Perekonomian China secara keseluruhan masih lancar pada bulan April 2024. Itu menandai semakin pulihnya sektor manufaktur Negeri Panda ini. Biro Statistik National China (NBS) melaporkan, produksi sektor industri negara itu pada April tercatat tumbuh sebesar 6,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Lajunya meningkat dari bulan sebelumnya yang baru tumbuh 4,5%. Realisasi produksi sektor industri itu bahkan melampaui proyeksi analis. Sebelumnya, rata-rata analis yang disurvei Reuters hanya memproyeksi pertumbuhan 5,5%. Pertumbuhan itu terutama ditopang oleh produksi perusahaan manufaktur berteknologi tinggi. Liu Aihua, Juru Bicara NBS mengatakan, secara keseluruhan, perekonomian nasional China berjalan lebih baik, meski beberapa indikator data ekonomi negara itu mengalami penurunan laju pertumbuhan.

Penjualan ritel barang konsumsi, yang merupakan ukuran pengeluaran rumah tangga hanya tumbuh sebesar 2,3% pada April. Realisasi ini lebih rendah dari proyeksi analis, yakni 3,8%. Sektor properti terus menyeret perekonomian China. Selama empat bulan pertama tahun ini, investasi di bidang properti turun 9,8%, membebani investasi aset tetap, yang tumbuh sebesar 4,2%. Tidak termasuk real estat, investasi aset tetap melonjak sebesar 8,9%, sebagian besar didorong oleh belanja infrastruktur dan manufaktur. Sedangkan ekspor impor tercatat kembali mengalami pertumbuhan pada bulan April, setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Pemerintah pusat juga sedang mengkaji rencana agar semua pemerintah daerah membeli jutaan rumah yang tidak terjual dari pengembang. Selanjutnya, rumah-rumah itu akan disulap menjadi rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bisnis emiten farmasi, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) mulai kembali bangkit di tahun ini. Produsen obat herbal Tolak Angin ini mencatat penjualan bersih sebesar Rp 1,05 triliun pada kuartal pertama 2024. Jumlah ini naik 16% secara tahunan atau year on year (yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 907,30 miliar. David Hidayat, Direktur Utama SIDO mengatakan, penjualan ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 44%, dengan kontribusi 7% terhadap total penjualan pada kuartal pertama 2024. Dari segi profitabilitas, margin laba kotor meningkat menjadi 59% pada kuartal pertama 2024, naik 53% dibandingkan kuartal I-2023. SIDO juga mencatatkan adanya beban operasional, termasuk beban iklan dan promosi, serta beban administrasi dan umum yang naik sekitar 10%, namun tetap lebih rendah dari pertumbuhan penjualan.

"Adapun, margin laba operasional meningkat menjadi 47% dibandingkan kuartal I 2023 yang sebesar 42%. Sementara Laba bersih setelah pajak mencapai Rp 390 miliar pada kuartal pertama 2024," sambung David. Seperti diketahui, peningkatan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi SIDO untuk memproyeksikan penjualan secara berkala. Makanya, perseroan juga berharap pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional dapat terjaga. Optimisme ini tertuang dalam target SIDO yang berharap dapat mencetak kinerja positif, yakni pendapatan dan laba masing-masing naik 10%-15% di tahun ini. Selain itu, perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penunjukan Sub Distributor dengan PT Atri Distribusindo yang merupakan grup Alfamart untuk mempersingkat jalur distribusi modern trade channel dalam meningkatkan penjualan serta marjin laba. Kerjasama serupa akan dikembangkan untuk modern trade channel perusahaan lainnya.

Tradisi dan Bahasa Banjar mulai mewarnai perfilman Tanah Air. Film lokal disuguhkan sebagai medium agar orang lebih mengenal Kalimantan. Sekelompok anak muda berkumpul di markas Forum Sineas Banua di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (14/5). Sambil berbincang, mereka menampilkan kembali cuplikan film Badrun & Loundri garapan Garin Nugroho. Film berdurasi 86 menit ini sebelumnya sudah tayang di ajang Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2023 dan Jakarta World Cinema Week 2023. ”Keterlibatan FSB di film Badrun & Loundri ini cukup besar. Bisa dikatakan, ini film pertama yang diproduksi dengan gaya komunitas, bahkan kami dikomandoi langsung oleh Garin Nugroho,” ujar Ketua Forum Sineas Banua (FSB) Munir Shadikin.

Film itu dibintangi Arswendy Bening Swara yang berperan sebagai pemeran utama bernama Badrun. Film ini bercerita tentang Badrun (55) yang dititipi tas berisikan cucian ketika berteduh di toko penatu. Menurut Munir, lokasi shooting film itu berada di Kalsel. Film ini kental dengan tradisi masyarakat Banjar dengan sejumlah dialog menggunakan Bahasa Banjar. ”Film ini banyak melibatkan pemain dan kru produksi dari Kalsel dalam proses produksinya,” katanya. Sebelumnya, anggota FSB pernah terlibat dalam beberapa produksi film di Kalsel, di antaranya Saranjana: Kota Ghaib (Oktober 2023), Jendela Seribu Sungai (Juli 2023), dan Syeikh M Arsyad Al-Banjari: Matahari dari Bumi Banjar (Desember 2022).

