Kementerian PUPR segera meluncurkan acuan desain rumah sederhana yang tahan gempa dan lebih ramah lingkungan. Konsep baru rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu diklaim tetap terjangkau dan sesuai dengan patokan harga rumah bersubsidi. Desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan dalam rangka mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha pada tahap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengemukakan, regulasi terkait desain prototipe rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini dalam tahap harmonisasi. Kelebihan desain, antara lain, tahan gempa, memasukkan unsur bangunan ramah lingkungan, dan prototype lainnya yang memudahkan perizinan. Pihaknya berharap surat edaran terkait penerapan desain rumah sederhana tersebut segera diterbitkan.

Pengembangan desain prototipe rumah sederhana dilakukan dengan menjaring usulan desain dari asosiasi dan pelaku pembangunan perumahan, diikuti proses verifikasi sehingga terpilih desain yang secara teknis memenuhi keandalan. Harga jual rumah dengan desain tersebut juga memenuhi patokan harga rumah subsidi. Nantinya seluruh pengembang rumah bersubsidi wajib mengikuti desain acuan tersebut. Penetapan desain prototipe rumah sederhana adalah melalui surat edaran Dirjen Perumahan dan pencantuman desain ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang diterbitkan Kementerian PUPR. (Yoga) 

Total pengaduan yang diterima Posko Pengaduan Masalah THR Keagamaan 2024 yang dibuka pada 4-14 april mencapai 1.475 laporan. Dari jumlah ini, sebanyak 897 pengaduan atau lebih dari 50 % menyangkut persoalan THR idak dibayar. ”Penyebab pengaduan THR tidak dibayar masih terus kami gali, apakah semata-mata alasan keuangan atau ada alasan lain,” ujar Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi yang ditemui di sela-sela halalbihalal Kemenaker, Selasa (16/4) di Jakarta. Kemenaker membuka posko pengaduan masalah THR Keagamaan 2024 sejak 4 April 2024, sehari setelah tenggat pembayaran THR wajib dibayarkan, yakni 3 April 2024. Posko yang terintegrasi dengan posko pengaduan THR milik Disnaker itu akan ditutup pada H+7 Lebaran atau Rabu (17/4).

Di luar urusan THR tidak dibayar, jumlah pengaduan yang masuk sampai dengan Minggu (14/4) juga mencakup masalah THR dibayar dengan nominal tidak sesuai ketentuan (361) dan THR terlambat dibayar (217). Dari sisi lokasi, pengaduan masalah THR keagamaan terbanyak berasal dari DKI Jakarta. Sebanyak 462 pengaduan dari total 1.475 pengaduan berasal dari DKI Jakarta. Terkait tindak lanjut penyelesaian pengaduan masalah THR, Anwar mengakui, baru 5 % dari total pengaduan yang berhasil diselesaikan. Setelah semua posko pengaduan ditutup, Kemenaker bersama Disnaker akan segera menindaklanjuti sampai tuntas. (Yoga)

Senin 8 April 2024, sejumlah wilayah di AS mengalami gerhana matahari total. Kejadian langka ini menarik perhatian para pebisnis. Ada lalu lintas perbincangan yang bisa ”ditunggangi” para jagoan pemasaran. Laman Forbes menyebut sebuah pertemuan unik dari berbagai kemungkinan yang memanggil orang kreatif, pembuat konten, dan inovator produk berpengalaman, untuk terhubung dengan audiens sekaligus mengenang pengalaman bersama dari sebuah keajaiban alam. Perusahaan harus mencuri perhatian di tengah lalu lintas di media sosial yang membicarakan kejadian langka ini. Merek harus menjadi yang terdepan ketika orang mulai melihat gerhana matahari dan melepas kacamata mereka. Sekitar 31 juta orang menonton secara langsung peristiwa itu.

Peristiwa astronomi ini merupakan kejadian yang terakhir terjadi di AS hingga tahun 2044. Fenomena ini menginspirasi festival musik bertema gerhana, paket kapal pesiar, wisata alam, tur bersepeda, pemberian hadiah liburan, penawaran restoran, pesta bir tradisional, pembuatan cita rasa makanan penutup, pembuatan keripik rasa tertentu, dan bahkan tawaran untuk menonton pesta di ketinggian 30.000 kaki. Laporan Inc menyebutkan, maskapai Delta Airlines membuat tawaran menarik, yakni terbang saat gerhana matahari. Tiket penerbangan dari Austin ke Detroit yang memungkinkan orang melihat gerhana di pesawat terjual habis dalam waktu kurang dari 24 jam. Delta terpaksa menambahkan perjalanan kedua di hari tersebut. Semua penumpang di dalamnya diberi kacamata gerhana milik Warby Parker. Warby juga membagikan kacamata gerhana gratis saat pengunjung menonton pesta di Soho House, Austin, di lebih dari 240 toko milik Soho House.

