Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia merancang program untuk mendongkrak penjualan mobil di dalam negeri hingga 2 juta unit per tahun dari kini tertahan pada kisaran 1 juta unit per tahun. Pada saat yang sama, penjualan mobil secara retail pada Januari 2024 merosot hingga 13,9% secara year-on-year (YoY) menjadi 78.214 unit dipicu sikap wait and see konsumen pada tahun politik 2024. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, program yang disiapkan bertujuan untuk memeratakan harga produk mobil di dalam negeri.“Kami sedang men-develop bersama para anggota untuk menemukan suatu terobosan supaya penjualan bisa naik lebih cepat,” katanya, Senin (12/2). Nangoe mencontohkan harga mobil di Jakarta relatif lebih murah dibandingkan dengan di Papua. Padahal, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta jauh lebih tinggi dari Papua.Data UMP DKI Jakarta 2024 adalah Rp5,06 juta per orang per bulan, sedangkan UMP Papua Rp4,02 juta per orang per bulan. Menurutnya, daya beli konsumen juga masih tinggi seiring dengan data Peluang Bank Dunia yang menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$4.788. Selain itu, penjualan juga sudah tidak terlalu fokus di Pulau Jawa.Hal ini juga tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, seperti tol yang membuat mobilitas masyarakat makin mudah.Pada 2023, dia menyatakan, penjualan di Pulau Jawa berada di kisaran 60%—65%, sedangkan sisanya tersebar di pulau lain. Data itu berbeda dengan beberapa tahun lalu dengan kontribusi Pulau Jawa mencapai 80%—85% dari total penjualan mobil di Tanah Air.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto juga mengungkap, penjualan mobil domestik memang mengalami penurunan pada Januari 2024. Kelesuan penjualan mobil domestik itu tidak lepas dari efek perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional. Data Gaikindo mencatat penurunan penjualan mobil secara retail pada Januari 2024 hingga 13,9% YoY, menjadi 78.214 unit. Bahkan, penjualan secara wholesales pada bulan yang sama merosot lebih dalam sebesar 26,1% YoY menjadi 69.619 unit. Penjualan terbesar pada Januari tahun ini masih dipegang Toyota yang memimpin pangsa pasar mobil domestik. Namun, penjualan Toyota mengalami penurunan, karena entitas PT Astra International Tbk. (ASII) hanya mencapai 20.988 unit secara wholesales pada Januari 2024, turun 38% dari bulan yang sama 2023 sebanyak 28.970 unit. Marketing Director Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa pelanggan cenderung menahan pembelian setiap terjadinya Pemilihan Umum (Pemilu). Pola itu, sudah terlihat dari gelaran Pemilu sebelumnya.

Kinerja bisnis perusahaan diyakini terdongkrak jika mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. National Director Habitat For Humanity Indonesia Susanto menuturkan bahwa penerapan corporate social responsibility (CSR) bukan sekadar sebagai penggugur kewajiban perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Setidaknya, menurutnya, program CSR membawa enam dampak positif bagi perusahaan yang akan mendongkrak kinerja bisnis perseroan. “CSR mampu menjadi positive image bagi perusahaan, tidak ada CSR yang mencetak negative image pada bisnisnya,” jelasnya dalam Webinar Road To BISRA 2024 bertema Paving The Way Sustainable Business: Innovation In CSR, Senin (12/2). Di samping itu, implementasi program CSR juga dipercaya mampu mendorong daya jual dari produk suatu perusahaan, mengurangi biaya operasional, hingga mampu menarik minat investasi baru perusahaan. Sejumlah program CSR yang diprediksi menjadi tren pada 2024, yakni program yang bergerak pada sektor kebutuhan primer papan berupa sustainable housing. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati yang juga pemateri webinar menjelaskan program CSR berperan menjadi pelengkap skema pendanaan ekonomi hijau sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025—2045. Kepala Riset Bisnis Indonesia Intelligence Unit Dias R Sutino menambahkan webinar itu sekaligus pembukaan pendaftaran Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2024 hingga ditutup pada 1 Maret 2024.

Di usianya yang ke-74 tahun pada 9 Februari 2024, PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BTN) memasuki kematangan sebagai bank fokus pem biayaan perumahan yang mengemban amanah untuk mewujudkan mimpi rakyat Indonesia memiliki rumah impian. Sektor pembiayaan perumahan makin strategis dalam membuka akses penyediaan hunian yang layak dan aman bagi berbagai lapisan masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bank BTN, selama 74 tahun berhasil mengemban ama nah dan peran strategis tersebut dengan mem biayai pembangunan dan kepemilikan 4,05 juta rumah bagi MBR melalui fasilitas KPR Subsidi dari total 5,2 juta unit rumah yang telah dibiayai BTN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sebagai mitra pemerintah, BTN telah membuktikan posisinya sebagai bank yang paling banyak menyalurkan pembiayaan rumah untuk MBR. Peran pembiayaan perumahaan BTN juga meningkat dalam 2 tahun terakhir, dari pembiayaan rumah pertama ke peran yang lebih besar melalui strategi Beyond KPR. Melalui peran ini, BTN menangkap potensi pembiayaan melalui cross selling kepada nasabah yang terbatas atau captive, seperti Kredit Ringan Tanpa Agunan (KRING), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). BTN juga berhasil menerapkan sejumlah transformasi. Pada 2023, selaras dengan era disrupsi digital, BTN berhasil menguasai ekosistem perumahan yang fokus pada penghimpunan DPK Low Cost melalui pening katan CASA di segmen Ritel dan Institusi serta membangun kapabilitas meningkatkan CASA pada wholesale banking. Adapun pada 2024, BTN melakukan transformasi perluasan area bisnis dan penyediaan solusi keuangan terintegrasi dengan memacu digital banking dan digitalisasi proses untuk mendukung ekspansi bisnis berbasis ekosistem perumahan sebagai sumber pertumbuhan baru. Pada fase ini, BTN akan meng optimalkan sumber fee based income berbasis layanan dan transaksional pada bisnis wealth management, digital banking, dan corporate.

