama 2023, ketidakpastian global masih tinggi. Persaingan hegemoni antara Amerika-China, konflik di Eropa Timur, dan perang di Timur Tengah mengancam eskalasi global. Imbas faktor eksternal itu bermuara pada kenaikan harga komoditas impor. Inflasi impor berpadu dengan fenomena El Niño yang berada di luar kendali. Kedua faktor eksogen tersebut berpotensi memicu gejolak inflasi domestik lebih liar lagi. Dengan demikian, rendahnya inflasi tahunan bisa dipandang sebagai buah sinergi kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor. Sementara, tingginya inflasi bulanan pada Desember 2023 didorong oleh harga pangan bergejolak (volatile foods). Harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah terus menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu menyusul harga beras yang sudah lebih dahulu melejit. 

Alhasil, inflasi sejatinya masih menyimpan ‘bom waktu’. Ledakan inflasi pangan yang sebelumnya berpola siklikal, musiman, dan temporer bergeser ke mode permanen yang menuntut solusi ekstra. Jelasnya, klaim keberhasilan pengendalian inflasi masih bisa diperdebatkan. Kinerja inflasi juga sensitif dengan tonggak indeks harga konsumen (IHK). Inflasi toh dikalkulasi dari persentase kenaikan IHK. Tahun dasar IHK yang digunakan dalam penghitungan inflasi 2023 adalah 2018. Basis 2018 merujuk pada Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun yang sama. SBH direvisi setiap lima tahun sekali. BPS telah mempublikasikan SBH terbaru, yakni SBH 2022. Artinya, IHK 2022 pun akan menggunakan bobot nilai konsumsi yang dipotret dari hasil SBH 2022. Urgensinya, penghitungan inflasi IHK 2022 mulai berlaku untuk periode Januari 2024. Kontradiksi inflasi 2024 pun, lagi-lagi, bakal timbul. SBH 2022 toh masih dalam masa pandemi. Status page­bluk Covid-19 di Indonesia adalah kejadian yang fundamental, luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga memukul seluruh sendi kehidupan. Perbedaan karakter bobot nilai konsumsi SBH 2022 berakibat inflasi tahunan akan bias ke atas (upward bias). Bias ke atas inflasi niscaya membawa implikasi yang tidak ringan, terutama pada efektivitas kebijakan. Bagaimanapun, mayoritas kebijakan ekonomi makro diturunkan dari indikator inflasi tahunan.   Perubahan gaya hidup yang berpatokan pada kondisi ekonomi yang lemah mengarahkan inflasi cenderung bias ke bawah (downward bias). Rendahnya inflasi inti pascapandemi lantas diyakini sebagai titik balik pemulihan daya beli sehingga subsidi bisa segera dialihkan pada belanja produktif. Asumsi semacam itu niscaya memantik kegaduhan. Apalagi, 2024 adalah tahun politik. Isu pemotongan subsidi menjadi ‘komoditas’ politik yang akan ‘digoreng’ untuk pamrih politis. Perang narasi pun akan riuh, yang justru menjauh dari literasi musabab rendahnya inflasi itu sendiri. Padahal, inflasi adalah output perhitungan statistik.

