Pemerintah tampaknya mulai ketagihan dengan skema burden sharing dengan pemangku kebijakan di daerah dalam memenuhi besarnya belanja negara. Setelah burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah (pemda) dianggap sukses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023, skema serupa juga akan diadopsi dalam penyusunan postur fiskal 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Rancangan APBN 2025 di desain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maklum, rumusan belanja pada tahun depan disusun tetap jumbo terutama dalam kaitan belanja perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos).  Di sisi lain, APBN akan ngos-ngosan apabila harus memikul beban sendiri untuk memenuhi belanja perlinsos yang menyangkut subsidi, kompensasi energi, serta bansos.  Sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan pun tidak merespons pertanyaan yang diajukan Bisnis perihal skema burden sharing pusat-daerah dalam APBN 2025. Dalam periode akhir pelaksanaan APBN 2022, burden sharing pusat-daerah dijalankan dengan diwajibkannya pemda mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bansos. Kemudian dalam APBN 2023, burden sharing pusat-daerah diimplementasikan melalui penyesuaian alokasi DBH yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) apabila terjadi kenaikan harga komoditas yang berkorelasi pada pembengkakan subsidi. Secara umum, burden sharing 2023 tetap berfokus pada mitigasi dini kenaikan harga minyak yang akan memacu mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM). 

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat mengandalkan daerah untuk membantu pembiayaan belanja sosial pada tahun depan. Sebab per 5 Januari 2025 seluruh pemda secara resmi menerapkan skema pajak baru yang terkandung dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD. Dalam UU itu, ada banyak substansi yang diklaim dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, kalangan pengusaha mendukung upaya pemerintah pusat untuk kembali menerapkan burden sharing dengan daerah dengan fokus pada belanja sosial. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, mengatakan idealnya skema itu berlaku setiap tahun mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi. Burden sharing juga dinilai mampu mensinergikan budgeting APBN dan APBD yang tidak profesional dan dapat meneken realisasi anggaran subsidi bansos yang rentan penyalahgunaan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, menambahkan skema itu akan berjalan sempurna apabila hanya melibatkan pemda dengan PAD yang cukup solid. Menurutnya, belanja bansos memang harus melibatkan APBD agar terjadi pemerataan stabilitas daya beli. Akan tetapi, perlu juga dilihat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengkritisi dasar dilakukannya burden sharing dalam RAPBN 2025.

Tiga proyek mal dengan kapasitas 161 ribu meter persegi siap mengguyur Jakarta pada 2024. Senior research advisor Knight Frank Indonesia di Jakarta, Syarifah Syaukat, baru-baru ini mengatakan, tiga proyek mal baru itu mencakup Retail Podium Thamrin Nine di kawasan Jl. MH Thamrin, Jakpus seluas 27.000 m², Holland Vilage Mal, Cempaka Putih, Jakpus (44.000 m²) dan Menara Jakarta, Kemayoran, Jakpus (90.300 m²).

Kehadiran ruang mal baru itu meramaikan pasokan existing yang bertengger di level 4,91 juta m² dengan tingkat kekosongan 1,03 juta m². “Rerata tingkat okupansi ruang ritel saat ini berada di kisaran 79 % atau meningkat tipis dari tahun lalu,” kata Syarifah. Inovasi menjadi keharusan dari peritel dan pengelola ritel untuk memberikan new experience kepada pengunjung. Di Jakarta, setidaknya 7 % ritel melakukan renovasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pengunjung ritel saat ini. (Yetede) 

Niro Granite Indonesia, perusahaan manufaktur porcelain tiles dibawah Niro Ceramic Group, resmi membuka showroom Creative Lab by Niro Granite di Balikpapan, Kaltim. Manajemen Niro Granit Indonesia menilai bahwa strategi ini merupakan hal yang sangat apik untuk diambil dalam menggarap potensi pasar di Kalimantan yang semakin positif, terutama seiring dibangunnya Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kaltim.

“Melalui showroom pertama di Kalimantan ini, kami ingin mendekatkan diri ke public, bukan hanya dengan beragam pilihan porcelain tiles, namun juga service yang terbaik,” ucap Choong Be Ren, CEO Niro Granite Indonesia di Jakarta, dalam keterangan tertulis baru-baru ini. (Yetede) 

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Inpex Masela, LTD, berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan dalam rangka melanjutkan pengembangan Proyek Lapangan Gas Abadi. Pencapaian signifikan mereka adalah penyelesaian kegiatan survei lapangan tambahan sebagai bagian kelanjutan proses dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup data tambahan hasil observasi ekosistem terumbu karang dan hasil resolusi aspirasi mewakili Maluku Barat Daya.

