Pelaku industri penerbangan global saat ini tengah dihadapi tantangan akan langkanya suku cadang pesawat (spare part). Terkait hal tersebut, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan strategi untuk bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Tbk terkait persiapan haji 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5), Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta manajeman untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan 15 pesawat Garuda yang dihentikan sementara operasionalnya (grounded). "Yang kami baca ada 15 pesawat yang di-grounded, banyak masyarakat khawatir jangan-jangan yang di-grounded, ini dipaksakan  untuk terbang  yang kemudian bisa membahayakan keselamatan jamaah," kata Mufti Anam.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut juga meminta jajaran direksi Garuda Indonesia untuk mengantisipasi keterlambatan penerbangan atau delay pada layanan angkutan haji 2025. Menurutnya, angkutan haji yang dilayani Garuda pada tahun 2024  menjadi yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Mengingat tingkat keterlambatan penerbangan haji yang dilayani Garuda pada tahun itu mencapai 47,5% dari total 85 penerbangan. "Yang ingin kami tanyakan dari pesawat yang dioperasikan dalam layanan haji ini apakah ada pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat jadi efek domino terhadap penerbangan lain. Untuk itu DPR meminta kepada Garuda agar betul-betul menyiapkan pesawat yang fit, bukan hanya untuk keselamatan jemaah tapi juga kepastian mereka bisa berangkat tepat waktu," tegasnya. (Yetede)

Jumlah pekerja yang terkena PHK cenderung meningkat, hingga menambah jumlah penganggur. Hal ini menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang. Per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76 % atau yang paling rendah setelah pandemi meski jumlah penganggur sedikit meningkat dibanding tahun 2024 menjadi 7,28 juta orang. Laporan ”World Economic Outlook: A Critical Juncture Amid Policy Shift” dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2025 memprediksi, tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 sebesar 5 %, naik dibanding tahun 2024, di 4,9 %.

Hal ini dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara empat negara Asia Tenggara lain yang dikelompokkan dalam ASEAN-5, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia masih akan naik. Pada 2026, tingkat pengangguran Indonesia diprediksi naik menjadi 5,1 %. Fenomena PHK hingga lulusan baru yang susah mencari kerja pun terjadi di mana-mana. ”Seluruh dunia menghadapi tekanan ketenagakerjaan yang seragam,” katanya. Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Irham Ali Saifudin, Indonesia terlambat memutakhirkan mesin industri dan keterampilan SDM.

Persoalan penganggur usia muda belum serius ditangani. Akhirnya, keluaran pendidikan tidak bisa mengejar dunia kerja. Pendidikan transisi pasca lulus sekolah, seperti vokasi industri, terbilang minim. ”Sejak 15 tahun terakhir, penganggur usia muda Indonesia paling tinggi se-ASEAN,” ucap Irham. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebutkan, di tengah situasi isu pengangguran dan PHK meningkat, cara pandang pemerintah semestinya mengutamakan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintah bisa mulai dengan mengupayakan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil berorientasi pasar domestik luar negeri, tetapi tidak kompetitif. (Yoga)

Perlambatan ekonomi RI sungguh terjadi dan terkonfirmasi dengan pengumuman pertumbuhan PDB triwulan I-2025 sebesar 4,87 % oleh BPS, terendah sejak triwulan III-2021. Pemicu utama perlambatan ekonomi ini adalah stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,53 % produk domestik bruto (PDB). Perlambatan ekonomi ini memperberat Indonesia untuk bisa segera keluar dari stagnasi ekonomi dan memacu pertumbuhan lebih tinggi agar bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara maju pada 2045. Potensi perlambatan ekonomi masih akan berlanjut di triwulan-triwulan berikutnya. Mayoritas lembaga, termasuk Bank Dunia dan IMF, melihat Indonesia akan kesulitan mencapai pertumbuhan 5 % tahun ini dan tahun depan.

