Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus berusaha meningkatkan modal inti minimum Rp 3 triliun paling lambat akhir Desember 2024. Untuk itu, strategi konsolidasi BPD kian ramai di tahun ini melalui skema kelompok usaha bank (KUB). Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2023 terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentun modal inti minimum melalui setoran modal mandiri dan 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB. Salah satu BPD yang gencar menambah KUB adalah BPD Jabar dan Banten (Bank BJB).

Tahun ini BJB memiliki empat BPD yang masuk dalam KUB dan perseroan terus melakukan diskusi dengan BPD lain yang terbuka untuk menjadi KUB. Dirut BJB Yuddi Renaldi mengungkapkan, pihaknya telah mendapat perizinan dari OJK terkait proses KUB Bank Bengkulu. “Bank Bengkulu sudah, ada dua lagi yang kami proses, Bank Jambi dan Maluku Malut sudah memasuki tahapan penilaian, mudah-mudahan berjalan baik karena ke duanya intensitasnya signifikan,” ujar Yuddi, Selasa (12/3). (Yetede) 

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa (12/3). Muncul harapan momentum Ramadhan dan perayaan Idul Fitri tahun ini bisa membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Dari tahun ke tahun Ramadhan dan Idul Fitri selalu berkontribusi mempercepat perputaran ekonomi nasional, karena pengeluaran untuk konsumsi masyarakat di periode ini cenderung lebih tinggi daripada hari-hari biasa. Tak hanya oleh masyarakat Muslim, semarak Ramadhan dan Lebaran juga turut diikuti hampir seluruh penduduk Indonesia. Tahun lalu, data Mandiri Spending Index menunjukkan belanja masyarakat mengalami akselerasi seiring dimulainya bulan Ramadhan pada akhir Maret 2023. Indeks nilai belanja pada Maret 2023 mencapai 136,4 atau tertinggi sejak Januari 2023. Pada periode Ramadhan, pengeluaran belanja meningkat dipicu oleh tradisi atau kebiasaan yang menjadikan bulan puasa sebagai momentum istimewa.

Pada waktu berbuka dan sahur, di meja makan keluarga Muslim yang menjalankan ibadah puasa kerap terhidang sajian yang relatif lebih beragam dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kebiasaan ini bahkan bisa berlanjut hingga sepekan seusai Lebaran. Anggaran belanja masyarakat juga meningkat karena adanya tradisi membeli pakaian dan aksesori baru untuk dikenakan saat Idul Fitri. Terkerek naiknya permintaan masyarakat karena faktor-faktor tersebut ditopang oleh pembagian THR untuk karyawan, baik swasta maupun ASN. Belanja masyarakat yang masuk golongan miskin juga akan ditopang oleh pembagian zakat dan sedekah yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Peningkatan konsumsi masyarakat tidak hanya dinikmati sektor usaha berskala menengah ke atas, tetapi juga dinikmati oleh UMKM, yang terefleksi dari munculnya usaha-usaha dadakan yang menjual berbagai barang atau jasa, seperti takjil, kue kering, parsel untuk Lebaran, rental dan cuci kendaraan, hingga layanan bersih-bersih rumah.

Tradisi mudik dan rekreasi, terutama di periode libur Lebaran, juga ikut mendorong perekonomian. Tanda-tanda menggeliatnya pertumbuhan ekonomi yang didorong Ramadhan tahun ini sudah tecermin dari meningkatnya alokasi jumlah uang tunai yang disiapkan BI pada periode Lebaran kali ini. BI menyiapkan uang tunai sebesar Rp 197,6 triliun selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024, meningkat dari tahun 2023 di Rp 195 triliun.  Wajar jika momentum Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri atau Lebaran selalu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Tanah Air, mengingat masih tingginya ketergantungan putaran roda ekonomi nasional terhadap aktivitas konsumsi masyarakat. Mari kita sambut bulan suci tahun ini dengan khidmat, sukacita, dan penuh rasa optimism akan hadirnya keajaiban ekonomi. (Yoga)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tetap agresif untuk menambah cadangan batubara dengan mengakuisisi tambang-tambang milik swasta. Saat ini, perseroan telah memiliki cadangan batubara hingga 2,98 miliar ton dan sumber daya batubara 5,81 miliar ton. Dirut PTBA Arsal Ismail menyampaikan, PTBA akan melirik tambang-tambang yang tentunya memberikan nilai positif bagi perusahaan. Artinya, perseroan akan mengakuisisi tambang yang mempunyai kelayakan dari sisi ekonomi.

