Strategi Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tengah diuji oleh sejumlah tekanan eksternal, terutama penurunan cadangan devisa dan peningkatan permintaan valuta asing akibat repatriasi dividen pada Mei serta pembayaran utang luar negeri korporasi pada Juni. Data menunjukkan cadangan devisa Indonesia menurun dari US$157,1 miliar (Maret) menjadi US$152,5 miliar (April), di tengah arus keluar modal portofolio (net outflow) dan intervensi aktif BI di pasar valas.

Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.400—Rp16.600 per dolar AS pada akhir semester I/2025, dan menekankan bahwa ruang intervensi BI bisa semakin terbatas jika cadangan terus menyusut. Oleh karena itu, menurutnya, BI perlu mengombinasikan intervensi pasar dengan kebijakan struktural, termasuk mendorong ekspor dan investasi langsung.

Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, menyatakan komitmen BI untuk terus hadir di pasar dan menjaga kecukupan likuiditas guna mengakomodasi kebutuhan valuta asing dari investor dan korporasi.

Sementara itu, David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., menilai sentimen terhadap rupiah mulai membaik seiring tertundanya kebijakan tarif dari Presiden Trump dan mulai masuknya aliran dana ke instrumen domestik seperti SRBI, SBN, dan saham. Namun, ia tetap mengingatkan adanya risiko global, terutama dari ketidakpastian perang tarif.

Volatilitas rupiah yang mencapai 6,69% (year-to-date per 5 Mei) turut menciptakan dinamika di dunia usaha. Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian, menggambarkan situasi ini sebagai "dua sisi mata pedang": di satu sisi dapat meningkatkan biaya produksi dan pinjaman bagi importir dan perusahaan berutang dalam mata uang asing, namun di sisi lain memberikan keuntungan kompetitif bagi eksportir.

Namun demikian, fluktuasi kurs tetap menjadi tantangan bagi para pelaku usaha, terutama mereka yang bergantung pada bahan baku impor. Toto Dirgantoro, Sekjen Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), menyatakan bahwa gejolak nilai tukar menyulitkan proses negosiasi harga dengan pembeli luar negeri dan menekankan pentingnya kurs yang stabil.

Secara keseluruhan, kestabilan rupiah memerlukan sinergi antara intervensi moneter jangka pendek oleh BI dan strategi ekonomi jangka panjang oleh pemerintah guna menjaga daya saing, daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi.

Jaringan ritel modern asal Korea Selatan, GS Supermarket, dikabarkan menutup operasinya di Indonesia pada akhir Mei 2025. Penutupan ini telah dibenarkan oleh karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang, yang menyatakan bahwa gerai tersebut akan diambil alih oleh peritel lain yang bukan berasal dari Korea Selatan, dengan perubahan merek namun tetap beroperasi seperti biasa selama proses pergantian kepemilikan.

Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyebutkan bahwa mahalnya ongkos operasional dan ketidakmampuan bersaing dengan ritel yang memiliki banyak gerai menjadi penyebab penutupan gerai ritel modern. Ia juga mengaitkan tren penutupan ini dengan dampak perang dagang AS-China yang membuat industri ritel berguguran di seluruh dunia. Budihardjo meminta pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha, mengurangi pajak, dan memberikan bantuan langsung tunai untuk menyelamatkan industri ritel.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa penutupan gerai ritel modern ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara lain seperti Singapura, yang disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat menuju belanja daring (online). Menurut Budi, gerai ritel besar harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan memberikan pengalaman baru agar tetap bertahan. Ia juga menegaskan bahwa penurunan daya beli masyarakat bukan penyebab utama, melainkan pergeseran pola konsumsi.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, berpendapat bahwa penurunan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor signifikan yang memicu tutupnya sejumlah gerai ritel. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2025, yang turut mempengaruhi penurunan performa ritel.

Secara keseluruhan, penutupan gerai ritel modern di Indonesia merupakan hasil kombinasi dari mahalnya biaya operasional, perubahan pola belanja masyarakat ke digital, serta tekanan ekonomi makro. Pemerintah didorong untuk memberikan stimulus dan kemudahan agar sektor ritel tetap dapat berkembang dan beradaptasi dengan tren baru.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 2,32% dibandingkan triwulan keempat 2024, dan secara tahunan (YoY) juga mengalami kontraksi sebesar 1,47%. Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyatakan bahwa kontraksi ini disebabkan oleh berkurangnya realisasi anggaran proyek pemerintah daerah dan tidak adanya ekspor tambang yang signifikan pada periode tersebut. Namun, jika sektor tambang dikesampingkan, ekonomi NTB masih menunjukkan pertumbuhan tipis sebesar 0,95% (qtq) dan 5,57% (YoY).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Berry Arifsyah Harahap, menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi ini berkaitan dengan melambatnya kinerja ekspor akibat relaksasi ekspor konsentrat yang berakhir, serta kapasitas produksi smelter yang masih rendah. Meski demikian, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah mengalami akselerasi, didukung momentum Ramadan dan pencairan THR, serta adanya panen padi yang mendukung sektor pertanian.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, NTB diarahkan memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul, penerapan teknologi, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia petani. Bank Indonesia juga mendorong investasi di sektor pertanian dan industri makanan-minuman dengan mempererat kerjasama antara investor, industri, dan petani. Selain itu, investasi di sektor pariwisata, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, juga didorong dengan insentif dan peningkatan aksesibilitas antarwilayah.

Dukungan pemerintah pusat juga datang dari Kementerian Pertanian melalui program optimalisasi dan ekspansi lahan, termasuk cetak sawah baru untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi. Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Andi Herindra Rahmawan, menyatakan bahwa program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan di NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan dukungannya terhadap perluasan lahan pertanian dan penguatan sumber daya air sebagai kunci ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Ia berencana mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk memastikan ketersediaan titik air yang stabil guna mendukung program swasembada pangan.

Secara keseluruhan, peningkatan kinerja sektor pertanian dan pariwisata menjadi harapan utama untuk membalikkan kondisi ekonomi NTB yang kontraksi menjadi ekspansi kembali.