Pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula sebesar 5,4 juta ton tahun ini, dengan rincian impor gula konsumsi  sebanyak sebesar 708.609 ton  dan gula rafinasi atau untuk industri sebanyak 4,7 juta ton. Volume impor gula konsumsi pada tahun ini lebih rendah 28,5% dari kuota impor gula 2023 sejumlah 991.00 ton. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerangkan, besaran impor gula tahun ini sudah diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi ini bukan saya yang memutuskan. Gula rafinasi itu ada di surat pak Menko berdasarkan ratas, gula konsumsi itu kira-kira 700 ribu ton," kata Mendag. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan, jumlah ekspor gula konsumsi  memang menurun dari tahun lalu yang ditetapkan sebanyak 900 ribu ton. Namun, besaran impor berubah  seiring dengan evaluasi dari pemerintah. (Yetede)

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi para investor. Di tahun ini para investor harus menjaga portofolio mereka di tengah penyelenggaraan hajatan pemilihan umum (pemilu). Pemodal perlu menerapkan strategi investasi agar tetap bisa menghasilkan cuan yang optimal di tahun politik. Kepala Riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Robertus Yanuar Hardy mencermati, terdapat kecenderungan indeks saham bergerak stagnan atau menurun di tahun ini. Namun, indeks biasanya akan membaik setelah ada kejelasan hasil pemilu. Dia meyakini, potensi meningkatnya volatilitas pada paruh pertama 2024 tidak akan berdampak besar terhadap penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Arah IHSG kemungkinan didukung saham sektor sektor ritel, konsumsi, dan saham energi terbarukan. Jika digabungkan dengan sentimen kepastian hasil pemilu, Mirae Asset Sekuritas menyarankan strategi alokasi aset yang lebih agresif di paruh kedua tahun 2024 ini. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi, Agung Ramadoni sepakat. Ia menyebut, pasar akan cenderung lebih dinamis di tahun politik.  Sebab, pelaku pasar akan terus memonitor dan mengkalkulasi hasil pemilu. Salah satunya terkait kebijakan yang sudah berjalan dan nasibnya ke depan, terutama terkait perekonomian. Senada, Kepala Riset BCA Sekuritas Christopher Andre Benas menilai, investor bisa mempertimbangkan untuk memasukkan portofolio ke instrumen saham. Andre melihat kondisi pasar yang cenderung pricing in terhadap kebijakan pemangkasan suku bunga acuan. Sedangkan Reza Priyambada, Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia cenderung menyarankan portofolio yang berimbang tahun ini. Baik itu di saham, obligasi dengan rating minimal BBB, hingga di reksadana pasar uang, jika butuh uang kas. Menurut Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan, investor dengan profil risiko agresif bisa mengalokasikan 50% dananya ke reksadana saham, 30% ke reksadana pendapatan tetap, dan 20% ke reksadana pasar uang. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) Eri Kusnadi menyarankan agar investor melakukan investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka masing-masing. Sementara  Mirae Asset Sekuritas tahun ini memberikan sorotan khusus ke beberapa saham. Di sektor perbankan, Mirae menjatuhkan pilihan ke saham BBCA dan BBRI.  Di sektor telekomunikasi, ada TLKM dan ISAT. Lalu di sektor otomotif, saham ASII bisa menjadi pilihan. Sementara Agung menyebut, saham media seperti EMTK dan SCMA, juga akan diuntungkan dari hajatan pemilu. Selain itu, saham dari sektor barang konsumsi dan rokok seperti ICBP, CPIN, dan HMSP juga akan terimbas katalis pemilu. Reza menyarankan investor agar bisa mencermati  saham-saham yang punya korelasi dengan pasangan capres dan cawapres semisal PMMP, WIRG, BRMS, VKTR, MIKA, IRRA, hingga HEAL. 

Realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu tercatat melampaui target. Alhasil, pertumbuhan target penerimaan pajak di sepanjang tahun 2024 akan menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sejauh ini, pemerintah belum menaikkan target penerimaan pajak. Sebagai gambaran, realisasi penerimaan pajak di sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun. Dengan target yang dipasang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun, maka pertumbuhannya hanya 6,4% dibandingkan realisasi realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu. Sementara itu, jika dibandingkan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah dalam APBN 2023 sebesar Rp 1.718 triliun, maka target penerimaan pajak tahun ini tumbuh 15,77% secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan jika dibandingkan outlook dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 1.818,2 triliun, maka target tahun ini tumbuh 9,39%. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 6,4% dibandingkan realisasi 2023 kemungkinan mudah dicapai oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Sebab, pemerintah saja pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dengan target inflasi sebesar 2,8%. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengemukakan, penyusunan target penerimaan pajak dalam APBN 2024 terbilang konservatif. Alhasil, "Menurut saya target tersebut seharusnya bisa tercapai, bahkan melebihi target," ucap Wahyu kepada KONTAN, (4/1). Sementara Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, target yang dipatok oleh pemerintah tersebut cukup realistis. Namun demikian, menurut dia, pemerintah saat ini tak perlu menaikkan target penerimaan pajak, meski didukung beberapa inovasi. Wahyu maupun Prianto sepakat bahwa penerimaan pajak di sepanjang tahun ini masih akan dibayangi sejumlah tantangan. Wahyu menyebutkan, pemilu dan kondisi perekonomian nasional akan berdampak pada kinerja korporasi maupun daya beli masyarakat. Hal ini pula yang akan mempengaruhi penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan fokus dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024, termasuk dalam mendulang penerimaan pajak. Meski demikian, Sri Mulyani tak menampik kalau tahun 2024 akan tetap banyak risiko yang mengadang, tetapi pemerintah akan tetap siaga. Terutama, dalam mendorong APBN menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menjadi lebih baik dan berkualitas.

Tahun ini, pasar modal masih akan dibanjiri penggalangan dana sejumlah emiten. Sentimen positif yang masih menyelimuti pasar diperkirakan bakal mendorong emiten untuk menjaring dana dari pasar modal. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum terus meningkat. Ini tercermin dari capaian sepanjang 2023. Sepanjang tahun lalu, total penjaringan dana di pasar modal mencapai Rp 255,21 triliun, di atas target sebesar Rp 200 triliun. OJK telah mengeluarkan surat pertanyaan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum 222 penawaran di 2023. Dari 222 kegiatan itu, 80 di antaranya merupakan pendaftaran perusahaan baru. Sedangkan dari data Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang tahun lalu terdapat 79 perusahaan baru yang telah mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO). Nilainya sebesar Rp 54,14 triliun. Kemudian ada 60 perusahaan yang telah menerbitkan Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) dengan 120 emisi senilai Rp 127 triliun pada 2023. Lalu, terdapat 28 emiten yang telah melakukan rights issue dengan nilai emisi sebesar Rp 51,4 triliun. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan, pihaknya optimistis dapat mencapai target yang lebih tinggi di tahun 2024. Mulai dari peningkatan likuiditas hingga pencatatan efek baru. BEI menargetkan akan ada 230 pencatatan penerbitan efek seluruh instrumen sepanjang 2024. Target tersebut lebih tinggi 30 efek dari tahun 2022 yang hanya 200 efek. Sejauh ini, BEI udah mengantongi sebanyak 30 rencana penawaran umum perdana saham alias IPO. Jika tidak ada aral melintang 30 calon emiten itu akan menggelar IPO pada 2024. Sementara itu, masih ada 13 emisi dari 10 penerbit EBUS dalam pipeline BEI. Kemudian masih ada 24 emiten yang akan menggelar right issue. Direktur Investment Banking MNC Sekuritas, Hary Herdiyanto mengatakan, penerbitan obligasi masih akan menarik bagi para investor karena pada saat suku bunga tinggi penerbit surat utang akan menawarkan bunga yang atraktif. Setali tiga uang, Direktur Utama RHB Sekuritas Thomas Nugroho mengatakan, potensi penggalangan dana di Indonesia pada tahun ini diperkirakan tetap positif, meskipun suku bunga masih berada di level tinggi. "BEI juga menargetkan 62 perusahaan melakukan IPO di 2024. Seharusnya penggalangan dana lewat IPO masih positif," jelas dia. 

