Terminal Petikemas Bitung di Sulut berpeluang besar menjadi gerbang ekspor-impor di Indonesia bagian timur. Selain letaknya strategis, terminal ini mampu menampung ratusan ribu peti kemas per tahun. Hanya butuh waktu 30 menit dari Kota Manado ke Terminal Petikemas (TPK) Bitung di Kota Bitung, Sulut, pagi, Rabu (7/5) lewat tol. Jarak terminal yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Petikemas ini hanya 20 menit dari Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Laut Bitung juga dilintasi alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III, yang merupakan alur perdagangan dari dan ke Asia Pasifik. ”Jadi, lokasi Bitung sudah strategis untuk perdagangan,” ujar Manajer Pengelolaan Operasi TPK Bitung. Muhammad Habibi. Siang itu, kapal Tanto Sejahtera dan Selat Mas yang berukuran besar tengah bersandar di dua dermaga dengan panjang 355 meter dan 327 meter.

Menurut Habibi, Pelabuhan Bitung mampu menampung kapal ”Post Panamax”, yang ukurannya raksasa dan tidak bisa melalui Terusan Panama. Sebab, kedalaman dermaga di pelabuhan bisa mencapai minus 15 meter low water spring. ”Di sini hampir tidak ada pengerukan,” ujarnya, berbeda dengan perairan di wilayah Jawa yang kerap menghadapi masalah sedimentasi. Lebar laut menuju pelabuhan pun mencapai 600 meter, jauh lebih lebar dibanding pelabuhan lainnya yang berkisar 150 meter. Tidak heran, kapal banyak bersandar. Triwulan pertama 2025 ini saja, tercatat 98 kapal yang berlabuh atau naik dari periode serupa tahun lalu, yakni 81 kapal. Tahun lalu, sebanyak 391 kapal bersandar atau meningkat dibanding 2023 dengan 306 kapal. Volume bongkar muat peti kemas pun terus bertambah. Triwulan pertama tahun ini, aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal tercatat 74.928 TEUs. (Yoga)

Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,25-4,5 %. Keputusan ini dinilai kian mempersempit ruang bagi BI, untuk memangkas suku bunga di tengah perekonomian yang melambat. The Fed mengumumkan tingkat suku bunga tersebut di Washington, AS, Rabu (7/5) waktu setempat atau Kamis WIB, melalui rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang digelar pada 6-7 Mei 2025. The Fed masih menunda untuk memangkas suku bunga acuannya. Mereka melihat adanya risiko inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang meningkat seiring kebijakan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.

Melansir kantor berita Reuters, Gubernur The Fed, Jerome Powell mengatakan, kebijakan perdagangan Pemerintah AS itu telah memicu ketidakpastian. Maka, The Fed memilih mencermati dulu perkembangan ekonomi ke depan. ”Meskipun ketidakpastian meningkat, ekonomi masih dalam posisi yang solid. Kami percaya sikap kebijakan moneter saat ini membuat kami berada dalam posisi yang baik untuk merespons secara tepat waktu terhadap perkembangan ekonomi potensial,” katanya dalam konferensi pers. Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berpendapat, keputusan The Fed kembali menahan suku bunga acuannya membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter BI kian sempit.

Selain suku bunga AS yang tetap tinggi, pelemahan yuan China dan perkembangan geopolitik terkini masih menjadi sentimen bagi investor sehingga menimbulkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan keluarnya arus modal asing. ”Bagi Indonesia, penahanan suku bunga The Fed secara efektif mempersempit ruang gerak kebijakan. BI saat ini terjebak dalam situasi sulit karena harus mengelola stabilitas mata uang dan menstimulus ekonomi, terutama karena pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 baru-baru ini melambat menjadi 4,87 secara tahunan, terlemah sejak 2021,” ujarnya. BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di masa mendatang, kemungkinan hingga awal 2026. (Yoga)

Beberapa tahun terakhir, penipuan atau scam di sektor keuangan semakin canggih dan berkembang, di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Secara global, tren penipuan keuangan juga terus meningkat. Contoh kasus besar adalah penangkapan buron asal Filipina yang terlibat dalam skema investasi bodong senilai 67 juta USD dan terbongkarnya pusat online scam di Myawaddy, Myanmar, yang merupakan bagian dari jaringan sindikat kriminal Asia Tenggara. Kasus ini menyoroti kompleksitas dan luasnya jaringan penipuan lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperdaya korban. Di Indonesia, penipuan keuangan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2022 hingga triwulan I-2024 kerugian konsumen akibat scam dan fraud mencapai Rp 2,5 triliun.

