Generasi milenial dan Z di wilayah perkotaan sulit memiliki hunian karena harga rumah melambung tinggi. Sebagian dari mereka terpaksa menguras gaji serta patungan bersama istri atau kekasih demi mencicil rumah. Mereka nekat membeli rumah di tengah keterbatasan pendapatan demi tinggal di ”istana” sendiri bersama keluarga kecil yang rata-rata baru terbangun kurang dari tiga tahun. Sejak dua tahun lalu, Antoni (31), salah satu pekerja swasta di Kota Bekasi, Jabar, membeli rumah tapak di Kota Bekasi seharga Rp 289 juta dengan skema kredit pemilikan rumah (KPR). ”Saya sisihkan gaji (untuk) beli rumah supaya ada tempat tinggal setelah menikah. Selama delapan tahun merantau, saya ngekos,” katanya, Rabu (13/3). Angsuran keseluruhan yang dia bayarkan ke bank untuk cicilan rumah Rp 3,7 juta per bulan.

Pengeluaran itu sekitar 30 % pendapatannya. Namun, terasa memberatkan karena dia juga menghabiskan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan untuk biaya hidup, transportasi, dan biaya tak terduga lain. Pengeluaran untuk membeli rumah yang menguras habis pendapatan juga dirasakan Andrianus (33). Pekerja swasta di Jakarta dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan ini sejak akhir 2023 memutuskan membeli rumah di Tangerang, Banten, seharga Rp 570 juta. ”Cicilan saya setiap bulan hampir Rp 6 juta. Kemarin disetujui bank karena memiliki penghasilan ganda dengan istri. Kalau sendiri, tak mungkin karena pendapatan saya sudah minus,” ujarnya. Menurut Andrianus, meski keputusan membeli rumah bukan keputusan mudah, dia memilih opsi itu dan harus tersandera angsuran selama 15 tahun lantaran biaya mengontrak rumah di Jakarta tak murah. Pada awal menikah, biaya kontrakan rumah di Jakarta setiap tahun berkisar Rp 25 juta sampai Rp 35 juta. (Yoga)

Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan pengelolaan Shop Tokopedia, hasil integrasi sistem antara TikTok dan Tokopedia, setelah 3 bulan lalu keduanya memutuskan berkolaborasi. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyatakan bahwa pemantauan itu menyangkut perkembangan Shop Tokopedia yang dulunya bernama TikTok Shop. “Berdasarkan hasil pantauan terakhir, secara keseluruhan dalam sistem elektronik sudah beralih dikelola oleh PT Tokopedia dengan nama Shop Tokopedia,” katanya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (12/3). 

Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan menyebut bahwa proses migrasi antara TikTok dan Tokopedia bagian migrasi yang sudah dilakukan. Direktur dan Head of External Affairs GOTO Nila Marita juga mengungkapkan bahwa proses integrasi serta migrasi antara kedua perusahaan berjalan baik. Contohnya, dari sisi proses belanja, pembayaran, hingga check out transaksi telah dipisahkan dari aplikasi TikTok dan terjadi di sistem backend Tokopedia. Kategori backend adalah bagian dari situs website yang tidak dapat dilihat pengguna, biasanya terkait dengan data-data di balik layar. 

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan TikTok Tokopedia masih melanggar peraturan di tengah batas waktu uji coba migrasi yang telah berjalan lebih dari separuh jalan. Keduanya, diberi tenggat uji coba 4 bulan oleh Kemendag. Dan Selasa (12/3), tepat 3 bulan masa uji coba berlangsung. Pandangan yang sama datang Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura. Dia menilai pemisahan antara media sosial dengan lokapasar belum terlihat dalam kolaborasi TikTok dengan Tokopedia. 

Menurutnya, pemisahan sistem di backend tidak berarti bahwa TikTok mematuhi Permendag 31/2023. Seharusnya, TikTok membuat e-commerce sendiri dan terpisah dari Tokopedia. TikTok tak dapat mengeklaim bahwa perusahaan telah memisahkan peran media sosial dengan e-commerce, hanya dengan mengalihkan sistem backend pembayaran ke Tokopedia, terlebih TikTok merupakan pemegang mayoritas saham Tokopedia. Dia juga mengkritisi kepemilikan 75% saham TikTok atas Tokopedia karena berisiko melahirkan praktik monopoli. Seharusnya, TikTok juga bekerja sama dengan e-commerce lain seperti Lazada, Shopee, atau Blibli.

Kemenhub memprediksi pergerakan masyarakat pada musim mudik Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 Hijriah mencapai 193,6 juta orang, atau 71,7 % total penduduk Indonesia. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, prediksi ini berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan BPS-Kemenkominfo, serta melibatkan pakar dan akademisi di bidang transportasi.

Hasil survei menunjukkan tren peningkatan pergerakan masyarakat. “Angka ini juga meningkat, melihat pergerkan masyarakat lebaran tahun lalu yakni 123,8 juta orang,” kata Budi Karya di Jakarta, Selasa (12/03). Dia menuturkan, Kemenhub akan berkoordinasi dengan kementerian lain maupun instansi terkait lainnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kendala selama pergerakan musim mudik lebaran. (Yetede) 

Hantaman pandemi Covid-19 menciptakan tren ekonomi kreatif yang lebih dinamis dan berkembang. Ada empat tren ekonomi kreatif yang diprediksi akan berkembang pesat pada 2024, yaitu audio visual, mobile game, musik dan kolaborasi. Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menerangkan, dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki untuk mengikuti perubahan tren ekonomi kreatif tersebut, diharapkan dapat membuat sektor ekonomi kreatif di Indonesia lebih produktif, inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024.

Masuknya audio visual sebagai salah satu tren ekonomi kreatif 2024 tidak bisa dipisahkan dari banyaknya generasi muda yang tertarik membuat berbagai macam konten video, terlebih lagi, kini banyak platform audio visual yang mudah diakses dan gratis, seakan mendukung anak muda lebih kreatif dalam menghasilkan konten-konten berkualitas. Selain itu industri mobile game lokal sukses besar dengan keuntungan di atas USD 400 ribu hingga USD 3,2 juta. (Yetede) 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hingga Januari 2024 mencatatkan jumlah transaksi di BSI Mobile sebanyak 38 juta transaksi dengan volume Rp 47 triliun, sementara transaksi menggunakan QRIS BSI berada di angka 5 juta transaksi dengan volume Rp 697 miliar. Memasuki bulan Suci Ramadan, BSI mendorong masjid sebagai pusat keuangan syariah dengan bertransaksi digital selama bulan Ramadan, melalui baitul mal sebagai pemberdayaan ekonomi umat.

BSI terus memperkuat kemitraan dengan pengelola masjid dengan memperluas layanan keuangan seperti ATM dan QRIS di masjid-masjid. Dari 300.000 masjid yang terdaftar di Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag RI, jumlah masjid yang telah terdaftar bekerja sama dengan BSI sebanyak lebih dari 53.000 masjid di seluruh Indonesia. Total dana pihak ketiga (DPK) di ekosistem masjid BSI tercatat Rp 4,6 Triliun. (Yetede)