Pemerintah benar-benar royal menebar insentif demi menggenjot populasi kendaraan listrik di Tanah Air. Hujan insentif terus bergulir sejak program pengembangan industri kendaraan listrik dimulai pada 2019. Aneka insentif itu ditebar mulai sisi hulu produksi kendaraan maupun sisi hilir dan pasar. Dikeluarkan di ujung 2023, insentif anyar mobil listrik kembali ditebar dan berlaku sejak awal tahun ini. Insentif berlaku atas impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) serta impor secara terurai atau completely knocked down (CKD). Insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (Permeninves) No. 6/2023 itu memberikan pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah atas impor CBU dan CKD mobil listrik. Importir mobil listrik bebas bea masuk dan PPnBM. Selain bangun pabrik, produsen yang mendapat insentif juga wajib memenuhi target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Makanya, berbarengan dengan terbitnya beleid tentang insentif, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menerbitkan beleid baru soal aturan TKDN mobil listrik. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebut, beleid ini bisa mendorong aktivitas produksi di dalam negeri. "Sebab, ada kewajiban produksi dalam negeri," ujarnya. (9/1) Gaikindo juga yakin harga jual mobil listrik impor menjadi lebih murah setelah ada pembebasan bea masuk dan PPnBM. Selama ini, impor mobil listrik CBU kena Bea Masuk impor di kisaran 50%, dan PPnBM sebesar 10%. Beberapa agen pemegang merek (APM) yang dihubungi mengaku masih mempelajari beleid anyar ini. Tapi, mereka menyambut baik insentif ini. "Karena akan memacu pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia," ujar Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Franciscus Soerjopranoto, Selasa (9/1). Marketing Director Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, selama ini pihaknya mengimpor mobil listrik BZ4X secara CBU dari Jepang. TAM baru memproduksi mobil hybrid di Indonesia melalui model Kijang Innova Zenix Hybrid EV dan Corolla Cross Hybrid EV. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, perkembangan industri mobil listrik masih lambat sekalipun ada beragam insentif. "Jumlah charging station masih terbatas, konsumen juga ragu dengan purna jual mobil listrik karena harga baterai masih mahal," ujar Tauhid, Selasa (9/1).

Momentum pemilihan umum dinilai belum banyak mendongkrak optimisme konsumen. Lihat saja, keyakinan konsumen terhadap kondisi lapangan kerja saat ini maupun ke depan cenderung menurun. Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen pada Desember 2023 di level 123,8, meningkat daripada November 2023 di level 123,6. Meski demikian, indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini menurun 0,4 poin menjadi 112,7 pada Desember 2023. Penurunan optimisme tersebut terutama terjadi pada kelompok konsumen lulusan sarjana dan pascasarjana, masing-masing sebesar 11,1 poin dan 30,6 poin. Sementara keyakinan kelompok lulusan SMA terhadap ketersediaan lapangan kerja naik 0,5 poin. Tak hanya itu, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja pada enam bulan ke depan juga turun 1,5 poin menjadi 129,9. Sementara itu, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) meningkat dari 15,4% menjadi 15,7%. Rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar utang juga naik dari 9,3% menjadi 10%. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, penurunan ini sejalan adanya mekanisme digitalisasi dan automatisasi dalam dunia usaha yang mulai mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. "Harga komoditas yang masih stagnan juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja," kata dia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede bilang, perekonomian global yang cenderung melambat pada tahun 2024, berdampak terhadap sektor ekonomi yang berorientasi ekspor. Hal ini yang menyebabkan optimisme terhadap lapangan pekerjaan menurun.

Tahun pemilu tak meredupkan rencana perusahaan mencari dana di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, ada 60 rencana penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) dalam pipeline penghimpunan dana. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan, nilai IPO dari 60 perusahaan tersebut sekitar Rp 10,01 triliun. Selain IPO, ada 11 perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) senilai Rp 5,40 triliun. Lalu, akan ada delapan rencana penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) sebesar Rp 9,26 triliun. Terakhir, terdapat 6 rencana penerbitan PUB EBUS Tahap I & II senilai Rp 4,01 triliun. Jika ditotal, OJK telah mengantongi 85 rencana aksi korporasi dengan nilai indikasi Rp 28,68 triliun. Sejumlah sekuritas pun optimistis kondisi pasar modal masih kondusif sehingga memicu perusahaan untuk menjaring dana dari pasar. Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana menilai, terdapat sejumlah katalis yang bisa mendukung pasar saham tahun ini. Salah satunya suku bunga yang diproyeksikan akan menurun di pertengahan tahun 2024. Sentimen ini diyakini bisa berdampak positif ke pasar ekuitas. "Ke depan saya yakin prospeknya masih bagus," kata Oki, saat ditemui di Gedung BEI, Selasa (9/1). Oki mengatakan, saat ini Mandiri Sekuritas sudah melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan yang akan diantar melantai ke bursa. Meski tak merinci, Oki menyebut perusahaan ini berasal dari berbagai sektor, seperti barang konsumen hingga sumber daya alam. "Ada beberapa yang lagi kami diskusikan," katanya. Tapi, dia memastikan belum ada perusahaan yang akan IPO melalui Mandiri Sekuritas pada kuartal I-2024. Kebanyakan rencana IPO akan dilakukan pada semester pertama dan kedua 2024.  