SKK Migas juga telah menerima penyerahan hasil pengadaan tanah kawasan non hutan seluas 28,9 hektar untuk pembangunan salah satu fasilitas proyek LNG Abadi dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kanwil BPN Maluku pada 19 Februari 2024 di Ambon, Maluku sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kelancaran proyek. (Yetede) 

Rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 % pada 2025 bisa dianggap sebagai ”jalan pintas” menaikkan penerimaan negara. Namun, langkah itu bisa menghambat pertumbuhan sejumlah indikator ekonomi nasional dan menekan kelompok masyarakat menengah-bawah. Pemerintahan ke depan memang mempunyai tanggungan janji-janji kebijakan baru yang ingin direalisasikan ketika menjabat. Namun, kondisi ekonomi masih serba tidak pasti. Daya beli masyarakat juga sedang lesu terimpit kenaikan biaya hidup.”Menaikkan PPN memang langkah paling mudah dan cepat untuk mengerek penerimaan, apalagi sumber pemasukan lain sekarang lagi turun. Namun, dampaknya bisa jadi buruk bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan konsumsi rumah tangga,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Selasa (12/3).

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Karena itu, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % akan berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa tertentu di pasar. Ibaratnya, untuk barang seharga pokok Rp 10.000, dengan tarif 12 %, harga yang dibayar konsumen menjadi Rp 11.200. Ketika tarif PPN pertama kali dinaikkan dari 10 % menjadi 11 % pada 2022, Indef pernah membuat simulasi perkiraan dampak kebijakan itu terhadap sejumlah indikator perekonomian nasional. Saat itu, Indef mengandaikan tarif PPN pada 2025 akan naik dari 11 % menjadi 12,5 %, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi tergerus 0,11 %, konsumsi masyarakat melambat 3,32 %, dan upah nominal pekerja turun 5,86 %.

Kenaikan tarif PPN juga bisa menaikkan harga produk akhir di pasar dan menghambat laju konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika harga barang dan jasa di pasar naik, ditambah stagnasi pendapatan dan kenaikan harga kebutuhan pokok lain, masyarakat akan mengurangi konsumsi sejumlah barang-jasa. ”Masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, pasti akan menyesuaikan dengan harga  barang yang ada. Kecuali itu memang kebutuhan pokok sehari-hari, jika harganya naik, masyarakat pasti akan mengurangi konsumsi. Ujung-ujungnya, demand berkurang, konsumsi turun, ekonomi tidak bergerak maksimal, dan pertumbuhan bisa melambat,” tutur Tauhid. (Yoga)

Berkaitan dengan konser enam hari penyanyi pop AS, Taylor Swift, di Singapura. Wartawan The Sydney Morning Herald mengangkat isu itu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong saat jumpa pers bersama PM Australia Anthony Albanese di Melbourne. PM Lee menjelaskan bahwa pemerintahannya melakukan kesepakatan bisnis dengan manajemen Swift. Singapura mengharapkan bisa mendapatkan konser eksklusif di Asia Tenggara dan bersedia membayar kompensasi untuk itu. Penentuan mau atau tidaknya Swift memberikan ”konser eksklusif” selama enam kali di Singapura berada sepenuhnya pada pihak artis. Kalau kemudian Swift memutuskan itu, bukan berarti Singapura berniat merugikan negara ASEAN lain dengan tak bisa menggelar konser dari artis yang paling banyak pengikutnya itu. Sebab, pendekatan ini bisa juga diterapkan negara lain.

Singapura memang menangguk untung dari penyelenggaraan konser berkelas dunia itu. Hampir semua pencinta Swift dari seluruh penjuru dunia datang ke Singapura untuk menyaksikan penampilan bintang idola mereka. Ada yang menyatakan bahwa nilai ekonomi yang didapatkan Singapura ratusan kali lebih besar dari investasi yang ditanamkan. Baik Coldplay, Taylor Swift, maupun artis-artis yang lain menjadi fenomena ekonomi yang luar biasa. Tidak keliru juga kalau dikatakan Swift-nomics karena penampilan seorang artis bisa memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa kepada sebuah negara. Singapura bisa melakukan ini karena mereka memiliki visi ekonomi yang panjang dan ekosistem yang mendukung. Pertama, pemerintah yang berorientasi pasar dan memahami pasar.

Pemerintah tak berpikir ekonomi jangka pendek, tetapi berjangka panjang. Pemerintah Singapura mau turun tangan untuk berbicara dengan manajemen artis.. Kompensasi untuk menghadirkan artis besar tak memikirkan keuntungan (return) secara langsung. Yang jauh lebih diperhatikan pemerintah adalah dampak ekonomi yang didapatkan untuk jangka panjang. Dengan konser yang dikunjungi jutaan fans mancanegara, ekonomi Singapura akan bertumbuh. Kalaupun ada dampak langsung yang bisa dirasakan adalah pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) dari berbagai transaksi yang kemudian terjadi. Kepuasan dari para fans menyaksikan konser menambah kredibilitas dan popularitas Singapura.