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan, Indonesia hanya tumbuh 4,7% dan 4,65% tahun ini. Jauh di bawah target pemerintah 5,2% (2025) dan 5,3% (2026). Tren pertumbuhan menunjukkan Indonesia kian kehilangan kekuatan mesin pertumbuhan ekonominya. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53-57 % PDB terus mengalami pertumbuhan di bawah 5 atau di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV-2023. Melemahnya daya beli, menyusutnya jumlah kelas menengah, dan gelombang PHK menjadi penyebabnya. Pertumbuhan sektor industri dan ekspor diperkirakan melambat signifikan. Belanja pemerintah terkontraksi karena efisiensi dan masih rendahnya penyerapan. Selama reformasi struktural belum berjalan baik, selama itu pula pertumbuhan ekonomi tetap di bawah potensi dan kita sulit keluar dari stagnasi ekonomi. (Yoga)

Data perlambatan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang sejalan dengan data realisasi investasi di triwulan I-2025, menggambarkan lesunya investasi di awal tahun ini. Ketidakpastian global, lemahnya permintaan domestik, serta faktor musiman jadi penyebab terhambatnya pertumbuhan investasi. BPS mencatat, pertumbuhan PMTB tercatat hanya 2,12 % secara tahunan pada triwulan I-2025, lebih rendah ketimbang pertumbuhan triwulan IV-2024, di 5,03 %, sekaligus menjadi laju pertumbuhan terendah dalam dua tahun terakhir. PMTB merupakan pengeluaran untuk barang modal dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. PMTB secara umum dikenal sebagai bentuk investasi fisik.

EkonomCenter of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai perlambatan pertumbuhan investasi menunjukkan adanya gangguan sentimen dari sisi eksternal. Ketidakpastian global yang dipicu eskalasi perang tarif AS dinilai berpotensi menurunkan minat investasi. ”Hal ini diperparah oleh penurunan indeks harga komoditas energi dari 100,8 pada 2024 menjadi 94,5 pada 2025. Penurunan harga ini tidak hanya menekan pendapatan ekspor, tetapi juga mengurangi daya tarik sektor ekstraktif bagi investor,” ujar Yusuf, Selasa (6/5) di Jakarta. Faktor domestic juga turut memengaruhi perlambatan investasi. Ketidakpastian politik dan kebijakan fiskal selama masa transisi pemerintahan membuat pelaku usaha cenderung mengambil sikap menunggu dan mengamati (wait and see). (Yoga)

Meski depresiasi nilai tukar rupiah cenderung mereda dalam beberapa waktu terakhir, risiko tekanan eksternal yang berasal dari arah suku bunga global dan kebijakan tarif AS tetap perlu diantisipasi. Apalagi, kondisi tersebut terjadi berbarengan dengan sinyal perlambatan ekonomi pada awal tahun. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilaitukar rupiah pada perdagangan Selasa (6/5) ditutup di level Rp 16.472 per USD atau menguat 1,24 % dibanding akhir April 2025. Sejak awal Mei 2025, rupiah berbalik menguat setelah mengalami tekanan dalam sebulan terakhir hingga mencapai titik tertingginya di level Rp 16.943 per USD.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, BI secara umum akan terus mencermati dinamika nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini, termasuk penguatan yang sejalan dengan tren di sejumlah negara berkembang (emerging markets) lainnya. ”BI akan tetap selalu berada dimarket dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap terus mengedepankan mekanisme pasar yang sehat, serta akan senantiasa memastikan stabilitas nilai tukar tetap terjaga sesuai mandate untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya, Selasa. Penguatan rupiah mencerminkan respons pasar terhadap sentiment global yang saat ini relatif mendukung. Salah satunya terkait ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di AS dan negara maju lainnya, serta arus modal masuk ke pasar domestik. (Yoga)

Guna merealisasikan program 3 Juta Rumah, pemerintah pusat dan daerah tancap gas menyiapkan sejumlah skema dan program untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya membangun rumah subsidi, pemerintah juga akan menggencarkan renovasi rumah yang tidak layak huni. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan, APBN 2025 adalah warisan Presiden Jokowi. Dengan begitu, program pemerintahan era Presiden Prabowo belum bisa berjalan sepenuhnya, termasuk dalam penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. APBN era Prabowo baru akan diusulkan dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta pada 16 Agustus mendatang.

Setelah pidato nota keuangan, usulan akan dibahas. Nantinya, per 1 Januari 2026, barulah APBN era Prabowo berjalan sepenuhnya. ”Saat itu, kita baru bisa melihat usulan masif yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, khususnya terkait penataan permukiman kumuh hingga penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Fahri, di sela peluncuran Gerakan Benerin Rumah Agar Layak (Gebrak) di Palembang, Sumsel, Senin (5/5). APBN 2025 sudah menyediakan anggaran penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan permukiman kumuh. Namun, jumlahnya terbatas, yakni penyediaan rumah subsidi sekitar 220.000 unit dan renovasi rumah tak layak huni sekitar 40.000 unit.