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan rencananya akan menerbitkan delapan Surat Berharga Negara (SBN) ritel tahun ini. Jadwal terdekat adalah penerbitan ORI025 pada 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024. Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, dari delapan penerbitan SBN ritel tersebut, target dana segar yang akan diraup sekitar Rp 100 triliun-Rp 160 triliun. Target maksimal tahun ini naik dari realisasi tahun lalu yang berhasil menjaring dana segar Rp 147,4 triliun dari masyarakat lewat SBN ritel. Nilai sebesar itu masih relatif kecil dari total penerbitan SBN di luar SBN ritel yang sebesar Rp 659,85 triliun. Meski begitu, nilai pengumpulan dana lewat obligasi ritel terus bertambah. Ini menunjukkan pemerintah terus mengoptimalkan potensi investor ritel. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah menambahkan, nilai penerbitan SBN ritel di 2024 diperkirakan terus tumbuh seiring banyaknya surat utang jatuh tempo dan membaiknya kondisi perekonomian. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, seri-seri yang diterbitkan pada separuh pertama 2024 akan cenderung lebih prospektif. Ini sejalan dengan potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan baru akan terjadi pada semester II 2024. Sebab kupon obligasi cenderung mengikuti arah suku bunga BI. Sehingga penurunan suku bunga BI akan berdampak pada melandainya tingkat kupon yang diterbitkan. Fixed Income & Macro Strategist PT Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi berpendapat, ORI025 dan SR020 bisa menjadi pilihan pertama. Sedangkan pilihan terbaik kedua adalah SWR005 dan SBR013. Lionel memperkirakan, kisaran kupon SBN ritel tahun 2024 berada di rentang 5,8%-6,2%. Chief Dealer Fixed Income & Derivatives Bank Negara Indonesia (BNI) Fudji Rahardjo memperkirakan, nilai penerbitan yang dapat dihimpun dari penjualan SBN ritel tahun 2024 dapat mencapai kisaran Rp 150 triliun. Dengan asumsi suku bunga Bank Indonesia (BI) masih bertahan di level 6%, maka besaran kupon produk ORI025 ataupun SR020 tersebut berkisar 5,8% - 6,5% untuk tenor enam tahun dan 5,5% - 6,3% untuk tenor tiga tahun.

Tarif efektif untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai berlaku 1 Januari 2024. Kebijakan ini akan memudahkan perhitungan pajak atas penghasilan orang pribadi terutama non-karyawan, termasuk pemain musik, penyanyi, pelawak, selebgram, vlogger, hingga agen iklan dan asuransi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Dalam beleid itu, PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dihitung dengan mengalikan tarif PPh yang termaktub dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan, dengan 50% jumlah penghasilan bruto. Formula perhitungan PPh Pasal 21 ini berlaku untuk nonkaryawan tanpa mempertimbangkan kesinambungan pemberian penghasilan dan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menegaskan, aturan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung PPh 21. "Ini bukan pajak baru dan tidak ada tambahan beban," tegasnya, Senin (8/1). Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya menjelaskan, pemotongan pajak dengan tarif efektif PPh 21 akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sebab, formulasinya memperhitungkan besaran penghasilan, pendapatan tidak kena pajak (PTKP), dan periode penerima penghasilan. Serta, skemanya satuan ataupun borongan. Saat ini, Ditjen Pajak tengah menyiapkan alat bantu atau aplikasi guna memudahkan wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif. Kantor pajak juga memastikan, aplikasi tersebut akan mereka luncurkan sebelum batas waktu pemotongan PPh Pasal 21. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi meminta Ditjen Pajak segera melakukan sosialisasi kepada pekerja terkait aturan tarif efektif PPh Pasal 21. Pasalnya, dia menilai, beleid tersebut justru akan membingungkan. Sedang Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama memandang, aturan tarif efektif PPh 21 pada dasarnya tidak mengubah jumlah pajak yang dibayar dalam satu tahun pajak. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat, aturan tersebut akan berpengaruh terhadap cashflow wajib pajak.

