Kasus antraks yang berulang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan perlunya penyakit itu ditangani secara tuntas dan ada upaya pencegahan secara masif. Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia ini berbahaya. Dosen Fakultas Peternakan UGM, Nanung Danar Dono, menyebutkan, langkah memutus berulangnya kasus antraks di DIY memerlukan upaya dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Sejak 2019, kasus antraks setiap tahun selalu muncul di DIY, terutama di Kabupaten Gunungkidul.

”Kepada masyarakat, mohon jangan lagi mengonsumsi ternak yang sudah mati. Kalau ada ternak yang sakit, jangan disembelih juga, laporkan ke petugas dinas peternakan setempat,” ujarnya, Kamis (14/3). Pada Rabu (13/3), Pemerintah DIY menetapkan Dusun Kalinongko Kidul, Prambanan, Kabupaten Sleman, dan Dusun Kayoman, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, sebagai zona merah antraks. Meski beda kabupaten, kedua desa itu secara geografis bertetangga dan banyak warganya yang terikat hubungan kekerabatan.

Zonasi dilakukan untuk memfokuskan penanganan terhadap ternak agar kasus tak menyebar. Zona merah juga melarang lalu lintas ternak ke luar dusun Nanung berharap pemerintah melakukan penanganan secara cepat dan tuntas jika ada kasus antraks yang muncul. Hal ini untuk mencegah spora antraks menyebar ke area yang lebih luas. Salah satu solusinya ialah dengan mengkremasi bangkai hewan yang diduga mati tak wajar. Menurut dia, kremasi akan memusnahkan spora antraks secara total. Hal itu dilakukan dengan alat bernama onsite mobile incinerator yang dapat diterjunkan ke lokasi jika terjadi kasus kematian hewan ternak yang tak wajar. (Yoga)

Masalah beban utang menumpuk yang membelit sejumlah BUMN di sektor konstruksi atau BUMN Karya ditengarai muncul karena permasalahan internal dalam tata kelola. Situasi ini diperparah beban penugasan proyek dari pemerintah yang tidak dilandasi perencanaan matang. Salah satu BUMN Karya yang terbelit beban utang adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan keuangan triwulan III-2023, perseroan tercatat memiliki liabilitas Rp 84,1 triliun, tertinggi dibanding beban utang BUMN karya lainnya. Proporsi utang terhadap total aset perseroan mencapai 87,1 %. Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tercatat sebagai BUMN Karya dengan nilai liabilitas tertinggi kedua sebesar Rp 55,6 triliun. Dengan total aset Rp 66,6 triliun, proporsi utang perseroan terhadap total aset sebesar 83,5 %.

Pengamat BUMN dari UI, Toto Pranoto, mengatakan, tumpukan beban utang yang ditanggung BUMN Karya dipicu masalah internal terkait tata kelola perseroan. Contohnya, Waskita Karya yang enam tahun terakhir mengubah model bisnis dari kontraktor menjadi investor. ”Bisnis model investor adalah mereka berupaya membangun banyak jalan tol, untuk kemudian dijual. Keuntungan yang lebih tinggi dari hasil penjualan akan dinvestasikan atau digunakan untuk proyek di tempat lain,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (14/3). Persoalan di Waskita Karya, terjadi sebab kecepatan perseroan mendivestasi aset tol yang mereka kerjakan terhambat oleh sejumlah hal.

Salah satunya adalah harga jual yang kelewat mahal. Padahal, modal pembangunan tol, mulai dari untuk akuisisi lahan hingga konstruksi jalan tol, bersumber dari berbagai instrumen utang. Di tengah upaya merestrukturisasi utang, perseroan mendapatkan penugasan-penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur lain. Kondisi ini justru malah menambah beban keuangan dari Waskita Karya. Terlebih lagi, penugasan pemerintah kerap tidak diimbangi dengan penempatan ekuitas. ”Akhirnya semua menumpuk hingga tiba di suatu masa mereka mengalami problem likuiditas. Itu menyebabkan BUMN Karya berada dalam situasi seperti saat ini di mana kebutuhan kreditor tidak bisa dipenuhi dan utang jatuh tempo tidak bisa dibayar,” ujar Toto. (Yoga)

