PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menimbulkan polemik keras. Penolakan terutama terkait pasal wajib pungut sebesar 3 % mulai 2027, di mana 0,5 % dibebankan kepada pemberi kerja dan selebihnya ditanggung pekerja. Serikat pekerja keberatan karena gaji bulanannya akan berkurang. Sementara, asosiasi pengusaha menolak pasal wajib karena akan menambah beban. Selama ini pemberi kerja sudah membayar banyak tanggungan, seperti jaminan tenaga kerja, hari tua, kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, hingga cadangan pesangon. Total aneka pungutan tersebut berkisar 18-20 % dari anggaran upah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga.

Pokok persoalannya, perekonomian kita membutuhkan penggalangan dana lebih besar guna memastikan target pembangunan tercapai, tanpa harus menambah utang dan membebani anggaran pemerintah. Masalahnya, kebijakan ini menambah beban sektor formal. Sementara itu, kualitas regulasi dan institusi tak mendukung pergeseran sektor informal menjadi formal. Situasi ini dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas sehingga bertentangan dengan peta jalan menuju negara maju. Karena itu, perlu mencari akar persoalannya serta melakukan pembenahan terstruktur dan sistematis guna menyelesaikannya.

Jika program Tapera berjalan, akan ada penggalangan dana cukup besar yang mampu mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia. Secara makro-finansial, ini positif karena akan menambah likuiditas sektor keuangan. Namun, secara mikro-prudensial, harus diperhatikan tata kelola dan manajemen risiko pengelolaan aset. Kompleksitas persoalannya lebih banyak dari aspek lain, seperti penyediaan tanah, perizinan, dan aspek nonteknis lainnya. Jika mafia tanah yang melibatkan banyak oknum di Kementerian ATR/BPN tidak disentuh, target pembangunan perumahan sulit dicapai. Polemik pungutan Tapera hanyalah puncuk gunung es dari persoalan regulasi dan institusi yang begitu besar. Tanpa transformasi regulasi dan institusi dalam skala besar dan menyeluruh, negara maju 2045 hanyalah mimpi belaka. (Yoga)

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, uang yang perlu dianggarkan seorang pekerja untuk menikmati masa pensiun jika disiapkan dari usia 25 tahun berkisar Rp 372.264 per bulan. Dengan situasi rata-rata penghasilan generasi milenial dan Z sekitar Rp 1,72 juta per bulan dan pengeluaran Rp 1,42 per bulan, ruang anggaran mereka tersisa Rp 292.594 per bulan. Sisa gaji itu tak cukup untuk anggaran dana pensiun bulanan, yang menunjukkan keuangan generasi milenial dan Z dalam kondisi jompo sebelum mereka menua. Padahal, semakin tua usia memulai anggaran dana pensiun, makin besar pula uang yang mesti dialokasikan.

Jika menyiapkan diri mulai usia 30 tahun, alokasinya naik menjadi Rp 431.331 per bulan. Apabila pekerja menyiapkan di usia 35 tahun, anggarannya Rp 507.902 per bulan, lebih tinggi 1,3 kali lipat dibanding menyiapkan dana pensiun sejak usia 25 tahun. Rangkaian data perkiraan dana pensiun itu diperoleh dari kalkulator perencanaan hari tua di laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Asumsi yang digunakan terdiri dari, pensiun pada usia 65 tahun, nilai inflasi 3 % per tahun, imbal hasil investasi 5 % per tahun, serta biaya hidup saat ini Rp 1,98 juta per orang per bulan.

Dana pensiun diasumsikan akan dimanfaatkan hingga usia 75 tahun berdasar rata-rata angka harapan hidup yang dikeluarkan BPS. Per akhir Desember 2023, data OJK menunjukkan, tingkat densitas dana pensiun mencapai 15,89 %, artinya, hanya 16 orang dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Sari Kesuma (43) guru bimbel Semarang, Jateng, menyatakan belum menyiapkan dana pensiun. Dia mengandalkan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk menopang urusan kesehatannya. ”Aku belum memikirkan dana pensiun karena fokus untuk pendidikan anak. Apalagi, biaya sekolah mahal,” ujarnya. (Yoga)

Elysia Berman (35) tak mau beli baju baru dan kosmetik lagi. Warga Brooklyn, New York, itu jera setelah utangnya menumpuk gara-gara kalap belanja. Tak hanya berjanji berhenti belanja, Ia juga tak mau keluar rumah untuk kumpul-kumpul yang bisa menghabiskan uang. Direktur kreatif di salah satu perusahaan itu mau fokus bayar utang. Jika berhasil melewati ini, dia berharap bisa hidup hemat atau setidaknya sesuai keinginan. Cerita Berman diturunkan Associated Press, Sabtu (1/6). ”Kalau saya bisa hidup hemat dan menabung, kemampuan saya membayar utang juga bisa lebih baik,” kata Berman. Baru dua minggu Berman mulai hidup hemat, dia tidak dapat menahan diri untuk membeli topi baret. Dia juga tidak mampu menahan diri membeli sepatu bot baru. 