Angka ini kemungkinan lebih besar, mengingat masih banyak korban yang enggan melapor karena berbagai alasan, seperti rasa malu atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Untuk merespons ancaman ini, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) meluncurkan Indonesia AntiScam Centre (IASC) pada 22 November 2024. IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung asosiasi industri terkait untuk membangun forum koordinasi penanganan penipuan di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek jera. Asosiasi yang terlibat adalah asosiasi industri perbankan, asosiasi sistem pembayaran, dan asosiasi e-commerce.

Lima bulan sejak beroperasi, hingga 22 April 2025, IASC telah menerima 97.423 laporan terkait penipuan keuangan dengan total kerugian Rp 2 triliun. Sebagai bentuk reaksi cepat, 40.127 rekening dengan dana Rp 137,9 miliar telah diblokir untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Pada 31 Desember 2024, IASC menerima 18.614 laporan dengan 8.252 rekening diblokir. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanganan kasus penipuan dan memberikan harapan bagi masyarakat yang menjadi korban. Adapun jenis penipuan yang ditangani oleh IASC, antara lain, penipuan transaksi belanja (jual-beli daring), investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, fake call, penipuan penawaran kerja, phishing, skimming, call center palsu, love scam, APK, dan social engineering. Keberadaan IASC memberikan dampak positif yang nyata dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas sektor keuangan. (Yoga)

Ekonomi Provinsi Papua Tengah yang berjuluk ”Kota Emas” tengah lemas. Pada triwulan I-2025, ekonomi daerah penghasil tembaga dan emas itu tumbuh minus 25,53 %. Kenaikan harga emas dan masih tingginya harga tembaga tak dinikmati daerah itu. Anjloknya kinerja sektor pertambangan dan ekspor menjadi biang keladi utama. Kontraksi di sektor konstruksi dan konsumsi atau belanja pemerintah semakin membuat lesu pertumbuhan ekonomi daerah itu. BPS mencatat, dari 17 lapangan usaha, hampir semua mengalami pertumbuhan, kecuali pertambangan dan penggalian serta konstruksi. Pada triwulan I-2025, sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi tumbuh -32,82 % dan -0,11 % secara tahunan.

Sementara pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) menurut pengeluaran hanya ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,38 %. Lima komponen lainnya, termasuk ekspor dan pengeluaran pemerintah, terkontraksi. Ekspor barang dan jasa pada triwulan I-2025 terkontraksi paling dalam, yakni tumbuh -54,55 % secara tahunan, diikuti konsumsi atau belanja pemerintah yang tumbuh -9,37 %. Kepala Departemen Riset Industri dan Daerah Kantor Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, Jumat (9/5) mengatakan, selama ini, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sangat bergantung pada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Tambang tembaga dan emas yang dikelola perusahaan itu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Papua Tengah. Kala pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih dan konsentrat tembaga pada awal Januari 2025, efeknya berdampak pada perekonomian Papua Tengah. Memang pemerintah memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PTFI yang berakhir pada 31 Desember 2024 menjadi Juni 2025. Namun, izin perpanjangan itu baru dikeluarkan pada Maret 2025. Di sisi lain, smelter tembaga PTFI juga sempat terbakar pada tahun lalu sehingga produksi tembaga olahan terganggu. (Yoga)

Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia meminta pemerintah pusat mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioca untuk mengakhiri polemik anjloknya harga singkong dan menjaga keberlanjutan industri tapioka dalam negeri. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk menerbitkan larangan terbatas impor tepung tapioka. Harapannya, industri diharapkan dapat menyerap singkong petani sesuai harga acuan, yakni Rp 1.350 per kg.

”Kami berharap larangan terbatas itu segera diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri dan menyerap singkong petani sesuai harga yang telah ditetapkan,” kata Dasrul, Jumat (9/5). Tahun ini, harga singkong di Lampung anjlok hingga Rp 900 per kg. Kondisi itu membuat ratusan petani singkong dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks kantor Pemprov Lampung pada Senin (5/5). Setelah didemo, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Harga singkong ditetapkan Rp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati.

