Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengusulkan kepada OJK untuk melonggarkan besaran maksimum pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending. Pasalnya penerapan batas atas pendanaan fintech yang berlaku saat ini dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan penerima dana di sektor produktif.

POJK No 10/POJK.05/2022 mengatur batas atas maksimum pendanaan fintech lending kepada penerima dana sebesar Rp. 2 miliar. Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring mengatakan, batas pinjaman fintech saat ini terlalu rendah sehingga perlu ditingkatkan. Dia mengatakan, wacana dari regulator mengenai batas maksimum di fintech yang muncul saat ini adalah Rp 5 miliar, sementara pihak industri menginginkan angka yang jauh lebih tingi, yaitu Rp 10 miliar. (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel segera mengeksekusi rencana penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu(PMHMETD/right issue) sebanyak 18, 92 miliar saham, setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar Jumat (15/3)

Dirut Harita Nickel Roy Arman Affandi mengatakan, pemegang saham telah memberikan persetujuan terhadap agenda ke dua yang diusulkan oleh manajemen yaitu rencana right issue, dimana jumlah saham yang akan diterbitkan minimal 10 % yang setara 6,30 miliar saham dan sebanyak-banyaknya 30 % atau sebanyak 18,92 miliar saham dari modal ditempatkan dan disetor perseroan saat ini. (Yetede)

Pasar kripto Tanah Air masih belum bergairah meskipun harga aset digital itu tengah meroket tersengat sentimen halving Bitcoin. Besaran pajak kripto yang dinilai terlalu tinggi berdampak terhadap transaksi di dalam negeri yang justru menjadi sepi.n CEO Triv Gabriel Rey menjelaskan, adanya pajak kripto yang berlaku saat ini membuat para trader lebih banyak melakukan transaksi di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Terlebih, sejumlah negara telah menghapus pajak kripto, sementara di Indonesia, pemerintah masih menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% dan PPh sebesar 0,1% untuk transaksi yang dilakukan melalui exchange atau pedagang aset kripto terdaftar. “Secara sentimen memang yang membuat transaksi dalam negeri lebih rendah dari luar negeri karena pajak yang dikenakan cukup tinggi per transaksi,” katanya kepada Bisnis, Kamis (14/3/2024). Gabriel berharap agar pemerintah memperhatikan dan menghilangkan pajak kripto seperti halnya Thailand dengan PPh 0,01%, sehingga membuat industri kripto lokal akan lebih menggeliat. Adapun, per Januari 2024, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat total transaksi aset kripto di dalam negeri sebesar Rp21,57 triliun, naik 77,69% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan Januari 2023 sebesar Rp12,14 triliun. Menurut Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Sanjaya, faktor pajak memang menjadi yang krusial karena berkaitan dengan daya saing transaksi. Sejalan dengan itu, Bappebti bersama Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) akan membicarakan ihwal ketentuan pajak kripto tersebut dengan Kementerian Keuangan. “Usulan dari pelaku itu setengahnya, jadi 0,05% dan 0,055%,” kata Tirta. Terkait dengan transaksi aset kripto sepanjang tahun berjalan ini, dia mengungkapkan bahwa pada Februari sudah mulai menanjak, tetapi tidak seperti yang terjadi pada 2022 lalu. Dengan terjadinya Bitcoin halving, di mana pasokan turun menjadi 450 Bitcoin per hari, maka ada peluang besar untuk kenaikan harga yang signifikan di masa mendatang jika permintaan tetap tinggi. Co-Founder Komunitas BitcoinIndo21 Dimas Surya Alfaruq menjelaskan investor perlu mempersiapkan strategi trading dan investasinya agar dapat memanfaatkan situasi pasar dengan baik. Co-CEO Reku Jesse Choi mengatakan Bitcoin tengah berada di tren bullish hingga sempat mencetak ATH di Indonesia, ditambah lagi dengan adanya Bitcoin halving yang mendapat antusiasme besar dari investor. Kemudian, pada Januari 2024 Ditjen Pajak menghimpun Rp39,13 miliar dari pemungutan pajak kripto. Penerimaan pajak kripto awal tahun ini berasal dari penerimaan PPh Pasal 22 senilai Rp18,25 miliar dan PPN atas transaksi kripto Rp20,88 miliar.