“Jadi kalau kemarin sempat ditawarkan pemerintah yang kalori rendah itu, kami tidak ikut. Ke depan, kalau ada yang kalori agak tinggi kami ikut,” ucap Arsal dalam konfrensi pers baru-baru ini. Sebelumnya, pemerintah telah melangsungkan tender beberapa proyek untuk area-area tambang yang dilakukan relinquish, namun PTBA absen lantaran proyek yang ditender pemerintah berkalori rendah. Karena itu, Arsal menuturkan,PTBA akan mengkaji setiap tawaran yang dating dari pihak swasta. (Yetede) 

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan industi fintech P2P khususnya UMKM dinilai belum maksimal, diharapkan ke depan, industri fintech bisa memanfaatkan peluang tersebut. Plt Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK, Moh. Eka Gonda Sukmana mengatakan, fintech P2P lending memang ditujukan kepada masyarakat kecil yang belum tersentuh layanan perbankan. “Industri peer to peer ini sebenarnya ditujukan untuk masyarakat yang unbanked, bukan orang berdasi atau orang yang secara keuangan sudah well educated dan punya pemahaman,” kata dia di Jakarta, pekan lalu.

Eka membeberkan, meskipun tumbuh 18 %, penyaluran pendanaan untuk sektor produktif dan UMKM masih terbatas. Dari Total penyaluran sebesar Rp. 60, 42 triliun, baru Rp 20,22 triliun atau 33,65 % yang menyasar UMKM. “Dari pertumbuhan 18 %, porsinya 33,65 % untuk sektor UMKM dengan outstanding sebesar Rp 20.33 triliun. Jumlah ini sebenarnya bisa ditingkatkan karena sektor UMKM banyak peluangnya, “ ungkap dia. (Yetede) 

Industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar untuk bersaing di kancah global. Kementerian Perindustrian (Kemenperin), mencatat, nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga  dari Indonesia menembus US$547,5 juta pada Desember 2023, atau meningkat 67,7% (yoy)  dibandingkan capaian pada bulan Desember 2022 yang sebesar US$ 326 juta. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin (IKMA) Reni yanita mengatakan, selama ini kinerja ekspor  industri perhiasan cukup signifikan, sehingga menjadi salah satu kontributor yang penting terhadap penerimaan devisa negara. Kekuatan sektor ini didukung  oleh kreativitas dan inovasi dari para pengrajin yang mampu menghasilkan beragam produk  perhiasan sesuai tren dan selera pasar yang sedang berkembang. (Yetede)

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 tak menghentikan langkah ekspansi sejumlah pengembang properti. Bahkan, ditengah tahun politik,  sektor properti dinilai tetap bertumbuh sekitar 10%. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Investor Daily dari Direktur PT Summarecon Agung Tbk Herman Nagaria, Presiden Direktur PT Graha Perdana Indah (GPI) Aditya Dharmawan Sutanto, dan Direktur Utama PT Kesuma Agung Selaras (KAS Group) I Wayan Madik Kesuma. Lalu Komsaris PT Intra Golflink Resorts (IGR) Darma Mangkuluhur Hutomo, Direktur Sales & Marketing  Citra Swarna Group (CSG) Felicia Simon, Dan Wakil Ketua Umum DPR REI Bambang Eka Jaya. "Kami baru saja meluncurkan klaster Kopenhagen di proyek  Graha Laras Sentul, Bogor, Jawa Barat  atas lahan seluas 3,5 hektare dengan kapasitas 170 rumah. Selanjutnya, setelah Lebaran kami mengembangkan rumah tapak kaki di Bekasi," kata Wayan.(Yetede)

