Ekonomi Indonesia mampu melewati berbagai tantangan sepanjang 2023 dengan cukup baik. Memasuki tahun ini, keyakinan untuk menggapai pertumbuhan yang jauh lebih baik dipatok dengan memperhatikan berbagai dinamika global. Tetap hati-hati. Kalimat yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam dua agenda pertemuan di pengujung 2023 yakni saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada 29 November 2023 dan Outlook Perekonomian Indonesia yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 22 Desember 2023.“Tidak ada alasan untuk pesimistis memasuki 2024. Saya masih optimistis pertumbuhan ekonomi kita masih berada di kisaran 5%. Namun, kalau orang Jawa bilang tetap eling lan waspodo, harus selalu ingat hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut. Konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada,” kata Kepala Negara.Presiden Jokowi pantas percaya diri. Sejumlah indikator makro masih baik sampai dengan kuartal III/2023. Laju ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global di angka 2,9%.Selain itu, infl asi di dalam negeri terjaga di level 2,86% atau jauh di bawah rata-rata infl asi global di level 7,2%. Dalam laporan kinerja APBN 2023 yang dirilis pada Selasa (2/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pencapaian kinerja APBN jauh lebih cepat dari yang diperkirakan.“APBN kita sudah ahead of the curve. APBN 2 tahun berturut-turut [2022 dan 2023] sudah ahead of the curve, mampu untuk menyehatkan dirinya, namun pada saat yang bersamaan, menyehatkan ekonomi dan melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dunia juga cenderung lemah dan tidak merata. Ekonomi Amerika Serikat, contohnya masih resilien, sedangkan Asia tetap menjadi penopang pertumbuhan global di tengah tren ekonomi Eropa yang melemah.Dari sisi capaian kinerja APBN 2023, Sri Mulyani melaporkan pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun atau 112,6% dari target yang ditetapkan pada tahun lalu. Penerimaan perpajakan yang bersumber dari pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp2.155,4 triliun mampu melampaui target yang dipatok pada 2023. Industri pengolahan dalam struktur produk domestik bruto (PDB) memiliki kontribusi cukup besar yakni di kisaran 20%. Demikian halnya dari sisi porsi penyerapan kredit bank, industri pengolahan memiliki pangsa sekitar 16%—17%, terbesar dibandingkan dengan industri lainnya.Demikian pula dari aspek daya serap tenaga kerja. Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2023, pertumbuhan industri pengolahan dipatok antara 5,3%—5,6%. Namun, sampai dengan kuartal III/2023, capaian industri pengolahan baru sebesar 5,2%.Situasi parah di industri pengolahan dirasakan dari sisi ekspor. 

Dari target 11,18% dalam RKP 2023, realisasinya justru minus 3,45%. Tahun ini, ekspor industri pengolahan diproyeksikan hingga 10,1%. Menurut Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie, tantangan industri alas kaki pada tahun ini masih berat. Beberapa rencana relokasi industri dari luar negeri, terganjal dengan regulasi. Sampai dengan Oktober 2023, pertumbuhan penjualan ekspor alas kaki mengalami penurunan sekitar 18% secara tahunan. Penurunan pertumbuhan penjualan sepanjang 2023 diproyeksina berkisar 20%. Di samping itu, kondisi pasar domestik dinilai belum meyakinkan karena momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berdekatan dengan Hari Raya Idulfi tri.Kendati demikian, pesanan dari brand lokal untuk periode Lebaran diperkirakan bakal masuk pada Januari ini. Adapun, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menjelaskan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tahun ini belum akan banyak mengalami perubahan seperti tahun lalu. Demikian halnya dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) yang mengeluhkan tantangan serupa, terutama akibat geopolitik dan fenomena lonjakan infl asi di negara tujuan ekspor. Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menjelaskan target ekspor mebel dan kerajinan senilai US$5 miliar tak tercapai pada tahun lalu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyatakan industri pengolahan yang berkontribusi besar terhadap PDB masih terpengaruh oleh ketidakpastian pasokan, fluktuasi harga bahan baku, dan gangguan rantai pasok akibat situasi geopolitik. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjelaskan butuh usaha lebih keras dan pendekatan efektif untuk meningkatkan kontribusi industri manufaktur dalam mengejar target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari data yang ada, katanya pemerintah menargetkan skenario paling optimistis sehingga membuat realisasi seringkali di bawah yang diharapkan, kecuali ada upaya khusus dan ekstra yang dikerahkan agar target dapat tercapai. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa Pujarama menyatakan tanpa upaya perbaikan ekstra, langkah menuju RKP periode 2024 dipastikan berat.Terlebih, apabila sasaran 2024 dipatok sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Beberapa aspek yang bisa jadi bahan perbaikan pemerintah, antara lain optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudian proaktif mencari solusi atas kendala dan tantangan sektor-sektor yang dalam tren melambat, serta sosialisasi insentif fiskal dunia usaha secara lebih masif. Sebagai contoh, beberapa sektor industri manufaktur berorientasi ekspor tampak melambat karena berbagai macam restriksi dari negara tujuan ekspor. Hal itu perlu peran pemerintah dalam mengamankan dan mencari pasar.