Ekonomi
( 40733 )IHSG Berpotensi Menguat
OJK Membuka Kran Kredit TPT
Presiden Minta Penegak Hukum Tak Gentar Ancaman dari Siapapun
Aset Negara Akan Dikelola Terpusat
Langkah strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengambil alih dan mengonsolidasikan aset-aset negara menandai era baru dalam pengelolaan kekayaan publik Indonesia. Aset-aset penting seperti Gelora Bung Karno, TMII, Kemayoran, hingga ribuan hektare lahan eks Badan Bank Tanah kini berada di bawah tata kelola yang lebih terpusat, taktis, dan terukur.
Tokoh sentral dalam proses ini adalah BPI Danantara, yang kini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar pengelola aset pasif. Dunia usaha menyambut baik langkah ini karena dinilai akan mendorong proyek-proyek strategis nasional seperti perumahan rakyat dan pengembangan pariwisata, sekaligus menghidupkan kembali aset-aset negara yang sebelumnya terbengkalai.
Meski begitu, sejumlah legislator dan ekonom mengingatkan pentingnya transparansi, keterlibatan DPR, dan kepatuhan terhadap aturan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Jika dijalankan secara profesional, Danantara diyakini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur pengelolaan aset modern.
Asia Pasifik Dorong Bisnis Selaras SDGs
Dengan tenggat waktu hanya lima tahun menuju 2030, dunia dihadapkan pada urgensi nyata untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan besar seperti kesenjangan investasi sebesar US$1,5 triliun per tahun, kemiskinan struktural di Asia Pasifik, serta krisis iklim memerlukan solusi yang melampaui pendekatan konvensional.
Dalam konteks ini, Asia Pacific Business Forum yang digagas oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) melahirkan Kuala Lumpur Business Leaders’ Declaration, yang memetakan lima pilar transformasi: energi hijau, infrastruktur berkelanjutan, pembiayaan inklusif, ekonomi digital, dan ekonomi sirkular.
UN ESCAP melalui ESCAP Sustainable Business Network (ESBN) memimpin inisiatif strategis seperti Green Deal for Business, untuk membantu sektor bisnis mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis mereka. ESBN berperan sebagai katalis antara sektor swasta dan pembiayaan global melalui kemitraan strategis seperti Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance, yang juga diikuti oleh pelaku bisnis dari Indonesia.
Menkeu Mutasi Pejabat Strategis Demi Efisiensi
Kinerja MBG Tak Sesuai Harapan Investor
Aturan DHE Dongkrak Dana Valas di Perbankan
Perdagangan Global di Kawasan Asia Pasifik Penuh Tantangan
Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat tarif resiprokal AS. Lonjakan jumlah tindakan perdagangan yang restriktif dan diskriminatif di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC turut mewarnainya. Alarm perdagangan itu menjadi perhatian utama dalam Pertemuan Para Menteri Pengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC di Jeju, Korsel, pada 15-16 Mei 2025, yang membuahkan pernyataan bersama tentang upaya menghadapi tantangan fundamental sistem perdagangan global, kendati tidak mengadopsi upaya meredam tarif AS yang membayangi pertemuan tersebut. Merujuk data Macro Micro, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia April 2025 tembus 1.151,36 yang meningkat 13 kali lipat dibanding rerata bulanan indeks pada 2015-2024 yang sebesar 85, tertinggi sepanjang sejarah.
Merujuk data Global Trade Alert, Unit Dukungan Kebijakan APEC menunjukkan, kasus subsidi perdagangan dan tindakan nontarif di APEC meningkat dari 12.733 kasus pada 2022 menjadi 14.498 kasus pada 2024. Lonjakan kasus itu mencerminkan peningkatan tarif, hambatan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi kebijakan perdagangan. Kondisi itu membayangi APEC MTR 2025 lantaran AS dan sejumlah negara yang paling intens berperang tarif dengan AS, seperti Kanada, China, dan Meksiko, juga menjadi anggota APEC. Selain itu, selama ini, APEC berkontribusi 48 % terhadap perdagangan dunia dan 62 % PDB dunia. Mendag Korsel, Inkyo Cheong, Kamis (15/5) mengatakan, ketidakpastian perdagangan terus meningkat seiring meluasnya perdagangan lintas batas dan rantai pasokan yang saling terhubung dan membebani ekonomi dan perdagangan global.
“Lingkungan perdagangan global penuh tantangan, peran APEC jadi lebih penting dari sebelumnya. Inilah alasan dunia menaruh perhatian besar pada pertemuan MRT tahun ini,” ujarnya saat membuka APEC MRT 2025. Diskusi APEC MRT berpusat pada pemulihan perdagangan multilateral dan pemosisian ekonomi APEC di masa depan, terutama terkait inovasi akal imitasi (AI) untuk fasilitasi perdagangan, masa depan WTO dan sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Dalam Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Dalam APEC MRT 2025, Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap WTO untuk menegakkan kembali sistem perdagangan multilateral. RI bahkan mendukung reformasi WTO. (Yoga)
Pemerintah Dorong Investasi Swasta untuk Ciptakan Magnet IKN
Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berlanjut dan dikembangkan. Investasi terus ditawarkan ke pengembang swasta untuk mengisi ibu kota negara, mulai dari proyek properti, pusat belanja, hingga pariwisata. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengemukakan, pembangunan IKN tahap I periode tahun 2022-2024 dinilai memberikan fondasi untuk pembangunan lanjutan IKN, serta menarik investasi swasta dari daam dan luar negeri untuk melengkapi ekosistem IKN. Basuki memastikan dukungan Presiden Prabowo untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. Keseriusan itu, ditunjukkan dengan menugaskan tiga institusi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan tahap lanjutan IKN, termasuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai.
”Presiden tidak hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga memastikan dukungan anggaran yang kuat dari pemerintah pusat agar pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran,” kata Basuki, di IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Jumat (16/5) dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 Real Estat Indonesia (REI). Kementerian PU ditunjuk untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol, istana wakil presiden, masjid, dan pengelolaan limbah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelesaikan pembangunan hunian. Sementara jalan kawasan, hunian dan kantor-kantor yudikatif dan legislatif dilaksanakan oleh Otorita IKN. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengemukakan, grup usaha Konsorsium Nusantara adalah yang pertama berinvestasi di IKN berupa hotel bintang lima Swiss Hotel Nusantara. Mereka juga berencana membangun pusat perbelanjaan dan kebun bintang di IKN tahun ini. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