Kepercayaan perbankan dalam menyalurkan kreditnya ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum pudar. Hal itu terjadi kendati dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran kredit perbankan ke sejumlah perusahaan pelat merah menjadi sorotan publik akibat kredit macet. Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri Tbk Susana Indah Kris bilang, saat ini bank berlogo pita emas itu masih menyalurkan kredit ke perusahaan BUMN. Hingga 30 September 2023, portofolio kredit Bank Mandiri ke BUMN mencapai 41% dari total pembiayaan yang disalurkan BMRI yang sebesar Rp 1.316 triliun. Menurut Kris, saat ini fasilitas kredit yang disalurkan ke BUMN lebih difokuskan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan bandara. Alasannya, sektor itu memiliki multiplier effect untuk dorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Proses pemberian fasilitas kredit tetap mempertimbangkan sektor yang tepat agar  kualitas kredit terjaga baik. Terbukti, per September 2023, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Mandiri ke BUMN 0,21%, lebih rendah dibanding NPL kredit korporasi 0,96%. Bank BUMN yang juga gencar menyalurkan kreditnya ke perusahaan negara adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Per September 2023, kucuran kredit BNI ke BUMN mencapai Rp 97,9 triliun, naik dari Rp 91,6 triliun pada Desember 2022. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebut, penyaluran kredit ke perusahaan BUMN bertujuan mendorong kinerja perusahaan pelat merah. Debitur BUMN yang mendapat kucuran kredit dari BNI antara lain: PLN, Pertamina, Bulog, Pegadaian dan Jasa Marga. Tak hanya bank BUMN, sejumlah bank swasta juga  mengalirkan kredit ke BUMN. Salah satunya PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn bilang, pihaknya mengalirkan kredit ke BUMN dengan prinsip kehati-hatian. Saat ini kontribusi kredit BCA yang disalurkan ke sektor BUMN tergolong kecil, yaitu 10% di periode September 2023. Padahal, total kredit korporasi BCA di periode tersebut mencapai Rp 343,5 triliun. 

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono mengatakan proses pembahasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan mineral membutuhkan waktu lebih lama ketimbang badan usaha pertambangan batu bara. Bambang menjelaskan ada sejumlah hal yang harus diverifikasi langsung oleh Kementerian ESDM terhadap perusahaan pertambangan mineral, sebelum persetujuan RKAB dikeluarkan. Apalagi, saat ini pemerintah juga sedang memacu pembangunan smelter sebagai bagian dari upaya penghiliran terhadap sumber daya mineral. Alasan yang sama, kata dia, membuat pemerintah hingga kini belum bisa menyelesaikan kajian dan memberi persetujuan terhadap RKAB yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia. RKAB sendiri menjadi penting bagi badan usaha pertambangan, karena menjadi acuan dalam melaksanakan operasionalnya di lapangan, mulai dari kegiatan eksplorasi, target produksi, hingga penjualan. Di sisi lain, Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan bakal memangkas produksinya hingga 40% dari capaian pada tahun lalu dalam RKAB yang diajukan ke pemerintah. Hal itu dilakukan lantaran perusahaan sudah tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, sedangkan smelter yang dibangunnnya belum mencapai kapasitas maksimal.

Pelaku usaha mebel dan kerajinan nasional harus memulai warsa 2024 dengan kondisi yang menantang. Beragam persoalan, mulai dari ketersediaan bahan baku, daya saing produk, hingga perkara teknologi mesin yang tertinggal antre untuk segera diselesaikan. Industri mebel dan kerajinan melanjutkan penurunan performanya pada tahun lalu dengan mencatat kinerja ekspor yang anjlok hingga 28% dibandingkan dengan 2022. Penyebabnya pun beragam, mulai dari lesunya pesanan dari luar negeri akibat ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, hingga lesunya perekonomian sejumlah negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mencatat nilai ekspor produk mebel dan kerajinan pada 2023 sebesar US$1,8 miliar, anjlok cukup dalam dari capaian pada tahun sebelumnya yang diketahui menyentuh US$2,5 miliar. Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, mengatakan bahwa industri mebel dan kerajinan nasional sedang menghadapi tekanan berganda. Selain persoalan lesunya pesanan dari pasar global, lesunya ekspor juga disebabkan oleh harga mebel dan kerajinan nasional yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari Malaysia, Vietnam, dan China. Hanya saja, pemerintah perlu ikut turun tangan agar pelaku industri mebel dan kerajinan nasional bisa menggapai target tersebut. Menurutnya, pelaku usaha memerlukan kepastian pasokan bahan baku utama dan penunjang untuk menjamin keberlangsungan produksi. Selain itu, pemerintah juga perlu membantu pengusaha dalam melakukan restrukturisasi mesin, serta mengurangi tarif pajak. Dia memperkirakan, target ekspor produk mebel dan kerajinan US$5 miliar pada tahun ini akan didominasi oleh produk berbahan baku kayu yang setara dengan 12 juta meter persegi kayu bulat dari berbagai jenis kayu dengan kualitas dan standar yang ditentukan pasar. Tak hanya kayu, kebutuhan bahan baku lainnya untuk menggenjot ekspor adalah 67.194 ton rotan siap pakai.

