Ada nada bangga dalam pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan saat menyampaikan situasi mudik 2024 beberapa waktu lalu. Menurut presiden, mudik tahun ini lebih baik karena tidak ada antrean (terlalu) panjang dan desak-desakan. Dia merujuk situasi di terminal bus, stasiun kereta api dan bandar udara. Beberapa hari sebelumnya, pemudik dengan tujuan ke berbagai kota di Pulau Sumatra, terjebak kemacetan panjang di perlintasan Merak-Bakauheni. Tetapi sang presiden tidak menyinggung hal ini dalam jumpa persnya. Sebagai orang yang berada di puncak piramida pemerintahan dia tentulah bukan tidak tahu keadaan ini. Kemacetan yang terjadi di Merak itu mengakibatkan kendaraan para pemudik tak kunjung naik ke atas kapal feri. Dari berbagai laporan langsung para pemudik yang dibagikan di berbagai grup Whatsapp, mereka tertahan sekitar 15—18 jam di lokasi. Jadi sudah hampir seharian. Kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni bukan terjadi pada mudik kali ini saja. Dalam setiap kegiatan mudik manakala lebaran tiba, kemacetan selalu menghantui para pelaju. 

Tak salah lah bila jalur ini disebut “perlintasan neraka”. Dinamai neraka karena amarah, caci-maki, dan lain sebagainya sering tumpah di sini padahal suasana masih bulan puasa. Pelintas tentu saja tidak bisa disalahkan untuk itu. Namun, otoritas menuding mereka sebagai penyebab kemacetan itu sendiri. Mereka disebut bergerak lebih cepat dari waktu yang tertera di dalam tiket dalam waktu bersamaan. Kemacetan di Merak saat mudik selalu menjadi sisi kelam ritual tahunan ini. Tidak jelas dimulai sejak bila situasi itu. Dan, parahnya, pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikannya. Ada dua hal yang menjadi akar persoalan kemacetan perlintasan Merak. Pertama, infrastruktur dermaga tidak mencukupi sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Kedua, pengelolaan dermaga yang ada di Merak-Bakauheni dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sementara BUMN ini juga mengoperasikan kapal penyeberangan. Muncullah praktik monopolistik dalam bisnis penyeberangan di Indonesia. 

Operator feri dan operator terminal penyeberangan berada dalam satu tangan yang sama. Situasi ini sudah acap kali dikritik oleh berbagai pihak, sayangnya Kementerian Perhubungan bergeming. Itulah mengapa disebut Menteri Perhubungan (Menhub) telah gagal. Karenanya, pemerintahlah yang justru harus disalahkan karena ia telah gagal dalam mengelola dengan baik perlintasan Merak-Bakauheni saat mudik 2024 pada khususnya dan waktu peak season lainnya pada umumnya. Bukan para pelaju seperti yang disitir oleh petinggi ASDP di media yang menuding mereka datang ke Merak di luar waktu keberangkatan yang tertera di dalam tiket. Membeludaklah terminal feri jadinya. Dari sudut yang lebih luas, kemacetan kronis di Merak adalah potret situasi mudik dengan menggunakan kapal laut. Penulis menyebutnya dengan istilah mudik maritim. Biasanya, setelah mudik dan arus balik usai, pemerintah mengadakan evaluasi terkait penanganannya. Lazimnya evaluasi oleh pemerintah, nilainya cenderung bernada positif walaupun di sana-sini ditemukan kekurangan.

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.

OJK menilai bahwa sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19 terkait penilaian kualitas aset pembiayaan pada 17 April 2024. Pemberian stimulus Covid-19 untuk perusahaan sektor jasa keuangan nonbank ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No 55 / KDK.05 / 2022 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (KDK Perlakuan Khusus) yang merupakan kebijakan stimulus bagi pembiayaan debitor targeted yang berstatus sebagai restrukturisasi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman, Rabu (17/4) menyampaikan bahwa stimulus restrukturisasi pembiayaan ini telah menjadi kebijakan penting dalam men dukung kinerja debitor, sektor PVML, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. ”Dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah melakukan analisis dan pertimbangan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi makro dan sektoral serta kesiapan sektor PVML, khususnya mengenai kenaikan risiko kredit dan daya tahan sektor PVML yang diproyeksikan masih dalam kondisi yang baik,” kata Agusman.