Kinerja PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) diperkirakan tumbuh positif di 2024. Ini seiring dengan banyaknya proyek-proyek pembangunan yang akan mendorong pertumbuhan permintaan semen. Analis Mirae Asset Sekuritas Andre Saragih mengatakan, manajemen SMGR memproyeksikan pertumbuhan volume penjualan domestik sebesar 3% di 2024. Ini didorong dari pertumbuhan volume penjualan curah sebesar dua digit ke proyek-proyek infrastruktur. Juga pertumbuhan volume penjualan dalam sak sebesar satu digit yang didukung oleh konsumsi selama pemilu. Adapun proyek utama yang akan mendorong pertumbuhan SMGR adalah dari Ibu Kota Negara (IKN). Tahun ini Andreas memperkirakan kebutuhan semen di IKN mencapai 2 juta ton dan SMGR diproyeksi dapat memasok sekitar 1,4 juta ton ke sana. SMGR dinilai dapat menikmati persaingan yang lebih ringan di Jawa Tengah. Andreas meyakini, persaingan harga pun akan mereda karena ketersediaan merek yang lebih rendah di pasar pasca akuisisi. Lalu ekspektasi pertumbuhan permintaan yang kuat, didorong oleh beberapa proyek jalan tol Solo-Yogyakarta, Yogyakarta-Bawen, dan Semarang-Demak, serta Kawasan Industri Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, jelasnya dalam riset, Jumat (1/12/2023). CEO Edvisor.id Praska Putrantyo mengatakan, rencana pembukaan fasilitas baru di Tuban juga diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan dan produksi SMGR di sepanjang 2024. Lalu, untuk rencana ekspor ke AS juga dinilai dapat memberikan dampak positif. Terlebih, kontribusi ekspor saat ini hampir 12% dan bertumbuh sekitar 29% per September 2023 dibanding periode sama tahun sebelumnya. "Ditambah peluang kebijakan moneter yang lebih longgar di tahun 2024 bisa menjadi katalis positif bagi bisnis semen," ujarnya, Senin (8/1). Analis Philip Sekuritas Helen menambahkan, dari dalam negeri diperkirakan permintaan akan bertumbuh. Konsumsi semen domestik diproyeksi tumbuh 3% di tahun ini, lebih baik dari 2023 di 1%-2%. Karenanya, Philip Sekuritas memproyeksikan pendapatan SMGR di 2024 mencapai Rp 40,97 triliun atau tumbuh 6,72% dari ekspektasi di 2023 sebesar Rp 38,39 triliun. Adapun laba bersih diperkirakan tumbuh 13,06% menjadi Rp 2,77 triliun dari proyeksi 2023 sebesar Rp 2,45 triliun.

