Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia meminta pemerintah pusat mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioca untuk mengakhiri polemik anjloknya harga singkong dan menjaga keberlanjutan industri tapioka dalam negeri. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk menerbitkan larangan terbatas impor tepung tapioka. Harapannya, industri diharapkan dapat menyerap singkong petani sesuai harga acuan, yakni Rp 1.350 per kg.

”Kami berharap larangan terbatas itu segera diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri dan menyerap singkong petani sesuai harga yang telah ditetapkan,” kata Dasrul, Jumat (9/5). Tahun ini, harga singkong di Lampung anjlok hingga Rp 900 per kg. Kondisi itu membuat ratusan petani singkong dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks kantor Pemprov Lampung pada Senin (5/5). Setelah didemo, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Harga singkong ditetapkan Rp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati.

Kebijakan itu memperkuat surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan No 1180/TP.220/C/05/2025 yang menetapkan harga pembelian ubi kayu petani oleh industri sebesar Rp 1.350 per kg. Meski begitu, kebijakan tersebut belum dipatuhi industri. Setelah terbitnya kebijakan harga acuan pembelian singkong, puluhan pabrik tapioca justru memilih tidak beroperasi sementara waktu. Hingga kini, setidaknya 27 pabrik pengolahan tapioka tutup sementara. Padahal, kata Dasrul, harga pembelian Rp 1.350 per kg dinilai wajar. Dengan asumsi hasil panen berkisar 20-25 ton per hektar, petani singkong hanya mendapatkan keuntungan Rp 15 juta per tahun setelah dipotong biaya tanam dan operasional. (Yoga)

Kardinal Robert Francis Prevost dari Peru terpilih menjadi Paus Ke-267 dan memilih nama kepausan Leo XIV. Ia mengajak membangun jembatan dan dialog seperti yang dilakukan Paus Fransiskus. Setelah tiga kali putaran pemungutan suara, para kardinal elektor berhasil memilih paus baru. Cerobong di atas Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5) pukul 18.00 waktu Roma atau pukul 23.00 WIB, mengepulkan asap putih, pertanda paus yang baru telah terpilih. Kardinal Protodiakon Dominique Mamberti mengumumkan paus baru telah terpilih. ”Habemus Papam,” kata Mamberti. Kardinal Robert Francis Prevost, Paus terpilih, lalu muncul di Balkon Basilika Santo Petrus. Ia memilih nama Leo XIV. Paus Leo XIV adalah Paus pertama kelahiran Chicago, AS. Kalimat pertama Paus Leo XIV adalah, ”Damai sejahtera bagi kalian semua,” ujarnya sembari melambai ke ribuan orang di Alun-alun Santo Petrus.

Ia menyinggung pendahulunya, Paus Fransiskus. ”Paus yang memberkati Roma, memberikan berkatnya kepada seluruh dunia pada pagi Paskah itu. Izinkan saya untuk menindaklanjuti berkat itu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi semua orang. Kejahatan tidak akan menang,” katanya. Tidak lupa, ia berterima kasih kepada para kardinal yang memilihnya sebagai penerus Paus Fransiskus. Ia menyebut visi kepausannya adalah membangun jembatan dan membangun dialog. Mirip dengan upaya mendiang Paus Fransiskus. Paus Leo XIV juga mengajak orang-orang menunjukkan kasih kepada siapa pun. Ia juga mengajak semua berdialog dengan kasih. Tidak lupa, ia menyapa umat Katolik di Peru, tempat ia melayani selama puluhan tahun. Sebelum terpilih, Prevost pada 2023 diangkat oleh mendiang Paus Fransiskus sebagai prefek yang bertugas memberi nasihat kepada Paus tentang pengangkatan uskup baru. (Yoga)

Dalam beberapa tahun terakhir, Ombudsman RI paling banyak menangani kasus fraud perbankan yang berkaitan dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Sebagian masyarakat tidak mendapatkan sertifikat meski KPR sudah lunas. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar yang juga menyangkut KPR, yakni program pembangunan 3 juta rumah. Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI (ORI) Yustus Yoseph Maturbongs menyampaikan, terdapat 14 jenis bentuk fraud perbankan berdasarkan penanganan laporan Ombudsman RI di sektor keuangan. Kasus yang paling banyak ditangani berkaitan dengan analisis kredit dan KPR. ”Tetapi, yang paling (sering) itu KPR. Jadi, orang sudah lunas KPR, tetapi sertifikatnya belum dapat bertahun-tahun,” katanya seusai diskusi publik bertajuk ”Pencegahan Malaadministrasi dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Sektor Perbankan”, Kamis (8/5) di Jakarta.

