Optimisme awal tahun 2024 rupanya turut membawa ekspektasi tinggi terhadap kinerja sejumlah produk investasi. Kendati tahun ini bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, sejumlah kalangan tetap meyakini beragam instrumen investasi baik di pasar uang maupun pasar modal, mampu mendulang cuan.Apalagi, di pasar modal sedang diliputi katalis positif. Selain kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sukses mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar 7.323,58 pada perdagangan perdana tahun ini, ancang-ancang emiten untuk menggelar aksi korporasi digadang-gadang membuat investor bergeliat.Menurut otoritas pasar modal, pada awal tahun ini setidaknya terdapat delapan emiten anyar yang siap mengadu nasib menggalang dana lewat aksi penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Aksi IPO juga diperkirakan ramai dengan target 62 emiten baru yang masuk ke bursa.Katalis positif lainnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga acuan baik oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, maupun Bank Indonesia, seiring dengan infl asi yang makin terkendali.Ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan investasi high risk akan lebih menarik dibandingkan dengan yang low risk dengan ekspektasi suku bunga yang akan turun, baik di AS maupun di Indonesia. Hal senada dikemukakan Head of Research Pasardana.id Beben Feri Wibowo. 

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral bakal membuka potensi geliat ekonomi yang sekaligus membawa sentimen positif bagi investor. Sebagai contoh, pada akhir 2014, kinerja saham, surat utang, dan produk terkait seperti reksa dana saham dan campuran mendulang return dua digit yakni pada rentang 12% hingga 26%. Namun, emas stagnan karena tertekan sentimen Federal Reserve. Sementara itu, pada Pemilu 2019, kinerja produk investasi kompak menguat mulai rentang 2% hingga 18%. Pada periode tersebut, reksa dana saham terkoreksi sedangkan emas memimpin akibat kenaikan suku bunga Federal Reserve. Sejumlah sekuritas menilai saham-saham sektor bank, konsumer, telekomunikasi, hingga komoditas dan manufaktur menjadi jagoan pada 2024. Demikian pula dengan IHSG yang diramal melanjutkan tren menembus rekor baru sepanjang sejarah. Dalam laporan terbaru bertajuk 2024 Investment Playbook, Mirae Asset Sekuritas menyatakan bahwa pada paruh pertama 2024, pasar dibayangi oleh tensi geopolitik, dampak suku bunga mahal, dan ketidakpastian akibat penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi risiko, Mirae menyarankan investor untuk memberi porsi dominan pada aset konservatif. Head of Investment Specialist Syailendra Capital Teguh Bagja mengatakan masih ada risiko yang perlu diantisipasi yakni kemungkinan perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, pelaku pasar perlu meredam risiko dengan melakukan diversifi kasi. “Sebaiknya investor menyesuaikan dengan kondisi profi l resiko masing-masing, sebagai contoh untuk investor dengan profil risiko balance mungkin bisa mempertimbangkan komposisi 40% reksa dana saham, 30% reksa dana pendapatan tetap, dan 30% reksa dana pasar uang,” ujarnya, Rabu (3/1).

Mengawali 2024, publik disuguhi data inflasi yang kontradiktif. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Desember 2023 ‘hanya’ 2,61% secara tahunan. Kinerja inflasi 2023 itu merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar episode pandemi 2020 hingga 2022. Di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi bulanan Desember 2023 mencapai 0,41%. Inflasi di pengujung tahun itu sekaligus menobatkannya yang tertinggi sepanjang 2023. Kekontrasan inflasi tahunan tertinggi versus inflasi bulanan terendah menimbulkan polemik perihal performa riil inflasi Indonesia. Rendahnya inflasi tahunan tersebut boleh jadi karena keberhasilan otoritas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ruang gerak Bank Indonesia yang terbatas di area permintaan terimbangi oleh bauran kebijakan kementerian/lembaga terkait dari sisi pasokan sehingga inflasi terjaga sesuai interval target. Kesuksesan menjinakkan inflasi tidaklah mengada-ada. Selama 2023, ketidakpastian global masih tinggi. Persaingan hegemoni antara Amerika-China, konflik di Eropa Timur, dan perang di Timur Tengah mengancam eskalasi global. Imbas faktor eksternal itu bermuara pada kenaikan harga komoditas impor. Inflasi impor berpadu dengan fenomena El Niño yang berada di luar kendali. Kedua faktor eksogen tersebut berpotensi memicu gejolak inflasi domestik lebih liar lagi. Dengan demikian, rendahnya inflasi tahunan bisa dipandang sebagai buah sinergi kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor. Sementara, tingginya inflasi bulanan pada Desember 2023 didorong oleh harga pangan bergejolak (volatile foods). Harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah terus menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu menyusul harga beras yang sudah lebih dahulu melejit. 

