;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Untuk Kejar Produksi 100 Juta Ton, Industri Sawit Wajib Adopsi AI

15 May 2025

Transformasi digital, termasuk adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), menjadi salah satu syarat untuk mengejar target produksi 100 juta ton minyak sawit mentah Indonesia pada 2045. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma di Kementan, Ardi Praptono mengatakan, industri sawit nasional menghadapi berbagai kendala, mulai dari iklim tidak menentu, persoalan benih unggul, hingga implementasi teknologi yang masih rendah. ”Kondisi itu perlu (diatasi dengan) transformasi digital. Ini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan wajib kita lakukan,” ujar Ardi saat membuka Palmex Indonesia 2025 di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu (14/5).

Palmex ialah pameran teknologi kelapa sawit berskala internasional yang diikuti 300 perusahaan penyedia teknologi di industri sawit. Selain pameran teknologi mutakhir, kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (15/5) ini juga menghadirkan sejumlah sesi diskusi tentang teknologi dan keberlanjutan industri sawit. ”Dengan pemanfaatan teknologi digital, baik itu IoT (internet untuk segala hal), big data (mahadata), AI, maupun blockchain (rantai blok data), ini memberikan solusi konkret untuk meningkatkan produktivitas yang akan dicapai 2045 sebesar 100 juta ton CPO,” ungkapnya.

Pada 2024, produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) nasional sebesar 52,76 juta ton, turun dibanding produksi 2023 sebesar 54,84 juta ton. Transformasi digital, termasuk penggunaan AI, dapat meningkatkan produksi sawit di Indonesia. AdopsiAI dan IoT itu dalam tahap budidaya di kebun, operasional di pabrik, hingga pengambilan keputusan bisnis. Dengan kamera yang terintegrasi AI, misalnya, petani dapat mendeteksi kematangan sawit dan potensi produksinya. Pemupukan juga bisa menggunakan drone. Ardi memastikan penggunaan teknologi itu dapat membuat biaya operasional lebih efisien sekaligus meningkatkan produksi. (Yoga)


Danantara Sebagai Penyedia Likuiditas

15 May 2025

Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara menjajaki peluang kerja sama lintas negara, termasuk potensi sebagai penyedia likuiditas di sektor swasta. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat peran Indonesia dalam pembentukan modal jangka panjang, baik di pasar domestik maupun global. Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, Danantara tengah menjajaki peluang untuk menjadi penyedia likuiditas, bukan hanya di pasar modal, melainkan juga bagi pasar privat di Indonesia. Opsi ini dipertimbangkan seiring potensi alokasi dana dari hasil dividen sejumlah BUMN. Ia memandang saat ini terdapat minat yang sangat besar dari pasar privat, terutama dalam pembentukan modal. Di AS, antusiasme para pengelola dana dan investor terhadap sektor energi terbarukan lebih tinggi ketimbang antusiasme para pelaku sektor tersebut.

Kini, banyak dana yang berbentuk terbuka (open-ended), yang dianggap hampir setara dengan IPO pasar modal karena dapat langsung dijual. ”Mereka juga tertarik terhadap potensi imbal hasil dividen jangka panjang sehingga menjadikan struktur dana ini semakin menarik,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Indonesia Economic & Strategic Update 2025: Navigating Uncertainties in a Borderless Era” di Jakarta, Rabu (14/5). Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, saat ini telah terdapat berbagai proyek energi baru dan terbarukan yang siap ditawarkan oleh Indonesia dan membutuhkan kerja sama pendanaan dari pemerintah dan swasta. ”Secara sederhana, Danantara bisa dikatakan berfungsi sebagai semacam ’asuransi’, yakni memberikan jaminan agar sebuah proyek dapat berjalan dan mendorong peran serta pemerintah dalam proyek tersebut,” ujarnya. (Yoga)