Kasus KPR bermasalah itu biasanya dialami masyarakat atau nasabah KPR dengan tenor panjang, 15-20 tahun. Mereka tak mendapatkan sertifikatnya lantaran pihak pengembang atau notaris menghilang atau bermasalah secara hukum. Selain itu, ditemukan pula kasus para debitor yang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan kata lain, obyek KPR telah bertahun-tahun ditinggalkan dan tidak dilunasi, tetapi kemudian dating penghuni baru. Puncak dari tren tersebut terjadi pada 2021-2022. Namun, perkembangannya mulai menurun seiring perbaikan mekanisme KPR oleh perbankan dan asesmen yang dilakukan oleh ORI. ”Kerugian masyarakat yang diselamatkan di sektor perbankan lumayan. Dari total Rp 500 miliar penyelamatan kerugian masyarakat, bisa setengah dari itu disumbang sektor perbankan atau mencapai sekitar Rp 200 miliar (sejak 2021),” ujarnya. (Yoga)

Di tengah kompetisi ketat di panggung investasi global, kepercayaan investor tak datang begitu saja. Ia harus dipupuk, dibangun, dan dikomunikasikan lewat narasi yang meyakinkan. Inilah yang kini diupayakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lembaga sovereign wealth fund (SWF) yang dipercaya Presiden Prabowo dapat menjadi SWF dengan total valuasi kelolaan aset terbesar di dunia ini tengah menegaskan eksistensi di mata global. Salah satunya lewat panggung pertemuan dengan figur paling berpengaruh di bidang filantropi dan inovasi global, Bill Gates. Pada Rabu (7/5) perhatian publik tertuju ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Disana Presiden Prabowo, CEO Danantara, Rosan Roeslani, dan para pelaku usaha nasional duduk satu ruangan bersama pendiri Gates Foundation tersebut. Pertemuan tersebut tak cuma simbolis, tetapi juga strategis. Di balik senyum dan jabat tangan Presiden dengan Bill Gates, terselip harapan besar menjadikan Danantara sebagai mitra yang kredibel dan menarik bagi komunitas investasi internasional. Pertemuan itu menjadi bagian dari misi pemolesan wajah Danantara. Lembaga yang baru saja dibentuk di masa transisi kekuasaan ini sadar bahwa legitimasi global tak hanya dibangun lewat regulasi, tetapi juga lewat komunikasi dan reputasi. Salah satu langkah konkretnya adalah inisiasi Rosan membentuk Danantara Trust Fund, sebuah instrument penghimpun dana sosial-investasi yang dibingkai narasi keberlanjutan.

”Kami ingin menunjukkan bahwa Danantara tak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang dampak sosial, inklusi, dan keberlanjutan. Nilai-nilai inilah yang menjadi bahasa universal bagi mitra global seperti Gates Foundation,” ujar Rosan dalam konferensi pers seusai pertemuan itu, Rabu (7/5). Rosan mengatakan nantinya Danantara akan mengalokasikan dana 1 hingga 2,5 % dari total dividen BUMN sebagai hibah lewat Danantara Trust Fund. Instrumen Danantara Trust Fund dirancang dengan target awal pengelolaan dana 100 juta USD dan harapan berkembang hingga 1 miliar USD dalam lima hingga enam tahun. Model ini dinilai sejalan dengan tren global, di mana investor kini tak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan.

Pertambangan berkelanjutan adalah praktik pertambangan yang mengurangi risiko terhadap dampak lingkungan, sosial sekaligus memaksimalkan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, konsep keberlanjutan perusahaan mengacu pada prinsip ESG, yang dapat diukur pencapaiannya. Salah satunya adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk. Perusahaan berkode emiten ITM ini bergerak di bisnis batubara. Tersebar di Kalimantan, ITM memproduksi 20,2 juta ton batubara pada 2024. Dalam Laporan Berkelanjutan 2024, ITM menyebutkan strategi berkelanjutan, dilakukan melalui transformasi bisnis dari ketergantungan pada batubara ke energi terbarukan. Meskipun batubara masih utama, ITM menargetkan tahun 2025 sebagai masa transisi energi.

”Sebelum bicara tentang jumlah produksi, kami harus lebih dulu memperhatikan isu lingkungan. ITM telah bergerak ke energi terbarukan,” ujar Ignatius Wurwanto, Direktur ITM, dalam diskusi terkait industri pertambangan dan akal imitasi (AI), di Jakarta, Kamis (24/4). Tahun lalu, ITM melalui PT ITM Bhinneka Poer (IBP) membukukan kontrak pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 61,3 megawatt peak (MWp). PLTS itu termasuk dalam proyek Pelabuhan Bunyut, tempat bongkar muat batubara. Penggunaan energi terbarukan, seperti PLTS dan minyak kelapa sawit, di ITM pun bertambah dari 745.933 gigajoule (GJ) pada 2022 menjadi 958.775 GJ tahun lalu. Sebaliknya, pemakaian energi tidak terbarukan berkurang dari 2,5 juta GJ menjadi 2 juta GJ di periode tersebut.

