Seorang pekerja terlihat sedang menggoreng kerupuk di sebuah tempat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan kerupuk tapioka di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2025). Berdasarkan data yang didapat Kementerian UMKM, sepanjang triwulan I-2025, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru mencapai Rp 57,51 triliun, masih jauh dari target tahun ini yang sebanyak Rp 300 triliun, dimana lebih dari 50 persen realisasi distribusi KUR menyasar ke sektor-sektor produksi terutama yang padat karya. (Yoga)

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan larangan terbatas impor singkong dan tepung tapioka. Namun, pembahasan kebijakan yang bakal dilakukan di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian masih menunggu kondisi ekonomi global kondusif. Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) meminta pemerintah tak menunda penerbitan kebijakan larangan terbatas tersebut, mengingat pemerintah sudah mewacanakan kebijakan itu sejak Januari 2025. Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan, Kemendag telah membahas rencana larangan terbatas impor singkong dan tapioka secara internal. Kemendag juga siap membahas usulan larangan terbatas itu di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian.

Hal itu sesuai PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mengamanatkan kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan ekspor-impor barang dan jasa didasarkan pada keputusan rakor yang dipimpin menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. ”Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi, khususnya dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional dan daerah, serta situasi perdagangan dunia,” ujar Isy, Jumat (9/5/2025). Isy mengungkapkan, Kemenko Perekonomian menyampaikan usulan kebijakan larangan terbatas akan dibahas jika kondisi ekonomi global sudah kondusif.

Pernyataan itu merupakan jawaban atas permintaan Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia agar pemerintah pusat segera mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioka, mengingat harga singkong ditingkat petani, terutama di Lampung, anjlok menjadi Rp 900 per kg. Padahal, dalam Instruksi Gubernur Lampung No 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung, harga singkong ditetapkanRp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati. (Yoga)

Kilau tambang di Kalbar telah lama memikat, setidaknya saat Kongsi Tambang China yang menggarap emas. Kini, giliran bauksit yang memikat. Bahkan, Kalbar menjadi salah satu daerah yang turut berperan dalam program strategis nasional, yaitu hilirisasi bauksit. Kongsi Tambang China pernah berdiri di Kalbar dari 1776-1884. Saat Kesultanan Sambas dan Mempawah mendatangkan pekerja dari China untuk bekerja di pertambangan emas Monterado dan Mandor. Monterado kini jadi kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang. Sementara Mandor, kini kecamatan di wilayah Kabupaten Landak. Lanfang, satu di antara 16 kongsi tambang yang ada di Kalbar saat itu. Usaha pertambangan dan perdagangan emas dikelola para perantau dari daratan China. Mereka beranak pinak, bahkan menjadi cikal bakal orang Tionghoa di Kalbar.

Kendati Kongsi Tambang China di Kalbar sudah lama bubar, kekayaan tambangnya masih memikat banyak pihak. Kini, bauksit yang sedang booming. Berdasar data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalbar, realisasi PMA dan dalam negeri pada 2024 sebesar Rp 31,47 triliun. Penyumbang investasi terbesar adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar Rp 7,91 triliun. Kalbar pun menjadi daerah yang turut ambil bagian dalam program strategis nasional, yaitu hilirisasi bauksit. Hilirisasi bauksit, telah dilakukan di Kabupaten Ketapang, Kalbar. Pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina (smelter) juga telah berproduksi sehingga memberi nilai tambah pada sumber daya alam itu. Hilirisasi diharapkan kelak meninggalkan jejak pada lanskap budaya, juga dampak yang berarti secara ekonomi bagi masyarakat. (Yoga)

Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelamatkan masa depan industri media nasional yang  belakangan makin terpuruk, dengan melahirkan regulasi yang tepat. Itu perlu dilakukan antara lain melalui merivisi UU Penyiaran  yang memberikan level playing field antara industri pers dengan pelaku media sosial dengan kreator konten secara adil. Dewan pers mencatat PHK di industri media melonjak sejak 2023 hingga 2024. Setidaknya 1.200 jurnalis dan karyawan media terdampak kebijakan itu. Angka tersebut bisa saja lebih besar karena tidak semua perusahaan media melaporkan secara resmi PHK terhadap karyawannya. Dalam laporan terbaru World Press Freedom Index 2025, Reporters Without Borders (Reportes Sans Frontieres/RSF) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Peringkat itu turun dari posisi ke-111 yang diduduki Indonesia pada tahun sebelumnya. Skor kebebasan pers Indonesia juga merosot menjadi 44,13 dari sebelumnya 51,15. Disrupsi digital disebut sebagai biang kerok dari runtuhnya industri media konvensional, seperti koran, majalah, online, televisi, dan radio. Hal ini menyebabkan terjadinya tranformasi masyarakat dimana masyarakat lebih memilih platform digital sebagai sumber informasi ketimbang media arus utama. Masyarakat lebih memilih informasi yang cepat, singkat dan mudah dicerna. Selain itu, video pendek, artikel ringan dan konten instan menjadi favorit. (Yetede)

Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelamatkan masa depan industri media nasional yang belakangan makin terpuruk, dengan melahirkan regulasi yang tepat. Itu perlu dilakukan antara lain melakukan revisi UU penyiaran yang memberikan level playing field antara industri pers dengan pelaku media sosial atau kreator konten secara adil. Dewan pers mencatat PHK di industri media melonjak sejak 2023 hingga 2024. Setidaknya 1.200 jurnalis dan karyawan media terdampak kebijakan itu. Angka tersebut bisa saja lebih besar karena tidak semua perusahaan media melaporkan secara resmi PHK terhadap karyawannya. Dalam laporan terbaru World Press Freedom Index 2025, Reportes Without Borders (Reporters Sans Frontieres/RSF menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dari 180 negara dalam hal kekebasan pers. Peringkat itu turun dari posisi ke-111 yang diduduki Indonesia pada tahun sebelumnya. Skors kebebasan pers Indonesia juga merosot menjadi 44,13 dari sebelumnya 51,15. Disrupsi digital disebut sebagai biang kerok dari runtuhnya industri media konvesional, seperti koran, majalah, online, televisi dan radio. Hal ini menyebabkan terjadinya transformasi pola konsumsi informasi masyarakat  lebih memilih platform digital sebagai sumber informasi ketimbang media arus utama. (Yetede)

Kita memasuki kuartal II-2025 dengan perasaan was-was apakah kinerja ekonomi Indonesia akan lebih baik dibanding kuartal 1 lalu. Mengapa? Sebab, pertumbuhan pada kuartal 1-2025 tercatat sebesar 4,87% secara tahunan, sedikit lebih rendah dari perkiraan  4,91% dan turun dibandingkan ekspansi 5,02% pada kuartal IV tahun 2024. Ini merupakan pertumbuhan paling lambat sejak kuartal I-2025 dari 7,63% kuartal IV-2024, mencerminkan lemahnya permintaan global, sementara impor juga melambat tajam menjadi 3,96% dari 10,36% pada kuartal IV. Dari sisi produksi, pertumbuhan melambat pada sektor manufaktur, sebesar 4,55% vs 4,89%, perdagangan grosir dan eceran, 5,03$ vs 5,19%, serta perumahan, 2,94% vs 2,97%, sedangkan sektor pertambangan mengalami kontraksi 1,23% vs 3,95%. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk tahun 2025. Namun, Menteri Keuangan meningatkan, kebijakan tarif baru dari AS dapat memangkas pertumbuhan PDB sebesar 0,3 hingga 0,5 poin presentase. Memang kebijakan Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif mulai 5 April 2025 mnejadi 10% pada barang impor dari hampir semua negara dan lebih tinggi untuk RRT membuat semua negara dan pelaku bisnis harus melakukan kalkulasi ulang. Apalagi tiga bulan setelah agresif tarif Trump ini atau pada Juli 2025 nanti, Trump akan memberlakukan tarif unilateral lebih tinggi dengan besaran yang berbeda untuk negara berbeda. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmennya dalam, mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja dengan mendukung pemberdayaan Srikandi BTN. Upaya tersebut sejalan dengan Asta CIta Presiden Prabowo Subianto yakni keseteraan gender. Direktur Utama BTN Nixon Napitupul menyampaikan, keterwakilan perempuan dalam jajaran top management juga menjadi bagian transformasi perseroan agar lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman. "Industri perbankan sejatinya merupakan industri dengan pendekatan feminim karena berkaitan dengan hospitality, jasa, dan relasi. Dengan keterwakilan perempuan di level pemimpin akan membawa perubahan besar dalam menghadirkan layanan yang lebih ramah bagi para nasabah," ujar Nixon. Nixon melanjutkan, keterwakilam perempuan dalam level pimpinan akan menciptakan lingkungan persaingan sehat. BTN sendiri telah mencatat kemajuan signifikan, dengan dua perempuan yang kini menjabat sebagai direksi dan keterwakilan perempuan di level BOD-1 telah mencapai 20%. Per Desember 2024, jumlah pegawai perempuan di BTN juga mencapai 48,9%. (Yetede)

