Perpanjangan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memberi harapan baru soal pemulihan dana negara dari megakorupsi itu. Namun, berburu aset senilai lebih dari Rp75 triliun dalam waktu setahun bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penangana Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI pun mendapatkan napas tambahan hingga pengujung tahun ini, lebih lama dibandingkan dengan permintaan perpanjangan sebelumnya yang hanya sampai akhir Oktober 2024. Musababnya, nilai aset yang belum tertagih masih amat besar. Dari total aset bekas BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun, per akhir tahun lalu satgas hanya berhasil mengambil alih Rp35,19 triliun. Artinya, masih ada aset senilai Rp75,26 triliun yang wajib diburu sepanjang tahun ini. Kalangan ekonom dan legislator di Senayan pun menyarankan pemerintah agar berpacu memburu sisa aset tersebut sembari membangun komunikasi dengan pemimpin baru agar transisi berjalan mulus. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin, mengatakan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang diperlukan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. Puteri menambahkan, pemerintah wajib memaksimalkan waktu tersebut sebaik mungkin dengan menyiapkan strategi yang efektif dan komprehensif. Termasuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga negara bisa mendapatkan kembali hak-haknya supaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan upaya untuk mengambil alih sisa aset eks BLBI cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Bhima menambahkan, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Namun demikian, Satgas BLBI juga wajib menyiapkan skenario apabila sampai pergantian pemerintahan seluruh aset belum berhasil dikuasai. Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, mengatakan hingga akhir 2023 tim khusus tersebut telah mengamankan hak tagih dalam bentuk aset dan penerimaan negara bukan bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang masuk kembali ke pangkuan negara yakni seluas 43,5 juta meter persegi dengan estimasi nilai Rp35,19 triliun. Nilai perolehan aset dan PNBP itu meliputi Rp1,3 triliun dalam bentuk uang yang masuk ke kas negara, Rp17,3 triliun berupa penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain, serta Rp9,5 triliun dalam bentuk penguasaam fisik aset. “Dengan memperhitungakn target Satgas BLBI sebesar Rp110,45 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%,” ujarnya.

Konflik geopolitik di Timur Tengah (Timteng) diprediksi berlangsung lama, setelah Israel menegaskan akan terus berperang melawan Hamas di Gaza, Palestin, dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, belum ada tanda perang Rusia-Ukraina berakhir. Konflik geopolitik yang berkepanjangan berpotensi mengancam akselerasi ekonomi Indonesia tahun 2024, sehingga perlu diwaspadai. Konflik itu bisa mendongkrak harga komoditas, terutama minyak mentah. Imbas berikutnya, inflasi di sejumlah negara bakal naik, termasuk Indonesia. Selain itu, konflik senjata di Timteng berpotensi mengganggu jalur logistik ekspor Indonesia. Ini tak lepas dari langkah Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal-kapal di laut Merah sejak November 2023 untuk menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Akibatnya, sejumlah perusahaan pelayaran global menghindari jalur Laut Merah dan mengambil rute yang lebih panjang dan mahal melalui tanjung Harapan di Afrika daripada Terusan Suez. (Yetede)

Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp648,1 triliun dalam alokasi APBN 2024. Upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2024 akan dilakukan dengan  memperlihatkan fleksibilitas dan opotunistik yang ada di pasar keuangan, serta menggunakan saldo anggaran lebih (SAL)  dari tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi pembiayaan utang dalam ABPN 2024 sebesar Rp648,1 triliun terbagi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman negatif Rp18,4 triliun. "Dari sisi strategi pembiayaan kami selalu memiliki fleksibilitas dan oppotunistic approach dengan melihat perkembangan dinamika pasar, kebutuhan APBN dan posisi kas dari pemerintah," kata Direktur jendeal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

PT Barito Renewables Enerfy Tbk (BREN) melalui anak usahanya PT Barito Renewables Wind Energy (BWE) menuntaskan akuisisi 51% saham PT UPC Sukabumi Bayu Energi dan 51 saham PT   Lombok Timur Bayu Energy dengan total nilai US$ 4,68 juta atau setara Rp 72,48 miliar. Rampungnya pengambilalihan dua perusahaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) tersebut, sekaligus melengkapi transaksi BREN sebelumnya yang menyelesaikan akuisisi PT UPC Sidrap bayu Energi Tahap II (Sidrap 2)  dengan harga US$ 5,17 juta atau Rp 80,5 miliar pada 15 Desember 2023. Direktur BREN Merly menjelaskan, perseroan mencaplok 19.364 saham atau mewakili 51% saham PLTB Sukabumi dari UPC Renewables Aisa IV Limited Asia (Asia IV) dan UPC Sukabumi (HK) Ltd (Sukabumi HK) dengan harga US$ 1,55 juta