Beragam tantangan itu diceritakannya kepada khalayak melalui media sosial. Sejumlah orang juga melakukan hal senada. Meski tidak saling kenal, Berman dan orang-orang itu punya kesamaan. Mereka berusaha mengeluarkan uang hanya untuk membeli barang-barang yang betul-betul dibutuhkan, yang kini sedang jadi tren yang disebut no-buy year atau setahun tidak belanja yang tidak dibutuhkan. Tantangan ini dimulai beberapa tahun lalu. Awalnya, ini hanya eksperimen dalam blog tentang kesadaran akan penganggaran dan pembelanjaan. 

Kemudian menjadi tren populer di media sosial Tiktok dan grup Reddit yang menjadi tempat orang berbagi pengalaman tantangan itu. Di Reddit, anggotanya sampai 51.000 orang. Tren ini tetap relevan sampai sekarang. Penasihat keuangan konsumen untuk perusahaan keuangan pribadi Credit Karma, Courtney Alev, mengatakan, awal 2024 menjadi kesempatan bagi publik untuk mengatur kembali keuangan setelah hidup habis-habisan akibat pandemi. ”Banyak yang berusaha memulihkan kondisi keuangan mereka dengan menghemat uang,” ujarnya. Tidak semua orang yang mengikuti tren ini memiliki utang. Amea Wadsworth yang kembali ke San Diego, California, setelah lulus kuliah, ingin hidup hemat demi menyelamatkan lingkungan dan uang untuk masa depannya. (Yoga)

Program wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat atauTapera yang berlaku paling lambat tahun 2027 dinilai membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi kondisi ekonomi. Kebijakan tersebut berpotensi menekan profit pelaku usaha, menggerus pendapatan pekerja, dan menurunkan PDB nasional sebesar Rp 1,21 triliun per tahun lantaran merosotnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian ”Tapera untuk Siapa: Membedah Untung Rugi Program Tapera” yang dikeluarkan Celios pada Senin (3/6), kebijakan Tapera lebih banyak memberikan dampak negatif ketimbang manfaat bagi perekonomian negara.

Program itu lebih banyak menguntungkan pemerintah ketimbang kelompok pekerja dan pengusaha. Hasil simulasi mengenai dampak wajib iuran Tapera pada kondisi ekonomi menunjukkan, program tersebut bisa menyebabkan penurunan PDB nasional hingga Rp 1,21 triliun. Risiko itu muncul karena secara teori, iuran wajib Tapera membuat tingkat konsumsi masyarakat (sebagai kontributor utama PDB) menurun di tengah daya beli yang sudah melemah dan biaya hidup yang meroket akhir-akhir ini. Simulasi menunjukkan kalangan pekerja dan dunia usaha sebagai pihak yang paling terpukul Tapera.

Surplus keuntungan dunia usaha berisiko tergerus sebesar Rp 1,03 triliun, sementara pendapatan pekerja berpotensi menurun hingga Rp 200 miliar. Angka-angka itu didapat dengan perhitungan memakai model pendekatan ”Input-Output” Nasional di 185 sektor usaha serta rumusan pembentuk PDB. ”Artinya, daya beli masyarakat berkurang dan itu menurunkan permintaan di berbagai jenis sektor usaha. Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli, potongan iuran Tapera sangat memberatkan. Wajar jika ada penolakan dari berbagai pihak,” kata peneliti Celios, Nailul Huda, dalam keterangan pers, Senin (3/6). (Yoga)

Indonesia mengalami deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03 % secara bulanan, dipengaruhi pola musiman penurunan harga sejumlah komoditas dan biaya jasa pasca-Lebaran. Namun, secara tahunan, Indonesia masih mengalami inflasi sebesar 2,84 %. Selain itu, risiko inflasi pangan dan dampak kenaikan biaya input industri manufaktur masih akan membayangi hingga akhir tahun ini. BPS mencatat, deflasi pada Mei 2024 merupakan deflasi pertama setelah deflasi yang terjadi pada Agustus 2023. Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang deflasi adalah makanan, minuman, tembakau, serta transportasi. 

Pada Mei 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,29 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,08 %. Deflasi itu terutama didorong penurunan harga beras. Pada bulan tersebut, deflasi beras sebesar 3,59 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,15 %. ”Kendati panen padi sudah berkurang pada Mei 2024, beras terus mengalami deflasi karena stok komoditas pangan pokok itu masih memadai,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (3/6).