Warby Parker membagikan kacamata gerhana pada tanggal 1 April dan mengharapkan peminat terbesar dari lusinan tokonya di wilayah Austin dan Dallas. Keduanya berada di jalur gerhana matahari total dan dipastikan ada penonton dalam jumlah besar.”Gerhana adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam satu generasi dan kami senang menemukan peluang untuk terlibat,” kata rekan pendiri Warby Parker, Dave Gilboa. Ketika kita merasa menjadi bagian dari jiwa sebuah zaman, maka mereka yang melihat gerhana memiliki keuntungan yang jelas. ”Bahkan, jika orang-orang tidak berbelanja saat itu, mereka mungkin suatu saat akan ke toko kami, atau setidaknya akan memberi tahu teman-temannya tentang kami dan pada akhirnya hal ini akan berdampak pada bisnis. Jika kami dapat mendorong lebih banyak penonton gerhana, lalu lebih banyak pemahaman tentang merek kami, kami yakin semua ini akan terkonversi yang cukup tinggi dalam penjualan,” kata Dave.

Gerhana matahari total di AS juga menginspirasi sejumlah kampanye pemasaran beberapa merek makanan. Beberapa di antaranya sangat cerdik memanfaatkan peristiwa dramatis ini. Krispy Kreme bermitra dengan Oreo membuat donat bertema gerhana. Rasa spesial SunChips Frito-Lay tersedia secara daring hanya sekitar empat setengah menit saat matahari akan sepenuhnya tertutup oleh bulan. Sementara itu, MoonPie menjual ”peralatan bertahan hidup selama gerhana matahari” edisi terbatas dengan kacamata yang menyertai sandwich marshmallownya. Pada intinya, kejadian langka seperti gerhana matahari menghadirkan peluang emas bagi bisnis untuk memanfaatkan kegembiraan dan aktivitas orang seputar peristiwa langit itu. (Yoga)

Program mudik dan balik gratis diandalkan pemudik kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, mereka memperoleh layanan perjalanan optimal tanpa keluar biaya. Martini (39), pemudik asal Surakarta, bersandar di muka bus berwarna biru, di Terminal Tirtonadi, Kota Surakarta, Jateng, Senin (15/4). Ibu dua anak itu adalah satu dari sekitar 1.000 peserta balik gratis yang difasilitasi Kemenhub. Bus akan berangkat dari terminal itu. Ia sudah bebrapa kali mengikuti program serupa dari lembaga lain. ”Untuk yang Kemenhub, saya baru ikut pertama kali. Rasanya aman dan nyaman. Apalagi tidak perlu keluar uang sama sekali,” ujar Martini. Keikutsertaan Martini pada program semacam itu didasari alasan ekonomi. Uang yang perlu dikeluarkan untuk tiket bus Rp 500.000 per orang. Padahal, setiap kali mudik ia berangkat bersama suami dan dua anaknya.

Artinya, biaya yang dikeluarkan Rp 2 juta untuk sekali berangkat.Demi berhemat, Martini berusaha mencari program angkutan gratis menjelang masa mudik sejak tiga tahun terakhir. Terlebih lagi, bagi dia, mudik adalah suatu keharusan. ”Masih ada orangtua di sini (Surakarta). Kasihan kalau tidak didatangi Lebaran. Jadi, kami sangat terbantu dengan adanya mudik maupun balik gratis semacam ini,” kata Martini, yang sehari-hari bermukim di Jakarta. Alasan serupa mendorong Wijiyati (53), pemudik asal Wonogiri. Ia mengikuti program mudik gratis dari Kemenhub dua tahun berturut-turut. Selama mudik gratis, dia merasa puas.

”Saya selalu merasa aman dalam perjalanan. Kendaraan dicek dulu sebelum berangkat. Yang utama lagi, ini gratis,” ujar Wijiyati. Sebelum kenal program mudik gratis, Wijiyati jarang pulang. Ia hanya pulang tiga hingga lima tahun. Sementara tiket berangkat mahal semasa mudik Lebaran. Untuk naik bus dari Jakarta ke Wonogiri, tiketnya Rp 400.000 per orang. ”Keluarga saya empat orang, paling tidak, keluar Rp 1,6 juta,” tutur Wijiyati. Karena itu, Wijiyati enggan ketinggalan setiap kali ada pembukaan kesempatan mudik gratis. Ia mengaku kesulitan mendaftar program itu via daring. Ia pun dibantu anaknya yang lebih fasih menggunakan gawai guna proses pendaftarannya. (Yoga)