Berakhirnya kebijakan stimulus ini, kata Agusman, telah mempertimbangkan pemulihan ekonomi, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi serta pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia melalui penerbitan Kepres No 17 Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023. Berdasarkan asesmen indikator kesehatan keuangan pada Februari 2024, sektor PVML di Indonesia dinilai dalam kondisi yang baik, tercermin dari tren piutang pembiayaan restrukturisasi yang terus menurun dari sisi outstanding dan peningkatan dari sisi pembentukan cadangan kerugian. Nilai outstanding piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 hingga Februari 2024 mencapai Rp 6,41 triliun dari 172.150 kontrak. Jumlah ini menurun jauh dari angka tertinggi piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 pada Oktober 2020 sebesar Rp 78,82 triliun dari 2,57 juta kontrak. (Yoga)

Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) ditunjuk sebagai lelang Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan senilai Rp 3,3 triliun. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan Konsorsium Hutama Karya  dan PT Hutama Karya Infrastruktur  (HKI) ditetapkan sebagai pemenang lelang  pembangunan Jaya Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Prpvinsi Papua Pegunungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) yang akan digarap melalu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini sebelumnya telah dikaji  sejak pencarian pasar terhadap proyek   KPBU Trans Papua pada tanggal 16 September 2022 lalu dengan nilai investasi atau capital expenditure mencapai Rp 3,3 triliun serta skema pengembalian yang akan digunakan berupa availability payment. (Yetede)

Konflik Iran-Israel turut menambah ketidakpastian perekonomian global. Hal tersebut diperkirakan akan mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah skenario untuk meredam dampak  ketegangan geopolitik tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mitigasi akan dilakukan  apabila tekanan geopolitik sudah berdampak ke denyut nadi perekonomian domestik. Namun, sampai saat ini ketegangan antara Iran-Israel diperkirakan belum  berdampak ke perekonomian nasional. "Terkait skenario, pemerintah selalu menyiapkan, namun sekarang kita masih menunggu perkembangan karena eskalasi  dan tidak eskalasi. Sampai saat ini tidak keliatan, belum ada eskalsi, karena kalau belum ada eskalasi kita belum perlu respons hal yang belum terjadi," jelas Arilangga. (Yetede)

Terus mencatatkan pertumbuhan positif, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil membukukan aset yang dikelola (aset under management/AUM) dari bisnis wealth management naik 21% year on year (yoy) per kuartal I-2024. Hal ini mencerminkan ekspansi dan verifikasi portfolio nasabah yang berkelanjutan. Selain itu, bisnis walth management mengalami lonjakan profitabilitas yang signifikan. Dengan pendapatan berbasis komisi atau fee-based income (FBI) dari bancassurance meningkat sebesar 34% (yoy), dan FBI dari investasi meningkat lebih dari 200% (yoy). Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, wealth management BRI berdedikasi untuk menyediakan solusi keuangan komprehensif dan layanan yang dipersonalisasi kepada nasabah prima. (Yetede)

Presiden Joko Widodo mendorong China untuk turut serta dalam membangun moda transportasi di Ibu Kota  Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Keinginan itu disampaikan Presiden ketika menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/04/2024). "Bapak Presiden (Jokowi) mendorong  kerja sama pembangunan IKN termasuk untuk moda transportasi," kata Menlu RI Retno Mursidi yang mendampingi Jokowi selama pertemuan dengan Wang Yi. Seperti diketahui pemerintah Indonesia memprogramkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya dengan melewati Yogyakarta. Melalui kerja sama dengan China, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. (Yetede)

Meski peminatnya berkurang, Jakarta masih jadi tujuan sejumlah perantau untuk mengadu nasib, terutama setelah Lebaran.  Namun, ada banyak persiapan yang harus dilakukan agar sukses menjadi ”seseorang” di Jakarta. Keputusan untuk merantau sebaiknya dibarengi dengan "skill" atau keahlian. Banyak perantau membawa harta dan cerita sukacita saat mudik ke kampung halaman. Hal ini memicu hasrat merantau bagi kerabat. Maya Septia (23), warga Semarang, Jateng, sejak Selasa (16/4) memutuskan mencari pekerjaan di Jakarta, seperti kakaknya yang lebih dahulu bekerja di Jakarta. Berbekal ijazah sarjana akuntansi, Maya lebih dulu mencari lowongan pekerjaan secara daring.

