Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih menjadi tantangan perbankan di Tanah Air dalam mendorong pertumbuhan kredit konsumsi. Gejala itu sudah terlihat. Ini tercermin dari data Mandiri Spending Index per Mei 2024. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro mencatat, indeks belanja kelas menengah turun ke level 122, dengan indeks tabungan merosot ke level 94,2 dibandingkan Mei 2023 di kisaran 100. Penurunan ini dipicu lesunya daya beli kelas menengah akibat melonjaknya inflasi bahan pangan sebesar 9,63% secara tahunan per April 2024. Catatan Mandiri Spending Index selaras dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di kuartal pertama tahun ini, OJK mencatat, kredit konsumsi tumbuh paling lambat di antara segmen lainnya, yaitu hanya 10,22% secara tahunan. Direktur Konsumer CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengakui, kucuran kredit konsumer di awal tahun ini sedikit melambat.

Di tiga bulan pertama tahun ini, kredit konsumsi CIMB Niaga hanya tumbuh 6,9% secara tahunan menjadi Rp 72,87 triliun. Kredit konsumsi itu melambat dibanding kuartal I-2023 yang tumbuh 9,4% secara tahunan. Tak hanya CIMB Niaga, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengalami perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi. Per kuartal I-2024, pembiayaan konsumsi BSI tumbuh 14,89% secara tahunan menjadi Rp 135 triliun. Pertumbuhan pembiayaan konsumsi BSI tersebut juga lebih rendah dibandingkan kuartal I-2023 yang masih tumbuh 24% secara tahunan. Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Sukarna melihat, melambatnya pertumbuhan pembiayaan konsumsi seiring banyaknya hari libur di sepanjang tahun berjalan ini. Penyaluran kredit konsumsi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tumbuh. Per Maret 2024, kredit konsumsi BCA tumbuh 14,9% secara tahunan jadi Rp 201,6 triliun.

Kalangan ekonom memproyeksi realisasi penyaluran kredit sepanjang tahun ini tak akan menyempit kendati Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada bulan lalu. Seperti diketahui, bank sentral mengeluarkan amunisi terakhirnya dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada Oktober 2023. Kebijakan yang sama pun ditempuh pada bulan lalu untuk melindungi kinerja rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga suku bunga acuan menyentuh 6,25%. Setelah kebijakan yang mengejutkan itu, Senior Economist Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra mengatakan meski suku bunga masih tinggi, kinerja kredit akan moncer. 

Alasan pertama, suku bunga kredit perbankan tidak serta merta naik di tengah kenaikan BI Rate. Kedua, di tengah kenaikan BI Rate, likuiditas masih memadai. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang agresif sehingga memberikan ruang penyaluran kredit perbankan. Senada, Kepala Ekonom BCA Group David Sumual mengatakan kinerja penyaluran kredit tahun ini masih moncer. Menurutnya, ada sejumlah alasan yang memengaruhi pertumbuhan target kredit. Dari sisi likuiditas, menurutnya, masih aman sehingga industri perbankan masih mampu melakukan ekspansi kredit meski pada Oktober 2023 BI menaikkan suku bunga acuan. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit perbankan pada Maret 2024 tumbuh 12,4% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Februari 2024, 11,28%. Pertumbuhan kredit bank pada Maret 2024 juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau Maret 2023 di level 9,93%. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. 

David pun optimistis terhadap peluang bisnis perbankan tahun ini yang didukung oleh ruang realisasi pertumbuhan kredit sebesar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 5%. Senada, Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan apabila dieksplorasi lebih dalam, pertumbuhan kredit perbankan itu didorong oleh segmen korporasi. “Dari sisi kualitas aset juga terkendali. Jumlah kredit restrukturisasi terus menunjukan penurunan,” kata Mandiri Macro and Market Brief-Thriving Through Transition.

