Ekonomi
( 40600 )Permintaan KPR Tahun Ini Diprediksi Melonjak
Tren permintaan kredit pemilikan rumah atau KPR masih menggeliat
dan diperkirakan meningkat seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk
membeli rumah. Berkaca dari tren sebelumnya, penurunan tingkat suku bunga acuan
disinyalir akan menjadi faktor pendorong permintaan KPR pada 2024. Dirut PT
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan,
KPR masih menjadi motor penggerak utama kinerja bisnis bagi BTN. Pada 2023, KPR
tumbuh 10,4 % secara tahunan menjadi Rp 257,92 triliun. Dari total pertumbuhan KPR
tersebut, penyaluran KPR bersubsidi tercatat tumbuh 10,9 % secara tahunan menjadi
Rp 161,74 triliun. Sementara KPR nonsubsidi tercatat tumbuh 9,5 % menjadi Rp
96,17 triliun pada 2023.
”Jadi, total KPR tumbuh untuk pertama kalinya double digit
setelah pandemi Covid-19 dan mudah-mudahan angka ini bisa dipertahankan sekaligus
menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan pada segmen KPR
bersubsidi membuktikan bahwa permintaan rumah di masyarakat bawah masih tumbuh
karena kebu tuhan dasar,” katanya dalam Konferensi Pers Kinerja BTN 2023, di
Jakarta, Senin (12/2). Dari total penyaluran KPR bersubsidi oleh industri perbankan,
BTN memiliki pangsa pasar 83 %. Secara keseluruhan, pangsa pasar penyaluran KPR
oleh BTN mencapai 39,1 % dari total penyaluran KPR oleh industri perbankan. Merujuk
hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023 oleh BPS, backlog kepemilikan rumah
di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Backlog merupakan kesenjangan antara
jumlah rumah terbangun (supply) dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat
(demand). BTN optimistis animo masyarakat untuk memiliki rumah akan terus
meningkat. (Yoga)
Potret Rentan Ekonomi Musiman
Dalam 11 tahun terakhir, perekonomian Indonesia tumbuh stagnan pada kisaran 5 %. Kinerja ekonomi lebih banyak bergantung pada siklus bisnis dan faktor pola musiman sesaat, seperti pergerakan harga komoditas dunia, hari raya besar keagamaan, dan musim liburan. Dengan ketergantungan yang cukup tinggi pada pola musiman itu, arah pertumbuhan ekonomi di setiap triwulan (tiga bulanan) biasanya sudah bisa ditebak. Jika divisualisasikan, sepanjang tahun, pola pertumbuhan ekonomi seperti kurva melengkung yang naik sesaat lalu turun secara beruntun. Sesuai polanya, ekonomi akan selalu menyentuh pertumbuhan tertinggi di setiap triwulan II (April-Juni). Pada periode itu, ada momen Ramadhan, Idul Fitri, dan musim liburan sekolah. Daya beli masyarakat pun sedang naik-naiknya setelah menerima THR. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi negara biasanya akan tumbuh lebih tinggi.
Sebaliknya, pada triwulan lainnya, pertumbuhan ekonomi cenderung moderat, bahkan tumbuh minus. Triwulan I (Januari-Maret), misalnya, menggambarkan periode low season dengan mobilitas masyarakat tidak setinggi triwulan IV saat ada momen liburan akhir tahun. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) ketergantungan ekonomi Indonesia yang cukup kuat terhadap momen musiman sesaat itu salah satunya tampak dari pertumbuhan ekonomi 2023, seiring melemahnya harga komoditas dunia dan tidak adanya musim liburan, ekonomi pada triwulan III-2023 hanya tumbuh 4,94 % secara tahunan dan 1,6 % secara triwulanan. Padahal, sebelumnya, pada triwulan II-2023, ekonomi tumbuh 5,17 % secara tahunan dan 3,86 % secara triwulanan, yang ditopang faktor musiman, seperti Ramadhan, Idul Fitri, Paskah, Idul Adha, Waisak, dan masa libur panjang sekolah.
Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan, perekonomian
Indonesia yang cenderung tumbuh tinggi hanya selama periode harga komoditas
tinggi atau peristiwa musiman menunjukkan potret kondisi ekonomi yang rentan. Kerentanan
ekonomi ini, adalah isu yang belum terselesaikan oleh pemerintahan Jokowi dan
perlu dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Indonesia butuh sumber pertumbuhan
ekonomi baru yang lebih stabil dan kokoh agar tidak terlalu mudah terbuai
siklus harga komoditas dan faktor musiman sesaat. Direktur Eksekutif Center of
Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan, jika pertumbuhan
ekonomi Indonesia bergantung pada faktor dan siklus sesaat, jalan Indonesia menjadi
negara maju pada 2045 semakin sulit. Sebab, untuk mencapai titik itu, pertumbuhan
ekonomi saat ini seharusnya sudah bisa menembus 6 %. Menurut Faisal, Indonesia
butuh industrialisasi yang bukan hanya hilirisasi. (Yoga)
Benang Kusut Ekonomi Biaya Tinggi di Indonesia
Berbagai langkah reformasi struktural dan pembangunan
infrastruktur besar-besaran yang dilakukan pemerintah dalam Sembilan tahunterakhir
tidak mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di kisaran 5 %.