Ia juga mendapatkan panggilan wawancara kerja di beberapa tempat. Menurut dia, kesempatan bekerja di kota besar lebih terbuka dibandingkan di perdesaan. Di kota, lowongan kerja lebih beragam. Merantau ke Jakarta tanpa bekal memadai tidaklah mudah. Hal ini dialami Muhammad Fahmi (41) asal Solo, pedagang makanan di Jakpus. Mengambil hikmah pengalamannya merantau di Jakarta 15 tahun terakhir, ia tak menyarankan calon perantau berangkat tanpa persiapan. 15 tahun yang lalu. Berbagai pekerjaan pernah ia jalani, seperti jadi kurir hingga penjual keliling. Beruntung, saat ini ia terbilang sukses memiliki dua warung makan yang laris dengan penghasilan mencapai dua digit per bulan.

”Pendatang di Jakarta, dari seluruh wilayah Indonesia. Agar tidak kalah saing, kalau bisa sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Harus punya modal dan bakat tertentu juga. Lalu, pendapatan yang diterima harus disesuaikan pola hidup di kota. “Buat apa merantau tapi gaji masih kurang,” katanya. Perantau yang tidak memiliki kemampuan apa pun, menurut Fahmi, hanya akan menyulitkan dirinya dan orang sekitar. Jika diterima bekerja, mereka juga akan menyulitkan para rekan kerjanya. ”Yang terpenting para perantau memiliki keahlian di bidangnya dan ada kemauan bekerja. Tanpa skill yang lebih unggul, perantau baru di Jakarta tak akan dilirik,” ujarnya. (Yoga)

Seiring perkembangan ekonomi digital Indonesia, kebutuhan ahli keamanan siber juga meningkat. Tanpa pembangunan SDM, pasokan dan kebutuhan yang saat ini sudah senjang akan semakin senjang. Situasi ini menjadi tantangan menuju Indonesia maju sekaligus peluang lowongan kerja bagi generasi muda Tanah Air. Sejumlah kolaborasi di antara pemangku kepentingan mulai muncul. ”Keamanan siber dimulai dengan pengembangan kapasitas SDM. Jika tidak memiliki ahli keamanan siber, akan sangat sulit menjalankan ekonomi digital dalam skala besar,” kata CEO Mastercard, Michael Miebach, dalam wawancara khusus dengan Kompas di Jakarta, Kamis (18/4).

Keamanan siber menjadi salah satu tema yang Michael bicarakan dalam pertemuannya secara terpisah dengan empat menteri Kabinet Indonesia Maju, 17-18 April, yaitu Menteri BUMN ErickThohir, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menkominfo Budi Arie Setiadi. Salah satu tujuan pertemuan Michael dengan para menteri itu adalah menjajaki kemitraan strategis. Pengembangan aspek keamanan siber adalah salah satunya. ”Sebagai bentuk keterlibatan dalam sebuah pasar dan sebagai perusahaan global, kami harus memahami, mendatangi, serta menemui pemerintah untuk mengetahui apa misinya.

Dari pertemuan dengan sejumlah kementerian, visi besar yang hendak dicapai ialah 2045, Indonesia Emas,” katanya.  Ia berpendapat, butuh sebuah pendekatan keamanan siber kuat guna mendapatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi digital. ”Pendekatan kami di sini (dengan Indosat) terkait dengan pengembangan kapasitas dan kemitraan dengan universitas, mulai dari membuat kurikulum, pelatihan, hingga akhirnya diharapkan dapat menciptakan efek berganda,” ujar Michael. Kebutuhan ahli keamanan siber dalam jumlah besar vital mengingat ancaman keamanan siber di dunia terus meningkat.

Ancaman keamanan siber diperkirakan dapat menyebabkan kerugian hingga 14 triliun USD pada 2028. Sebuah survei global terbaru menunjukkan, 72 % serangan siber di Asia disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli di bidang siber. Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison telah menandatangani nota kesepahaman sekaligus meresmikan kerja sama dalam bentuk Indosat-Mastercard Cybersecurity Center of Excellence (CoE). Kerja sama ini juga melibatkan ITB. Fokus Indosat-Mastercard CoE adalah edukasi, inovasi, serta kolaborasi dengan industri guna meningkatkan kapasitas tenaga ahli bidang siber. (Yoga)