Emiten farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk tahun 2024 di kisaran Rp 700 miliar hingga Rp 1 triliun. Corporate External Communication Kalbe Farma, Hari Nugroho mengatakan, anggaran capex tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional perseroan. "Belanja modal akan dialokasikan untuk penambahan kapasitas, pemeliharaan rutin dan kebutuhan informasi teknologi (IT)," kata dia kepada KONTAN, Selasa (2/1). Sebagai tambahan informasi, angka belanja modal tahun 2024 ini tidak berbeda jauh dengan belanja modal KLBF di tahun 2023 yang mencapai Rp 1 triliun. Di sisi lain, jika menilik pada laporan keuangan KLBF selama sembilan bulan pertama tahun 2023 lalu, KLBF berhasil membukukan laba bersih Rp 2,06 triliun. Laba bersih ini turun 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. KLBF berharap, akan terjadi normalisasi kinerja yang lebih baik di tahun ini.   Meski belum menentukan pasti target bisnis yang ingin dicapainya di tahun ini, KLBF berharap laba bersih akan lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan capain tahun 2023. Sebelumnya, Chief Financial Officer Kalbe Farma Kartika Setiabudy menyebut, tantangan bisnis farmasi pasca pandemi Covid-19 adalah perubahan pola konsumsi obat dan produk kesehatan di tengah masyarakat yang cukup berdampak bagi produk-produk Kalbe Farma. Asal tahu saja, manajemen KLBF sendiri merevisi target pertumbuhan penjualan bersih pada 2023 menjadi di kisaran 5% sampai 7%. Angka pertumbuhan tersebut tetap positif dan sesuai dengan pola konsumen terkini. Sebelumnya, pertumbuhan penjualan bersih KLBF diproyeksikan mencapai dua digit pada tahun 2023. Di samping itu, KLBF terus memperhatikan pengelolaan rantai pasok dan persediaan, mengelola portofolio produk, dan menjaga efisiensi biaya operasional. Emiten ini juga mempertahankan likuiditas keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan ekspansi. Saat ini, KLBF tengah fokus melakukan inovasi produk dan layanan.

Setelah sempat bergerak liar, inflasi akhirnya berhasil dikendalikan oleh pemangku kebijakan dan berakhir pada posisi 2,61% (year-on-year/YoY) pada bulan lalu.Angka tersebut berada di kisaran target Bank Indonesia (BI) yang sebesar 3% plus minus 1%, sehingga tak berlebihan apabila dalam konteks ini inflasi telah ternormalisasi.Apalagi, S&P Global mencatat, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2023 berada di level 52,2, meningkat 0,5 poin dibandingkan dengan November 2023 yang berada pada level 51,7 sekaligus menandai ekspansi selama 28 bulan berturut-turut.Tetap eksisnya manufaktur pada zona ekspansi dan inflasi yang terkendali menggambarkan terjadi keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan.Hal ini tak lepas dari sinergi antara otoritas moneter dan fiskal dalam melakukan manuver baik melalui penyesuaian suku bunga acuan maupun pemberian stimulus fiskal. Artinya, ada faktor pelemahan daya beli dalam normalisasi inflasi tersebut. Dengan demikian, otoritas fiskal dan moneter pun wajib menyiapkan manuver dalam rangka menjaga stabilitas inflasi. World Bank dalam Commodity Markets Outlook 2023, bahkan menuliskan tiga skenario dari dampak perang di Timur Tengah terhadap harga komoditas energi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun kembali disiagakan dalam rangka merespons seluruh dinamika yang bisa membahayakan stabilitas.

Presiden Joko Widodo, saat mengunjungi Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, kemarin, Selasa (2/1), menegaskan fiskal negara tetap menjadi bantalan yang akan melindungi daya beli masyarakat sekaligus inflasi. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan risiko geopolitik dan geoekonomi masih membayangi dan diprediksi berlangsung cukup lama. Dalam konteks penanganan inflasi, otoritas fiskal bakal memperkuat koordinasi dengan BI dan pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah adanya kelangkaan komoditas penggerak inflasi.Sejatinya, melandainya gerak inflasi menjadi kabar gembira setelah sejak 2022 pemerintah berjibaku mengamankan indeks harga konsumen (IHK). Kalangan pelaku usaha pun menaruh asa yang besar bagi pemerintah, dari sisi fiskal perlu menambah stimulus baik insentif maupun bantuan sosial, sementara dari sisi moneter perlu upaya ekstra untuk menjaga rupiah dan memulai pelonggaran suku bunga acuan.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Khamdani, mengatakan ada beberapa faktor yang dapat memicu kenaikan inflasi pada tahun ini. Sementara itu, Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, memandang pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga energi karena adanya dinamika di luar perang.Faktor yang dimaksud adalah gangguan di Laut Merah serta ketidakpastian yang bersumber dari arah kebijakan negara-negara eksportir minyak atau OPEC+.

Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia sepanjang 2023 sebesar 2,61% atau yang terendah selama 20 tahun terakhir. Hal ini menandai keberhasilan duet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju jilid kedua. Jokowi sendiri memang sejak awal fokus dalam upaya mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat mulai bekerja secara efektif pada 2015, Jokowi dibayang-bayangi laju inflasi masa-masa akhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setinggi 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014. Hasilnya, laju inflasi sepanjang 2015 melambat menjadi hanya 3,35% dan bahkan pada 2016 hanya 3,02%. Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, seperti halnya pepatah Jawa alon-alon asal kelakon, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Bonusnya, pengendara dan penumpangnya masih bisa menikmati pemandangan saat berkendara. Artinya, tingkat inflasi, baik tinggi, sedang maupun rendah selalu bisa dimaknai dari dua sisi. Dalam hal ini, dengan rata-rata tingkat inflasi relatif rendah, Pemerintahan Jokowi lebih menekankan pada pembangunan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Melalui laju inflasi yang terkendali dan relatif rendah, Pemerintahan Jokowi berharap dapat menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga yang ketat di bawah kendali dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat.   Pertanyaan sederhananya, apakah efek positif dari kestabilan harga, yang tecermin pada rendahnya inflasi, lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi yang moderat?. Hal ini hanya bisa dijawab dari delapan ukuran dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan BPS, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya.

Sejak berlakunya UU Jaminan Produk Halal No. 33/2014, maka seluruh produk yang masuk ke Indonesia dan beredar wajib bersertifikasi halal atau melampirkan keterangan non-halal bagi produk atau bahan baku yang diharamkan. Implementasi jaminan halal untuk industri kesehatan produk kesehatan diatur melalui Perpres No.6/2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi dan alat kesehatan (alkes). Proses sertifikasi halal dilakukan melalui tiga tahap dimulai dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2034 yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu obat-obatan berdasarkan jenisnya dan alkes berdasarkan tingkat risikonya. Industri kesehatan perlu mempersiapkan ekosistem halal dari hulu ke hilir yang terintegrasi untuk melaksanakan jaminan halal dan perlindungan konsumen terutama umat muslim dari penggunaan produk dan bahan baku non-halal. Perkembangan industri farmasi dan alkes nasional mulai membaik seiring dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Jumlah produsen alkes lokal meningkat dari 193 (2015) menjadi 891 perusahaan (2021). Neraca perdagangan alkes Indonesia masih mengalami defisit dalam 5 tahun terakhir, tetapi pertumbuhan ekspor alkes positif setiap tahunnya tercatat sebesar 0,76% dengan nilai ekspor US$207,7 juta di tahun 2022 (PPIE Kemendag, 2023). Sedangkan potensi pasar alkes di kawasan Asia Pasifik tahun 2023 mencapai US$112 miliar dengan tingkat pertumbuhan 6,8% dan diprediksi mencapai US$157 miliar di tahun 2028 (Market Data Forecast, 2023). Produk alkes yang masih bergantung pada impor adalah produk untuk cangkok tulang (bone graft), yang digunakan untuk operasi kelainan tulang seperti patah tulang, operasi tulang belakang dan operasi implan gigi. Produk bone graft dapat membantu penyembuhan lebih cepat pasca-operasi.

Produk bone graft yang telah dikembangkan di dalam negeri adalah berbahan baku dari dengkul/bonggol sapi yang diklaim memiliki kandungan kalsium lebih tinggi dari sisik ikan dan cangkang telur ayam, sehingga menjadi produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 50%. Pasar bone graft global di tahun 2022 senilai US$696,6 juta dimana 75% produknya diserap oleh klinik dibanding rumah sakit (www.grandviewresearch.com). Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bisnis bagi pelaku usaha alkes. Terkait bahan baku, Kementerian Pertanian RI mencatat rata-rata kebutuhan daging sapi untuk industri dan konsumsi rumah tangga tiap tahunnya sekitar 700.000 ton. Produksi daging dari sapi lokal mampu memasok sekitar 60% atau setara dengan 2,5 juta sapi dari kebutuhan nasional. Namun, tantangan saat ini adalah sedikitnya jumlah Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) yang telah bersertifikasi halal dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk jaminan higienis dan sanitasi, sehingga pasokan bahan baku seperti bonggol sapi untuk bone graft menjadi terbatas. Maka percepatan sertifikasi halal RPHR sangat penting untuk menghasilkan bahan baku bonggol sapi yang halal. Tantangan lainnya adalah industri kesehatan masih diasosiasikan dengan kebutuhan darurat oleh pengguna, sehingga ketersediaan produk dan harga masih menjadi kekhawatiran dibandingkan dengan status halal produk. Tingkat literasi pengelola layanan kesehatan, pelaku usaha farmasi/alkes dan tenaga medis juga perlu ditingkatkan terkait jaminan produk halal seiring dengan pentahapan kewajiban sertifikasi halal sektor farmasi dan alkes.