Industri kertas dan barang dari kertas menjadi salah satu sektor yang ‘ketiban’ cuan dari pelaksanaan pemilihan umum 2024. Sepanjang tahun, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, serta reproduksi media rekaman mampu tumbuh 4,52%.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja positif industri kertas dan barang dari kertas pada tahun lalu terdongkrak oleh permintaan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.“Pertumbuhan industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman yang mencapai 4,52% dipengaruhi oleh kenaikan permintaan percetakan menjelang pemilu 2024,” katanya, dikutip Minggu (11/2).Berdasarkan data Badan Pusat Statistik laju industri kertas melesat dari periode 2022 yang tumbuh 3,73%. Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan, Pemilu 2024 menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan keuangan emiten industri kertas.Dalam menghadapi Pemilu 2024, industri juga telah memperhitungkan potensi peningkatan permintaan kertas, khususnya terkait dengan pesanan alat peraga kampanye, promosi, dan kebutuhan administratif lainnya. “Aktivitas kampanye yang meningkat ini diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan, menjadikan tahun politik sebagai peluang bagi industri kertas.”

Investasi resor dan perhotelan sebagai penunjang pariwisata Bali masih menjadi pemikat utama para pemilik modal baik asing maupun dalam negeri. Namun demikian, langkah pengendalian perlu dilakukan guna menekan laju alih fungsi lahan. Laju investasi di Provinsi Bali memang telah kembali bergeliat setelah sektor pariwisata pulih dengan masuknya wisatawan mancanegara dan nusantara. Kondisi ini memberikan efek positif bagi perekonomian wilayah ini yang mulai tumbuh, dan bahkan mampu menembus level 5,71% pada tahun lalu.Pulihnya sektor pariwisata juga memacu investasi di sektor akomodasi penunjang pariwisata seperti pembangunan hotel, vila hingga pusat perbelanjaan baru di sejumlah destinasi. Kencangnya laju investasi akomodasi ini tersebut tergambar dari penyaluran pembiayaan yang dikucurkan perbankan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penyaluran kredit di wilayah ini pada 2023 mencapai Rp92,26 triliun atau tumbuh 6,27% secara tahunan (year-on-year/YoY), yang salah satunya didorong oleh tumbuhnya pembiayaan di sektor investasi.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit secara tahunan ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali. Dari pantauan Bisnis, sepanjang tahun lalu setidaknya lebih dari lima hotel berbintang baru yang muncul, yang salah satunya dibangun oleh salah satu konglomerat nasional. Bahkan pada 2022, Smitch Travel Research memperkirakan akan ada tambahahan kamar hotel baru sebanyak 7.522 kamar pada periode 2022—2023.Senada, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali G.A Diah Utari menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran produk domestik regional bruto (PDRB), berlanjutnya pertumbuhan ekonomi wilayah ini bersumber dari terjaganya investasi didorong oleh peningkatan investasi bangunan untuk fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, vila, hingga restoran. KPw BI Bali mencatat bahwa investasi memberikan porsi hingga 29,28% terhadap ekonomi Bali. Hanya saja, investasi akomodasi bagaikan buah simalakama bagi Provinsi Bali. 

Di satu sisi investasi akomodasi merupakan prospek yang paling menjanjikan. Akan tetapi hal tersebut terlihat kontraproduktif terhadap upaya Bali menahan laju alih fungsi lahan yang masif sebagai dampak dari pembangunan akomodasi.Bahkan, kondisi tersebut juga diakui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga telah berupaya melakukan diversifi kasi motor perekonomian melalui transformasi ekonomi Bali yang mendorong peranan tumbuhnya sektor primer seperti pertanian, perikanan hingga sektor sekunder seperti industri kecil dan menengah. Dalam upaya diversifi kasi ekonomi, Pemprov Bali berupaya memperkuat sektor primer dan sekunder dengan melakukan modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan; penguatan industri pengolahan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta pengembangan ekonomi kreatif. 

 Namun demikian, masifnya investasi fasilitas pariwisata di Bali juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan kawasan Bali selatan atau kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus sebagai kawasan strategis nasional. Kebijakan ini dipandang turut memantik kencangnya laju investasi akomodasi di selatan Bali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan bahwa pembangunan akomodasi di Bali perlu dikendalikan, jika tidak memungkinkan untuk di moratorium lantaran investasinya memang masih terbuka. Langkah ini, imbuhnya, perlu upaya tersebut perlu sinergi antara pemerintah dan pihak asosiasi hotel di Pulau Dewata. Tjok Ace, sapaan akrabnya, menyebut bahwa saat ini jumlah kamar hotel di Bali sekitar 150.000 kamar. Akan tetapi, tidak semua hotel berada di bawah PHRI. Tjok Ace memandang bahwa kurang terkendalinya pembangunan akomodasi di Bali tidak lepas dari dampak implementasi perizinan berbasis one single submission (OSS) yang masih memiliki kelemahan yang belum mencantumkan secara detail soal ketentuan arsitektur khas Bali.