Intensitas gas rumah kaca ditekan seminimal mungkin, bahkan nol emisi. Penerapan pertambangan berkelanjutan lainnya ialah mereklamasi lahan pascatambang, merealisasikan dana Rp 24,5 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat, hingga mengadopsi teknologi digital melalui scrum yang memungkinkan pengembangan prototipe, proyek percontohan, dan produk yang dapat direalisasikan secara cepat. ”Selama lima tahun, kami memiliki 50 studi kasus (scrum) dengan nilai (proyek) 50 juta USD (Rp 850 miliar dengan kurs 1 USD setara Rp 17.000),” ujarnya. Ignatius mengakui, pengembangan teknologi membutuhkan dana. Namun, hal itu harus dilakukan untuk mendukung pertambangan berkelanjutan. Apalagi, dengan prinsip itu, produksi batubara meningkat 20 % tahun lalu. (Yoga)

Gelombang PHK di sejumlah industri- dari manufaktur, perhotelan hingga media- beberapa waktu belakangan ini adalah salah satu dampak dari situasi industri yang sedang surut. Untuk itu salah satu solusi yang paling efektif dalam membendung gelombang PHK ke depan adalah dengan mempercepat realisasi investasi di sektor padat karya, termasuk melindungi industri dari gangguan premanisme. Ini artinya, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena PHK dinilai jauh lebih penting untuk dipikirkan, dibandingkan dengan isu angka PHK pada 2025. Oleh karena itu, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) PHK diharapkan tidak semata berfokus pada perlindungan hak-hak korban PHK, tapi juga upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Apalagi, gelombang PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara seperti Singapura. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Susiwijoyo Moegiarso mengungkapkan, pihaknya telah merampungkan penyusunan naskah keputusan presiden (keppres) terkait pembentukan Satuan Tugas PHK. Saat ini, naskah keppres tersebut tengah diproses di Sekretariat Negara (Sekneg) untuk mendapatkan tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Selain Keppres satgas PHK, proses yang juga sama tengah dilewati Keppres Satgas Deregulasi dan Satgas Perundingan Indonesia - Amerika. Pembentukan ketiga keppres yang bertujuan untuk menjaga daya tahan perekonomian Indonesia, di tengah besarnya tekanan ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, ditargetkan tuntas pekan ini. (Yetede)

Ketika Ismail Marzuki menciptakan lagu "Rayuan Pulau Kelapa" pada tahun 1944 sebagai penghormatan bagi para pejuang kemerdekaan, mungkin yang dibayangkan sang komponis  besar negara ini adalah sebuah negeri kepulauan yang tidak saja merdeka, tetapi tampak begitu indah dengan dedauanan pohon kelapa melambai ramah kepada siapapun yang mencintai Indonesia. Bicara tentang pohon kelapa, ini adalah anugrah ciptaan Tuhan yang begitu bermanfaatnya. Akarnya yang berserabut merupakan pengikat tanah sekitarnya dari erosi pantai dan sungai. Batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat jembatan, atau diolah menjadi berbagai furniture dan perabot rumah tangga.  Serabut dari kulit kelapa dapat digunakan sebagai fiber, sementara batok buah kelapa biasa digunakan sebagai arang bakar. Daunnya yang muda-biasa disebut janur- dapat dimanfaatkan untuk membuat ketupat dengan aromanya yang khas. Bandingkan dengan ketupat plastik yang di Negeri Jiran disebut nasi imbit.

Namun, buah kelapa sungguh menawarkan banyak pilihan untuk diolah. Dalam beberapa bulan terakhir, harga kelapa di dalam negeri melonjak tajam. Pada Agustus 2024, harga kelapa untuk kebutuhan industri masih berada dikisaran Rp 3.500 per kg. Namun per April 2025, harga tersebut melonjak drastis menjadi Rp 8.500 per kg. Penyebab kenaikan harga yang begitu drastis itu bukan berasal dari satu faktor saja, melainkan merupakan akumulasi dari dinamika permintaan global yang melonjak. Permintaan global terhadap produk kelapa, terutama dari RRT. Negara tersebut mengalami ledakan konsumsi minuman berbasis kelapa seperti coconut latte, coconut milk, dan produk siap minum seperti coconut juice.  Sementara aturan ekspor di Indonesia khususnya untuk kelapa bulat  sangatlah lemah bahkan tidak jelas sehingga justru memperparah situasi. Negara-negara tetangga seperti Philipina dan Thailand sudah menerapkan berbagai regulasi seperti kuota, pajak ekspor yang tinggi, bahkan larangan ekspor untuk menjaga pasokan domestik dan menolong hilirisasi  (Yetede)