Kebijakan itu memperkuat surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan No 1180/TP.220/C/05/2025 yang menetapkan harga pembelian ubi kayu petani oleh industri sebesar Rp 1.350 per kg. Meski begitu, kebijakan tersebut belum dipatuhi industri. Setelah terbitnya kebijakan harga acuan pembelian singkong, puluhan pabrik tapioca justru memilih tidak beroperasi sementara waktu. Hingga kini, setidaknya 27 pabrik pengolahan tapioka tutup sementara. Padahal, kata Dasrul, harga pembelian Rp 1.350 per kg dinilai wajar. Dengan asumsi hasil panen berkisar 20-25 ton per hektar, petani singkong hanya mendapatkan keuntungan Rp 15 juta per tahun setelah dipotong biaya tanam dan operasional. (Yoga)

Kardinal Robert Francis Prevost dari Peru terpilih menjadi Paus Ke-267 dan memilih nama kepausan Leo XIV. Ia mengajak membangun jembatan dan dialog seperti yang dilakukan Paus Fransiskus. Setelah tiga kali putaran pemungutan suara, para kardinal elektor berhasil memilih paus baru. Cerobong di atas Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5) pukul 18.00 waktu Roma atau pukul 23.00 WIB, mengepulkan asap putih, pertanda paus yang baru telah terpilih. Kardinal Protodiakon Dominique Mamberti mengumumkan paus baru telah terpilih. ”Habemus Papam,” kata Mamberti. Kardinal Robert Francis Prevost, Paus terpilih, lalu muncul di Balkon Basilika Santo Petrus. Ia memilih nama Leo XIV. Paus Leo XIV adalah Paus pertama kelahiran Chicago, AS. Kalimat pertama Paus Leo XIV adalah, ”Damai sejahtera bagi kalian semua,” ujarnya sembari melambai ke ribuan orang di Alun-alun Santo Petrus.

Ia menyinggung pendahulunya, Paus Fransiskus. ”Paus yang memberkati Roma, memberikan berkatnya kepada seluruh dunia pada pagi Paskah itu. Izinkan saya untuk menindaklanjuti berkat itu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi semua orang. Kejahatan tidak akan menang,” katanya. Tidak lupa, ia berterima kasih kepada para kardinal yang memilihnya sebagai penerus Paus Fransiskus. Ia menyebut visi kepausannya adalah membangun jembatan dan membangun dialog. Mirip dengan upaya mendiang Paus Fransiskus. Paus Leo XIV juga mengajak orang-orang menunjukkan kasih kepada siapa pun. Ia juga mengajak semua berdialog dengan kasih. Tidak lupa, ia menyapa umat Katolik di Peru, tempat ia melayani selama puluhan tahun. Sebelum terpilih, Prevost pada 2023 diangkat oleh mendiang Paus Fransiskus sebagai prefek yang bertugas memberi nasihat kepada Paus tentang pengangkatan uskup baru. (Yoga)

Dalam beberapa tahun terakhir, Ombudsman RI paling banyak menangani kasus fraud perbankan yang berkaitan dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Sebagian masyarakat tidak mendapatkan sertifikat meski KPR sudah lunas. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar yang juga menyangkut KPR, yakni program pembangunan 3 juta rumah. Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI (ORI) Yustus Yoseph Maturbongs menyampaikan, terdapat 14 jenis bentuk fraud perbankan berdasarkan penanganan laporan Ombudsman RI di sektor keuangan. Kasus yang paling banyak ditangani berkaitan dengan analisis kredit dan KPR. ”Tetapi, yang paling (sering) itu KPR. Jadi, orang sudah lunas KPR, tetapi sertifikatnya belum dapat bertahun-tahun,” katanya seusai diskusi publik bertajuk ”Pencegahan Malaadministrasi dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Sektor Perbankan”, Kamis (8/5) di Jakarta.

Kasus KPR bermasalah itu biasanya dialami masyarakat atau nasabah KPR dengan tenor panjang, 15-20 tahun. Mereka tak mendapatkan sertifikatnya lantaran pihak pengembang atau notaris menghilang atau bermasalah secara hukum. Selain itu, ditemukan pula kasus para debitor yang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan kata lain, obyek KPR telah bertahun-tahun ditinggalkan dan tidak dilunasi, tetapi kemudian dating penghuni baru. Puncak dari tren tersebut terjadi pada 2021-2022. Namun, perkembangannya mulai menurun seiring perbaikan mekanisme KPR oleh perbankan dan asesmen yang dilakukan oleh ORI. ”Kerugian masyarakat yang diselamatkan di sektor perbankan lumayan. Dari total Rp 500 miliar penyelamatan kerugian masyarakat, bisa setengah dari itu disumbang sektor perbankan atau mencapai sekitar Rp 200 miliar (sejak 2021),” ujarnya. (Yoga)