Pengusaha juga membutuhkan bahan penunjang seperti fitting atau aksesoris, pengemas, dan bahan finishing. Untuk restrukturisasi mesin, Sobur menilai bahwa program yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian telah berdampak positif terhadap efisiensi, produktivitas, dan standardisasi kualitas bagi sektor industri pengolahan kayu. Sobur pun meminta agar program tersebut dipertahankan, sekaligus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, termasuk menambah anggaran agar bisa memperluas cakupan jenis mesin untuk seluruh kategori industri mebel dan kerajinan. Di sisi lain, dia melihat peluang positif dari penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dapat mendorong produk lokal memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan dengan produk impor. Dalam kesempatan terpisah, pemerintah memastikan bakal memberikan perhatian khusus terhadap industri mebel dan kerajinan agar bisa meningkatkan daya saingnya. Sejumlah dukungan kebijakan pun disiapkan agar sektor tersebut mampu kembali menguasai pasar global. Pemerintah berupaya memanfaatkan keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, ekspor mebel dan kerajinan Indonesia saat ini tercatat berada di posisi 17 secara global, di bawah Vietnam yang menempati posisi kedua, dan Malaysia di peringkat 12. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar produk-produk mebel dalam negeri dimasukkan ke dalam e-katalog.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha furnitur untuk tidak terlambat mengambil momentum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Perindustrian telah menggulirkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri furnitur, seperti fasilitasi pusat logistik bahan baku industri furnitur untuk memperbaiki rantai pasok bahan baku industri furnitur, serta pendirian Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, Jawa Tengah untuk mencetak SDM terbaik di industri tersebut. “Kementerian Perindustrian juga melaksanakan kebijakan program pengembangan desain furnitur, insentif perpajakan, penerapan SNI dan SKKNI, serta link and match IKM furnitur untuk platform SIPLah ,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan, industri furnitur sebagai salah satu subsektor industri agro yang memberikan kontribusi sebesar 1,30% terhadap PDB non-migas pada 2022. Selain itu pada tahun yang sama, industri furnitur memiliki kinerja ekspor senilai US$2,47 miliar.

