Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat tarif resiprokal AS. Lonjakan jumlah tindakan perdagangan yang restriktif dan diskriminatif di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC turut mewarnainya. Alarm perdagangan itu menjadi perhatian utama dalam Pertemuan Para Menteri Pengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC di Jeju, Korsel, pada 15-16 Mei 2025, yang membuahkan pernyataan bersama tentang upaya menghadapi tantangan fundamental sistem perdagangan global, kendati tidak mengadopsi upaya meredam tarif AS yang membayangi pertemuan tersebut. Merujuk data Macro Micro, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia April 2025 tembus 1.151,36 yang meningkat 13 kali lipat dibanding rerata bulanan indeks pada 2015-2024 yang sebesar 85, tertinggi sepanjang sejarah.

Merujuk data Global Trade Alert, Unit Dukungan Kebijakan APEC menunjukkan, kasus subsidi perdagangan dan tindakan nontarif di APEC meningkat dari 12.733 kasus pada 2022 menjadi 14.498 kasus pada 2024. Lonjakan kasus itu mencerminkan peningkatan tarif, hambatan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi kebijakan perdagangan. Kondisi itu membayangi APEC MTR 2025 lantaran AS dan sejumlah negara yang paling intens berperang tarif dengan AS, seperti Kanada, China, dan Meksiko, juga menjadi anggota APEC. Selain itu, selama ini, APEC berkontribusi 48 % terhadap perdagangan dunia dan 62 % PDB dunia. Mendag Korsel, Inkyo Cheong, Kamis (15/5) mengatakan, ketidakpastian perdagangan terus meningkat seiring meluasnya perdagangan lintas batas dan rantai pasokan yang saling terhubung dan membebani ekonomi dan perdagangan global.

“Lingkungan perdagangan global penuh tantangan, peran APEC jadi lebih penting dari sebelumnya. Inilah alasan dunia menaruh perhatian besar pada pertemuan MRT tahun ini,” ujarnya saat membuka APEC MRT 2025. Diskusi APEC MRT berpusat pada pemulihan perdagangan multilateral dan pemosisian ekonomi APEC di masa depan, terutama terkait inovasi akal imitasi (AI) untuk fasilitasi perdagangan, masa depan WTO dan sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Dalam Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Dalam APEC MRT 2025, Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap WTO untuk menegakkan kembali sistem perdagangan multilateral. RI bahkan mendukung reformasi WTO. (Yoga)

Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berlanjut dan dikembangkan. Investasi terus ditawarkan ke pengembang swasta untuk mengisi ibu kota negara, mulai dari proyek properti, pusat belanja, hingga pariwisata. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengemukakan, pembangunan IKN tahap I periode tahun 2022-2024 dinilai memberikan fondasi untuk pembangunan lanjutan IKN, serta menarik investasi swasta dari daam dan luar negeri untuk melengkapi ekosistem IKN. Basuki memastikan dukungan Presiden Prabowo untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. Keseriusan itu, ditunjukkan dengan menugaskan tiga institusi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan tahap lanjutan IKN, termasuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai.

”Presiden tidak hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga memastikan dukungan anggaran yang kuat dari pemerintah pusat agar pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran,” kata Basuki, di IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Jumat (16/5) dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 Real Estat Indonesia (REI). Kementerian PU ditunjuk untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol, istana wakil presiden, masjid, dan pengelolaan limbah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelesaikan pembangunan hunian. Sementara jalan kawasan, hunian dan kantor-kantor yudikatif dan legislatif dilaksanakan oleh Otorita IKN. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengemukakan, grup usaha Konsorsium Nusantara adalah yang pertama berinvestasi di IKN berupa hotel bintang lima Swiss Hotel Nusantara. Mereka juga berencana membangun pusat perbelanjaan dan kebun bintang di IKN tahun ini. (Yoga)

AYM (17), remaja putri di Muna, Sultra berurusan dengan polisi karena tertangkap tangan membawa sabu. AYM masuk dalam jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kendari. Putus sekolah dan butuh biaya hidup menjadi alasannya terlibat jaringan narkotika berbahaya. Menggunakan Kapal Motor Aksar 08, AYM tiba di Pelabuhan Raha, Muna, Kamis (15/5) dini hari, dari Kendari, ibu kota Sultra. Menggunakan kapal motor, selama 7 jam. Sejumlah personel Polres Muna sudah menunggunya, AYM lantas ditangkap. Setelah digeledah, AYM kedapatan membawa sebungkus kantong putih. Isinya dua paket sabu, seberat 20 gram. Dari tangannya disita juga satu timbangan digital. Kasi Humas Polres Muna, Ipda Baharuddin, Jumat (16/5), mengatakan, sabu didapat AYM di Kendari, ”ditempel” dekat kantor Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga. Otak peredaran sabu ini bernama Bojes, yang tengah mendekam di Lapas Kendari.