BPS merilis hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) mengenai jumlah usaha pertanian tahun 2023 yang sebanyak 29,36 juta unit. Berkurang 2,35 juta unit atau 7,42 % dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) yang 31,71 juta. Dampak langsung dari penurunan jumlah usaha pertanian adalah menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor ini. BPS mencatat, tahun 2013, sektor pertanian menyerap 39.220.261 tenaga kerja atau berkontribusi 34,78 % terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional. Angka ini menurun di 2022 menjadi 38.703.996 tenaga kerja atau 28,61 % dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Menurunnya jumlah usaha pertanian yang berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh banyaknya petani yang mengganti profesinya ke bidang usaha lain atau ”pensiun” dan relatif sedikitnya muncul ”petani baru”.

Mayoritas petani di Indonesia adalah petani yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar atau dikenal sebagai petani gurem. Pada 2013, terdapat 14,25 juta rumah tangga petani gurem. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia tahun 2013 sebesar 55,33 %. Kondisi ini memburuk pada 2023, di mana jumlah rumah tangga petani gurem naik 18,49 % menjadi 16,89 juta rumah tangga. Akibatnya, proporsi rumah tangga petani gurem juga meningkat menjadi 60,84 % pada 2023. Dengan jumlah petani gurem yang sangat besar, maka transformasi usaha pertanian ke nonpertanian hanya menunggu waktu. Apalagi, di 2023, ketika jumlah petani gurem semakin meningkat.

Di Indonesia, pengangguran bukanlah kelompok terbesar dari penduduk miskin, melainkan petani. BPS mencatat, pada 2023 sebesar 48,86 % rumah tangga miskin mempunyai sumber penghasilan utama dari bertani, sementara yang tidak bekerja hanya 12,07 %. Artinya, mayoritas orang miskin di Indonesia merupakan pekerja keras, yang sekaligus merupakan elemen penting tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2-4, tetapi berusaha dalam sistem bisnis yang tak mendukung. Para petani gurem merupakan cerminan dari kemiskinan tersebut. Pemerintah perlu mengkaji kriteria kemiskinan ini karena bisa menyebabkan bansos jadi salah sasaran. Kenyataan menunjukkan bahwa pertanian bukan sektor yang menarik untuk digeluti oleh anak muda karena menjadi petani hanya akan menjadi miskin dan kelak melahirkan generasi-generasi miskin. (Yoga)

Pasokan gabah dan beras ke pasaran diprediksi meningkat seiring meluasnya area panen padi hingga 1-2 bulan ke depan. Masyarakat diimbau tidak panik dalam membeli barang kebutuhan pokok, khususnya beras, karena dapat berdampak pada kenaikan harga. Stok beras di Jabar, salah satu sentra produksi beras nasional, diperkirakan dalam kondisi surplus 50.000 ton selama Maret 2024. Produksi akan meningkat pada puncak panen raya yang diperkirakan terjadi bulan depan. Pergeseran masa tanam membuat panen padi di Jabar meningkat dan mencapai 1,27 juta ton pada April 2024. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Dadan Hidayat memaparkan, produksi padi di Jabar diprediksi mencapai 620.989 ton dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada Maret 2024. Jumlah ini jauh lebih tinggi disbanding produksi pada Februari yang sebanyak 148.560 ton GKG, sementara pada Januari 2024 angkanya 243.362 ton GKG.