Kalangan industri meminta stimulasi dari pemerintah untuk menggenjot kinerja ekspor sepanjang tahun ini di tengah ketidakpastian yang berasal dari transisi kepemimpinan. Di balik ambisi pemerintah menggenjot kinerja ekspor non-migas pada tahun ini, kalangan industri meminta stimulasi untuk mengerek kinerja pada tahun politik. Kementerian Perdagangan sebelumnya menyebut target realisasi ekspor selain komoditas minyak dan gas bumi atau nonmigas tumbuh pada rentang 2,5% hingga 4,5% secara tahunan pada 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan target tersebut bukanlah hal yang mustahil tanpa campur tangan pemerintah. Alasannya, realisasi ekspor yang lebih tinggi tak bisa terjadi tanpa upaya apapun. “Tanpa stimulasi-stimulasi ini, kalau pemerintah hanya mengandalkan kondisi business as usualhampir bisa dipastikan bahwa target tersebut akan meleset,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (4/1). Shinta menambahkan, stimulasi menjadi bantalan untuk mengimbangi iklum usaha pada masa transisi kepemimpinan yang dibebani oleh ketidakpastian. Menurutnya, ketidakpastian pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode pada umumnya. Dia pun menyebut bahwa kinerja ekspor nonmigas lebih rawan tergerus. Dia memperkirakan bahwa kinerja ekspor nonmigas pada 2024 bisa terkoreksi sekitar 8% hingga 15%. Terlebih, kondisi ekonomi global pada 2024 masih dibayangi oleh perlambatan yang bisa mengancam rapor ekspor nonmigas. Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi menilai, aturan dan perizinan yang sederhana menjadi sangat penting selain insentif. “Pemerintah juga dapat membantu membuka akses pasar di beberapa negara lain untuk produk unggulan,” katanya belum lama ini. Sementara itu, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekspor nonmigas di kisaran 2,5% hingga 4,5% di 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkfili Hasan mengatakan, pemerintah bakal berupaya untuk mendorong ekspor nonmigas, sesuai dengan target yang ditetapkan pada 2024. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menjelaskan proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi dan permintaan negara-negara tujuan ekspor Indonesia, tren perkembangan harga-harga dunia, serta kondisi lainnya baik yang tidak maupun berkaitan dengan perdagangan dunia.

Optimisme awal tahun 2024 rupanya turut membawa ekspektasi tinggi terhadap kinerja sejumlah produk investasi. Kendati tahun ini bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, sejumlah kalangan tetap meyakini beragam instrumen investasi baik di pasar uang maupun pasar modal, mampu mendulang cuan.Apalagi, di pasar modal sedang diliputi katalis positif. Selain kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sukses mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar 7.323,58 pada perdagangan perdana tahun ini, ancang-ancang emiten untuk menggelar aksi korporasi digadang-gadang membuat investor bergeliat.Menurut otoritas pasar modal, pada awal tahun ini setidaknya terdapat delapan emiten anyar yang siap mengadu nasib menggalang dana lewat aksi penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Aksi IPO juga diperkirakan ramai dengan target 62 emiten baru yang masuk ke bursa.Katalis positif lainnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga acuan baik oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, maupun Bank Indonesia, seiring dengan infl asi yang makin terkendali.Ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan investasi high risk akan lebih menarik dibandingkan dengan yang low risk dengan ekspektasi suku bunga yang akan turun, baik di AS maupun di Indonesia. Hal senada dikemukakan Head of Research Pasardana.id Beben Feri Wibowo. 

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral bakal membuka potensi geliat ekonomi yang sekaligus membawa sentimen positif bagi investor. Sebagai contoh, pada akhir 2014, kinerja saham, surat utang, dan produk terkait seperti reksa dana saham dan campuran mendulang return dua digit yakni pada rentang 12% hingga 26%. Namun, emas stagnan karena tertekan sentimen Federal Reserve. Sementara itu, pada Pemilu 2019, kinerja produk investasi kompak menguat mulai rentang 2% hingga 18%. Pada periode tersebut, reksa dana saham terkoreksi sedangkan emas memimpin akibat kenaikan suku bunga Federal Reserve. Sejumlah sekuritas menilai saham-saham sektor bank, konsumer, telekomunikasi, hingga komoditas dan manufaktur menjadi jagoan pada 2024. Demikian pula dengan IHSG yang diramal melanjutkan tren menembus rekor baru sepanjang sejarah. Dalam laporan terbaru bertajuk 2024 Investment Playbook, Mirae Asset Sekuritas menyatakan bahwa pada paruh pertama 2024, pasar dibayangi oleh tensi geopolitik, dampak suku bunga mahal, dan ketidakpastian akibat penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi risiko, Mirae menyarankan investor untuk memberi porsi dominan pada aset konservatif. Head of Investment Specialist Syailendra Capital Teguh Bagja mengatakan masih ada risiko yang perlu diantisipasi yakni kemungkinan perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, pelaku pasar perlu meredam risiko dengan melakukan diversifi kasi. “Sebaiknya investor menyesuaikan dengan kondisi profi l resiko masing-masing, sebagai contoh untuk investor dengan profil risiko balance mungkin bisa mempertimbangkan komposisi 40% reksa dana saham, 30% reksa dana pendapatan tetap, dan 30% reksa dana pasar uang,” ujarnya, Rabu (3/1).