Penurunan Daya Beli Pukul Multifinance

15 May 2025
Pertumbuhan kinerja perusahaan pembiayaan (multifinance) tahun ini berisiko lebih rendah dari target yang ditetapkan OJK. Hal ini sebagai dampak atas larangan eksternal, salah satunya penurunan penjualan kendaraan bermotor karena melemahnya daya beli masyarakat. Tercatat sebanyak 14 emiten perusahaan pembiayaan pada kuartal 1-2025 membukukan laba bersih Rp942,62 miliar. Nilai ini merosot 15,36% dibandingkan dengan laba bersih pada kuartal 1-2024 yang senilai Rp1,11 triliun.  Salah satu emiten yang mengalami penurunan laba bersih adalah PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance). Di mana pada Maret  2025 emiten bersandi saham ADMF ini meraup laba bersih Rp 278,52 miliar, ambles 35,54% dibandingkan Maret 2024 yang sebesar Rp 432,11 miliar. Selain itu, ada Clipan Finance Indonesia (CFIN) yang meraup laba bersih Rp35,04 miliar, anjlok 59,3% (yoy) pada akhir Maret 2025. Dari laporan keuangannya, pendapatan susut salah satunya karena alokasi pencadangan yang naik menjadi Rp 158,71 miliar dari sebelumnya Rp122,38 miliar. (Yetede)

Penurunan Bunga Tekan Ekspansi

15 May 2025

Pertumbuhan kinerja perusahaan pembiayaan (mulfiinance) tahun ini berisiko lebih rendah dari target yang ditetapkan OJK. Hal ini sebagai dampak atas tantangan eksternal, salah satunya penurunan penjualan kendaraan bermotor karena melemahnya daya beli masyarakat. Ternyata sebanyak 14 emiten perusahaaan pembiayaan pada  kuartal 1-2025 membukukan laba bersih Rp942,62% dibandingkan dengan laba bersih pada kuartal 1-2024 yang senilai Rp1,11 triliun. Salah satu emiten yang mengalami penurunan laba bersih adalah PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance). Di mana, pada Maret 2025 emiten bersandi saham ADMF ini meraup laba bersih Rp278,52 miliar, ambles 35,54% dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp432,11 miliar. Selain itu, ada Clipan Finance Indonesia (CFIN) yang meraup laba bersih Rp35,04 miliar, anjlok 59,3% (yoy) pada akhir Maret 2025. Dari laporan keuangannya, pendapatan susut dan beban melonjak, salah satunya karena alokasi pencadangan yang naik menjadi Rp 158,71 miliar dari sebelumnya Rp 122,38 miliar. (Yetede)

Permintaan Mulai Normal Penjualan Eceran Kontraksi 6,9%

15 May 2025

BI memperkirakan penjualan eceran pada April 2025 terkontraksi 6,9% dari posisi Maret  yang tumbuh 13,6%, karena permintaan secara bertahap mulai normal setelah meningkat pada bulan Ramadan dan Idulfitri. Adapun survey BI juga memperkirakan penjualan pada Juni dan September 2025 dalam tren menurun. “Secara bulanan, penjualan eceran pada April 2025 diperkirakan terkontraksi sebesar 6,9%, dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat seiring berakhirnya periode Ramadan dan Idulfitri,” jelas Kepala Departeman BI Ramdan Denny Parkoso. Mayoritas kelompok barang tercatat turun dan berada dari pada kelompok perlengkapan rumah tangga lainnnya (-10,6%, secara month to month/mtm), makanan, minuman, dan tembakau (-7,2%, mtm).

Responden menginformasikan penurunan penjualan eceran dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat seiring berakhirnya periode Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, kelompok  bahan bakar kendaraan bermotor menjadi satu-satunya kelompok  yang tercatat mengalami perbaikan  meski masih dalam fase kontraksi sebesar 0,8% (mtm) didukung oleh kelancaran distribusi. BI memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2025 mencapai 231,1 karena didiukung oleh tumbuhnya kelompok suku cadang dan aksesoris, bahan bakar, dan subkelompok sandang. Kondisi IPR pada April 2025 disokong oleh tumbuhnya kelompok suku cadang dan aksesori, bahan bakar kendaraan bermotor, dan subkelompok sandang. Sedangkan penjualan kelompok lainnya diperkirakan menurun, tertama kelompok  peralatan informasuk dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga lainnya,  makanan, minuman, dan tembakau. (Yetede)