Menurut Dadan, selain pada volume produksi, fenomena El Nino berdampak pada pergeseran masa tanam hingga 2-3 bulan. Akibatnya, masa tanam dimulai pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Secara kumulatif, pada Maret 2024, Jabar surplus hingga 50.000 ton. Memang ini cukup kecil. Namun, ini memastikan masih ada kecukupan pangan. Potensi panen yang besar ada pada April 2024 karena masa tanam bergeser jadi akhir tahun lalu dan Januari tahun ini,” ujarnya seusai rapat pembahasan ketahanan pangan di Bandung, Jabar, Rabu (13/3). ”Dalam kurun Oktober 2023 sampai 15 Februari 2024, ada 6.299 hektar lahan yang terdampak bencana karena perubahan iklim. Namun, dari jumlah tersebut, yang puso hanya 874 hektar. Jadi, kondisi awal tahun ini tidak dipengaruhi oleh bencana-bencana tersebut,” ujarnya. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, stok pangan yang dinilai aman ini diharapkan bisa menenangkan masyarakat. Dia mengimbau warga untuk tidak panik saat bulan Ramadhan karena dapat berdampak pada kenaikan harga. (Yoga)

Geliat konsumsi pada Ramadan tahun ini diprediksi penuh dengan tantangan. Bulan yang biasanya diiringi dengan melonjaknya permintaan, kali ini dibayangi oleh perubahan pola konsumsi. Bukannya tanpa alasan konsumen menunda belanja pada periode krusial ini. Besarnya pengeluaran untuk belanja pokok dan antisipasi membengkaknya pengeluaran pada mudik Lebaran sedikit mengerem konsumsi Ramadan. Ada dua faktor yang menjadi pemberat konsumsi masyarakat pada bulan ini. Pertama, mahalnya harga beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bahkan, pemerintah baru-baru ini menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp13.900—Rp14.800 per kilogram (kg) menjadi Rp14.900—Rp15.800 per kg berdasarkan zonasi. Kedua, naiknya tarif sejumlah ruas jalan tol yakni Jalan Tol Jakarta—Cikampek (Japek), Jalan Tol Serpong—Cinere, Jalan Tol Jombang—Mojokerto, hingga Jalan Tol Surabaya—Gresik. Tentu keduanya akan memberatkan masyarakat sehingga konsumsi pada bulan ini diestimasi tertahan. Terlebih, sebelum memasuki Ramadan ada aksi menahan pengeluaran dari konsumen. Hal itu tecermin dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia (BI) yang mencatat proporsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan turun dari 74,6% pada Januari 2024 menjadi 73% pada Februari 2024. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat, tecermin dari IKK Februari 2024 yang berada pada level 123,1. "IKE juga tetap terjaga didukung oleh optimisme pada semua komponen pembentuknya," katanya, Rabu (13/3). Pemerintah pun menyiapkan berbagai cara untuk menjaga stabilitas harga pada bulan puasa sehingga konsumsi yang menjadi mesin utama produk domestik bruto (PDB) mampu tumbuh maksimal. Persoalannya, terjadi ketidaksinkronan aksi dalam mengelola infl asi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). 

Mengacu pada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per kemarin ada 250 daerah yang belum melakukan operasi pasar sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Infl asi kemarin mengatakan ada banyak daerah yang tidak melaksanakan operasi pasar meski memiliki stok beras melimpah. Optimisme senada juga disampaikan Kementerian Perindustrian, yang juga berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya bersama pemerintah terkait dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantji Punguan Pintaria, mengatakan momentum Ramadan cukup potensial untuk mendongkrak kinerja industri. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyadari adanya perubahan pola konsumsi karena besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan antisipasi membengkaknya biaya mudik. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo, mengatakan pengusaha akan mengerahkan sejumlah strategi seperti meningkatkan keterjangkauan produk, produksi minuman rendah kalori, hingga menjamin ketersediaan pasokan. Pelaku usaha pun memandang urgensi untuk menguatkan proteksi konsumsi sangat tinggi. Sebab menurutnya, tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi industri minuman ringan untuk reboundpasca Covid-19 yang menurunkan penjualan hingga 40%—50%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan pemerintah harus mulai mendesain kebijakan untuk membantu kelas menengah yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan tantangan ekonomi yang masih muncul dari harga pangan yang masih tinggi akibat El-Nino. "Ini tentu cukup signifi kan dampaknya terhadap daya beli masyarakat," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi pada Februari 2024 sebesar 2,75% secara year-on-year (YoY) yang ditunjukkan dengan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti makanan, minuman, dan tembakau hingga rekreasi dan budaya. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi secara YoY pada Februari 2024, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,36%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,09%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,38%), kesehatan (1,95%), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,68%), pendidikan (1,55%), dan transportasi (1,40%). Selanjutnya, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami kenaikan 1,13%, pakaian dan alas kaki (0,90%), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,57%). Sebaliknya, hanya kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang membukukan penurunan 0,13% pada Februari 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Inflasi atau kenaikan harga ini dapat menjadi indikator mengenai daya beli konsumen, di mana kenaikan harga menunjukkan adanya peningkatan permintaan atau dengan kata lain konsumsi masih bertumbuh. Peningkatan permintaan ini tentu saja, salah satunya dipicu oleh bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri, di mana menjadi kelaziman bahwa pedagang berharap adanya lonjakan permintaan. Pasalnya, survei Indeks Kepercayaan Konsumen yang dirilis Bank Indonesia selaku otoritas moneter menunjukkan adanya tren penurunan belanja atau pengeluaran konsumsi di seluruh golongan pada Februari 2024. Situasi ini disebabkan oleh tingginya harga komoditas pangan yang membebani masyarakat sehingga memengaruhi pola konsumsi secara keseluruhan.