Bojes bukan orang baru bagi AYM. Keduanya pernah bertetangga. Meski berada di penjara atas kasus kasus penyalahgunaan narkoba, Bojes leluasa menghubungi AYM pada Maret 2025. Dalam percakapan itu, AYM ditawari menjual sabu, dengan pengiriman perdana seberat 5 gram. Upahnya Rp 300.000. Tawaran itu diambil AYM karena dia dan keluarganya butuh uang. Setahun lalu, anak penjual makanan ini putus sekolah gara-gara tak punya biaya. Sukses menjual sabu di kesempatan pertama membuat AYM tergoda mengulanginya. Apalagi, katanya, dia butuh tambahan uang untuk biaya ikut Paket C. Data BNN menunjukkan, pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta orang pada 2023. Sebanyak 27 % di antaranya bahkan remaja dan anak muda berusia 15-35 tahun. (Yoga)

Pemprov Jakarta akan menata 161 RW kumuh secara bertahap untuk  meningkatkan kualitas hidup warga, meliputi perbaikan infrastruktur dasar seperti saluran air hingga renovasi balai warga. Pemasangan kamera pemantau terintegrasi juga diprioritaskan untuk memperkuat keamanan lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta mencatat sebanyak 284 dari 445 RW kumuh di Jakarta sudah berhasil dibenahi hingga 2024 sehingga tersisa 161 kawasan yang menunggu dibenahi. Data tersebut mengacu statistic BPS tahun 2017 yang menjadi acuan target program penataan kawasan kumuh oleh Pemprov Jakarta. Sekdis PRKP Jakarta, Meli Budiastuti mengungkapkan, pada 2025, pemerintah akan menata 55 RW kumuh secara bertahap. Sisanya dilanjutkan pada 2026 dan seterusnya.

”Sesuai data BPS, terdapat 445 RW kumuh yang menjadi target penataan Pemprov. Sampai 2024 sebanyak 284 RW telah ditangani. Tahun ini akan dilanjutkan pada 55 RW dan sisanya akan diatasi secara bertahap,” ujar Meli, Jumat (16/5). Salah satu fokus penataan kawasan kumuh pada tahun ini adalah RW 001 Kelurahan Menteng, Jakpus. Di kawasan tersebut akan dilakukan perbaikan saluran air, pembangunan mandi-cuci-kakus (MCK) komunal, dan renovasi balai warga. Warga juga mengajukan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Dalam upaya penataan kawasan kumuh, Pemprov Jakarta juga berencana membangun rusun di Jakut pada 2025, yang diharapkan jadi solusi mengatasi permasalahan kawasan padat penduduk serta permukiman kumuh. (Yoga)

Bermula ingin membantu pendapatan rumah tangga pada 2003 silam, usaha pempek seribuan atau pempek ”jelata” milik Aminah (55) berkembang pesat. Saat ini produksinya mencapai 30.000-35.000 butir pempek sehari dan memberdayakan warga sekitarnya. Usaha itu pun membuka lapangan kerja untuk kerabat dan warga di sekitarnya serta turut mengangkat nama tempat tinggalnya hingga ditetapkan sebagai Kampung Kreatif Pempek Tanggo Rajo Cindo pada 2021. Semerbak aroma pempek yang baru digoreng dan cuko segar berpacu dengan antrean puluhan pelanggan yang silih berganti berdatangan, merupakan pemandangan sehari-hari di Warung Pempek Minah yang berada di kawasan Tanggo Rajo, Kelurahan Tujuh Ulu, Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumsel. Warung itu nyaris tak pernah sepi.

Selain dianggap nikmat dan ukurannya relatif besar, Pempek Minah sangat populer karena dijual dengan harga merakyat, yakni pempek kecil berbahan ikan kakap Rp 1.000 per butir.  Adapun harga pempek besar ikan kakap Rp 7.000 per butir, pempek kecil ikan gabusRp 2.500 per butir, dan pempek besar ikan gabus Rp 9.000 per butir. Di kalangan orang Palembang, Pempek Minah sering disebut pempek ”jelata” karena harganya yang sangat bersahabat. Saat musim liburan, seperti Selasa (13/5) Pempek Minah jadi destinasi wisata kuliner favorit warga lokal ataupun pelancong. Di balik popularitas Pempek Minah, ada kisah jatuh-bangun dari pemiliknya, Aminah atau Cek Minah. Usaha pempek dimulai Aminah pada 2003 setelah usaha produk fashion-nya di Pasar 16 Ilir Palembang gulung tikar dihantam krismon tahun 1998. Dengan modal Rp 100.000, ia memulai usaha dengan bahan baku 1 kg ikan kakap yang menghasilkan 80-90 butir pempek.

Karena permintaan terus meningkat, dalam setahun, usaha pempek Aminah berkembang dengan 30 kg bahan baku ikan atau 2.700 butir pempek per hari. Mulai akhir 2023, penjualan Pempek Minah berangsur pulih seperti masa jayanya setelah dihantam pandemi Covid-19. Kini, produksinya kembali menjadi 400 kg atau 36.000 butir pempek per hari. Berkat dukungan promosi di media sosial, Aminah juga menerima pesanan dari banyak daerah di Indonesia. Keberadaan Pempek Minah menjadi berkah ekonomi untuk warga di sekitarnya. Mulai 2024, usaha itu telah membuka lapangan kerja untuk 15 karyawannya, baik sanak keluarga atau kerabat dekat, juga tetangga yang berstatus janda, dengan upah relative tinggi, mulai dari Rp 250.000 per orang per hari hingga Rp 350.000 per orang per hari, menyesuaikan tingkat kesulitan pekerjaannya. Upah tertinggi diberikan kepada para pembuat adonan dan penggoreng pempek. (Yoga)