Emiten perkebunan sawit, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 669 miliar pada tahun 2024 ini. Corporate Secretary TAPG, Joni Tjeng mengatakan, sebagian besar dana belanja modal  digunakan untuk belanja infrastruktur yang dapat menunjang proses produksi di tahun 2024. "Perseroan menyiapkan capex Rp 669 miliar yang terdiri dari 12% untuk tanaman, 69% untuk infrastruktur bangunan, kendaraan dan instalasi peralatan, 11% untuk mill (pabrik), serta 8% sisanya untuk capex lainnya," kata Joni kepada KONTAN, pekan lalu. Sebagai tambahan informasi, di akhir tahun 2023 lalu, TAPG  telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman tersebut tercatat sebesar Rp 200 miliar. Fasilitas kredit ini akan dialokasikan untuk modal kerja sejumlah anak usaha TAPG. Antara lain  PT Agro Multi Persada, PT Brahma Binabakti, PT Etam Bersama Lestari, PT First Lamandau Timber International, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar, dan PT Hamparan Perkasa Mandiri. Selanjutnya, PT Kedap Sayaaq Dua, PT Kutim Agro Mandiri, PT Mega Ika Khansa, dan PT Muaratoyu Subur Lestari, PT Pradana Telen Agromas, dan PT Subur Abadi Wana Agung. Perubahan iklim ini memang menjadi tantangan tersendiri. Salah satu yang diwaspadai adalah kemarau panjang atau El Nino tahun lalu, yang dampaknya baru akan terasa di tahun ini. Selain dampak El Nino, TAPG juga mewaspadai adanya intensitas hujan yang tinggi atau La Nina di tahun ini. Seperti diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun ini terdapat peluang kecil Indonesia mengalami La Nina. Fenomena ini bakal memicu terjadinya anomali iklim basah di tahun 2024 ini. Demi memacu target produksi, TAPG tetap membuka kesempatan untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi dengan menambah lahan baru di tahun ini. Berdasarkan catatan KONTAN, hingga akhir tahun 2023, TAPG telah memiliki 23 perkebunan kelapa sawit, satu perkebunan karet, 18 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), satu pabrik minyak inti sawit dan satu pabrik slab and ribbed smoked sheet (RSS). Seluruh aset itu tersebar di kawasan Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Bank Indonesia (BI) memiliki modal kuat untuk menyiapkan mitigasi risiko dari tekanan eksternal yang dapat menggoyahkan stabilitas pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah. Cadangan devisa yang makin tambun, serta larisnya instrumen operasi moneter anyar pada awal tahun ini mengokohkan kuda-kuda bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta ketahanan dari faktor eksternal. Kemarin, Senin (8/1), BI meng­umumkan cadangan devisa per Desember 2023 mencapai US$146,4 miliar dan merupakan level tertinggi dalam 27 bulan terakhir. Seturut dengan itu, beberapa instrumen operasi moneter juga telah berjalan optimal, setidaknya pada awal tahun ini. Baik itu Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), maupun Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE). Daya serap investor pun terbilang signifikan untuk SVBI dan SRBI. Demikian pula pengusaha atau eksportir yang mulai aktif memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Selain itu, risiko juga muncul dari ritme pembayaran utang luar negeri yang biasanya dilakukan pada kuartal kedua setiap tahun, sehingga menggelembungkan kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS). Belum lagi secara historis impor nasional juga selalu meningkat pada periode tersebut, sehingga ujian stabilitas rupiah masih cukup berat karena transaksi yang digunakan masih menggunakan dolar AS. Keluarnya modal asing dan kebutuhan dolar AS yang membengkak itu kemudian memengaruhi stabiltas nilai tukar yang pada gilirannya juga menekan cadangan devisa nasional. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Meski demikian, BI dan pemerintah terus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejatinya, bank sentral di banyak negara termasuk Federal Reserve System (The Fed) di AS, telah memberikan sinyal untuk menurunkan suku bunga acuan. Komitmen tersebut tentu memberikan angin segar bagi pasar negara berkembang termasuk Indonesia yang memiliki sensitivitas tinggi dalam konteks pasar keuangan. Apabila tensi geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah meluas sehingga mengakibatkan krisis energi dan pangan serta memacu inflasi, bukan tidak mungkin pelonggaran itu kembali tertunda. Pada tahap inilah kuda-kuda serta mitigasi dari BI amat diperlukan. Terlebih, kalangan pelaku usaha di Tanah Air masih cukup pesimistis ketegangan geopolitik bakal mereda dalam waktu dekat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan instrumen operasi moneter yang diterbitkan BI telah mampu menciptakan stabilitas makroekonomi. Sementara itu, kalangan ekonom memandang posisi cadangan devisa saat ini relatif mampu menjawab tantangan yang berisiko menghantam pasar keuangan nasional. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, mengatakan dengan cadangan devisa yang gemuk maka BI memiliki keleluasaan dalam melakukan intervensi tatkala instrumen operasi moneter kurang mendukung. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan kombinasi kebijakan moneter yang pro stabilitas dan kebijakan makroprudensial yang pro pertumbuhan saat ini sudah sangat cukup dalam menjaga nilai tukar rupiah di tengah badai ketidakpastian global.

Pembangunan jalan tol sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Untuk itu, kehadiran proyek tersebut harus disebar merata di seluruh penjuru Tanah Air. Langkah pemerintah menambah ruas jalan tol harus terus dilakukan dengan tetap memperhitungkan skala ekonomi, manfaat, dan kebutuhan dari wilayah tersebut. Tidak terburu-buru dalam memutuskan proyek baru, karena ongkos yang dikeluarkan terbilang besar. Proyek yang memiliki nilai strategis dan belum terselesaikan pada tahun lalu dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana yang diketahui, salah satu proyek yang belum dijalankan pembangunannya adalah Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap atau Tol Getaci. Tol ini menjadi salah satu yang terpanjang, yaitu mencapai 108,3 kilometer. Penyelesaiannya molor karena terkendala masalah biaya yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp56,20 triliun. Selain masalah biaya, pembangunan jalan tol juga kerap terhambat dari pembebasan lahan. Konflik pertanahan masih kerap terjadi dan butuh solusi cepat. Tak kalah pentingnya dan butuh penyelesaian adalah upaya menghidupkan ruas jalan yang sepi pengguna, seperti yang terjadi di beberapa ruas di Sumatra.