Danantara Akan Benahi Sengkarut Timah

15 May 2025

Mining Industry Indonesia (MIND ID), holding BUMN Industri Pertambangan, bakal membawa sengkarut masalah  tata kelola komoditas timah PT Timah Tbk (TINS) ke Danantara. Hal itu dilakukan agar lembaga superholding BUMN ini ikut terjun pada tataran taktis dan strategis, untuk membenahi tata kelola sekaligus menyehatkan kembali PT Timah. Saat ini, PT Timah menghadapi sejumlah masalah besar yang dikelompokkan dalam empat klaster utama. Pertama, menyangkut  permasalahan operasional seperti penambangan illegal (illegal mining) dan perdagangan illegal (illegal trading/commerce). Kedua, persolaan tata kelola  hulu seperti rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang menjadi domain Kementerian ESDM dan analis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Klaster ketiga, PT Timah juga menghadapi persoalan pada aspek kerja tata kelola niaga seperti persetujuan ekspor dan penjualan fisik melalui bursa yang output-nya mencakup ekspor timah batangan (ingot) dan kebutuhan domestik. Dimana, Kementerian Perdagangan memegang  wewenang pada tata kelolal niaga ini. Klaster terakhir dalam hal tata kelola timah, emiten berkode saham TINS tersebut menghadapi tantangan dari sisi tata kelola industri seperti hilirisasi yang merupakan domain Kementerian Perindustrian. Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoedin menyatakan, dalam upaya menyempurnakan tata kelola timah yang lebih baik perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan  hilirisasi komoditas timah di Indonesia.(Yetede)

 

Google Cloud Akan Memperluas Kapasitas Pusat Data di Indonesia

15 May 2025

Google, melalui divisi cloud-nya, yaitu Google Cloud bakal memperluas kapasitas pusat data artificial intelegence (AI), yang terletak di Jakarta Cloud Region. Perluasan kapasitas tersebut untuk mendukung lonjakan kebutuhan cloud san AI. langkah ini juga diproyeksikan berkontribuasi sebesar Rpo 1,400 triliun terhadap perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. "Jakarta Cloud Region dari Google Cloud mendukung banyak layanan penting bagi organisasi di Indonesia, mulai dari riset dan pengembangan vaksin Bio Farma, pengalaman belajar dan mengajar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga perbankan digital e-commerce, layanan pengiriman makanan, kerja jarak jauh, dan lainnya," kata Country Director, Google Cloud Indonesia Fanly Tanto. Menurut Fanly, pada 2020, Google Cloud menjadi hyperscaler global pertama yang meluncurkan cloud region di Indonesia. Terkait dengan dampak inovasi dan produktivitas yang lebih luas, selama lima tahun terakhir, Jakarta Cloud Region telah memberikan kontribusi nilai ekonomi dan mendukung rata-rata  hampir 92.00 lapangan kerja per tahun. (Yetede)

BRI Menyiapkan Startegi Jaga Aset Tetap Sehat

15 May 2025

Saat ini kondisi ekonomi global penuh dengan tekanan akibat dampak dari tensi geopolitik dan perang tarif. Menghadapi kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kualitas asset dan pembiayaan tetap sehat, khususnya di segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis utama perseroan. Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menyampaikan bahwa di tengah tekanan yang terjadi, BRI tetap mengedepankan prinsip pertumbuhan yang selektif guna menjaga kualitas kredit secara berkelanjutan. Sebagai bank dengan porsi pembiayaan UMKM terbesar di Tanah Air, BRI mencatatkan penyaluran kredit UMKM hingga Maret 2025 sebesar Rp1.126,02 triliun atau setara 81,97% dari total portfolio. Langkah ini pun menjadi penting agar pertumbuhan pembiayaan tetap selaras dengan kondisi pasar, tanpa mengorbankan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Hal ini tercermin  dari membaiknya rasio non performing loan (NPL) BRI dari 3,11% pada akhir triwulan 1-2025. Perbaikan serupa juga terlihat pada rasio laoan at risk (LAR) yang membaik atau turun dari 12,68% di akhir triwulan 1-2025. “Tentunyakita memperkuat fungsi monitoring dan juga early warning system, sehingga dapat mengetahui kondisi nasabah  dan juga antisipasi  apabila terjadi potensi keburukan,” ungkap Mucharom. (Yetede)