Penyaluran kredit kepada usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM)  mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang 2023. Utamanya kredit UMKM itu digunakan untuk modal kerja. Kondisi yang sama juga berpotensi terjadi ditahun ini. Data uang beredar bank Indonesia (BI) menyebut, kredit yang tersalurkan  ke UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 8,5% year on year (yoy) pada November 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,3% yoy. Dimana total nilai kredit UMKM per November mencapai Rp1.354,8 triliun, naik dibandingkan bulan sebelumnya Rp 1.340,8 triliun. "Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM di November 2023 dipengaruhi oleh kredit investasi dan modal kerja, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya, belum lama ini. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan jumlah penumpang pesawat udara selama liburan Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru) mencapai 3,27 juta penumpang naik 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M Kristi Endah Murni menjelaskan, berdasarkan monitoring angkutan udara selama masa Nataru atau  sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024, tercatat total penerbangan rute domestik mencapai  26.942. Monitoring dilakukan di 51 bandar udara. Menurut Kristi, tiga masakapai dengan total penerbangan domestik  terbanyak selama periode libur Nataru adalah Lion Air, Citilink dan Batik Air. Sementara itu, tiga masakapai dengan  persentase OTP tertinggi adalah Citilink, Trigana Air, dan Pelita Air. (Yetede)

Kasus dugaan pelanggaran pemilu terus bermunculan dan memantik atensi publik. Jika hal ini terus dibiarkan, pelanggaran bisa semakin masif ke depan, apalagi dengan persaingan di pemilu yang diprediksi semakin sengit. Pembiaran pelanggaran ini dikhawatirkan bakal menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, di antaranya video dugaan dukungan dari sejumlah personel Satpol PP Garut bagi cawapres Gibran Rakabuming Raka sehingga terindikasi melanggar netralitas ASN. Lalu foto sejumlah ASN Pemkot Bekasi yang memamerkan jersei bernomor punggung 2 sehingga dinilai bentuk dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran. Dikutip dari Kompas.com, foto ini telah diadukan ke Bawaslu Bekasi, meski Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad membantah jersei itu merupakan bentuk dukungan.

Sebelumnya, ada pula kasus dugaan bagi-bagi uang oleh pendukung Prabowo-Gibran, Gus Miftah, di Pamekasan, Jatim. Kasusnya kini tengah diusut Bawaslu Pamekasan. Rentetan kasus ini menyeruak ke publik saat kasus dugaan pelanggaran sebelumnya, seperti bagi-bagi susu oleh Gibran di kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta belum tuntas diusut Bawaslu meski hal itu terjadi sebulan lalu. Imbas dari kasus-kasus dugaan pelanggaran itu, kata ”Bawaslu” sempat menjadi tren  perbincangan di media sosial X, Rabu (3/1/2024) sore. Tak sedikit warganet mendesak Bawaslu untuk tegas dan menindak para pelaku pelanggaran aturan pemilu. Data terakhir Bawaslu menunjukkan, dari 28 November hingga 19 Desember 2023, Bawaslu melakukan 90.716 upaya pencegahan, 70 penanganan dugaan pelanggaran, 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu, dan 13 sengketa peserta pemilu.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai, fungsi pengawasan oleh Bawaslu masih jauh dari harapan publik. Begitu pula fungsi penindakan.Tak hanya yang viral di publik, KIPP pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran pemilu oleh sejumlah peserta pemilu, seperti politik uang yang disebutnya sudah mulai sporadis. Imbas dari pengawasan dan penindakan yang lemah, pelanggaran terus dilakukan peserta pemilu. Dengan waktu yang kian dekat pada pemungutan suara di 14 Februari mendatang dan persaingan yang sengit, KIPP memprediksi pelanggaran bakal kian marak. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut lebih aktif mengawasi dan lebih tegas dalam menindak pelanggaran. Jika tidak, peserta pemilu akan semakin masif melakukan kecurangan. Tak sebatas itu, ia khawatir akan berimbas pada hilangnya kepercayaan publik kepada Bawaslu dan penyelenggaraan pemilu. (Yoga)

Memasuki 2024 ini, Kejaksaan Agung menyatakan akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi dugaan manipulasi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tahun 2015-2022. Kasus ini diduga turut menyebabkan mahalnya harga minyak goreng di masyarakat sementara industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah. Kepastian kelanjutan penyidikan kasus itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Kuntadi, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1/2024). Ia menyatakan bahwa kasus tersebut statusnya masih tetap berjalan dan tidak dihentikan oleh penyidik. ”Masih jalan,” ujarnya. Dalam penyidikan ini Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Namun, untuk pemanggilan saksi, tercatat terakhir dilakukan pada November 2023. Hingga kini, Kejagung juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Dugaan korupsi pada pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS tahun 2015-2022 naik ke tahap penyidikan pada 7 September 2023. Penyidikan dilakukan untuk mendalami pengembangan biodiesel dengan menggunakan dana yang dihimpun dari penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini harus disidik lebih lanjut karena ada yang tak sesuai pada perencanaan dengan kenyataan dalam penggunaan dana sawit. Akibatnya, diduga terjadi kerugian negara terkait pengembangan biodiesel. Di sisi lain, dugaan manipulasi minyak sawit mentah tersebut berakibat pada mahalnya harga minyak goreng di masyarakat. Sementara, industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah (CPO). ”Ini yang harus diutamakan sehingga nanti iuran yang digunakan dalam memproduksi biodiesel dapat tersalurkan dengan baik karena iuran dana sawit itu sudah menjadi uang negara,” kata Boyamin. (Yoga)