Dari data yang dihimpun Bisnis, hingga Oktober 2023, total panjang jalan tol di Indonesia yang telah beroperasi sepanjang 2.816,7 kilometer. Ruas tol tersebut tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Jalan tol itu dikelola oleh 52 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan 73 ruas jalan tol, dan 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Pekerjaan rumah pemerintah tentunya tak sekadar melaksanakan pembangunan dan menggunting pita peresmian, tetapi sekaligus ikut memikirkan langkah menghidupkan ruas jalan yang ada alias meningkatkan traffic pengendara. Meski tak banyak, jalan tol yang sepi peminat harus dihidupkan agar tujuan pembangunan tercapai, yaitu mempersempit jarak transportasi masyarakat, memangkas biaya logistik, dan berujung pada peningkatan perekonomian daerah. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan, termasuk juga melibatkan pengelola jalan tol. Langkah seperti menyambungkan ruas jalan dengan kota dan ruas jalan tol dengan ruas-ruas lain yang strategis harus dilakukan. Pembangunan jalan tol tidak bisa setengah-setengah agar goal yang hendak dicapai dapat teraih. Pembangunan jalan tol sebaiknya juga ikut menghitung dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga nyala ekonomi agar kehadiran jalan tol berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi.

Tidak lama lagi fasilitas di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang bertambah setelah lancarnya uji coba pengaktifan kembali jalur kereta api menuju pelabuhan terbesar di Jawa Tengah tersebut. Rencananya, jalur kereta api yang memiliki rute Stasiun Semarang Tawang—Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang 2,1 kilometer beroperasi penuh mulai awal 2024. Jalur kereta api itu juga dinilai efisien digunakan mengangkut peti kemas. Pada awal September 2023, uji coba lintasan rel dengan mengoperasikan Multi Tie Tamper (MTT) yang berfungsi memadatkan balast landasan jalur kereta api juga sudah sukses digelar. Setelah itu, uji coba pengoperasian lokomotif melalui lintasan rel Stasiun Semarang Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan sebaliknya juga sukses dilaksanakan. Kesuksesan pengaktifan kembali jalur kereta api itu bakal menambah moda transportasi barang dan peti kemas di pelabuhan internasional (ocean going). Selama ini, pengangkutan barang dan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanya bergantung kepada moda transportasi berbasis jalan raya (trucking). Padahal, throughput kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas termasuk sangat padat. Untuk throughput peti kemas Terminal Peti Kemas Semarang sampai dengan Oktober 2023 sudah tercapai 642.007 TEUs, atau turun sedikit dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebanyak 642.642 TEUs. Akan tetapi, arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas berpotensi terus tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian di Jawa Tengah. Sejauh ini, Pelabuhan Tanjung Emas dibangun dengan kapasitas di atas 4,4 juta TEUs per tahun dan kapasitas curah kering mencapai 2,2 juta ton per tahun. Kita tahu, Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pintu gerbang aktivitas logistik daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan di pelabuhan untuk meningkatkan arus logistik berupa pelaksanaan pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas.

Program pengaktifan kembali jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas sejatinya sudah berjalan sejak lama. Program itu melibatkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Bea Cukai Tanjung Emas, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Demi mendukung fungsi trade facilitator, Bea Cukai Tanjung Emas mendukung reaktivasi jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas karena dengan adanya fasilitas ini diyakini dapat menunjang efisiensi proses logistik. Data Kementerian Perdagangam Republik Indoneaia baru-baru ini mencatat 90 persen distribusi barang di Tanah Air menggunakan moda truk, sekitar 8 persen menggunakan kapal, sedangkan 1 persen menggunakan kereta api dan kurang dari 1 persen memakai pesawat udara. Ketimpangan distribusi barang tersebut menyebabkan terjadi inefisiensi logistik yang pada akhirnya memicu biaya mahal dalam angkutan barang. Khusus dalam mengurangi inefisiensi logistik di Jawa Tengah, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas yaitu Pelindo diuji. Dalam pengamatan penulis, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas cenderung meningkat dalam program pengaktifan kembali jalur kereta api barang di pelabuhan itu. Peran tersebut makin meningkat setelah penggabungan empat BUMN pelabuhan yaitu Pelindo I, II, III, dan IV menjadi satu BUMN pelabuhan nasional yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ada beberapa tantangan bila pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Pertama, tantangan persaingan tarif kereta barang dengam moda angkutan barang lain. Sampai saat ini, pemilik barang cenderung menggunakan jalur darat dengan truk dibandingkan dengan kereta api.  Kedua, pengangkutan barang dengan kereta api juga masih berlaku penanganan ganda (double handling) yang masih membutuhkan pengangkutan lanjutan dengan moda truk untuk sampai ke tujuan.