”Secara ideologis, kami merasa salah satu keberhasilan FSB adalah melahirkan film-film berbahasa Banjar,  yang sebelumnya sangat jarang. Sekarang ini, kita sudah lebih percaya diri menggunakan bahasa Banjar di film-film lokal ataupun film layar lebar,” katanya. ”FSB hadir sebagai wadah sosialisasi antarsineas dan komunitas film di Kalsel. FSB juga mengupayakan kebutuhan anggota dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kesadaran hukum secara umum di dunia perfilman,” katanya. FSB dilatarbelakangi keresahan para pendirinya, yang melihat lemahnya ekosistem perfilman di Kalsel yang ditandai tidak berkumpulnya para pegiat film. Kini, FSB jadi rumah bagi 20 komunitas film yang dibidani 4-5 orang dengan rentang usia 16-30 tahun. Profesinya mulai dari pelajar, guru, fotografer, hingga videografer. Para penggawa FSB optimistis Kalsel bisa jadi titik kumpul (hub) bagi pergerakan film di Kalimantan. (Yoga)

Eskalasi konflik di Timur Tengah pada 13 April lalu menjadi game changer bagi arah kebijakan moneter dunia. The Fed, bank sentral AS, yang diperkirakan mulai memangkas suku bunga acuannya pada Juli 2024, mulai mengindikasikan penundaan penurunan suku bunga. Hal ini membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami pelemahan. Pelemahan rupiah akhir April 2024 tercatat sebesar 5,3 % dari level akhir 2023, membuat rupiah menembus level Rp 16.000/dollar AS. Secara persentase, rupiah lebih melemah terhadap dollar AS dibandingkan dengan mata uang India, China, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sebagai langkah pre-emptive untuk mencegah tekanan lebih lanjut terhadap rupiah, BI meningkatkan suku bunga acuan ke 6,25 % setelah menahan bunga acuan 6,00 % sejak Oktober 2023.

Suku bunga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah (fiskal). Semakin tinggi bunga yang dibayarkan, semakin kecil dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian dan semakin kecil ruang fiskal untuk melakukan belanja produktif. Dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, pembayaran bunga utang meningkat dari 11,9 % pada 2019 menjadi 14 % pada 2023, sejalan dengan naiknya level utang pemerintah terkait dengan kebutuhan stimulus pandemi dan tren peningkatan bunga acuan sejak 2022. Dengan perkembangan kondisi global dan domestik saat ini, pembayaran bunga utang tahun ini berpotensi lebih tinggi Rp 10 triliun dari yang dianggarkan pemerintah, mencapai Rp 507 triliun atau 15,3 % belanja negara.

Dengan tantangan fiskal yang muncul di tengah era suku bunga tinggi, pemerintahan baru harus tanggap dalam mengelola keuangan negara. Periode pemerintahan baru biasanya diikuti dengan program-program inovatif yang membutuhkan anggaran lebih dari periode sebelumnya. Contohnya, program makan dan minum gratis untuk ibu hamil dan anak-anak dalam rangka meningkatkan kualitas SDM ke depan yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun. Sumber pembiayaan dari program ini tentu harus dipertimbangkan matang-matang. Realokasi anggaran bansos mungkin bisa menjadi opsi sehingga pelebaran defisit yang signifikan dapat dihindari. Dengan data dari program bansos yang sudah ada, alokasi anggaran juga dapat lebih tepat sasaran. Ke depan, transformasi perpajakan yang mendorong rasio pajak sangat diperlukan untuk mengurangi sumber pembiayaan APBN yang berasal dari utang. (Yoga)

Petani terlihat sedang mengeringkan biji kopi arabika di kaki Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/5/2024). Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia memproyeksikan produksi kopi nasional pada tahun 2024 akan turun yang diakibatkan produksi kopi di dataran rendah melemah serta minimnya carry over stock dari tahun 2023. (Yoga)

Sejak 7 Mei 2024, BI mendominasi kepemilikan surat berharga negara rupiah yang dapat diperdagangkan. Per 15 Mei 2024, kepemilikan obligasi pemerintah oleh BI mencapai 23 %. Dengan catatan terbaru ini, BI masuk klub bank pemegang terbesar obligasi pemerintah. Bank lain yang memegang mayoritas obligasi pemerintah setempat adalah Bank Jepang. Pengajar Unika Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, Kamis (16/5) di Jakarta, menyatakan, semakin besarnya porsi kepemilikan obligasi pemerintah oleh BI menunjukkan adanya burden sharing antara BI dan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal semakin urgen.