Kredit karbon berkualitas tinggi berperan penting dalam mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan dan meningkatkan berbagai solusi. Untuk itu, diperlukan investasi 4,5 triliun USD per tahun dalam rangka mempercepat penerapan seluruh teknologi dan infrastruktur energi ramah lingkungan. Demikian laporan terbaru dari GenZero dan Badan Energi Internasional (International Energy Agency) yang disampaikan dalam rangkaian acara Konferensi Filantropi Asia atau Philanthropy Asia Summit (PAS) 2024 di Singapura, Selasa (16/4). PAS 2024 diselenggarakan bersamaan dengan Ecosperity Week 2024 di Expo Sands & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapura, 15-17 April.

Dalam laporan terbaru itu disebutkan, kredit karbon berkualitas tinggi berperan mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan dan meningkatkan solusi, seperti hidrogen rendah emisi, bahan bakar penerbangan berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF), serta penangkapan dan penyimpanan udara langsung (direct air capture and storage/DACS). Laporan berjudul ”Peran Kredit Karbon dalam Meningkatkan Teknologi Energi Bersih yang Inovatif” itu memperkirakan,  pada awal 2030-an diperlukan investasi tahunan 4,5 triliun USD per tahun untuk mempercepat penerapan seluruh teknologi dan infrastruktur energi ramah lingkungan, naik dari 1,8 triliun USD pada 2023.

”Untuk mencapaitarget emisi nol bersih (net zero emision/NZE) diperlukan transformasi sistem energi yang cepat, termasuk penerapan teknologi inovatif yang dapat mengatasi sektor-sektor yang paling menantang dan mengatasi residu emisi,” kata CEO GenZero Frederick Teo. Berdasarkan laporan terkini Skenario NZE 2050 dari Badan Energi Internasional, kemajuan lebih lanjut sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi-teknologi penting. Hidrogen rendah emisi, SAF, dan DACS perlu ditingkatkan secara substansial di tahun-tahun mendatang. Capaian peningkatannya bergantung pada penerapan awal dan investasi. (Yoga) 

Tenaga kerja terampil, produktif, dan sejahtera menopang perekonomian berkualitas. Perlu peran pemerintah untuk mewujudkannya. Tenaga kerja berperan penting dalam perekonomian sebuah negara. Kerja mereka menghasilkan barang dan jasa yang mendukung proses produksi. Mereka juga memperoleh imbalan yang selanjutnya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ditilik dari PDB berdasarkan pengeluaran, para pekerja itu memiliki peran dalam konsumsi rumah tangga dan bisa jadi berperan dalam ekspor barang yang diproduksi. Kecil dari sisi nilai, tapi, jika dilakukan dalam skala besar dan terus-menerus, akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penambahan jumlah penduduk usia produktif, yakni 15-64 tahun, yang melambat bisa memengaruhi perekonomian.

Apalagi, kelompok usia tua yang tidak lagi berada di puncak produktivitas bertambah banyak. Pasokan tenaga kerja produktif yang terhambat dapat memengaruhi struktur ketenagakerjaan. Produksi kelompok usia ini berkurang seiring populasi yang menciut. Di beberapa negara, peluang bagi warga negara senior bekerja tersedia meskipun dengan berbagai pertimbangan, jam kerja tak lagi panjang dan produktivitas tak lagi tinggi. Pendapatan juga tak lagi setinggi pekerja usia muda. Peran terhadap perekonomian pun mengecil.

Di Indonesia, salah satu persoalan di sektor ketenaga kerjaan adalah tingkat pendidikan tenaga kerja. Kendati persentasenya berkurang, sepertiga penduduk bekerja berpendidikan tamat SD ke bawah. Persentase penduduk bekerja berpendidikan tamat SD yang sebesar 37,69 % pada Agustus 2021 naik menjadi 38,8 % pada Agustus 2022 dan turun menjadi 36,82 % pada Agustus 2023. Padahal, tingkat pendidikan berkaitan dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Apalagi, pergeseran investasi padat karya menjadi padat modal dan peran teknologi yang semakin besar pada industri menuntut tenaga kerja yang kian berkualitas. Di sini, peran pemerintah dinanti untuk memberi pendidikan dan pelatihan yang cukup dan memadai. (Yoga) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pemanfaatan kapal ikan asing yang berasal dari barang rampasan negara untuk dibagikan ke kelompok nelayan. Saat ini, sebagian besar kapal ikan ilegal yang dirampas negara berujung dilelang atau dijual lagi. Data KKP, selama 2021-2023, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP telah menginisiasi pengajuan permohonan pemanfaatan 49 unit kapal perikanan hasil tindak pidana pada Kejaksaan RI. Namun, kapal rampasan yang bisa dimanfaatkan nelayan tergolong minim. Per tanggal 1 April 2024, dari 49 unit kapal perikanan rampasan negara itu, sebanyak 24 kapal di antaranya telah terjual dengan cara lelang oleh Kejaksaan di sejumlah daerah. Sementara 2 kapal masih dalam proses lelang, 4 kapal telah dimusnahkan, dan 3 kapal dalam kondisi rusak berat. Selebihnya, empat kapal telah diserahkan ke KKP, 1 kapal diserahkan ke Universitas Hasanuddin, dan 3 kapal dalam proses hibah. Selain itu, 5 kapal berpotensi dimanfaatkan dan 1 kapal dalam proses penerbitan status penggunaan barang rampasan dari Kemenkeu.

