Koin dinar (berbahan emas) dan dirham (berbahan perak) kini semakin dilirik sebagai alternatif investasi, terutama di tengah gejolak inflasi global. Meskipun belum sepopuler emas batangan di Indonesia, keduanya menawarkan stabilitas nilai karena berbasis logam mulia. Seiring naik-turunnya harga emas dan perak dunia, harga koin dinar dan dirham pun ikut berfluktuasi.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) atau BRIS memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 1,05 triliun, atau 15% dari laba bersih tahun 2024 yang mencapai Rp 7 triliun, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baru-baru ini. Dividen per saham meningkat tajam menjadi Rp 22,7 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 9,24 per saham.

Keputusan Amerika Serikat (AS) dan China untuk memangkas tarif impor selama 90 hari telah memicu lonjakan aktivitas impor dari China, terutama menjelang musim belanja musim panas. Tarif barang China yang sebelumnya mencapai 145% kini diturunkan menjadi 30%, mendorong peritel besar seperti Walmart, Costco, dan Target untuk mempercepat pemesanan dan pengisian stok.

Pemilihan Indonesia sebagai negara pertama tujuan lawatan PM Australia, Anthony Albanese memberi harapan besar. Presiden Prabowo dan PM Albanese pun berkomitmen untuk menguatkan kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Sehari setelah dilantik untuk periode kedua, Rabu (14/5) petang, PM Albanese tiba di Jakarta. Pemimpin Partai Buruh Australia ini pun melakukan kunjungan resmi ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/5). Presiden Prabowo menyambut hangat dan menghargai langkah PM Australia ini. Dia pun menyebut pemilihan Indonesia sebagai tujuan pertama Albanese ini sebagai kehormatan. Dalam pertemuan empat mata dan dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyinggung keberadaan Indonesia dan Australia sebagai tetangga dekat.

”Itu ditakdirkan semesta. Karena itu, kita sebagai pemimpin bisa komit untuk menjadi tetangga yang baik. Tetangga akan menolong ketika kita sedang kesulitan. Kalau keluarga bisa saja sedang jauh,” tuturnya. Prabowo dalam pernyataan pers bersama menyebut Australia sebagai mitra strategis Indonesia. Kedua negara pun sudah memiliki kemitraan strategis komprehensif sehingga berbagai kesepakatan bilateral di berbagai sektor telah dicapai dan hubungan antarmasyarakat semakin baik. ”Dengan pertemuan kali ini, pertemuan saya dengan PM Albanese telah membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Kami sepakat untuk meneruskan hal-hal yang menjadi kesepakatan kedua negara dalam berbagai bidang,” tutur Presiden yang pada keterangan pers bersama berbicara dalam bahasa Indonesia.

Komitmen lain meliputi kerja sama di bidang pertahanan, pertanian, ekonomi, hubungan antar masyarakat, dan hubungan luar negeri. Di bidang pertahanan, proses ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah disepakati tahun lalu segera diselesaikan. Kemungkinan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan juga terus dibahas. Di bidang ekonomi, didorong peningkatan perdagangan dan investasi. Pemerintah Indonesia mengundang pelaku usaha Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi Indonesia.(Yoga)

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi berlanjut sepanjang 2025, bahkan 2026, adalah meningkatnya pengangguran terdidik. BPS mencatat, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir meningkat 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025 (Kompas, 14/5/2025). Penganggur berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 meningkat, sementara tamatan SMA ke bawah cenderung turun disbanding tahun sebelumnya. Tenaga kerja terdidik berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan terdampak perlambatan ekonomi ketimbang tenaga kerja kurang terdidik karena dampak langsung perlambatan ekonomi ke sektor formal. Selain itu, juga karena kelompok terdidik cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah kena PHK (Kompas, 15/5/2025).

Situasi ini sebenarnya gambaran problem struktural laten ketenagakerjaan kita. Angka pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun, dan didominasi angkatan kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik, yakni mereka yang berpendidikan SMA ke atas yang masih menganggur, mendominasi angka pengangguran di Indonesia, mencapai 65 % total jumlah penganggur. Ijazah dan gelar terbukti tak menjamin pekerjaan layak. Kelompok usia muda produktif dan terdidik yang diharapkan jadi penopang bonus demografi justru terjebak dilema pengangguran terdidik dan mempertinggi rasio ketergantungan. Kian tinggi pendidikan, kian tinggi pula potensi jadi penganggur karena peningkatan tingkat pendidikan tak diiringi pe-ningkatan kualitas lulusan dan cenderung semakin pilih-pilih. Perguruan tinggi lebih berorientasi pada kelulusan, bukan menghasilkan tenaga siap pakai sesuai kebutuhan industri. (Yoga)

Sebagian pelaku UMKM masih enggan mengambil kredit perbankan. Kendala yang dihadapi mereka pun masih sama, yakni tingginya suku bunga kredit, tidak adanya agunan, serta kecilnya jumlah pinjaman yang diajukan. Demikian temuan dalam laporan Studi Barometer Usaha Kecil yang dirilis Mastercard bersama 60 Decibels bertajuk ”Striving to Thrive The State of Indonesian Micro and Small Enterprises 2024/2025”, yang dipaparkan di Jakarta, Kamis (15/5). Laporan ini berdasarkan hasil survei kepada 827 pelaku UMKM selama Oktober-Desember 2024. Dari hasil survei, 27 % pelaku UMKM mengaku tidak mengakses kredit dengan alasan terbesar tidak membutuhkannya dan cenderung telah menjalankan bisnis lebih dari setahun. Mereka yang tidak mengambil pinjaman notabene lebih mengandalkan pendapatan serta tabungan sendiri.