PT MRT Jakarta menargetkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk proyek moda raya terpadu lintas barat-timur fase pertama tahap kesatu digelar pada Agustus tahun ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menjelaskan bahwa ground-breaking proyek moda raya terpadu (MRT) east-west line fase pertama tahap kesatu rencananya dilakukan di sekitar kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Sejauh ini, dia mengungkap Jepang telah mengucurkan pinjaman senilai ¥140,69 miliar atau Rp14,51 triliun (kurs ¥1=Rp103,29) ke Indonesia untuk membangun MRT timur-barat fase pertama tahap kesatu dengan rute Tomang—Medan Satria Jakarta. Menurutnya, skema pengembalian pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan MRT Jakarta lintas barat-timur akan ditanggung oleh pemerintah pusat serta Pemprov DKI Jakarta. 

Secara terperinci, dia memaparkan Pemprov DKI Jakarta akan menanggung sebesar 51% dari pinjaman melalui APBD atau sekitar Rp7,4 triliun, sementara pemerintah pusat menanggung 49% dari total pinjaman atau sekitar Rp7,1 triliun melalui APBN. Dengan model itu, pemerintah pusat akan memberikan hibah kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membayar sebagian pinjaman dari JICA. Counsellor Bagian Ekonomi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Hironori Yahata menjelaskan Jepang memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membangun MRT Jakarta east-west line fase pertama tahap (stage) kesatu dengan rute Tomang—Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

Pemerintah berencana memberikan relaksasi operasional kapal pesiar asing di pelabuhan dan dispensasi cabotage guna mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa wisata minat khusus kapal pesiar memiliki potensi yang luar biasa sehingga perlu kebijakan yang mendukung pengembangan wisata tersebut. “Nanti juga akan ada relaksasi peraturan di pelabuhan dan dispensasi cabotage yang lebih banyak dalam konsep pilot project, sehingga akan ada kemudahan sistem perizinan yang terintegrasi,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (16/5). Sandiaga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Optimalisasi Aktivitas Bisnis Kapal Asing di NIPA Transshipment Anchorage Area (NTAA) dan Benoa Cruise Terminal Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menurutnya, peminat wisata jenis itu cukup tinggi dengan pangsa pasar yang teridentifi kasi adalah silver market atau pasar usia lansia. Beragam paket itu ditawarkan kepada wisatawan mancanegara karena Indonesia memiliki destinasi wisata bahari yang beragam. Adapun, beberapa destinasi yang menjadi favorit seperti Bintan, Batam, Labuan Bajo, Sorong, dan Maluku dengan hub yang ada di Tanjung Benoa. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait berkolaborasi untuk menghadirkan regulasi yang mampu mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar. 

Menurutnya, wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar dapat mengeluarkan sekitar Rp31 juta per penumpang di Indonesia. Sandiaga menyampaikan pemerintah siap memperkuat pengembangan wisata kapal pesiar melalui sejumlah relaksasi kebijakan serta pengayaan paket wisata yang dapat menarik lebih banyak minat wisatawan. Dia mengharapkan spendingdari wisatawan kapal pesiar dapat mencapai angka di atas US$1.000 per penumpang hingga US$2.000 per penumpang atau setara Rp15 juta hingga Rp31 juta per penumpang. Dalam kesempatan lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub berkomitmen memastikan kesesuaian regulasi dengan kebutuhan terkini di sektor kapal pesiar. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting menyatakan komitmen itu tecermin melalui revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4/2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14/2023. 

Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Rifanie Komara menjelaskan dalam pelaksanaan perubahan kedua Permenhub Nomor PM 4/2022 itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangatlah krusial. Dia tetap berkomitmen agar perubahan regulasi ini menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan sektor pariwisata dan transportasi laut ke depannya. Terdapat beberapa poin yang diusulkan di antaranya adalah penambahan penjelasan terkait dengan pengoperasian kapal pesiar asing yang mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata serta klasifikasi kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan dari pelabuhan asal keberangakatan di dalam negeri. ia menegaslan perlunya mendalami karakteristik kapal, kebutuhan layanan, pengembangan infrastruktur, serta dampak ekonomi dan pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Pemahaman itu tidak hanya terbatas pada tingkat pelayanan di pelabuhan, tetapi juga mencakup dampak positif bagi ekonomi lokal, peluang pekerjaan, dan promosi pariwisata Indonesia secara global.

PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) berjanji memberikan pelayanan paling efektif dan efi sien menyusul rencana merger dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL). Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan bahwa layanan Smartfen kepada 36 juta pelanggan termasuk tarif termurah yang berada di peringkat empat di dunia. “Semuanya demi Indonesia yang lebih baik. Memang kita kurang murah? Kita itu nomor 4 paling murah di dunia,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5). Merza menjelaskan bahwa perusahaan siap memberikan layanan yang efi sien dengan adanya aksi korporasi tersebut. Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas telah mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas baru MergeCo. 

Rencana merger itu masih dalam tahap evaluasi awal, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo. Manajemen Axiata menjelaskan bahwa validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama dan kesepakatan atas persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajakan yang diatur dalam MoU. “Setiap perkembangan penting yang berhubungan dengan MoU ini akan diumumkan sebagaimana diperlukan,” ungkapnya. Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward berpendapat rencana merger antara FREN dan EXCL akan membuat tarif layanan menjadi lebih murah.

Neraca perdagangan Indonesia rupanya masih moncer kendati ketidakpastian sedang membayangi ekonomi global. Malah, sudah 48 bulan atau empat tahun terakhir ini, neraca perdagangan nasional selalu tercatat surplus. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada April 2024 neraca perdagangan Indonesia surplus US$3,56 miliar yang bersumber dari sektor nonmigas sebesar US$5,17 miliar, sedangkan defisit tercatat di sektor migas senilai US$1,61 miliar. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan sejak Januari—April 2024 mencapai US$10,87 miliar.

Pada Maret 2024, surplus neraca perdagangan tercatat US$4,47 miliar, sedangkan pada April 2023, surplus neraca perdagangan mencapai US$3,94 miliar. Jika mengurai data BPS, maka dapat kita ketahui juga bahwa kinerja ekspor pun kurang solid, utamanya jika dilihat secara bulanan. Nilai ekspor Indonesia April 2024 tercatat US$19,62 miliar, atau turun 12,97% ketimbang Maret 2024. Setali tiga uang, secara kumulatif Januari—April 2024 pun kinerja ekspor belum cukup tangguh. Nilai ekspor Indonesia Januari–April 2024 mencapai US$81,92 miliar atau turun 5,12% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Capaian itu agaknya tak terlalu mengherankan lantaran kinerja sektor industri pengolahan yang mulai kedodoran. Hal itu terlihat dari ekspor sektor industri pengolahan pada April 2024 yang melorot 15,95% dari bulan sebelumnya.

Ancaman inflasi tinggi yang merembet ke era suku bunga tinggi, berkelindan dengan dampak konflik geopolitik berisiko membuat permintaan lesu. Bahkan ketika permintaan naik pun, risiko gangguan rantai pasok masih ada di depan mata. Melihat dinamika tersebut, kebijakan yang bersahabat dengan pelaku usaha, termasuk industri manufaktur amat diperlukan. Baik berupa insentif fiskal maupun kemudahan dalam hal regulasi. Survei Konsumen April 2024 yang digelar Bank Indonesia, diketahui bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2024 yang berada pada zona optimis sebesar 127,7, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat 123,8. Demikian pula jika melihat kondisi keuangan konsumen pada April 2024 di mana rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, untuk pembayaran utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan tercatat relatif stabil ketimbang bulan sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 73,6%; 9,7%; dan 16,7%.

Dari sisi ekonomi, usaha tani padi masih menjanjikan. Selain menguntungkan (BPS, 2018), usaha tani padi juga berdaya saing kuat (Agustian, 2014). Masalah terjadi setelah padi atau gabah berubah jadi beras. Berbagai kajian menunjukkan, daya saing beras terus menurun yang menandai beras Indonesia tak punya daya saing di pasar dunia (Azahari dan Hadiutomo, 2013; Syahyuti, 2020). Ini terjadi karena selama puluhan tahun pemerintah lebih fokus swasembada gabah, tapi melupakan beras. Industri padi/gabah dan industri beras sejatinya saling terkait erat dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah, kurang atau tak diurus, keduanya akan melemah atau tak terurus. Harga beras, kualitas beras dan produktivitas beras tidak hanya ditentukan tingkat produktivitas (gabah kering giling/hektare) dan efisiensi pada tingkat usaha tani, tapi juga ditentukan oleh efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi. Dua tahapan pascapanen ini amat menentukan kualitas dan produktivitas beras, serta efisiensi yang dicerminkan pada harga beras.