Lumpuhnya tol Bali Mandara pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini menjadi penanda revitalisasi moda transportasi di selatan Bali perlu diakselerasi. Langkah ini perlu diupayakan agar pesona Pulau Dewata tak memudar akibat punahnya kenyamanan bagi wisatawan. Pada Jumat (29/12), jalan raya dari Bandara Internasional Ngurah Rai hingga tol Bali Mandara dan jalan Bandara ke arah Jimbaran Nusa Dua sempat mengalami lumpuh total. Bahkan di tol Bali Mandara para wisatawan sampai turun dari mobil lantaran selama berjamjam kendaraan tidak bergerak. Banyak wisatawan jalan kaki membawa barang mereka.Selain itu, banyak wisatawan yang sudah landingtidak bisa bergerak ke hotel mereka karena macetnya lalu lintas. General Manager Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan mengungkapkan bahwa sejak Jumat (29/12) pukul 13.00 WITA mulai nampak kepadatan kendaraan di jalan akses dari dan menuju bandara.Untuk itu sebagai salah satu upaya penanganan, Angkasa Pura I (AP1) bersama Polres Bandara dan TNI AU berupaya menyesuaikan alur kendaraan sejak nampak potensi kepadatan. Selain itu, koordinasi dengan pihak airlines juga sudah dilakukan guna menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan pertimbangan situasi kepadatan di wilayah Bali. Memang pariwisata Bali mulai pulih. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sudah menembus angka 5,3 juta kunjungan, melampaui target 4,5 juta yang ditetapkan pemerintah.Akan tetapi, meningkatnya pariwisata Bali dibayangi dengan sejumlah masalah serius yang harus yang berakibat menurunnya kualitas pariwisata Bali. Pengamat Pariwisata I Nengah Dasi Astawa menjelaskan bahwa pariwisata Bali justru memasuki masa anomali lantaran terjadi penurunan kualitas layanan karena dua masalah utama yakni kemacetan dan sampah yang belum tertangani dengan baik. Menurutnya, kondisi Bali saat ini sangat berbeda dari 10 tahun lalu lantaran ada masalah–masalah lama yang tidak tertangani dengan baik seperti sampah dan kemacetan. “Bali membutuhkan upaya penanganan yang komprehensif demi menjaga keberlangsungan pariwisata.” Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali Putu Winastra menambahkan bahwa jika Bali hanya sebagai tempat transit atau menjadi hub wisman, maka Pulau Dewata tidak akan diuntungkan. Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengatasi masalah yang berdampak negatif terhadap pariwisata Bali seperti masalah sampah. Pihaknya telah merancang dana pungutan pariwisata yang mulai diberlakukan pada Februari 2024 guna penanganan sampah di Bali.

Rencana pembukaan kembali kode broker diproyeksi dapat meningkatkan gairah investor ritel di bursa saham di tengah sikap wait and see para investor menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan survei kepada Anggota Bursa (AB) mengenai rencana pembukaan kode broker ini. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan bahwa sampai saat ini hasil survei mengenai pembukaan kode broker terhadap AB belum berada di tangan BEI. Hanya saja, imbuhnya, hasil survei tersebut pasti akan sama.“Hasilnya pasti sama. Investor retail akan berharap [kode broker] tetap dibuka. Asing pasti berharap itu ditutup,” katanya saat ditemui Bisnis, pekan lalu. Adapun, penutupan kode broker telah dilakukan BEI sejak 6 Desember 2021. Saat itu, Kepala Divisi Inkubasi Bisnis BEI Irmawati Amran mengungkapkan bahwa penutupan kode broker dilakukan guna memberikan perlindungan investor dari praktik herding behavior. Bursa juga melakukan penutupan informasi domisili investor. Hal tersebut dilakukan 6 bulan setelah kebijakan kode broker berlaku. Investor juga tidak dapat melihat tipe investor dalam perdagangan secara langsung yang ditampilkan dengan kode F untuk investor asing, atau D bagi investor domestikSementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengungkapkan bahwa dia pernah melakukan focus group discussion (FGD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rencana kebijakan tersebut.Dalam FGD itu, imbuhnya, OJK menegaskan bahwa tidak akan membuka kode broker tersebut dalam waktu dekat. Budi memandang bahwa pembukaan kode broker ini tidak serta-merta akan meningkatkan volume dan nilai transaksi di BEI.“Kenaikan volume tidak akan signifi kan dalam waktu pendek,” katanya.Di sisi lain, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta berpendapat bahwa pembukaan kode broker ini dapat meningkatkan volume dan nilai transaksi di BEI.