”BI punya kepentingan untuk menjaga pasar keuangan supaya imbal hasil stabil. Kalau imbal hasil naik, beban ke BI juga makin besar. Dan, itu memang artinya kebijakan moneter akan sangat sensitif dan mempertimbangkan dinamika pasar,” tuturnya. Kepemilikan obligasi pemerintah yang mayoritas, menurut Prasetyantoko, membuat BI lebih bisa menjaga volatilitasnya. Namun, porsi nonresiden masih tergolong besar sehingga risiko gejolak masih tetap ada. Di sisi lain, BI menjadi pelaku pasar yang dominan. Dampaknya, pasar cenderung mengambil jarak dengan kebijakan moneter. (Yoga)

Kontribusi industri elektronik terhadap PDB baru 1,45 %. Sekitar 80 % tenaga kerjanya berlatar belakang pendidikan SMK dan SMA. Jika ingin masuk ke rantai pasok global, industri ini harus meningkatkan kapasitas bisnis, memberikan standar minimum kerja layak, dan meningkatkan keterampilan bagi pekerjanya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, pada tahun 2022 saja, industri elektronik hanya menyumbang 1,45 % terhadap PDB atau 7,92 % dari industri manufaktur.

Padahal, berdasarkan PP No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, subsektor industri elektronik dinyatakan sebagai salah satu industri prioritas nasional, baik dari aspek pengembangan produk rumah cerdas, komponen, maupun semikonduktor.”Jumlah pekerja subsector elektronik terhadap total penduduk bekerja hanya 0,26 % atau 345.000 orang. Hampir 80 % di antara mereka berlatar belakang pendidikan SMK dan SMA,” ujar Rudy saat memberikan sambutan pembukaan di acara ”Dialog Nasional: Strategi untuk Mempromosikan dan Mengembangkan Tenaga Kerja Terampil untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab di Sektor Elektronik”, Kamis (16/5) di Jakarta.

Dialog nasional ini juga diisi pemaparan hasil riset terkait kondisi pekerja industri elektronik yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan didukung Pemerintah Jepang. Rudy menyampaikan, temuan riset yang menarik ialah perlunya peningkatan keahlian pekerja subsektor industri elektronik supaya kontribusinya terhadap PDB naik. Menanggapi temuan ini, pemerintah Indonesia sejak dua tahun lalu telah menetapkan Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. ”Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan elektronik di dalam negeri masuk ke rantai pasok global lewat penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Jadi, jika ingin masuk ke rantai pasok global, mereka harus meningkatkan kapasitas bisnis, memberikan standar minimum kerja layak, dan pelatihan keterampilan,” ucapnya. (Yoga)

Tragedi kecelakaan bus pariwisata di Subang, Jabar, menyibak lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum transportasi di Indonesia. Alih-alih mereduksi jatuhnya korban dan peristiwa serupa, konsumen justru menjadi korban berkali-kali. Korban kecelakaan bus itu sendiri dan korban atas banyaknya aturan yang dilanggar. Total 64 orang menjadi korban kecelakaan bus di Subang (Kompas.id, 11/5/2024), 11 orang di antaranya meninggal, lainnya luka berat dan luka ringan. Sebanyak 10 korban meninggal adalah penumpang bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 OG. Korban lainnya adalah pengguna jalan yang ditabrak bus.

Berdasar data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, bus Trans Putera Fajar tak tercatat dalam aplikasi Mitra Darat, yang merupakan platform multilayanan berisi beragam informasi satu pintu terkait pengawasan, perizinan, dan pengoperasian bidang transportasi darat. Bus Trans Putera Fajar diduga tak mengantongi izin angkutan. Status lulus uji berkala (BLU-e) hanya berlaku hingga 6 Desember 2023. Artinya, kendaraan ini tak dilakukan uji berkala perpanjangan tiap enam bulan sekali sebagaimana ketentuan berlaku. Ketua Bidang Angkutan Orang Dewan Pimpinan Pusat Organda Kurnia Lesani Adnan juga mengatakan, ada perbedaan fisik bus Trans Putera Fajar dengan bentuk aslinya. Bentuk terbarunya tak sesuai dengan bentuk armada saat uji kendaraan (KIR) pertama kali dilakukan. KIR pertama dilaksanakan saat bus baru saja menuntaskan perbaikan total dari wujud sebelumnya.

Badan bus yang terlibat kecelakaan telah berubah struktur rangka utamanya. Ketinggian badan bus dinaikkan dari kondisi sebelumnya. ”Ini yang membuat bus terbanting terbalik saat pengemudi banting setir ke kanan,” ujarnya. Akademisi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Suripno, menilai, kendaraan yang dimodifikasi wajib melakukan uji tipe ulang. Modifikasi mengacu pada perubahan fungsi dan fisik, termasuk dimensi. ”Adanya perubahan ukuran saja itu sudah tergolong tak laik jalan sekaligus melanggar uji tipe kalau belum dilakukan uji tipe,” katanya. Peristiwa semacam ini bisa dicegah dengan berbagai perbaikan serta penegakan hukum yang tegas. Berbagai pihak perlu bergerak bersama mencegah hal ini terulang lagi. Jangan sampai rakyat yang merupakan konsumen menjadi korban berkali-kali. (Yoga)