Nantinya, Kementerian PKP akan mengevaluasi tambahan kuota untuk penyediaan rumah layak huni dan renovasi rumah tersebut. Pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan pemda, BUMN, dan BUMD dalam penyediaan tanah. Nantinya, lahan milik pemerintah atau negara akan didata dan diatur perizinannya untuk dimanfaatkan dalam penyediaan perumahan. Sebaliknya, pihak swasta akan membangun dengan skema yang telah diatur pemerintah. Untuk renovasi rumah tidak layak huni, sejumlah perusahaan multinasional sangat tertarik mendukungnya. Bahkan, Fahri mengklaim sudah mendapatkan komitmen dukungan anggaran 2,5 juta USD atau Rp 40 miliar dari perusahaan multinasional dalam menjalankan renovasi rumah tidak layak huni. (Yoga)

Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%.  Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus  pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong  multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah  membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.

Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 yang melambat ke level 4,87% secara (yoy) dinilai menjadi sinyal  bagi pertahanan perbankan untuk  mewaspadai potensi risiko ke depannya. Industri perbankan diimbau untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas kredit yang tetap bagus. Sehingga, perbankan tidak agresif dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debitur. Berdasarkan BPS, dibandingkan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,98% Menanggapi data tersebut, Ekonom Senior & Assoociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan, bagi pelaku sektor keuangan, khususnya perbankan, sikap yang harus diambil ke depannya adalah harus lebih hati-hati, lebih selektif terutama bagi kredit yang masih berjalan. Kemudian, tetap prospek kredit juga perbankan harus lebih hati-hati. "Saya katakan ke teman-teman perbankan, dalam situasi ekonomi seperti ini lebih baik sikap kita adalah under promising, overdeliver. Yang penting orientasinya bukan lagi ekpansi kredit yang ngebut, tapi lebih kepada penjagaan kualitas aset atau kredit. (Yetede)

penurunan jumlah pengangguran terbuka (TPT) harus dimulai dengan mengurangi pekerja informal.  Kenaikan jumlah pekerja akan memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan TPT mencapai 4% pada 2029. Adapun target TPT pada tahun ini sekitar 4,5% sampai 5%. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten meningkatkan kesempatan kerja lebih tinggi dari penambahan jumlah usia angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, 7,28 juta penduduk termasuk dalam kelompok TPT pada Februari 2025 dengan presentase TPT mencapai 4,76%. Bila diteiti lagi, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 86,58 juta orang (59,4%), sedangkan yang bekerja ada kegiatan formal sebanyak 59,19 juta orang (40,6%). Dibanding Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,23%. Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanas Maliki mengatakan, untuk menyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia tidak bisa sekedar menciptakan laangan kerja, tetapi harus menghadirkan lapangan kerja formal. Pencipataan lapangan kerja harus dibarengi juga dengan persiapan tenaga kerja. (Yetede)

Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi salah satu saham favorit pelaku pasar, dengan kenaikan agresif selama sebulan terakhir hingga 81,43% ke level Rp2.540 di penutupan perdagangan Selasa (6/5/2025). Fundamental solid dengan lonjakan laba hingga 10 kali lipat, tren bullish harga emas, serta valuasi yang murah,  membuat analis percaya, saham produsen logam mulia ini akan terus melaju hingga Rp 3.000. "Melihat pola historis, arah pergerakan (ANTM) selanjutnya secara teknikal berpotensi menguji kembali level psikologis 3.00, yang merupakan area tertinggi pada tahun 2022. Jika momentum saat ini terus terjaga, level tersebut menjadi target rasional selanjutnya dalam jangka pendek hingga menengah," kata Invesment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan kepada Investor Daily. Topan melihat, kenaikan harga saham ANTM dalam sebulan terakhir didorong oleh beberapa sentimen utama. Pertama, lonjakan harga emas global yang mencapai rekor US$ 3.400 per troy ounce pada April 2025. Kenaikan ini dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko resesi global. Sebagai produsen emas terintegrasi, Antam secara langsung mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. (Yetede)