;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

IHSG Berpotensi Menguat

19 May 2025
IHSG dan BEI berpotensi melanjutkan penguatan pada pekan ini, setelah naik 4,01% sepanjang minggu lalu ke posisi 7.106. Arus modal asing yang terus masuk (foreign inflow), optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia, dan tekanan beli yang tetap kuat, membuat pergerakan IHSG di pekan ini akan dinaungi  banyak sentimen positif.  "Kami melihat IHSG memiliki peluang cukup besar untuk mengalami kenaikan dan konsistensi berada di atas 7.000. IHSG untuk bermain di level 7.000-7.120," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus kepada Investor Daily. Niko melihat, asing mulai percaya dan yakin untuk masuk ke emerging market, tidak terkecuali Indonesia. Perlahan tapi pasti,  stabilnya  pasar global juga telah mendorong IHSG untuk bisa terus mengalami penguatan, meski bukan berarti  ketidakpastian sudah berkurang. Dari dalam negeri, lanjut dia, pertemuan BI pada 21 Mei mendatang, memberikan peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga cukup terbuka, di tengah mulai timbulnya optimisme pelaku pasar dan investor terhadap perekonomian Indonesia. (Yetede)

OJK Membuka Kran Kredit TPT

19 May 2025
OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Presiden Minta Penegak Hukum Tak Gentar Ancaman dari Siapapun

19 May 2025
Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)

Aset Negara Akan Dikelola Terpusat

19 May 2025

Langkah strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengambil alih dan mengonsolidasikan aset-aset negara menandai era baru dalam pengelolaan kekayaan publik Indonesia. Aset-aset penting seperti Gelora Bung Karno, TMII, Kemayoran, hingga ribuan hektare lahan eks Badan Bank Tanah kini berada di bawah tata kelola yang lebih terpusat, taktis, dan terukur.

Tokoh sentral dalam proses ini adalah BPI Danantara, yang kini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar pengelola aset pasif. Dunia usaha menyambut baik langkah ini karena dinilai akan mendorong proyek-proyek strategis nasional seperti perumahan rakyat dan pengembangan pariwisata, sekaligus menghidupkan kembali aset-aset negara yang sebelumnya terbengkalai.

Meski begitu, sejumlah legislator dan ekonom mengingatkan pentingnya transparansi, keterlibatan DPR, dan kepatuhan terhadap aturan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Jika dijalankan secara profesional, Danantara diyakini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur pengelolaan aset modern.



Asia Pasifik Dorong Bisnis Selaras SDGs

19 May 2025

Dengan tenggat waktu hanya lima tahun menuju 2030, dunia dihadapkan pada urgensi nyata untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan besar seperti kesenjangan investasi sebesar US$1,5 triliun per tahun, kemiskinan struktural di Asia Pasifik, serta krisis iklim memerlukan solusi yang melampaui pendekatan konvensional.

Dalam konteks ini, Asia Pacific Business Forum yang digagas oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) melahirkan Kuala Lumpur Business Leaders’ Declaration, yang memetakan lima pilar transformasi: energi hijau, infrastruktur berkelanjutan, pembiayaan inklusif, ekonomi digital, dan ekonomi sirkular.

UN ESCAP melalui ESCAP Sustainable Business Network (ESBN) memimpin inisiatif strategis seperti Green Deal for Business, untuk membantu sektor bisnis mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis mereka. ESBN berperan sebagai katalis antara sektor swasta dan pembiayaan global melalui kemitraan strategis seperti Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance, yang juga diikuti oleh pelaku bisnis dari Indonesia.


Menkeu Mutasi Pejabat Strategis Demi Efisiensi

19 May 2025
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Pergantian ini terjadi di tengah menurunnya penerimaan pajak. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun, atau turun hampir 28% secara tahunan, jauh dari target tahun ini sebesar Rp 2.819,31 triliun. Situasi ini menambah urgensi terhadap tantangan yang akan dihadapi Dirjen Pajak yang baru.