Saat ini mulai banyak pelaku bisnis yang menerapkan sharing economy. Hal ini merupakan sebuah distorsi bagi keberlangsungan industri pariwisata secara luas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerangkan, dahulu sharing economy hanya berlaku pada rumah-rumah atau villa. Tetapi sekarang bisnis dengan konsep Sharing Economy ini sudah merambah ke aparteman, membuat pengaruh yang besar. "Sharing Economy ini memang mengerus ya, khususnya di Bali. Tapi ini fenomena sharing economy hampir menyeluruh. Kita juga berharap bahwa regulasi tentang sharing economy ini juga perlu diperhatikan," ucap dia. Sharing economy merupakan model bisnis yang dilakukan dengan cara yang lebih efisien, karena saling berbagi dalam memanfaatkan aset atau resources. Hariyadi menjelaskan, saat ini ada beberapa  negara yang meninjau terkait aturan mengenai sharing economy contohnya Singapura dan Jepang, yang akan melakukan pengetatan regulasi tentang sharing economy. Dia menganggap trend sharing economy ternyara berdampak besar kepada pendapatan asli daerah tertentu dan juga berkurangnyu pedapatan pemerintah. (Yetede)

Raksasa elektronik asal jepang, Panasonic, mengumukan rencana PHK terhadap 10.000 karyawan global. Menanggapi itu, Juru Bicara Kementerian perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia. "PHK yang terjadi di Panasonic Holsings tidak berdampak pada operasi Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," ujar dia. Febri mengakui bahwa utilitass industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64% pada kuartal 1-2025. Sedangkan, sebelum masa pandemi Covid-19, utilitas  sektor ini mencapai 75,6%. Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompeititif. "Persaingan global di sektor elektronok semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," ucap dia. Lebih lanjut, Febri menegaskan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. (Yetede)

Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menangkap banyak peluang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) saat melakukan kunjungan ke Negeri Paman Sam dan bertemu dengan banyak pengusaha di sana. Dengan peluang  yang ada, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan, nilai perdagangan Indonesia -AS dapat menembus angka US$ 80 miliatr atau dua kali lipat setelah proses negosiasi tarif resiprokal. "Prediksi kami di Kadin, kalau antara ekspor dan impor (Indonesia-AS) itu US$ 39-40 miliar kurang lebih. Dalam waktu 2-3 tahun, bisa menjadi US$ 120 miliar. Kalau misalnya kita menyiasati benar," kata dia. Pria yang akrab dipanggil Anin ini merinci Presiden AS Donald Trump memegang data yang mencatatkan nilai ekspor Indonesia ke AS sekitar US$ 25 miliar dan impor US$ 13 miliar. Dengan demikian, total nilai perdagangan  kedua negara saat ini sekitar US$ 40 miliar. Dia menerangkan, surplus perdagangan Indonesia terhadap AS yang sekitar US$ 18 miliar dolar AS rencananya akan diseimbangkan. Hal ini terkait negosiasi tarif yang dibuka oleh AS dengan permintaan nilai ekspor-impor Indonesia-AS menjadi setara. Sehingga, total perdagangan kedua negara diprediksi naik menjadi US$ 58 miliar atau hampir US$ 60 miliar. (Yetede)