Akhir Maret lalu, 2 kapal sitaan negara diserahkan KKP kepada Pemkab Banyuwangi untuk diteruskan kepada kelompok usaha bersama nelayan/koperasi perikanan di Banyuwangi, Jatim, di Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng, Banyuwangi. Dua kapal tersebut, KG 9464 TS berukuran 106,67 gros ton (GT) dan kapal ikan KG 9269 TS berbobot 60,05 GT, merupakan kapal asal Vietnam. Selain itu, masih ada tiga kapal ikan lain asal Vietnam, yakni TG 94916 TS (80 GT), BV 92602 TS (GT 107), dan BV 92601 TS (GT 62), yang kini dalam tahap perbaikan. Tiga kapal itu juga akan diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan/koperasi perikanan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, pemberian kapal perikanan hasil rampasan negara kepada kelompok nelayan merupakan langkah positif. ”Pemerintah juga perlu memfasilitasi kelompok nelayan penerima hibah kapal melalui akses terhadap permodalan dan perizinan,” ujar Dani, pekan lalu. Agar dapat mengatasi biaya operasional yang besar, lanjut dia, hibah kapal sebaiknya diberikan kepada nelayan-nelayan yang tergabung dalam koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat ditugaskan untuk mengelola kapal, termasuk pembiayaan operasional melaut. (Yoga) 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta menjadi undang-undang, menjadi perhatian kalangan pengusaha. Pemerintah daerah mesti melakukan berbagai penyesuaian regulasi untuk memberi kepastian bagi dunia usaha. Pebisnis di Jakarta optimistis kawasan itu akan tetap menarik bagi kalangan investor meskipun statusnya bukan lagi ibu kota negara. Sebab, ada desain kewenangan investasi eksklusif yang membuat Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) lebih menguntungkan dibandingkan dengan daerah lain. 

Wewenang khusus yang diberikan meliputi pengembangan iklim investasi; pelayanan investasi; pengendalian pelaksanaan investasi; serta pengembangan data dan sistem informasi penanaman modal. “Ini tidak dimiliki provinsi yang lain. Dalam hal ini, Jakarta memiliki ruang fleksibilitas untuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha di dalam dan luar negeri, dan melakukan inovasi layanan dunia usaha,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Bisnis. Setelah pemindahan ibu kota, katanya, hal-hal seperti infrastruktur, kelembagaan, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul juga makin menguatkan indikasi bahwa Jakarta bakal mempertahankan statusnya sebagai pusat investasi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Apindo memberikan lima rekomendasi. 

Pertama, dunia usaha menjadi stakeholders kunci dalam tata kelola ekonomi Jakarta. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) tentang kewenangan khusus DKJ menjadi kunci, baik dalam dalam desain hubungan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKJ, maupun stakeholders lain, terutama dunia usaha. Ketiga, business process Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS RBA di Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak cocok dengan desain kelembagaan Jakarta, mesti diperjelas dalam peraturan pemerintah. Keempat, keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi hendaknya berkolaborasi dengan semua stakeholders, termasuk dunia usaha. Selain itu, kewenangan otonomi Jakarta dalam menentukan aspek iklim usaha seperti izin usaha lahan, penggunaan air, dan lain sebagainya, tidak boleh melanggar ketentuan nasional. Hal ini dinilai sangat penting untuk menciptakan kepastian berusaha yang lebih tinggi.