Pasar minuman ringan pada tahun ini diproyeksikan bertumbuh akseleratif, kecuali untuk kategori minuman beralkohol, sejalan dengan peningkatan permintaan yang mulai terjadi awal Maret 2024. Triyono Prijosoesilo, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), mengatakan momentum Ramadan telah mengirim sinyal menguatnya permintaan pasar. Kendati belum memberikan angka spesifik ihwal proyeksi pertumbuhan kinerja minuman ringan pada Ramadan tahun ini, dia memastikan konsumsi masyarakat mulai menggeliat. Menurut dia, tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi industri minuman ringan untuk rebound dari keterpurukan Covid-19 yang membuat penjualan turun hingga 40%—50%. Senada, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria memastikan momentum Ramadan cukup potensial untuk mendongkrak kinerja industri makanan dan minuman kemasan. Adapun, mengutip laporan Statista Market Insights bertajuk Beverages-Indonesia, segmen pasar minuman hangat (hot drink) pada tahun ini diproyeksikan bertumbuh 22% menjadi US$287 juta. Sementara itu, di kategori pasar minuman ringan nonalkohol diperkirakan bertumbuh 14% menjadi US$1,13 miliar. Di sisi lain, Kemenperin mendorong pemulihan industri minuman ringan melalui beberapa kebijakan, di antaranya pemberian insentif fiskal, restrukturisasi mesin, pengikutsertaan pameran, serta transformasi digital menuju industri 4.0. Merrijantij mengatakan insentif diberikan kepada sektor minuman ringan karena mengontribusi hampir 53.000 serapan tenaga kerja, investasi yang mencapai Rp7,7 triliun, serta nilai ekspor US$99 juta pada 2023. Dukungan itu mencakup program pameran di dalam dan di luar negeri, restrukturisasi mesin peralatan, serta mendorong transformasi digital menuju industri 4.0. Selain itu, pemberian berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan perlindungan nasabah untuk menghindari risiko dampak persaingan antarbank digital dalam menggaet simpanan dengan menawarkan bunga deposito tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada dasarnya bank memiliki strategi dan risk appetite masing-masing dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam memberikan penawaran bunga simpanan. “Namun, berkaitan dengan dana yang tidak dijamin LPS, OJK senantiasa mendorong penerapan pelindungan nasabah,” kata Dian Ediana, Jumat (15/3). Perlindungan nasabah yang dimaksud OJK itu di antaranya terkait dengan transparansi. OJK mendorong perbankan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk mereka, termasuk apakah suatu produk dijamin oleh LPS atau tidak. Lalu, terkait pengawasan dan regulasi, OJK terus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap bank untuk memastikan mereka mematuhi standar keamanan, keadilan, dan transparansi dalam menawarkan produk dan layanan digital. Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alasan sejumlah bank digital menawarkan suku bunga tinggi di atas bunga penjaminan LPS karena berkaitan dengan persaingan. Selain itu, alasan penerapan suku bunga simpanan bank digital tinggi adalah karena tujuan penghimpunan dana untuk menopang ekspansi kredit yang lebih masif. “Jadi, kompetisi dan ekspansi bisnis menginginkan itu terjadi,” tuturnya. Sejumlah bank digital di Indonesia telah menawarkan bunga deposito tinggi hingga 9,0% untuk meraup simpanan nasabah, salah satunya PT Bank Jago Tbk. (ARTO). Kemudian, PT Bank Neo Commerce Tbk. (BYBB) menawarkan produk deposito bernama Neo WOW dengan bunga hingga 9%. Selain itu, PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Bank menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi hingga 8,75%.

Dua raksasa otomotif Jepang, Nissan dan Honda, sepakat menjajaki kemitraan untuk pengembangan mobil listrik. Mereka menjalin kerja sama tersebut setelah pada 2023 posisi Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia digeser China dengan ekspor besar-besaran mobil listrik. Kerja sama pabrikan otomotif kedua dan ketiga terbesar di Jepang itu diumumkan di Tokyo, Jepang, Jumat (15/3). Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut kemitraan itu untuk mempercepat upaya menuju netralitas karbon, meniadakan kematian akibat kecelakaan lalu lintas, memperkuat teknologi lingkungan hidup dan elektrifikasi, serta pengembangan perangkat lunak. Kedua perusahaan mencapai kesepahaman perlunya menggabungkan kekuatan mereka dan menjajaki kemungkinan kolaborasi di masa depan.