Perpanjangan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memberi harapan baru soal pemulihan dana negara dari megakorupsi itu. Namun, berburu aset senilai lebih dari Rp75 triliun dalam waktu setahun bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penangana Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI pun mendapatkan napas tambahan hingga pengujung tahun ini, lebih lama dibandingkan dengan permintaan perpanjangan sebelumnya yang hanya sampai akhir Oktober 2024. Musababnya, nilai aset yang belum tertagih masih amat besar. Dari total aset bekas BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun, per akhir tahun lalu satgas hanya berhasil mengambil alih Rp35,19 triliun. Artinya, masih ada aset senilai Rp75,26 triliun yang wajib diburu sepanjang tahun ini. Kalangan ekonom dan legislator di Senayan pun menyarankan pemerintah agar berpacu memburu sisa aset tersebut sembari membangun komunikasi dengan pemimpin baru agar transisi berjalan mulus. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin, mengatakan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang diperlukan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. Puteri menambahkan, pemerintah wajib memaksimalkan waktu tersebut sebaik mungkin dengan menyiapkan strategi yang efektif dan komprehensif. Termasuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga negara bisa mendapatkan kembali hak-haknya supaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan upaya untuk mengambil alih sisa aset eks BLBI cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Bhima menambahkan, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Namun demikian, Satgas BLBI juga wajib menyiapkan skenario apabila sampai pergantian pemerintahan seluruh aset belum berhasil dikuasai. Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, mengatakan hingga akhir 2023 tim khusus tersebut telah mengamankan hak tagih dalam bentuk aset dan penerimaan negara bukan bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang masuk kembali ke pangkuan negara yakni seluas 43,5 juta meter persegi dengan estimasi nilai Rp35,19 triliun. Nilai perolehan aset dan PNBP itu meliputi Rp1,3 triliun dalam bentuk uang yang masuk ke kas negara, Rp17,3 triliun berupa penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain, serta Rp9,5 triliun dalam bentuk penguasaam fisik aset. “Dengan memperhitungakn target Satgas BLBI sebesar Rp110,45 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%,” ujarnya.

Konflik geopolitik di Timur Tengah (Timteng) diprediksi berlangsung lama, setelah Israel menegaskan akan terus berperang melawan Hamas di Gaza, Palestin, dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, belum ada tanda perang Rusia-Ukraina berakhir. Konflik geopolitik yang berkepanjangan berpotensi mengancam akselerasi ekonomi Indonesia tahun 2024, sehingga perlu diwaspadai. Konflik itu bisa mendongkrak harga komoditas, terutama minyak mentah. Imbas berikutnya, inflasi di sejumlah negara bakal naik, termasuk Indonesia. Selain itu, konflik senjata di Timteng berpotensi mengganggu jalur logistik ekspor Indonesia. Ini tak lepas dari langkah Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal-kapal di laut Merah sejak November 2023 untuk menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Akibatnya, sejumlah perusahaan pelayaran global menghindari jalur Laut Merah dan mengambil rute yang lebih panjang dan mahal melalui tanjung Harapan di Afrika daripada Terusan Suez. (Yetede)

Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp648,1 triliun dalam alokasi APBN 2024. Upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2024 akan dilakukan dengan  memperlihatkan fleksibilitas dan opotunistik yang ada di pasar keuangan, serta menggunakan saldo anggaran lebih (SAL)  dari tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi pembiayaan utang dalam ABPN 2024 sebesar Rp648,1 triliun terbagi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman negatif Rp18,4 triliun. "Dari sisi strategi pembiayaan kami selalu memiliki fleksibilitas dan oppotunistic approach dengan melihat perkembangan dinamika pasar, kebutuhan APBN dan posisi kas dari pemerintah," kata Direktur jendeal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

PT Barito Renewables Enerfy Tbk (BREN) melalui anak usahanya PT Barito Renewables Wind Energy (BWE) menuntaskan akuisisi 51% saham PT UPC Sukabumi Bayu Energi dan 51 saham PT   Lombok Timur Bayu Energy dengan total nilai US$ 4,68 juta atau setara Rp 72,48 miliar. Rampungnya pengambilalihan dua perusahaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) tersebut, sekaligus melengkapi transaksi BREN sebelumnya yang menyelesaikan akuisisi PT UPC Sidrap bayu Energi Tahap II (Sidrap 2)  dengan harga US$ 5,17 juta atau Rp 80,5 miliar pada 15 Desember 2023. Direktur BREN Merly menjelaskan, perseroan mencaplok 19.364 saham atau mewakili 51% saham PLTB Sukabumi dari UPC Renewables Aisa IV Limited Asia (Asia IV) dan UPC Sukabumi (HK) Ltd (Sukabumi HK) dengan harga US$ 1,55 juta