Setelah larut dalam euforia hari raya, realita kembali menyapa. Dompet menipis karena ”jorjoran” pengeluaran. Sementara tanggal gajian masih lama. Bagaimana cara bertahan hidup? Rully (27) masih ingat pengalaman pahitnya saat Lebaran tahun lalu. Terlena karena gaji bulanan masuk di tanggal yang sama dengan hari Idul Fitri, ia belanja sepuas hati. Membeli baju baru, makan-makan, mudik, membeli oleh-oleh, memberi ”salam tempel” untuk keponakan, dan masih banyak pengeluaran lainnya. ”Saya belanja jorjoran, mikir uang ada banyak, nih. Eh, hasilnya, setelah Lebaran tahun lalu itu, saya harus hemat banget sampai tanggal gajian. Bener-bener boros,” tutur pekerja swasta asal Bekasi itu, Jumat (12/4).

Akibat tekor, Rully terpaksa menjual tabungannya di saham Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta untuk menambal biaya hidup sampai menunggu tanggal gajian berikutnya. Belajar dari pengalaman tahun lalu, ia pun berstrategi mengelola keuangan pada Lebaran ini. Apalagi, ia sadar biaya kebutuhan hidup tahun ini sudah naik pesat dari tahun lalu. Sementara gaji dan THR masih sama. Salah satu siasatnya adalah tidak membeli baju baru saat Lebaran seperti tahun lalu. Ia bisa berhemat sampai sekitar Rp 1 juta. ”Jadi, kami sekeluarga tahun ini pakai baju Lebaran yang dari tahun-tahun lalu saja,” kata Rully.

Kebetulan, ia hanya mudik ke Bandung, Jabar, sehingga ongkos yang diperlukan tidak terlalu mahal. Ia memilih membawa mobil sendiri sehingga total ongkos mudik empat orang bisa ditekan menjadi Rp 600.000 mencakup bensin, tol pulang-pergi, dan transportasi sehari-hari selama di Bandung. ”Untuk THR (ke saudara-saudara) juga enggak gede-gede banget, sekitar Rp 600.000 buat keponakan yang masih kecil-kecil aja. Pokoknya banyak belajar dari pengalaman tahun lalu,” kata Rully. Dengan strategi keuangan yang tepat masyarakat bisa lebih tenang mengakhiri libur Lebaran. (Yoga) 

Sejak 2008, sesuai laporan analisis Dana Moneter Internasional atau IMF, pertumbuhan populasi usia kerja yang berada dalam rentang usia 15-64 tahun telah melambat. Hal ini dikhawatirkan memicu ketidak seimbangan pasokan tenaga kerja dunia dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Laporan analisis bertajuk ”Slowdown in Global Medium-Term: What Will It Take toTurn the Tide?” dirilis dalam blog IMF pada Rabu (10/4). Dalam laporan itu disebutkan, ketika suatu negara mengalami transisi demografi yang ditandai dengan menurunnya tingkat kesuburan dan populasi yang menua, maka jumlah penduduk usia kerja mulai menyusut. Sejak 2008, pertumbuhan populasi usia kerja yang berada dalam rentang 15–64 tahun telah melambat 92 % terhadap perekonomian global. Perlambatan ini terlihat di sebagian besar negara maju dan berkembang.

Adapun negara-negara berpendapatan rendah masih menikmati bonus demografi. Pergeseran demografis ini berdampak langsung pada pasokan tenaga kerja global. Pada 2030, dalam laporan analisis yang sama, IMF memperkirakan, kontribusi tahunan pasokan tenaga kerja terhadap pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) global diperkirakan akan menurun menjadi 0,2 %, atau hanya seperempat rata-rata kontribusi tahunan pasokan tenaga kerja terhadap PDB global pada tahun 2000-2019. Hal ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan pasokan tenaga kerja potensial secara global hanya akan sebesar 0,3 % pada 2030. Namun, tren pasokan tenaga kerja akan bervariasi menurut wilayah. Negara-negara berpendapatan rendah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pasokan tenaga kerja yang kuat sebesar 2,1 %.

Sementara pasokan tenaga kerja di negara-negara berkembang, kecuali China, akan tumbuh sebesar 0,9 %, dan di AS sebesar 0,5 %. Adapun penurunan tajam dalam partisipasi kerja akan menyebabkan pasokan tenaga kerja terkontraksi sebesar 0,6 % di China dan sebesar 0,5 % di Uni Eropa. Potensi hambatan partisipasi kerja akibat penuaan terlihat di semua negara maju dan China, sedangkan hambatan pada tingkat lebih rendah ada di Amerika Latin. Akan tetapi, sejumlah negara maju, kecuali AS, mampu mengatasi dampak penuaan demografi terhadap pasokan tenaga kerja dengan cara meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan pekerja berusia lebih tua. IMF, dalam laporan itu, juga menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi global, tanpa adanya siklus naik dan turun, terus melambat sejak krisis keuangan global tahun 2008–2009. (Yoga)