Ruang lingkup studi kelayakan dalam kemitraan itu mencakup perangkatlunak otomotif, komponen inti yang terkait dengan kendaraan listrik, dan produk pelengkap. CEO Nissan Makoto Uchida mengatakan, persaingan produsen otomotif sekarang tidak hanya dengan pembuat mobil tradisional. Persaingan juga terjadi dengan pemain baru. ”Persaingan itu tak akan bisa dimenangi dengan kearifan konvensional dan pendekatan tradisional,” kata Makoto. Merek-merek baru dengan produk inovatif dan model bisnis baru ini, kata Uchida, menciptakan terobosan ke pasar otomotif. Langkah itu didukung dengan memanfaatkan daya saing harga yang luar biasa dan kecepatan. Selama ini,pabrik otomotif Jepang lebih fokus pada kendaraan hibrida, yaitu gabungan tenaga baterai dan mesin pembakaran internal, yang populer di Jepang, menyumbang 40 % penjualan pada 2022.

Namun, di luar Jepang, tren mobil listrik terus mendominasi. Pada 2022, hanya 1,7 % mobil listrik yang terjual di Jepang. Pada 2022, penjualan kendaraan listrik di China menyumbang 20 % penjualan mobil baru. Bahkan, pada 2023, untuk pertama kalinya, China menggeser posisi Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia berkat penjualan kendaraan listrik. China mempunyai sejumlah produsen kendaraan listrik, di antaranya BYD dan Wuling. Data dari organisasi perdagangan Jepang yang dirilis pada Februari lalu menunjukkan ekspor mobil Jepang pada 2023 naik 16 % dari tahun sebelumnya menjadi 4,42 juta kendaraan. Namun, tertinggal dari China yang mengalami peningkatan 58 % menjadi 4,91 juta kendaraan. (Yoga)

Dunia menghadapi epidemi penyakit ginjal kronis. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari telah mengalami gangguan fungsi ginjal. Padahal, selain menurunkan kualitas hidup, penyakit ini juga membebani ekonomi warga dan bisa fatal bagi penderitanya. Penyakit ginjal kerap tanpa gejala. Namun, insidensi dan beban penyakit ini tinggi. Karena itu, menurut Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia Pringgodigdo Nugroho, penapisan awal penting guna menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat komplikasi penyakit ginjal kronis (Kompas, 15/3/2024). Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 850 juta orang di seluruh dunia mengidap beberapa jenis penyakit ginjal. Penyakit ginjal termasuk salah satu penyebab utama kematian. Dalam laman World Kidney Day disebutkan, pada 2019 penyakit ginjal kronis (CKD) memicu lebih dari 3,1 juta kematian. Hal ini menjadikannya menempati peringkat ketujuh dalam hal penyebab utama kematian di seluruh dunia.

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi, antara lain, tingginya beban biaya terapi, terbatasnya akses pengobatan dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer, kesenjangan informasi seputar penyakit itu, serta lemahnya pencegahan dan diagnosis dini. Penanganan penyakit ginjal menimbulkan beban anggaran kesehatan besar karena biaya tahunan per pasien untuk hemodialisis. Biaya hemodialisis atau cuci darah di AS 88.195 USD, di Jerman 58.812 USD, dan di Belgia 83.616 USD. Di Indonesia, mengutip data BPJS Kesehatan, biaya terapi gagal ginjal meningkat dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada tahun 2022 mencapai Rp 2,1 triliun dan naik menjadi Rp 2,9 triliun pada 2023. Sejumlah studi membuktikan penapisan bisa efektif menurunkan risiko penyakit ginjal pada tahap akhir, terutama pada populasi berisiko tinggi. Penapisan bisa melalui pemeriksaan laboratorium dasar. (Yoga)

Volume impor beras pada awal tahun ini meningkat signifikan seiring penurunan produksi di tengah meningkatnya permintaan dan harga beras pada masa Ramadhan-Lebaran. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor beras pada Januari-Februari 2024 mencapai 880.820 ton senilai 564,51 juta USD. Dibanding Januari-Februari 2023, volume dan nilai impor komoditas itu naik signifikan masing-masing 93 % dan 148,63 persen. ”Beras impor itu berasal dari Thailand 59,11 %, Pakistan 17,82 %, dan Myanmar 14,34 %,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Jumat (15/3).