Meski akan digantikan, Suryo Utomo mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat. Fajry Akbar dari CITA menilai Suryo berhasil mencapai target pajak selama tiga tahun berturut-turut, menjalankan reformasi melalui UU HPP, dan melahirkan sistem core tax. Menurutnya, akan sulit bagi penggantinya untuk menyamai capaian tersebut.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menekankan bahwa Dirjen baru akan menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki coretax dan meningkatkan rasio pajak. Sementara itu, Bhima Yudhistira dari Celios menyoroti pentingnya sinkronisasi data wajib pajak serta upaya mengejar kebocoran pajak, termasuk di sektor digital dan sumber daya alam. Ia juga mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax).

Dengan demikian, rotasi ini bukan hanya soal perubahan personalia, tapi juga menyangkut efektivitas reformasi perpajakan di tengah tekanan penerimaan negara yang besar dan kompleksitas ekonomi yang semakin tinggi.

Kinerja MBG Tak Sesuai Harapan Investor

19 May 2025
Kinerja sektor unggas Indonesia sempat tertekan akibat penurunan harga ayam sejak awal 2025, terutama karena kelebihan pasokan. Namun, kondisi ini mulai membaik berkat program voluntary culling yang berhasil menaikkan harga ayam hidup menjadi Rp 17.400/kg pada awal Mei 2025. Stabilnya harga jagung sebagai pakan ternak juga turut menjaga biaya produksi tetap rendah, memberi prospek positif bagi emiten-emiten unggas di sisa tahun ini.

Victor Stefano dan Wilastita Muthia Sofi, analis dari BRI Danareksa Sekuritas, menilai bahwa pengurangan pasokan serta potensi peningkatan penyerapan ayam akan mendukung kenaikan harga ayam dan mendorong kinerja industri unggas di semester II-2025. Namun, mereka mencatat bahwa dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah hanya menyerap 3,4% produksi ayam, jauh dari ekspektasi awal 5,8%, sehingga efeknya terhadap industri ini relatif minimal.

Abdul Azis dari Kiwoom Sekuritas menambahkan bahwa kestabilan harga jagung di kisaran Rp 5.100–Rp 5.200/kg turut mendukung profitabilitas emiten karena biaya pakan yang terkendali. Ia merekomendasikan saham Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) dengan target harga Rp 2.420.

Sementara itu, Indy Naila dari Edvisor Provina Visindo menyebut bahwa sejumlah hambatan pelaksanaan program MBG turut menekan potensi penyerapan produk unggas. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam implementasi program MBG agar bisa benar-benar mendongkrak permintaan sektor ini.

Meski masih ada tantangan seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat, prospek emiten unggas tetap positif. Victor dan Indy merekomendasikan saham Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) dengan target harga masing-masing Rp 6.800 dan Rp 5.250 per saham, sementara Indy juga menyarankan buy untuk JPFA di Rp 2.230 per saham.

Aturan DHE Dongkrak Dana Valas di Perbankan

19 May 2025
Penerapan aturan baru terkait penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejak 1 Maret 2025 berdampak positif pada sektor perbankan, terutama dalam meningkatkan simpanan valuta asing (valas). Aturan ini mewajibkan DHE disimpan selama 12 bulan di dalam negeri, sehingga memperkuat likuiditas perbankan nasional.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan simpanan valas per Maret 2025 meningkat 10,5% secara tahunan, tertinggi sejak Oktober 2024. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa deposito valas di BCA tumbuh 17% secara tahunan menjadi Rp 77,9 triliun, mencerminkan besarnya potensi ekspor dan dampak positif insentif pemerintah.

Hal serupa disampaikan oleh M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, yang mencatat kenaikan DHE SDA sebesar 22% di institusinya. Namun, Ashidiq juga mencermati tren konversi valas ke rupiah oleh eksportir guna kebutuhan operasional, sehingga mengurangi penempatan dana dalam instrumen valas seperti SVBI dan SUVBI.

Menanggapi fenomena ini, Josua Pardede, Ekonom Bank Permata, menilai bahwa tren konversi DHE valas ke rupiah adalah wajar. Menurutnya, kebutuhan likuiditas domestik yang tinggi serta kompleksitas dan biaya tinggi dari instrumen derivatif seperti swap menjadi alasan utama eksportir memilih menukar valas ke rupiah secara langsung.