Ekonomi Indonesia masih saja berbiaya tinggi yang berakar dari praktik korupsi
dan biaya logistik yang tinggi. Setidaknya sudah 11 tahun terakhir ini
perekonomian Indonesia stagnan di kisaran 5 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi
selama periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (tahun 2014-2019) adalah
5,03 %. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi di periode kedua Jokowi-Ma’ruf
Amin adalah 5,18 %. Data terakhir BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 % secara
tahunan (year on year) menurun dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar
5,31 %. Saat itu ekonomi mampu tumbuh tinggi karena terkerek kenaikan harga komoditas
dunia (commodity boom).
Menurut ekonom senior Raden Pardede, Senin (12/2) dalam
beberapa tahun terakhir, investasi yang semestinya menjadi motor pertumbuhan
ekonomi yang solid belum mampu mendongkrak perekonomian Indonesia hingga lepas
dari jerat 5 %. Meskipun dari segi nilai realisasi investasi naik nyaris empat
kali lipat dalam satu decade terakhir dari Rp 398,3 triliun (tahun 2013)
menjadi Rp 1.418,9 triliun (tahun 2023) pertumbuhan ekonomi masih ”jalan di tempat”
di kisaran 5 % setiap tahun. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau
omnibus law dengan upaya memangkas birokrasi dan peraturan semestinya bisa
mengatasi berbagai kendala dalam berinvestasi dan menciptakan iklim berusaha
yang lebih efisien, namun UU itu belum mampu mengatasi berbagai kendala
berinvestasi itu.
Saat ini, investasi di Indonesia masih terhitung tidak
efisien, seperti terlihat dari indikator incremental capital to output ratio
(ICOR) Indonesia yang masih relatif tinggi. Per Maret 2023, menurut catatan
Kemenko Bidang Perekonomian, ICOR Indonesia masih di angka 7,6. Itu menghasilkan
ekonomi berbiaya tinggi yang jadi kendala berinvestasi. ICOR dapat menjadi
salah satu parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu
negara. Semakin tinggi nilai ICOR-nya, semakin tidak efisien suatu negara untuk
investasi. Padahal, investasi seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi yang
lebih solid dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang saat ini masih jadi
penopang utama perekonomian Indonesia. Sebagai perbandingan, sejumlah negara
maju saat ini memiliki ICOR di bawah 3 %. (Yoga)
Libur Panjang Beri Cuan ke Pariwisata
Menperin Dorong Industri Produksi Truk Tambang
Mendorong Inovasi dalam Pertumbuhan Ekonomi
BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 sebesar 5,05
%, lebih rendah dari 2022 di 5,31 %. Kenaikan harga, khususnya barang pokok
seperti beras, telah menggerus permintaan domestik. Sementara fragmentasi
ekonomi-politik global menekan aktivitas ekspor. Begitu pun aktivitas investasi
yang mengalami stagnasi di tahun politik ini. Pengeluaran pemerintah menjadi penyangga
utama agar siklus perlambatan bisa ditahan (counter cycle). Di situlah perlunya
kebijakan fiskal yang solid dan kredibel alias bisa dipertanggung jawabkan. Bank
Dunia dalam Global Economic Prospects (GEP) edisi Januari 2024 menyoroti
suramnya perekonomian global. Pertumbuhan global 2024 diproyeksikan mencapai
2,4 % atau mengalami penurunan selama tiga tahun berturutan atau lebih rendah
dibandingkan perkiraan pertumbuhan 2023 sebesar 2,6 %. Sementara pertumbuhan
ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 4,9 % pada 2024 dan 2025. Siklus
perekonomian kita, meski tak seburuk dinamika global, tetap saja mengalami gejala
perlambatan.
Untuk keluar dari jebakan stagnasi ini, Bank Dunia menawarkan
jalan keluar melalui akselerasi investasi berkelanjutan. Sejak lama, lembaga
ini memberikan perhatian pada investasi dan produktivitas sebagai strategi
utama melawan perlambatan ekonomi pasca pandemi. Persoalannya, bagaimana
menerjemahkan strategi besar tersebut dalam konteks kebijakan ekonomi kita.
Pemilu 2024 bisa menjadi peluang agar konsolidasi kebijakan ekonomi lebih fokus
pada peningkatan produktivitas melalui akselerasi investasi berbasis inovasi. Dibanding
banyak negara lain, kita punya peluang lebih besar untuk melakukan transformasi
struktural agar investasi berbasis inovasi bisa terakselerasi dalam jangka
panjang. Pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan hampir sepuluh tahun
terakhir menjadi modal penting. Siapa pun pemenang pemilihan presiden perlu
melakukan ”destruksi kreatif” dalam kerangka keberlanjutan. (Yoga)
BTN Bidik Laba Naik 11%
Gunakan Hak Pilih di TPS
SIDO Perkuat Produk dan Pemasaran
Penjualan Aset Buruk Bank Lapis Manis Tahun Lalu
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