Ekosistem Industri Penerbangan Tanah Air Dipacu

15 May 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong terciptanya ekosistem industri penerbangan di tanah Air mampu memiliki daya siang dengan negara lain. Setiap tahap awal pemerintahan bakal mengembangkan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, menciptakan ekosistem industri penerbangan di dalam negeri harus bisa dilakukan bertahap, salah satunya dengan mendorong ekosistem bisnis layanan fasilitas dan perawatan atau Maintance Repair and Overhaul (MRO) di Tanah Air dengan memanfaatkan Bandara Internasional Kertjati di Jawa Barat. “Untuk ekosistem MRO, saya optimis hars bias bergerak seperti yang kami lakukan di Bandara Kertajati.

Segala upaya kami lakukan, dimana  kemarin Garuda Maintance Facility (GMF) AeroAsia sudah beroperasi di kawasan Aerospace Park Kertajati meski baru sebatas perawatan helicopter,” ujar Menhub Dudy. Menurutnya lahan untuk pengembangan Bandara Internasional Kertajati sebagai Kawasan Aerospace Park juga sudah tersedia. Sehingga dengan beroperasinya GMF diharapkan mampu mengundang para pelaku usaha lain yang berkecimpung di sektor aviasi dan kargo untuk bisa berinvestasi Aerospace Park. “Dengan adanya GMF kita berharap bisa  memantik industri aviasi lain bisa masuk ke Kertajati,” Bandara Kertajati tidak hanya berfungsi sekedar bandara, namun juga bisa berkembang dengan ekosistem aviasi yang lebih besar seperti MRO, kargo dan penerbangan haju hingga umroh. (Yetede)

Tarif Sawit Dihadapkan pada Dilema Global

15 May 2025

Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya mulai 17 Mei 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara serta memperkuat hilirisasi sektor perkebunan, khususnya melalui program peremajaan sawit dan dukungan terhadap biodiesel B40. Kebijakan ini dituangkan dalam PMK No. 30/2025 dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, langkah tersebut menuai kekhawatiran dari para pelaku industri. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai tarif baru akan menambah beban ekspor hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global, terutama jika dibandingkan dengan Malaysia, kompetitor utama RI. Saat ini eksportir sudah menanggung beban tarif hingga US$221 per metrik ton, dan kenaikan tambahan diprediksi memperburuk posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, kondisi geopolitik seperti ketegangan India–Pakistan dan potensi tarif resiprokal dari AS yang akan berlaku mulai 9 Juli 2025, turut menjadi faktor risiko. Ardi Praptono dari Kementerian Pertanian menyarankan diversifikasi pasar ekspor ke wilayah seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah sebagai langkah mitigasi.

Dari sudut pandang ekonomi makro, Fadhil Hasan dari Indef dan Mohammad Faisal dari Core Indonesia mengkritisi waktu penerapan kebijakan ini. Mereka menyarankan agar pemerintah menunda kebijakan hingga proses negosiasi dagang dengan AS dan negara lainnya selesai. Jika tidak, Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan profitabilitas serta hambatan ekspansi di tengah melemahnya permintaan global terhadap CPO.

Dengan demikian, meskipun tarif baru berpotensi meningkatkan penerimaan negara, ketidaktepatan waktu penerapan serta risiko terhadap daya saing ekspor menjadi tantangan serius yang harus segera dimitigasi oleh pemerintah agar kebijakan ini tidak berbalik menjadi beban bagi industri strategis nasional.