Sialnya, di dua tahapan pascapanen itu kita amat lemah. Ini terkait dominasi penggilingan padi kecil dan sederhana. Merujuk data BPS (2020), jumlah penggilingan padi mencapai 169.789 unit, turun 12.000 unit dari 2012 (182.199 unit). Dari 169.000 unit, 95% tergolong penggilingan kecil, disusul penggilingan menengah 44,32% dan besar 0,62%. Dominasi penggilingan padi kecil adalah hasil kebijakan era 1970-an, ketika konsumen masih memperlakukan beras sebagai komoditas homogen. Berbagai atribut kualitas pada beras, seperti butir patah, rasa, dan kepulenan, belum jadi isu penting. Masalahnya, lebih dua dekade terakhir telah terjadi perubahan drastis pada preferensi konsumen beras. Dominasi penggilingan padi kecil menghambat upaya menekan kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan, rendemen giling rendah, dan mempersulit peningkatan kualitas beras.

Betapa tidak efisiennya pascapanen padi di Indonesia tampak dari kehilangan saat panen dan pascapanen sebesar 10,82%. Rendemen giling hanya 62,74%, jauh lebih rendah dari Thailand (69,1%) dan Vietnam (66,6%) (Patiwiri, 2016). Potensi kehilangan hasil padi mulai dari proses pengeringan, penggilingan, dan rendemen giling pada 2018—2019 sebesar 2,75 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun atau setara Rp15,4 triliun (Sawit dan Burhanuddin, 2020). Kehilangan tertinggi terjadi pada tahap pengeringan: Rp5,3 triliun. Ini karena penggilingan padi kecil rerata tak punya dryer. Dari total kehilangan itu, 80% atau Rp12,32 triliun disumbang oleh penggilingan padi kecil. Bila input usaha tani, seperti pupuk, pestisida, BBM, benih, dan pekerja juga dihitung maka kehilangan 2,75 juta ton GKG pemborosan yang luar biasa. Kalau potensi kehilangan hasil padi ini bisa ditekan, katakanlah 50%, ada peluang tambahan 0,86 juta ton beras. Apalagi bila bisa ditekan 100% akan ada tambahan 1,72 juta ton beras.

Polemik izin operasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mereda setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan khusus atau IUPK perusahaan hingga 28 Desember 2035. Sederet proyek jumbo yang digarap perusahaan pun mendapat kepastian untuk dilanjutkan. IUPK yang diterima INCO menjadi angina segar di tengah sederet rencana kerja perusahaan, termasuk rencana investasi senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan pertambangan dan smelter di Sulawesi. Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur INCO, menyampaikan IUPK yang diterima Vale Indonesia pada 13 Mei 2024 memberikan kepastian hukum bagi perseroan untuk beroperasi di wilayah konsesinya, dan menjalankan strategi pertumbuhan bisnisnya. Berdasarkan IUPK, INCO wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengembangan tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik perseroan. Sebagai pemegang IUPK, INCO kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari laba bersih kepada Pemerintah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu membuat kontribusi perseroan kepada negara dan daerah meningkat.

Mengutip prospektus rights issue perusahaan, INCO akan melepas 603.445.814 saham dan nilai nominal Rp25 per saham. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi saham INCO kepada MIND ID sebesar 14%. MIND ID akan membeli dan menerima pengalihan dari Vale Canada Limited (VCL), Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM), dan Vale Japan Limited (VJL) atas seluruh HMETD yang akan menjadi porsi mereka dalam private placement. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kesempatan terpisah memberikan tenggat agar INCO merealisasikan komitmen investasinya yang senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan tambang dan smelter di Sulawesi pada 2029.