Miliaran pembicaraan di media sosial merupakan promosi yang nilainya tak terkira, priceless. Para penonton tak pernah kapok datang ke Singapura karena mereka tak perlu kebingungan untuk datang dan pulang dari tempat konser karena fasilitas transportasi yang bagus. Mereka tak harus kelaparan dan kehausan sebab di mana-mana bisa mudah didapatkan tempat makan dan minum. Fasilitas sanitasi seluruh kota keadaannya prima. Dan, keamanan sangat terjamin karena nyaris tidak ada pencuri dan pencopet. Perlu cara pandang berbeda jika ingin menyaingi Singapura. Indonesia Incorporated yang didengung-dengungkan masih tahap wacana, sementara Singapore Incorporated setiap saat dijalankan (Yoga)

Gegap gempita dan gemerlap konser Taylor Swift selama enam hari di Singapura, 2-9 Maret 2024, baru saja lewat. Sekarang, pemerintah, penyelenggara, semua pemangku kepentingan terkait, dan berbagai elemen yang kecipratan manfaat barangkali sedang menghitung jumlah cuan yang masuk. Dari perspektif ekonomi kreatif (ekraf), sukses kolaborasi berbagai pihak dan aspek dalam perhelatan itu menjadi bukti dahsyatnya kekuatan ekraf. Dalam penerimaan pariwisata saja, Singapura diperkirakan meraup 260 juta USD hingga 375 juta USD atau Rp 4 triliun hingga Rp 5,8 triliun. Event itu juga bisa menjadi benchmark bagaimana seharusnya menggarap ekonomi kreatif. Ini tidak sebatas pada konser musik, tetapi untuk semua cabang ekraf.

Untuk Indonesia, Titik tolak yang barangkali bisa menjadi konsensus bersama sekaligus klise adalah ekraf Indonesia punya potensi besar, tetapi perkembangannya belum optimal. Berbagai kajian menyimpulkan, peran ekraf vital sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda luas dalam perekonomian suatu negara. Petikan wawancara Kompas dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta, Rabu (6/3) mengungkapkan, ”Swiftonomics” kini banyak dikaji akademisi dan analis. Salah satu ekonom menyampaikan, dari setiap konser (Taylor Swift) TS di Singapura, 70 % penonton berasal dari luar Singapura. Dana yang dihabiskan mulai dari 350 juta USD hingga 500 juta USD. Konon kabarnya, rahasia ”dapur” mereka, (pemerintah) mendukung 15 juta USD atau Rp 235,8 miliar (kurs Rp 15.723 per USD). Maka, nominal ini sudah kembali dengan cepat berkali-kali lipat.

Ini sebuah langkah kemampuan yang harus kita miliki, kombinasi kemampuan menghadirkan venue berskala internasional, menghadirkan kebijakan yang kondusif, dan dana pendamping yang tersedia. Maka, kita harus mengembangkan infrastruktur, mempermudah perizinan penyelenggaraan event. Kita harus kolaborasi dengan stakeholders. Pemerintah harus hadir, harus bisa mendampingi. Misalnya, nanti Indonesia mendapat kesempatan menghadirkan the next TS, kita harus mampu menyediakan bukan hanya konser, hotel, produk-produk kuliner, dan suvenir. Namun, kita juga harus cari produk-produk yang bisa dijual dan unggul dari Indonesia sebagai adidaya seni dan budaya, ekonomi hijau. Kita harus mengambil peran yang lebih kuat lagi ke depannya. (Yoga)

Berbagai upaya Pemprov Jateng dalam menurunkan angka pengangguran layak diapresiasi. Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, nilai investasi di provinsi itu melonjak, selama tahun 2023 mencapai Rp 77,02 triliun. Meningkat dibanding taun 2022 di rp 68,4 triliun. Sektor yang diminati investor diantaranya industri barang dari kulit dan alas kaki, mesin elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, makanan dan jasa. 

Pj Gubernur Jateng Nana Sujana mengatakan, sebagai penumpu industri nasional, arah kebijakannya adalah peningkatan produktivitas industri pengolahan, pengembangan industri bahan baku lokal,  penguatan rantai pasok antar industri didukung konektivitas dan logistik pendukung, serta penumbuhan Kawasan Peruntukan Industri (KPI ) baru. 