Jumlah tersebut relatif berkurang dibanding hasil survei tahun lalu, yang melaporkan sebanyak 67 % usaha mikro dan kecil tak mengambil kredit selama 12 bulan terakhir. Kendati demikian, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala yang sama ketika hendak mengakses kredit. Tingginya tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu hambatan yang paling sering dilaporkan (27 %). Data OJK per Februari 2025 menunjukkan, rerata suku bunga dasar kredit bank umum kepada segmen mikro sebesar 10,76 %, segmen kecil 9,74 % dan segmen menengah 9,5 %. Pelaku UMKM juga masih menghadapi sejumlah tantangan saat hendak mengajukan kredit, seperti kurangnya agunan (13 %) dan kecilnya jumlah pinjaman (13 %). Hasil dari Studi Barometer 2024/2025 turut menemukan, dukungan bisnis kepada UMKM telah meningkatkan keuntungan dan kinerja. (Yoga)

Petani terlihat sedang menancapkan pasak bambu yang akan dipasangi tali penahan cabai keriting hibrida Santavi di Desa Donotirto, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Hari Kamis (15/5/2025). Tanaman cabai pada beberapa musim tanam terakhir ini menjadi pilihan petani setempat karena dinilai lebih tahan terhadap penyakit bulai atau virus Gemini. Cabai tersebut dapat dipanen dalam waktu 65 hari dan harga jual di tingkat petani saat ini berkisar Rp 20.000 per kilogram. (Yoga)

Kendati perang tarif AS dan China sedikit mereda, perekonomian global masih penuh ketidakpastian. Kondisi itu merusak kepercayaan pebisnis di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Hal itu menyebabkan banyak perusahaan menunda investasi dan peluncuran produk baru. Aktivitas perdagangan di 21 negara anggota APEC juga telah melambat signifikan. ”Saat ini kita tengah menyaksikan perdagangan global berada di lingkungan yang tidak kondusif. Kenaikan tarif dan tindakan balasan, penangguhan prosedur fasilitasi perdagangan, dan menjamurnya hambatan nontarif tengah terjadi,” kata Direktur Unit Dukungan Kebijakan (PSU) APEC Carlos Kuriyama di Jeju, Korea Selatan, Kamis (15/5). Kuriyama menyampaikan hal itu kala meluncurkan laporan Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025.

Laporan tersebut mengawali Pertemuan Para Menteri yang Mengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC yang digelar di Jeju pada 15-16 Mei 2025. Dalam laporan itu, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor pada 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Ekonomi kawasan APEC juga diproyeksikan tumbuh 2,6 % pada 2025 dan 2,7 % pada 2026, turun tajam dari pertumbuhan ekonomi pada 2024, di 3,6 %. Pasar keuangan global juga telah bereaksi terhadap ketidakpastian ekonomi tersebut. Indeks Volatilitas Global pada April 2025 melonjak menjadi 52 atau lebih dari tiga kali lipat rerata indeks pada 2023-2024. ”Sementara harga emas dunia melonjak hingga 3.200 per troy ons pada awal Mei 2025 karena investor beralih ke aset investasi safe haven,” katanya. (Yoga)

Pelaku industri kecil dan menengah pembuatan tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo, Jatim, sepakat menghentikan penggunaan sampah plastik serta bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai bahan bakar produksi, untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan, menaati aturan tak menggunakan bahan bakar sampah plastik serta B3, seperti karet, styrofoam, sol sepatu, sandal, dan kulit sepatu, yang ditandatangani di Balai Desa Tropodo, Rabu (14/5) malam, yang dihadiri puluhan pelaku industri usaha produksi tahu dan penggorengan tahu. ”Pengusaha tahu diberi waktu seminggu untuk berubah, tidak diperbolehkan lagi menggunakan limbah berbahaya sebagai bahan bakar produksi tahu. Pelaku usaha harus menaati aturan perundangan yang berlaku,” kata Sekda Kabupaten Sidoarjo, Feny Apridawati.

Pemkab Sidoarjo telah menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi pembakaran sampah plastik dan B3 di Desa Tropodo. Dalam jangka pendek dan menengah akan dilakukan rekayasa teknologi untuk mengurangi bahan berbahaya yang terkandung pada asap hasil pembakaran. Teknologi itu akan diterapkan pada tungku pembakaran dan cerobong asap. Kepulan asap itulah yang mencemari lingkungan, termasuk air, udara, serta tanah. Pembakaran sampah plastik menghasilkan gas CO2, NOX, dan karbon organik yang mencemari udara. Untuk jangka panjang, pemkab berencana membangun jaringan gas ke sentra industri tahu agar pelaku industri bisa beralih ke energi ramah lingkungan. Biaya pembangunan jaringan gas itu diperkirakan lebih dari Rp 20 miliar. (Yoga)

Pemerintah perlu menambah stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat sebagai mengakaselerasi pertumbuhan ekonomi 2025 hingga di atas 5%.  Ekonom dan pengusaha menilai stimulus penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu sembako  pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) belum cukup mangatrol daya ebeli. Lebih dari itu, kelas menengah dan bawah butuh stimulus lain, seperti pembebasab pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan  konsumsi rumah tangga secara cepat dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah-panjang, pemerihnya harus fokus pada penciptaan lapangan kerja  berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufkatur, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Dari sisi moneter, BI  dapat mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Sebab, saat ini, sulit berharap BI menurunkan suku bunga acuan RI Rate mengingat fokus utama  adalah menjaga rupiah. (Yetede)