Setidaknya terdapat empat proyek milik INCO yang sedang berjalan, yaitu proyek Sorowako HPAL, SOA HPAL, Bahodopi RKEF, dan stainless steel, serta Pomalaa HPAL. Lebih terperinci, Sorowako HPAL adalah kerja sama INCO dengan Huayou untuk pembangunan pabrik HPAL dengan kapasitas 60.000 Ni per tahun dalam MHP. Proyek dengan nilai investasi Rp30 triliun disebut akan menggandeng pabrikan otomotif atau non-investor China, seperti POSCO, LG Chem, Ford, dan VW. Kemudian, Proyek Pomalaa HPAL dengan kapasitas hingga 120.000 ton Ni per tahun. INCO menggandeng Huayou dan Ford untuk investasi dengan nilai Rp66 triliun termasuk pabrik dan tambang. Saat ini, konstruksi sedang berjalan dengan penghiliranlebih lanjut hingga prekursor atau bahan dasar baterai. Terakhir adalah Proyek SOA HPAL dengan nilai investasi hingga Rp30 triliun. Proyek ini telah menyelesaikan eksplorasi tahap akhir dengan potensi pabrik HPAL minimal 60.000 ton Ni per tahun dalam MHP.

Kalangan industri asuransi jiwa menilai revisi peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur produk asuransi dan saluran pemasarannya meningkatkan efi siensi industri. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyebut Peraturan OJK (POJK) No 8/2024 –yang mengubah POJK No 24/2025, akan berdampak positif terhadap industri asuransi. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkap aturan baru tersebut akan mempercepat inovasi produk dan mengurangi biaya serta waktu dalam proses pengaturan produk. Menurutnya, ada beberapa perubahan yang membawa dampak positif bagi industri. Pertama, korespondensi pengajuan persetujuan produk selama ini dilakukan antara OJK dengan perusahaan menggunakan sistem informasi perizinan lembaga jasa keuangan (Sijingga). 

Kedua, perusahaan asuransi perlu melakukan kajian atau pengujian terhadap produk asuransi yang akan dikembangkan untuk menentukan potensi risiko kerugian bagi perusahaan, pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Secara keseluruhan, lanjut Togar, kebijakan untuk melakukan kajian dan pengujian terhadap produk asuransi memiliki dampak positif bagi perusahaan asuransi jiwa dalam hal meningkatkan kualitas produk, kepatuhan regulasi, optimalisasi operasional, pengembangan produk yang berkelanjutan, dan peningkatan reputasi. Ketiga, Togar mengatakan dalam ketentuan baru memuat produk yang wajib mendapatkan persetujuan OJK adalah produk baru yang terklasifi kasi sebagai produk dengan kriteria tertentu di antaranya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi), endowment, dan anuitas. 

Keempat, dokumen polis nantinya diperkenankan dalam bentuk elektronik (e-polis), dengan catatan nasabah berhak untuk meminta salinan polisnya, dengan syarat dan prinsip perlindungan konsumen yang perlu dijaga. Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Iwan Pasila menyebut aturan baru tersebut dibuat supaya memudahkan pengawasan terhadap produk asuransi dengan fokus pada pengelolaan asumsi yang digunakan dalam menetapkan premi, proses underwriting yang memadai, dan pengelolaan kewajiban dan aset yang timbul dari premi yang diterima. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan regulasi itu juga memuat ketentuan ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi. 

Sementara itu, praktisi manajemen risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman berpendapat aturan tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Menurutnya, ada tiga hal utama yang menjadi perhatian. Pertama, penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi, terutama jenis dan kriteria produk asuransi, mekanisme persetujuan, dan pelaporan produk asuransi. Kedua, lanjut Wahyudin, aturan baru tersebut mengatur saluran pemasaran tambahan, seperti tenaga pemasaran khusus produk asuransi mikro dan wajib mendapat persetujuan apabila perusahaan asuransi bekerja sama dengan saluran pemasaran badan usaha selain bank (BUSB). Ketiga, aturan tersebut mengatur lebih dalam ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital yang belum diatur secara terperinci pada POJK 23/2015.