Alhasil, inflasi sejatinya masih menyimpan ‘bom waktu’. Ledakan inflasi pangan yang sebelumnya berpola siklikal, musiman, dan temporer bergeser ke mode permanen yang menuntut solusi ekstra. Jelasnya, klaim keberhasilan pengendalian inflasi masih bisa diperdebatkan. Kinerja inflasi juga sensitif dengan tonggak indeks harga konsumen (IHK). Inflasi toh dikalkulasi dari persentase kenaikan IHK. Tahun dasar IHK yang digunakan dalam penghitungan inflasi 2023 adalah 2018. Basis 2018 merujuk pada Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun yang sama. SBH direvisi setiap lima tahun sekali. BPS telah mempublikasikan SBH terbaru, yakni SBH 2022. Artinya, IHK 2022 pun akan menggunakan bobot nilai konsumsi yang dipotret dari hasil SBH 2022. Urgensinya, penghitungan inflasi IHK 2022 mulai berlaku untuk periode Januari 2024. Kontradiksi inflasi 2024 pun, lagi-lagi, bakal timbul. SBH 2022 toh masih dalam masa pandemi. Status page­bluk Covid-19 di Indonesia adalah kejadian yang fundamental, luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga memukul seluruh sendi kehidupan. Perbedaan karakter bobot nilai konsumsi SBH 2022 berakibat inflasi tahunan akan bias ke atas (upward bias). Bias ke atas inflasi niscaya membawa implikasi yang tidak ringan, terutama pada efektivitas kebijakan. Bagaimanapun, mayoritas kebijakan ekonomi makro diturunkan dari indikator inflasi tahunan.   Perubahan gaya hidup yang berpatokan pada kondisi ekonomi yang lemah mengarahkan inflasi cenderung bias ke bawah (downward bias). Rendahnya inflasi inti pascapandemi lantas diyakini sebagai titik balik pemulihan daya beli sehingga subsidi bisa segera dialihkan pada belanja produktif. Asumsi semacam itu niscaya memantik kegaduhan. Apalagi, 2024 adalah tahun politik. Isu pemotongan subsidi menjadi ‘komoditas’ politik yang akan ‘digoreng’ untuk pamrih politis. Perang narasi pun akan riuh, yang justru menjauh dari literasi musabab rendahnya inflasi itu sendiri. Padahal, inflasi adalah output perhitungan statistik.

Perpanjangan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memberi harapan baru soal pemulihan dana negara dari megakorupsi itu. Namun, berburu aset senilai lebih dari Rp75 triliun dalam waktu setahun bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penangana Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI pun mendapatkan napas tambahan hingga pengujung tahun ini, lebih lama dibandingkan dengan permintaan perpanjangan sebelumnya yang hanya sampai akhir Oktober 2024. Musababnya, nilai aset yang belum tertagih masih amat besar. Dari total aset bekas BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun, per akhir tahun lalu satgas hanya berhasil mengambil alih Rp35,19 triliun. Artinya, masih ada aset senilai Rp75,26 triliun yang wajib diburu sepanjang tahun ini. Kalangan ekonom dan legislator di Senayan pun menyarankan pemerintah agar berpacu memburu sisa aset tersebut sembari membangun komunikasi dengan pemimpin baru agar transisi berjalan mulus. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin, mengatakan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang diperlukan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. Puteri menambahkan, pemerintah wajib memaksimalkan waktu tersebut sebaik mungkin dengan menyiapkan strategi yang efektif dan komprehensif. Termasuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga negara bisa mendapatkan kembali hak-haknya supaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan upaya untuk mengambil alih sisa aset eks BLBI cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Bhima menambahkan, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Namun demikian, Satgas BLBI juga wajib menyiapkan skenario apabila sampai pergantian pemerintahan seluruh aset belum berhasil dikuasai. Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, mengatakan hingga akhir 2023 tim khusus tersebut telah mengamankan hak tagih dalam bentuk aset dan penerimaan negara bukan bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang masuk kembali ke pangkuan negara yakni seluas 43,5 juta meter persegi dengan estimasi nilai Rp35,19 triliun. Nilai perolehan aset dan PNBP itu meliputi Rp1,3 triliun dalam bentuk uang yang masuk ke kas negara, Rp17,3 triliun berupa penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain, serta Rp9,5 triliun dalam bentuk penguasaam fisik aset. “Dengan memperhitungakn target Satgas BLBI sebesar Rp110,45 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%,” ujarnya.