Prospek pertumbuhan kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) diperkirakan akan terbatas. Sengketa dengan Gunvor dan pengembangan bisnis yang tidak terlalu signifikan menjadi penyebabnya. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, dampak keadadaan kahar atau force majeure dengan Gunvor berpotensi menekan kinerja 2024. Hal itu berpotensi menurunkan volume penjualan LNG lantaran Gunvor merupakan salah satu pembeli LNG terbesar PGAS. Menurut Sukarno, insiden force majeure menyebabkan PGAS perlu mencari pembeli baru untuk LNG yang sebelumnya dialokasikan ke Gunvor, yang dapat meningkatkan biaya operasi. Head of Research Yuanta Sekuritas, Chandra Pasaribu juga sepakat, hal itu dapat menekan kinerja PGAS. Sebab, perseroan ini diperkirakan akan tetap berusaha untuk menghormati dan memenuhi kontrak tersebut meskipun kemungkinan secara bisnis tidak menguntungkan. Selain itu, Chandra melihat belanja modal alias capital expenditure (capex) PGAS masih relatif terbatas karena tidak ada pengembangan bisnis yang signifikan. Ia menyebutkan sebagian terkonsentrasi di transmisi dan jaringan gas (jargas) yang secara kontribusi relatif kecil dibandingkan bisnisdistribusigas. Berdasarkan laporan keuangan September 2023, segmen transmisi menyumbang pendapatan sebesar US$ 200,13 juta atau setara 7,43% dari total pendapatan. Potensi pertumbuhan kinerja yang terbatas disebabkan perkembangan bisnis dari PGAS banyak ditentukan dari pertumbuhan volume distribusi yang ditargetkan sebesar 4% di tahun 2024. Sehingga dampaknya akan sangat terbatas terhadap pertumbuhan laba perseroan. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya menambahkan, tekanan kinerja PGAS juga dipengaruhi kas perseroan yang cukup terbatas sehingga menjajakan Blok Fasken. "Fluktuasi harga gas global juga menimbulkan ketidakpastian," sambungnya.Oleh sebab itu, analis menilai prospek pertumbuhan kinerja PGAS cenderung terbatas. Diperkirakan pertumbuhannya sekitar 4%, sejalan dengan target perseroan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan korupsi melalui investasi fiktif di PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih, Direktur Utama PT Taspen. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kasus Taspen terjadi di awal 2019, maka Menteri BUMN melakukan langkah yang mendukung penyelidikan. "Supaya proses bagus dan baik, maka pak Erick kemarin menonaktifkan Dirut Taspen," ujar Arya, Jumat (8/3). Selanjutnya, Menteri BUMN menunjuk Direktur Investasi PT Taspen sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut Taspen. Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK saat ini tengah dalam proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif pada 2019, yang dengan melibatkan perusahaan lain. Dalam paparan soal kinerja keuangan 2019 di tahun 2020 silam, Steve, sapaan akrab Antonius NS Kosasih, menyatakan 67,5% investasi Taspen ditempatkan di surat utang dan 18,7% di deposito. Investasi di surat utang mencakup SUN dan SBSN, obligasi korporasi, MTN hingga KIK EBA. Ali menyatakan, KPK belum bisa mengumumkan konstruksi kasus yang menjerat para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk siapa saja para tersangkanya. KPK juga telah mengajukan cekal terhadap dua orang. Kabar yang beredar, dua orang yang dicekal adalah ANS Kosasih, serta Direktur Utama Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto. Hingga berita ini naik cetak, KONTAN belum berhasil mendapat klarifikasi dari dua orang tersebut. Sebagai perusahaan yang mengelola dana publik, pengelolaan investasi Taspen memang terlihat sangat tertutup. Cukup sulit mencari tahu kinerja Taspen, lantaran perusahaan ini tidak mempublikasikan kinerja keuangannya secara terbuka. Padahal, Taspen harus membayar pajak imbal hasil lebih tinggi bila berinvestasi di reksadana terproteksi ketimbang langsung investasi di obligasi. KONTAN sudah berupaya meminta konfirmasi kepada Taspen, namun belum mendapat jawaban.

Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta resmi membatasi barang impor bawaan penumpang yang dibeli dari luar negeri. Barang-barang yang dibatasi mulai barang elektronik, seperti telepon seluler dan komputer, hingga tas dan mainan. Pembatasan barang bawaan ini mulai berlaku pada 10 Maret 2024, sejalan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Salah satu pokok pengaturan adalah menggeser pengawasan dari post border menjadi border yang akan dilaksanakan Bea Cukai. "Bea Cukai Soekarno-Hatta memiliki tugas dan fungsi mengawasi masuknya barang impor melalui terminal kedatangan internasional (bawaan penumpang) dan melalui terminal kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ungkap Bea Cukai Soekarno dalam postingan akun Instagram resmi @bcsoetta, Sabtu (2/3). Adapun beberapa komoditas barang yang dibatasi pembawaannya antara lain hewan dan produk hewan dengan bawaan maksimal 5 kg dan harganya tidak melebihi US$ 1.500 per penumpang/awak sarana pengangkut. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo menyampaikan, berlakunya Permendag 36/2023 memang berimbas pada kegiatan impor melalui barang bawaan penumpang. Dengan demikian, jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air. "Jadi ada pembatasan barang bawaan, kalau memang muatannya berlebih asal dia mau membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, ya silakan saja," tutur Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Minggu (10/3). Aturan terbaru ini berlaku bagi seluruh penumpang perjalanan luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke kampung halaman. Gatot menjelaskan, pokok aturan yang diterapkan Bea Cukai Soetta adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor beberapa komoditas barang yang masuk ke Indonesia. "Peraturan ini menggeser komoditas yang pengawasan impornya secara post-border dikembalikan menjadi border," jelas dia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. RKP tahun depan menjadi jangka menengah pertama dalam mencapai Indonesia Emas 2045 yang difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar transformasi Indonesia menuju tingkat lebih tinggi. "Tujuannya untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah," kata Suharso dalam keterangan resminya, pekan lalu. Bagi pemerintah pusat, ini digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Adapun arah pembangunan yang termuat bisa menjadi acuan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Adapun tema RKP 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas dalam pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, serta reformasi pengelolaan sampah.