Penyaluran portfolio berkelanjutan yang dikucurkan perankan nasional menunjukkan tren positif sepanjang kuartal 1-2025. Ini mencerminkan komitmen perbankan dalam mendukung agenda transmisi energi dengan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG). Seperti  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah menyalurkan kredit berkelanjutan sebesar Rp294 triliun pada kuartal 1-2025. Angka tersebut dengan tahun sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, perseroan terus menjalankan komitmennya terhadap keuangan berkelanjutan secara konsisten. "Dari sejumlah tersebut, portfolio hijau tumbuh sebesar 13,4% (yoy) menjadi Rp148 triliun dan portfolio sosial tumbuh 9% (yoy) menjadi Rp146 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini," tutur Darmawan. Dalam upaya memperluas cakupan portfolio berkelanjutan, Bank Mandiri juga memperluas sinergi dengan mitra bisnis untuk mengembangkan  produk dan layanan berbasis ESG, sejalan dengan tren global. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga penerapan Good Corporate Governance (GCG), efisiensi energi di operasional, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. (Yetede)

Untuk mendorong pendanaan global bagi ekonomi akar rumput, PT Amartha Mikro Fintek berkomitmen mendatangkan investor global lewat ajang The 2025 Asia Grassroots Forum. Harapannya, forum menjadi media bagi pemangku kepentingan global semakin memahami usaha akar rumput sebagai sektor yang tangguh dan menguntungkan. Amartha sudah bekerja sama dengan investor global seperti Lembaga Keuangan Pembangunan Internasional AS (DFC) hingga belasan perbankan asing yang berperan menjadi lender. ”Amartha terekspos dan punya hubungan dengan para investor global. Tetapi, Amartha setiap hari juga bekerja di level akar rumput.

Kami memahami kebutuhan masyarakat akar rumput,” ujar Aria Widyanto, Chief Risk and Sustainability Officer Amartha, Kamis (8/5) di Jakarta. Selama ini, pengusaha di level akar rumput cenderung belum memiliki akses permodalan. Investor asing cenderung menyasar proyek besar. The 2025 Asia Grassroots Forum yang bertema ”Scaling Impact, Pioneering an Entrepreneurial Society” digelar di Bali pada 21-23 Mei 2025 dan akan dihadiri investor global lebih dari 15 negara, meliputi AS, Eropa, dan Asia. Selain itu, pembuat kebijakan, sektor swasta, akademisi, dan lembaga yang fokus di segmen akar rumput.

Amartha membawa empat pilar diskusi provokatif meliputi pembahasan regulasi, strategi pembiayaan inklusif, peran teknologi dan AI, serta peluang investasi di ekonomi akar rumput. Sebagai perusahaan teknologi keuangan yang fokus menyediakan infrastruktur keuangan digital untuk segmen akar rumput, Amartha mampu menunjukkan bahwa sektor akar rumput tergolong investment worthy. Amartha yang didirikan pada 2010 telah menyalurkan modal usaha lebih dari Rp 35 triliun kepada 3,7 juta UMKM, di mana lebih dari 90 % di antaranya dipimpin oleh perempuan, tersebar di lebih dari 50.000 desa di seluruh Indonesia. Amartha juga mencatatkan pertumbuhan 30-40 % secara tahunan. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan pagu anggaran efektif dari Rp 17 triliun menjadi Rp26,2 triliun.  Tambahan anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Komisi V menyetujui tambahan anggaran untuk Kemenhub dan nantinya akan dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk kemudian disahkan oleh Kementerian keuangan. Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi V dengan Kemenhub. "Ini akan kita sahkan dalam waktu dekat untuk di laporkan ke Banggar lalu kemudian disahkan oleh Menteri keuangan," ujar Lasarus. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian pada program yang lebih spesifik berdasarkan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. "Ini lebih spesifik lagi disesuaikan dengan arah pembangunan melalui visi misi Presiden salah satunya menitikberatkan pada program swasembada  pangan," ujar Menteri Dudy. Dia menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S867MK.02-2024, pagu awal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 31,45 triliun dengan blokir reguler sebesar Rp 0,05 triliun. (Yetede)