PT TBS Energy Utama Tbk. (TOBA) menggandeng mitra untuk membangun megaproyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung ber-kapasitas 46 megawattpeak (MWp).Hal tersebut terungkap dalam perjanjian kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam, PT Batam Sarana Surya, dan TBS Energy Utama yang diteken pada 29 Desember 2023.Dalam kerja sama itu, para pihak bakal membangun PLTS terapung di Waduk Duriangkang dan Waduk Trembesi. SPV Business Development BS Energy Utama Dimas Adi Wibowo mengatakan perusahaan membangun PLTS tera-pung berkapasitas 46 MWp di Waduk Tembesi. “Kerja sama ini merupakan komitmen dalam transisi menuju green energy. Batam merupakan salah satu kota yang menjadi prioritas pihaknya dalam mengembang-kan energi baru terbarukan dengan penggunaan energi ramah lingkungan,” katanya dalam keteragan resminya, Minggu (31/12).Sementara itu, Direktur Batam Sarana Surya Vivi Simampo mengatakan bahwa perusahaan akan memulai pengerjaan proyek sesuai dengan target yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Di sisi lain, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Wan Darussalam menjelaskan bahwa wilayah ini memang tengah dipersiapkan untuk menjadi hub pengembangan EBT. “Kami harapkan PLTS ini segera terealisasi. PT Batam Sarana Surya dan PT TBS Energi Utama Tbk. bisa ber-sinergi dalam membangun Batam. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” jelasnya.

Kepulauan Seribu di DKI Jakarta menjadi destinasi wisata para pengunjung saat libur Tahun Baru 2024. Selain cuaca yang mendukung, pasir pantai juga mengundang mereka. Siang itu, Senin (1/1/2024), ribuan warga hilir mudik di Dermaga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, menikmati biru laut serta pasir pantai. Para wisatawan ini berangkat dari Muara Angke, Jakut, menuju Pulau Pari menumpang kapal kayu dengan waktu tempuh dua jam. Ada juga yang datang memakai kapal cepat dari Dermaga Marina Ancol. Setelah sampai di Pulau Pari, pengunjung menuju Pantai Pasir Perawan untuk mandi di air jernih nan tenang, bermain di pasir putih, hingga mendayung kano. Ada pula yang bersantai menikmati angin sepoi-sepoi dengan pemandangan pantai dan hutan bakau di bibir pantai. Tenda-tenda perkemahan juga berdiri di sekitarnya.

Indah Tri Muktiana (20), wisatawan asal Jakut, berkunjung ke Pulau Pari bersama 14 rekan kerjanya sejak Minggu (31/12/2023) dan akan balik Senin ini. Selama di Pulau Pari, Indah dan rekannya bermain di pantai, snorkeling, dan bakar-bakar ikan. ”Tempatnya bagus, masih asri, dan sejuk. Biaya ke sini juga relatif terjangkau,” kata karyawan toko ini. Ia dan rekannya membeli paket wisata Rp 390.000 per orang. Itu sudah termasuk ongkos kapal, makan, sarapan, dan penginapan. Haris (43), wisatawan lainnya, juga datang ke Pulau Pari bersama tujuh anggota keluarganya, seperti istri, anak-anak, dan adiknya. Mereka sampai Senin siang dan akan kembali Selasa (2/1/2024). ”Kami berwisata ke pulau karena menghindari macet. Kalau ke Puncak (Bogor), misalnya,  udah  pasti macet saat libur panjang. Selain itu, wisata ke pulau juga murah meriah. Kami beli paket wisata Rp 520.000 per orang,” kata Haris. Kedatangan Haris, Indah, dan wisatawan lain saat libur tahunbaru telahmemberikanmanfaat bagiwarga setempat. Ai Sumarni (34), meraup omzet lebih banyak dari jualan telur gulung.