Mengawali 2024, publik disuguhi data inflasi yang kontradiktif. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Desember 2023 ‘hanya’ 2,61% secara tahunan. Kinerja inflasi 2023 itu merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar episode pandemi 2020 hingga 2022. Di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi bulanan Desember 2023 mencapai 0,41%. Inflasi di pengujung tahun itu sekaligus menobatkannya yang tertinggi sepanjang 2023. Kekontrasan inflasi tahunan tertinggi versus inflasi bulanan terendah menimbulkan polemik perihal performa riil inflasi Indonesia. Rendahnya inflasi tahunan tersebut boleh jadi karena keberhasilan otoritas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ruang gerak Bank Indonesia yang terbatas di area permintaan terimbangi oleh bauran kebijakan kementerian/lembaga terkait dari sisi pasokan sehingga inflasi terjaga sesuai interval target. Kesuksesan menjinakkan inflasi tidaklah mengada-ada. Selama 2023, ketidakpastian global masih tinggi. Persaingan hegemoni antara Amerika-China, konflik di Eropa Timur, dan perang di Timur Tengah mengancam eskalasi global. Imbas faktor eksternal itu bermuara pada kenaikan harga komoditas impor. Inflasi impor berpadu dengan fenomena El Niño yang berada di luar kendali. Kedua faktor eksogen tersebut berpotensi memicu gejolak inflasi domestik lebih liar lagi. Dengan demikian, rendahnya inflasi tahunan bisa dipandang sebagai buah sinergi kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor. Sementara, tingginya inflasi bulanan pada Desember 2023 didorong oleh harga pangan bergejolak (volatile foods). Harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah terus menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu menyusul harga beras yang sudah lebih dahulu melejit. 

Alhasil, inflasi sejatinya masih menyimpan ‘bom waktu’. Ledakan inflasi pangan yang sebelumnya berpola siklikal, musiman, dan temporer bergeser ke mode permanen yang menuntut solusi ekstra. Jelasnya, klaim keberhasilan pengendalian inflasi masih bisa diperdebatkan. Kinerja inflasi juga sensitif dengan tonggak indeks harga konsumen (IHK). Inflasi toh dikalkulasi dari persentase kenaikan IHK. Tahun dasar IHK yang digunakan dalam penghitungan inflasi 2023 adalah 2018. Basis 2018 merujuk pada Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun yang sama. SBH direvisi setiap lima tahun sekali. BPS telah mempublikasikan SBH terbaru, yakni SBH 2022. Artinya, IHK 2022 pun akan menggunakan bobot nilai konsumsi yang dipotret dari hasil SBH 2022. Urgensinya, penghitungan inflasi IHK 2022 mulai berlaku untuk periode Januari 2024. Kontradiksi inflasi 2024 pun, lagi-lagi, bakal timbul. SBH 2022 toh masih dalam masa pandemi. Status page­bluk Covid-19 di Indonesia adalah kejadian yang fundamental, luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga memukul seluruh sendi kehidupan. Perbedaan karakter bobot nilai konsumsi SBH 2022 berakibat inflasi tahunan akan bias ke atas (upward bias). Bias ke atas inflasi niscaya membawa implikasi yang tidak ringan, terutama pada efektivitas kebijakan. Bagaimanapun, mayoritas kebijakan ekonomi makro diturunkan dari indikator inflasi tahunan.   Perubahan gaya hidup yang berpatokan pada kondisi ekonomi yang lemah mengarahkan inflasi cenderung bias ke bawah (downward bias). Rendahnya inflasi inti pascapandemi lantas diyakini sebagai titik balik pemulihan daya beli sehingga subsidi bisa segera dialihkan pada belanja produktif. Asumsi semacam itu niscaya memantik kegaduhan. Apalagi, 2024 adalah tahun politik. Isu pemotongan subsidi menjadi ‘komoditas’ politik yang akan ‘digoreng’ untuk pamrih politis. Perang narasi pun akan riuh, yang justru menjauh dari literasi musabab rendahnya inflasi itu sendiri. Padahal, inflasi adalah output perhitungan statistik.