PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hingga Januari 2024 mencatatkan jumlah transaksi di BSI Mobile sebanyak 38 juta transaksi dengan volume Rp 47 triliun, sementara transaksi menggunakan QRIS BSI berada di angka 5 juta transaksi dengan volume Rp 697 miliar. Memasuki bulan Suci Ramadan, BSI mendorong masjid sebagai pusat keuangan syariah dengan bertransaksi digital selama bulan Ramadan, melalui baitul mal sebagai pemberdayaan ekonomi umat.

BSI terus memperkuat kemitraan dengan pengelola masjid dengan memperluas layanan keuangan seperti ATM dan QRIS di masjid-masjid. Dari 300.000 masjid yang terdaftar di Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag RI, jumlah masjid yang telah terdaftar bekerja sama dengan BSI sebanyak lebih dari 53.000 masjid di seluruh Indonesia. Total dana pihak ketiga (DPK) di ekosistem masjid BSI tercatat Rp 4,6 Triliun. (Yetede) 

Pemerintah tampaknya mulai ketagihan dengan skema burden sharing dengan pemangku kebijakan di daerah dalam memenuhi besarnya belanja negara. Setelah burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah (pemda) dianggap sukses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023, skema serupa juga akan diadopsi dalam penyusunan postur fiskal 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Rancangan APBN 2025 di desain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maklum, rumusan belanja pada tahun depan disusun tetap jumbo terutama dalam kaitan belanja perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos).  Di sisi lain, APBN akan ngos-ngosan apabila harus memikul beban sendiri untuk memenuhi belanja perlinsos yang menyangkut subsidi, kompensasi energi, serta bansos.  Sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan pun tidak merespons pertanyaan yang diajukan Bisnis perihal skema burden sharing pusat-daerah dalam APBN 2025. Dalam periode akhir pelaksanaan APBN 2022, burden sharing pusat-daerah dijalankan dengan diwajibkannya pemda mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bansos. Kemudian dalam APBN 2023, burden sharing pusat-daerah diimplementasikan melalui penyesuaian alokasi DBH yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) apabila terjadi kenaikan harga komoditas yang berkorelasi pada pembengkakan subsidi. Secara umum, burden sharing 2023 tetap berfokus pada mitigasi dini kenaikan harga minyak yang akan memacu mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM). 

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat mengandalkan daerah untuk membantu pembiayaan belanja sosial pada tahun depan. Sebab per 5 Januari 2025 seluruh pemda secara resmi menerapkan skema pajak baru yang terkandung dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD. Dalam UU itu, ada banyak substansi yang diklaim dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, kalangan pengusaha mendukung upaya pemerintah pusat untuk kembali menerapkan burden sharing dengan daerah dengan fokus pada belanja sosial. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, mengatakan idealnya skema itu berlaku setiap tahun mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi. Burden sharing juga dinilai mampu mensinergikan budgeting APBN dan APBD yang tidak profesional dan dapat meneken realisasi anggaran subsidi bansos yang rentan penyalahgunaan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, menambahkan skema itu akan berjalan sempurna apabila hanya melibatkan pemda dengan PAD yang cukup solid. Menurutnya, belanja bansos memang harus melibatkan APBD agar terjadi pemerataan stabilitas daya beli. Akan tetapi, perlu juga dilihat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengkritisi dasar dilakukannya burden sharing dalam RAPBN 2025.

Tiga proyek mal dengan kapasitas 161 ribu meter persegi siap mengguyur Jakarta pada 2024. Senior research advisor Knight Frank Indonesia di Jakarta, Syarifah Syaukat, baru-baru ini mengatakan, tiga proyek mal baru itu mencakup Retail Podium Thamrin Nine di kawasan Jl. MH Thamrin, Jakpus seluas 27.000 m², Holland Vilage Mal, Cempaka Putih, Jakpus (44.000 m²) dan Menara Jakarta, Kemayoran, Jakpus (90.300 m²).

Kehadiran ruang mal baru itu meramaikan pasokan existing yang bertengger di level 4,91 juta m² dengan tingkat kekosongan 1,03 juta m². “Rerata tingkat okupansi ruang ritel saat ini berada di kisaran 79 % atau meningkat tipis dari tahun lalu,” kata Syarifah. Inovasi menjadi keharusan dari peritel dan pengelola ritel untuk memberikan new experience kepada pengunjung. Di Jakarta, setidaknya 7 % ritel melakukan renovasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pengunjung ritel saat ini. (Yetede) 

Niro Granite Indonesia, perusahaan manufaktur porcelain tiles dibawah Niro Ceramic Group, resmi membuka showroom Creative Lab by Niro Granite di Balikpapan, Kaltim. Manajemen Niro Granit Indonesia menilai bahwa strategi ini merupakan hal yang sangat apik untuk diambil dalam menggarap potensi pasar di Kalimantan yang semakin positif, terutama seiring dibangunnya Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kaltim.

“Melalui showroom pertama di Kalimantan ini, kami ingin mendekatkan diri ke public, bukan hanya dengan beragam pilihan porcelain tiles, namun juga service yang terbaik,” ucap Choong Be Ren, CEO Niro Granite Indonesia di Jakarta, dalam keterangan tertulis baru-baru ini. (Yetede) 

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Inpex Masela, LTD, berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan dalam rangka melanjutkan pengembangan Proyek Lapangan Gas Abadi. Pencapaian signifikan mereka adalah penyelesaian kegiatan survei lapangan tambahan sebagai bagian kelanjutan proses dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup data tambahan hasil observasi ekosistem terumbu karang dan hasil resolusi aspirasi mewakili Maluku Barat Daya.

SKK Migas juga telah menerima penyerahan hasil pengadaan tanah kawasan non hutan seluas 28,9 hektar untuk pembangunan salah satu fasilitas proyek LNG Abadi dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kanwil BPN Maluku pada 19 Februari 2024 di Ambon, Maluku sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kelancaran proyek. (Yetede)