Meskipun terdapat penurunan pada beberapa instrumen valas BI, aturan baru DHE SDA dinilai berhasil meningkatkan simpanan valas di perbankan dan menjaga stabilitas likuiditas, meski disertai pergeseran perilaku eksportir ke konversi rupiah demi efisiensi operasional.

Perdagangan Global di Kawasan Asia Pasifik Penuh Tantangan

17 May 2025

Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat tarif resiprokal AS. Lonjakan jumlah tindakan perdagangan yang restriktif dan diskriminatif di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC turut mewarnainya. Alarm perdagangan itu menjadi perhatian utama dalam Pertemuan Para Menteri Pengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC di Jeju, Korsel, pada 15-16 Mei 2025, yang membuahkan pernyataan bersama tentang upaya menghadapi tantangan fundamental sistem perdagangan global, kendati tidak mengadopsi upaya meredam tarif AS yang membayangi pertemuan tersebut. Merujuk data Macro Micro, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia April 2025 tembus 1.151,36 yang meningkat 13 kali lipat dibanding rerata bulanan indeks pada 2015-2024 yang sebesar 85, tertinggi sepanjang sejarah.

Merujuk data Global Trade Alert, Unit Dukungan Kebijakan APEC menunjukkan, kasus subsidi perdagangan dan tindakan nontarif di APEC meningkat dari 12.733 kasus pada 2022 menjadi 14.498 kasus pada 2024. Lonjakan kasus itu mencerminkan peningkatan tarif, hambatan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi kebijakan perdagangan. Kondisi itu membayangi APEC MTR 2025 lantaran AS dan sejumlah negara yang paling intens berperang tarif dengan AS, seperti Kanada, China, dan Meksiko, juga menjadi anggota APEC. Selain itu, selama ini, APEC berkontribusi 48 % terhadap perdagangan dunia dan 62 % PDB dunia. Mendag Korsel, Inkyo Cheong, Kamis (15/5) mengatakan, ketidakpastian perdagangan terus meningkat seiring meluasnya perdagangan lintas batas dan rantai pasokan yang saling terhubung dan membebani ekonomi dan perdagangan global.

“Lingkungan perdagangan global penuh tantangan, peran APEC jadi lebih penting dari sebelumnya. Inilah alasan dunia menaruh perhatian besar pada pertemuan MRT tahun ini,” ujarnya saat membuka APEC MRT 2025. Diskusi APEC MRT berpusat pada pemulihan perdagangan multilateral dan pemosisian ekonomi APEC di masa depan, terutama terkait inovasi akal imitasi (AI) untuk fasilitasi perdagangan, masa depan WTO dan sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Dalam Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Dalam APEC MRT 2025, Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap WTO untuk menegakkan kembali sistem perdagangan multilateral. RI bahkan mendukung reformasi WTO. (Yoga)


Pemerintah Dorong Investasi Swasta untuk Ciptakan Magnet IKN

17 May 2025

Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berlanjut dan dikembangkan. Investasi terus ditawarkan ke pengembang swasta untuk mengisi ibu kota negara, mulai dari proyek properti, pusat belanja, hingga pariwisata. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengemukakan, pembangunan IKN tahap I periode tahun 2022-2024 dinilai memberikan fondasi untuk pembangunan lanjutan IKN, serta menarik investasi swasta dari daam dan luar negeri untuk melengkapi ekosistem IKN. Basuki memastikan dukungan Presiden Prabowo untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. Keseriusan itu, ditunjukkan dengan menugaskan tiga institusi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan tahap lanjutan IKN, termasuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai.

”Presiden tidak hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga memastikan dukungan anggaran yang kuat dari pemerintah pusat agar pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran,” kata Basuki, di IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Jumat (16/5) dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 Real Estat Indonesia (REI). Kementerian PU ditunjuk untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol, istana wakil presiden, masjid, dan pengelolaan limbah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelesaikan pembangunan hunian. Sementara jalan kawasan, hunian dan kantor-kantor yudikatif dan legislatif dilaksanakan oleh Otorita IKN. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengemukakan, grup usaha Konsorsium Nusantara adalah yang pertama berinvestasi di IKN berupa hotel bintang lima Swiss Hotel Nusantara. Mereka juga berencana membangun pusat perbelanjaan dan kebun bintang di IKN tahun ini. (Yoga)