Konflik geopolitik di Timur Tengah (Timteng) diprediksi berlangsung lama, setelah Israel menegaskan akan terus berperang melawan Hamas di Gaza, Palestin, dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, belum ada tanda perang Rusia-Ukraina berakhir. Konflik geopolitik yang berkepanjangan berpotensi mengancam akselerasi ekonomi Indonesia tahun 2024, sehingga perlu diwaspadai. Konflik itu bisa mendongkrak harga komoditas, terutama minyak mentah. Imbas berikutnya, inflasi di sejumlah negara bakal naik, termasuk Indonesia. Selain itu, konflik senjata di Timteng berpotensi mengganggu jalur logistik ekspor Indonesia. Ini tak lepas dari langkah Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal-kapal di laut Merah sejak November 2023 untuk menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Akibatnya, sejumlah perusahaan pelayaran global menghindari jalur Laut Merah dan mengambil rute yang lebih panjang dan mahal melalui tanjung Harapan di Afrika daripada Terusan Suez. (Yetede)

Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp648,1 triliun dalam alokasi APBN 2024. Upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2024 akan dilakukan dengan  memperlihatkan fleksibilitas dan opotunistik yang ada di pasar keuangan, serta menggunakan saldo anggaran lebih (SAL)  dari tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi pembiayaan utang dalam ABPN 2024 sebesar Rp648,1 triliun terbagi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman negatif Rp18,4 triliun. "Dari sisi strategi pembiayaan kami selalu memiliki fleksibilitas dan oppotunistic approach dengan melihat perkembangan dinamika pasar, kebutuhan APBN dan posisi kas dari pemerintah," kata Direktur jendeal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

PT Barito Renewables Enerfy Tbk (BREN) melalui anak usahanya PT Barito Renewables Wind Energy (BWE) menuntaskan akuisisi 51% saham PT UPC Sukabumi Bayu Energi dan 51 saham PT   Lombok Timur Bayu Energy dengan total nilai US$ 4,68 juta atau setara Rp 72,48 miliar. Rampungnya pengambilalihan dua perusahaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) tersebut, sekaligus melengkapi transaksi BREN sebelumnya yang menyelesaikan akuisisi PT UPC Sidrap bayu Energi Tahap II (Sidrap 2)  dengan harga US$ 5,17 juta atau Rp 80,5 miliar pada 15 Desember 2023. Direktur BREN Merly menjelaskan, perseroan mencaplok 19.364 saham atau mewakili 51% saham PLTB Sukabumi dari UPC Renewables Aisa IV Limited Asia (Asia IV) dan UPC Sukabumi (HK) Ltd (Sukabumi HK) dengan harga US$ 1,55 juta

Penyaluran kredit kepada usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM)  mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang 2023. Utamanya kredit UMKM itu digunakan untuk modal kerja. Kondisi yang sama juga berpotensi terjadi ditahun ini. Data uang beredar bank Indonesia (BI) menyebut, kredit yang tersalurkan  ke UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 8,5% year on year (yoy) pada November 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,3% yoy. Dimana total nilai kredit UMKM per November mencapai Rp1.354,8 triliun, naik dibandingkan bulan sebelumnya Rp 1.340,8 triliun. "Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM di November 2023 dipengaruhi oleh kredit investasi dan modal kerja, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya, belum lama ini. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan jumlah penumpang pesawat udara selama liburan Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru) mencapai 3,27 juta penumpang naik 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M Kristi Endah Murni menjelaskan, berdasarkan monitoring angkutan udara selama masa Nataru atau  sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024, tercatat total penerbangan rute domestik mencapai  26.942. Monitoring dilakukan di 51 bandar udara. Menurut Kristi, tiga masakapai dengan total penerbangan domestik  terbanyak selama periode libur Nataru adalah Lion Air, Citilink dan Batik Air. Sementara itu, tiga masakapai dengan  persentase OTP tertinggi adalah Citilink, Trigana Air, dan Pelita Air. (Yetede)