DPR di AS, ketika berita ini ditulis, Rabu (13/3) tengah bersiap menggelar pemungutan suara terkait masa depan media sosial Tiktok di AS. Diduga kuat, DPR AS akan meloloskan ketentuan yang memaksa Bytedance, perusahaan induk Tiktok di China, mendivestasikan aset mereka pada entitas di luar China. Waktu yang diberikan hanya enam bulan. Apabila tidak mengindahkannya, Tiktok akan dilarang digunakan di AS. Pemungutan suara akan dilakukan pukul 10.00 waktu setempat. Untuk dapat disahkan, RUU itu membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota DPR. Meskipun Tiktok gigih menggalang dukungan untuk menahan laju RUU itu, para pihak, baik pendukung maupun penentang RUU itu, memprakirakan, ketentuan itu bakal lolos di DPR. Komite Energi dan Perdagangan DPR pada pekan lalu memberikan suara 50-0 untuk mendukung RUU tersebut.

RUU itu lahir dari kekhawatiran soal keamanan nasional AS terhadap langkah asertif China, mulai dari isu mobil cerdas, kecerdasan buatan, hingga media sosial. Selasa lalu, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, tujuan dari lahirnya RUU itu adalah untuk mengakhiri kepemilikan oleh perusahaan China, bukan semata-mata melarang Tiktok. ”Apakah kita ingin Tiktok, sebagai sebuah platform, dimiliki oleh perusahaan AS atau dimiliki oleh China? Apakah kita ingin data dari Tiktok, data anak-anak, data orang dewasa, tetap ada di sini, di AS, atau pergi ke luar negeri? China?” kata Sullivan.

Secara resmi, ketentuan itu dikenal sebagai ”UU Perlindungan Orang AS dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing”. China mengancam sikap dan langkah AS. Menurut China, pada akhirnya larangan itu justru akan berdampak buruk dan merugikan AS. Kecaman keras China tersebut disampaikan oleh juru bicara Kemenlu China, Wang Wenbin, Rabu (13/3) di Beijing, China. ”Meskipun AS tidak pernah menemukan bukti bahwa Tiktok mengancam keamanan nasional AS, mereka tidak berhenti menekan Tiktok,” kata Wang. Saat ini, aplikasi video pendek itu digunakan 170 juta orang di AS. Ini menjadikan Tiktok salah satu media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di negara itu. Namun, Fraksi Partai Republik dan Partai Demokrat di DPR AS berpendapat, kepemilikan perusahaan itu dinilai memiliki potensi atau menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional AS. (Yoga)

Inilah kisah di China ketika anak muda berebut lowongan pekerjaan. Malam sebelum ujian pegawai negeri China, Melody Zhang (24) belajar sambil berjalan mondar-mandir dengan cemas. Barulah saat masuk ke dalam ruangan ujian keesokan harinya, dia menyadari sudah menangis seharian. Zhang sangat berharap bisa bekerja di lembaga pemerintah setelah 100 berkas lamaran kerjanya untuk industri media ditolak. Sayangnya, impian itu pun kandas. Bukan hanya Zhang yang gagal menjadi pegawai negeri karena peminatnya sampai 2,6 juta orang. Padahal, lowongan yang tersedia hanya 39.600 posisi. Jumlah peminat 2,6 juta orang ini mencatat rekor di tengah krisis kemiskinan yang dialami anak muda (Kompas.id, 11/3/2024). Setidaknya 20 % dari 100 juta warga China berusia 16-24 tahun menganggur pada Juni 2023.