”Cuaca beberapa hari ini bagus. Kalau tahun lalu, (wisatawan) sepi karena cuaca buruk. Ada angin kencang dan ombak besar,” kata ibu satu anak ini. Ribuan pengunjung Kepulauan Seribu memang menjadi salah satu destinasi unggulan wisatawan. Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu mencatat, jumlah penumpang kapal yang menuju enam pulau di daerah ini meningkat. Antara lain, Pulau Pari, Kelapa, Pramuka, Untung Jawa, Tidung, dan Pulau Lancang. Secara keseluruhan jumlah penumpang pada Natal dan Tahun Baru (30-31 Desember 2023) mencapai 20.919 orang. Pada periode yang sama di 2022 hanya 5.528 orang. ”Jumlah wisatawan meningkat signifikan karena factor cuaca yang sangat mendukung dibandingkan tahun lalu. Selain itu, ada juga informasi dari pelaku wisata bahwa wisata Kepulauan Seribu sangat berkembang dan layak dikunjungi,” kata Capt Mu’min, Kepala KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu. (Yoga)

Memasuki tahun 2024, semua dana pensiun di bawah payung BUMN didorong untuk memperbaiki tata kelola investasi dan operasional. Masalah utama dana pensiun BUMN terletak pada rendahnya nilai pengembangan investasi dengan tingginya bunga dari program pensiun manfaat pasti. Di akhir tahun 2023, Kementerian BUMN mengungkapkan, 70 % dari 48 dana pensiun pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas. Akibatnya, 22 dana pensiun BUMN diminta untuk mengajukan skema penyehatan karena memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 %. Ini menjadi sinyal rendahnya kemampuan dana pensiun BUMN untuk membayar kewajiban. Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistijo mengatakan, setiap dana pensiun yang punya masalah perlu segera memperbaiki arus kas (cash flow). Pembenahan tata kelola mendesak dilakukan baik di bidang investasi maupun bidang operasional.

”Hal yang tidak kalah penting, perlu adanya dukungan dari pendiri dana pensiun dalam bentuk pemenuhan kewajiban (top up) serta adanya panduan berupa arahan investasi dan strategic asset allocation (alokasi aset strategis),” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/1/2024), di Jakarta. Kementerian BUMN telah mengungkap bahwa dana pensiun pelat merah dengan RKD di bawah 100 % membutuhkan suntikan modal tambahan totalRp 12 triliun. Proses penyuntikan modal bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun, bergantung dari kemampuan tiap-tiap dana pensiun. ”Secara ketentuan, top up atau pemenuhan atas kewajiban merupakan opsi yang harus dilakukan karena erat kaitannya dengan pemenuhan manfaat pensiun yang menjadi hak peserta,” kata Budi. (Yoga)

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya adalah bagaimana menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Kebijakan ekonomi biru pun digulirkan untuk mendorong kelautan dan perikanan berkelanjutan, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut. ”Desakan ekonomi di laut Indonesia sangat besar. Kita mengelola wilayah laut dari Sabang sampai Merauke dengan luasan besar dan 17.500 pulau serta jumlah penduduk pesisir 140 juta orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ekologi pasti akan terabaikan oleh siapa pun ketika orientasinya lebih ke soal ekonomi,” papar Trenggono dalam Kaleidoskop Kelautan dan Perikanan 2023 yang diselenggarakan Destructive Fishing Watch Indonesia, pertengahan Desember 2023.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan perairan dengan command center untuk memantau pergerakan semua kapal ikan yang beroperasi dan mencegah pelanggaran kapal perikanan. KKP menyinyalir, terdapat sekitar 23.000 kapal ikan yang beroperasi, tetapi yang berizin dan terdaftar hanya 6.000 kapal. Tantangan muncul dalam keberlanjutan pekerjaan nelayan sebagai dampak perubahan iklim. Merujuk data BPS selama 1993-2022 serta proyeksi Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, hingga 2030, jumlah petani dan nelayan akan menurun hingga 2,4 % atau 926.492 pekerja yang akan meninggalkan pekerjaannya akibat perubahan iklim. Kebijakan utama pemerintah untuk keberlanjutan, yakni kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, menuai kontroversi publik akibat sosialisasi kepada publik yang belum optimal, kesiapan infrastruktur yang minim, dan kekhawatiran privatisasi laut oleh oligarki industri perikanan skala besar yang berpotensi meminggirkan nelayan lokal. Segala pembenahan konkret dinantikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah memastikan gaung keberlanjutan. (Yoga)