Menurut data DPMPTSP Jateng, investasi yang masuk di wilayahnya selama 2023 mampu menyerap 280.643 tenaga kerja, meningkat dibanding 2022 yang menyerap 215.775 tenaga kerja. Tingginya penyerapan tenaga kerja itu disebabkan sektor padat karya masih menjadi unggulan investasi di Jateng. Dampaknya, berdasar data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jateng tahun 2023 sebesar 5,13 %, lebih kecil dari TPT nasional di 5,32 %. (Yoga)

Beberapa orangtua belakangan makin rumit dan aneh memilih nama untuk anaknya. Akibatnya, saat anak itu kelak berada di dunia kerja, orang sering kali salah mengucapkan nama teman, karyawan, atau atasan di dalam perusahaan atau sebaliknya. Perusahaan internasional makin sering mengalami masalah seperti ini karena karyawan berasal dari berbagai bangsa. Salah ucap nama menjadi urusan panjang di dalam sebuah tim atau organisasi. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Namecoach, sebuah perusahaan yang memfasilitasi pengucapan nama dengan menggunakan audio secara daring, 38 % responden melaporkan bahwa nama mereka salah diucapkan di tempat kerja. Sebaliknya, 74 % karyawan mengatakan, mereka sulit mengucapkan nama orang di tempat kerja. Akibatnya, beberapa karyawan enggan memperkenalkan, berbicara, atau menelepon rekan kerja tersebut.

Laporan MIT Sloan Management Review terbaru menyebutkan, meski salah mengucapkan nama karyawan mungkin tampak tidak berbahaya, hal ini menimbulkan kerugian yang besar. Pengucapan nama yang benar adalah praktik yang sering diabaikan. Padahal, pengucapan nama yang benar akan mendorong inklusi dan rasa memiliki di tempat kerja, yang mungkin sangat relevan bagi karyawan internasional. Penelitian menunjukkan, pengucapan nama yang tepat meningkatkan rasa memiliki dan keamanan psikologis. Dalam konteks tim, pengucapan yang benar mendorong pembentukan, pengembangan, dan kohesi tim. Ketika perusahaan makin mengglobal. para pemimpin serta pemikir modern merencanakan cara-cara inovatif untuk menghilangkan masalah segregasi etnis dan olok-olok soal nama. Persoalan ini serius karena kesalahan nama mengurangi inklusivitas dan mengurangi rasa memiliki di dalam perusahaan. (Yoga)

Ramadhan tiba. Di Indonesia, pisang bakal menjadi salah satu teman sahur atau berbuka puasa. Di balik itu, pisang turut menjadi penggerak ekonomi dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahkan menyebut pisang sebagai tanaman pangan terpenting keempat di dunia setelah gandum, padi, dan jagung. Kala Ramadhan, pisang beserta produk-produk olahannya semakin banyak diperjual belikan. Para pedagang musiman turut bersanding dengan para pedagang regular menjajakan aneka jajanan pisang, antara lain pisang goreng, kolak pisang, es pisang ijo, dan pisang molen. Ramadhan juga menjadi momentum untuk mengenal aneka sajian pisang dari banyak daerah di Indonesia. Sumbar dan Sumut mempunyai cekodok, sedangkan Makassar terkenal dengan es pallu butung, pisang epe, dan barongko.

Lampung dan Sulawesi masing-masing memiliki geguduh pisang dan sanggara talemme. Adapun Surakarta dan Gresik masing-masing mempunyai carang gesing dan bongko kopyor. Satu produk pisang goring bahkan memiliki berbagai sebutan atau nama khas di sejumlah daerah di Indonesia, yang muncul karena ada perbedaan bentuk, cara mengolah, dan makan, meskipun sama-sama digoreng. Pisang goreng di Pontianak dan Pekanbaru disebut sebagai pisang goreng kipas karena bentuknya seperti kipas. Di Banjar, Banten, dikenal pisang goreng telanjang karena digoreng tanpa tepung dan dicampur mentega. Sementara pisang goring khas masyarakat Bugis di Kalimantan dikenal sebagai sanggara pepe. Pisang yang ditumbuk pipih sebelum digoreng ini disantap menggunakan sambal.

Pisang goreng serupa juga ada di Manado. Pisang goreng ter- sebut disantap menggunakan sambal roa. Tidak heran jika Taste Atlas, laman panduan wisata dan kuliner dunia, menempatkan pisang goreng Indonesia sebagai camilan penutup makan terbaik dunia pada 2023, menempati peringkat pertama di antara 50 camilan dari 40 negara. BPS juga menyebutkan, pada 2022, nilai ekspor pisang di Indonesia mencapai 8,7 juta USD, meningkat 42,81 % dari tahun sebelumnya. Di tengah berbagai tantangan, Indonesia tidak hanya membidik pasar pisang dalam negeri, tetapi juga pasar luar negeri. Bahkan, salah satu provinsi di Indonesia, yakni Sulsel, menjadikan pisang sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran. (Yoga)