Tahun ini pemerintah menetapkan kuota impor beras 3,6 juta ton, lantaran produksi beras pada 2023 turun dan pada Januari-April 2024 diperkirakan lebih rendah disbanding periode sama tahun lalu. BPS mencatat, produksi beras nasional turun 440.000 ton atau 1,36 % dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,1 juta ton pada 2023. Dari hasil kerangka sampel area, potensi produksi beras nasional pada Januari-April 2024 sebesar 10,71 juta ton atau turun 17,52 % dari Januari-April 2023 yang sebesar 12,98 juta ton.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Perum Bulog menyatakan sudah dan akan mendatangkan beras impor 1,3 juta ton yang akan digunakan untuk menstabilkan harga beras dan bantuan beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, awal tahun ini, Bulog telah mendatangkan 500.000 ton beras impor dari sisa kuota impor tahun lalu. Hingga kini, Bulog juga telah merealisasikan kontrak impor beras dengan sejumlah negara sekitar 800.000 ton. (Yoga)

Idul Fitri yang jatuh pada pekan kedua April 2024 rasanya kurang lengkap apabila tak menjalin silaturahmi dengan orangtua, sanak saudara, dan handai tolan di kampung halaman. Pemerintah memperkirakan pergerakan masyarakat 71,7 % total penduduk Indonesia atau 193,6 juta orang selama Lebaran 2024, meningkat dibanding pergerakan masyarakat saat Lebaran tahun lalu di 187 juta orang. Mayoritas di antaranya lebih memilih transportasi umum untuk menuju kampung halaman. Tia (26), karyawati swasta, misalnya, sudah mereka-reka rencana pulang ke kampung halaman di Medan, Sumut. Sejak awal Maret 2024, ia berburu tiket pesawat di berbagai laman. ”Keuangan memang jadi seret jelang mudik. Harga tiket pesawat sudah Rp 2 jutaan. Padahal, pesannya dari Maret, apalagi kalau dekat hari-H Lebaran,” ujarnya, Kamis (14/3). Di luar tiket, ada pengeluaran lain yang totalnya Rp 7 juta-Rp 8 juta. ”Jadi, tahun ini pastinya rindu suasana Lebaran kumpul keluarga.

Alasan mudik itu, ya, karena cuma setahun sekali, masa tidak bisa diusahakan mudik, apalagi buat yang masih punya orangtua dan masih single,” ujarnya. Bayu (24), pegawai kantor pemerintahan, memutuskan mudik pada Lebaran kali ini. Meski harus merogoh kocek lebih mahal lantaran terlambat memesan tiket, ia tetap pulang kampung demi berjumpa orangtua dan menjalin silaturahmi dengan sanak saudaranya. Pada mudik kali ini, Bayu mengeluarkan ongkos transportasi Rp 1,4 juta atau dua kali lipat dari harga tiket normal. Ia baru memesan tiket awal Maret 2024 lalu dan hanya tersisa tiket kereta api (KA) Jakarta-Surabaya kelas eksekutif seharga Rp 710.000. Kedua pengalaman itu mencerminkan bagaimana perencanaan keuangan mudik oleh masyarakat. Penasihat keuangan sekaligus pendiri Oneshildt Financial Planning, Risza Bambang, menyarankan pemudik menyiapkan diri sejak awal. Salah satunya dengan menghitung biaya yang akan dikeluarkan, antara lain, biaya transportasi umum atau kendaraan pribadi, akomodasi, serta biaya konsumsi selama perjalanan dan di kampung halaman.

Selain itu, ada biaya oleh-oleh, biaya zakat, biaya donasi atau THR kepada orangtua dan sanak saudara, kebutuhan untuk pakaian yang berkaitan dengan mudik, serta biaya jasa penjagaan rumah saat ditinggal mudik. Para pemudik sebaiknya memperhitungkan tujuan mudik, waktu keberangkatan dan kepulangan, hingga durasi selama di kampung halaman. Lebih lanjut, destinasi yang akan dikunjungi selama mudik, pilihan akomodasi tinggal, detail jadwal, dan jenis transportasi akan menentukan anggaran. ”Langkah selanjutnya adalah menghitung secara detail dan akurat (keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan). Lalu, tambahkan dengan biaya tidak terduga, baik petty cash (kas kecil) lebih kurang 10 % maupun asuransi perjalanan jika diperlukan,” ujarnya. Perlu dicatat bahwa anggaran dibuat sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan ”unjuk gigi” di kampung. Aanggaran untuk mudik seyogianya mempertimbangkan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari atau disesuaikan kemampuan finansial agar pengeluaran tak melebihi dana yang disiapkan. (Yoga)