Pengumuman ini ditarik dan kemudian muncul pernyataan baru yang menyebutkan bahwa data itu tidak memasukkan mahasiswa dan menyebutkan pengangguran anak muda mencapai 14,9 % pada Desember 2023. Angka-angka ini sebenarnya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi China yang tidak lagi tinggi sehingga penyediaan lapangan pekerjaan tidak memadai. Mereka yang bekerja pun tidak memperoleh pendapatan yang layak karena turun 1,3 % dibandingkan tahun lalu. Tak mengherankan jika mereka disebut generasi paling pesimistis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di China, tetapi juga di AS dan Indonesia. Mereka adalah generasi yang sulit mendapatkan pekerjaan, sulit untuk membeli properti, dan tak mudah untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu.

Tekanan hidup mereka sangat berat dan mendalam. China memahami hal ini. Saat ini, mereka tengah mencari sumber pertumbuhan baru. Target pertumbuhan saat ini, yaitu 5 %, hanya sekadar untuk menjaga lapangan pekerjaan. Mereka bercita-cita memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja. Dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) tahunan awal Maret lalu, China telah mengumumkan, salah satu cara menyelesaikan masalah saat ini adalah dengan membangun industri yang penting bagi daya saing masa depan, antara lain kecerdasan buatan hingga eksplorasi ruang angkasa. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,53% ke posisi 7.421,20 Rabu (13/3). IHSG sempat menembus level tertinggi (all time high) di 7.441,61. Saham di sektor barang baku (basic materials) jadi motor penggerak lonjakan IHSG. Saham barang baku melaju paling kencang dengan penguatan harian indeks sektoral mencapai 2,61%. Barisan saham emiten berskala jumbo dari bidang usaha tambang logam mineral (nikel, tembaga dan timah), kimia, kertas dan baja kompak melaju. Sekadar contoh, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) yang menguat 3,28% dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang naik 3,51%. Duo Grup Barito di industri kimia, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) kompak melompat 1,49% dan 11,66%. Emiten kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan emiten baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) turut melesat, naik 2,10% dan 6,25%. Sebelumnya, saham emiten emas telah melaju cukup kencang. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengamati akselerasi saham sektor barang baku terdongkrak kenaikan harga komoditas tambang global, seperti nikel yang kembali rebound setelah setahun terakhir mengalami koreksi. Sementara itu, ketidakpastian global turut memoles permintaan emas sebagai aset safe haven.

Research Analyst Reliance Sekuritas Indonesia, Ayu Dian menambahkan perkembangan industri Artificial Intelligence (AI) akan turut menggairahkan kembali permintaan dan harga komoditas logam dan mineral. Pasalnya, industri AI sangat memerlukan semikonduktor yang bahan bakunya berasal dari komoditas tambang mineral. Sedangkan Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Felix Darmawan menyoroti rilis data inflasi China bulan Februari 2024 yang berada di atas estimasi konsensus. Menjadi salah satu tanda perbaikan ekonomi China yang sebelumnya menghadapi tantangan deflasi sejak September 2023. "Ada indikasi pulihnya ekonomi China dan menggeliatnya aktivitas industri," ujar Felix ke KONTAN, Rabu (13/3). Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengingatkan, pelaku pasar perlu selektif memilih saham dan menentukan momentum. Dia menyoroti emiten petrokimia yang berpotensi profit taking usai naik signifikan. Sedangkan emiten komoditas yang kinerjanya tertinggal seperti nikel dan emas, masih berpotensi kembali melaju.