BPS menyebutkan, kelompok yang mengalami deflasi cukup dalam adalah transportasi. Pada Mei 2024, transportasi mengalami deflasi 0,36 % dan andilnya terhadap inflasinasional sebesar 0,04 %, yang disebabkan penurunan biaya transportasi antarkota, udara, dan kereta api. Menurut Amalia, jika dirunut sejak 2020 hingga Mei 2024, Indonesia selalu mengalami deflasi pasca-Lebaran. Hal itu biasanya terjadi lantaran ada penurunan harga komoditas pangan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, serta biaya jasa pada kelompok transportasi. (Yoga)

Jumlah penumpang LRT Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta, April 2024 tercatat turun secara bulanan. Penurunan jumlah penumpang ini diperkirakan merupakan imbas dari Lebaran 2024 dan diprediksi akan meningkat lagi pada Mei 2024. Plt Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi di Jakarta, Senin (3/6) mengatakan, jumlah penumpang MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 2,6 juta orang atau turun 9,33 % dibanding Maret 2024 di 2,87 juta orang. Namun, jumlah itu meningkat 26,26 % dibanding April 2023 (year-on-year). Realisasi perjalanan MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 7.626 perjalanan, turun 4,4 % atau 351 perjalanan disbanding bulan sebelumnya, di 7.977 perjalanan. Namun, disbanding April 2023, jumlah perjalanan MRT Jakarta meningkat 4,9 % atau naik 356 perjalanan.

Sementara jumlah penumpang LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 84.571 orang atau turun 8,08 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 92.004 orang. Namun, jumlah itu meningkat 16,94 % dibanding April 2023. Total perjalanan LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 6.120 perjalanan atau turun 3,18 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 6.321 perjalanan. Sementara, jumlah penumpang Transjakarta pada April 2024 tercatat 26,9 juta orang, turun 10,58 % dibanding Maret 2024 yang mencapai 30 juta orang. Namun, jumlah ini meningkat 61,21 % dibanding April 2023.

Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Daud Joseph membenarkan penurunan tersebut. Menurut dia, penurunan jumlah penumpang terjadi karena bertepatan dengan Lebaran 2024. ”Lima hari pertama pada bulan April adalah bulan puasa dan warga sudah mulai cuti dan bersiap untuk mudik. Setelah itu, cuti bersama Idul Fitri tanggal 6-15 April. Lalu, ada perpanjangan cuti bersama dari institusi pemerintahan,” kata Daud. Meski demikian, ujar Daud, jumlah penumpang Transjakarta sepanjang Mei 2024 naik dibandingkan dengan April 2024, yakni lebih dari 29 juta penumpang. Namun, jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat 30 juta penumpang. (Yoga)

Perekonomian Indonesia pada Mei 2024 secara month to mont (mtm)  mencatatkan deflasi 0,03%, menambah catatan tren deflasi yang sering terjadi pada bulan-bulan pasca-Lebaran. Deflasi pada bulan lalu disumbang oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,29% dengan kontribusi ke deflasi 0,08% serta penurunan tarif kelompok transportasi sebesar 0,36% dengan kontribusi ke deflasi 0,04%. Dari kelompok pertama, komoditas yang dominan memberikan andil ke deflasi yaitu beras sebesar 0,15%, daging ayam ras dan ikan segar masing-masing sebesar 0,03%, serta tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,02. Untuk kelompok transportasi, yang dominan memberikan andil ke deflasi adalah tarif angkutan antarkota 0,03%, tarif angkutan udara 0,02%, dan tarif kereta api 0,001%. Namun tingkat deflasi mtm pasca-Lebaran pada tiga tahun terakhir tergolong tiis bahkan sempat inflasi, yakni inflasi 0,4% pada Mei 2022. (Yetede)

Program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang menuai polemik di publik sebenarnya bertujuan bagus, yakni sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog hunian sebanyak 9,9 juta keluarga per akhir 2023. Akan tetapi program ini masih perlu disempurnakan. Contohnya, perlu redefinisi perumahan rakyat yang berbasis pada rumah tapak menjadi rumah vertikal, seperti apartemen dan rusun. Tujuannya agar rumah tapera bisa lebih terjangkau dan memiliki posisi strategis, yakni di jantung kota atau kawasan padat penduduk hingga kawasan industri. Selama ini, salah satu alasan  rumah tapera tak dimintai adalah lokasinya yang jauh dari perkotaan. Ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyempurnakan program ini. Di sisi lain, sejumlah kalangan masih mengeluarkan kritik ke program tapera yang dijalankan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). (Yetede)

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan kredit di akhir tahun ini akan berada di batas atas dari target 10-12%. Hal ini didukung oleh insentif yang diberikan kepada perbankan lewat kebijakan likuiditas makropudensial (KLM) dengan penambahan sektor tertentu. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, per 1 Juni dampak kebijakan terhadap tambahan likuiditas  sebesar Rp 81 triliun. Sementara, sampai akhir tahun akan ada tambahan Rp 115 triliun, sehingga secara total insentif likuiditas yang diberikan menjadi Rp 280 triliun. "Kami perkirakan dengan tambahan KLM ini pertumbuhan kredit akan di batas atas 10-12%. Secara whole year bisa mencapai 12%, itu kira-kira," tutur Juda. Per April 2024, kredit tumbuh tinggi sebesar 13,09% (yoy) didorong oleh pertumbuhan kredit di banyak sektor, seperti sektor industri, jasa dunia usaha, dan perdagangan, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

Pemerintah harus mewaspadai potensi pelambatan ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan. Bukan hanya dari pasar global yang masih bergejolak, ancaman juga datang dari pasar domestik yang semakin lesu. Dari pasar global, kenaikan tensi geopolitik masih akan mempengaruhi pergerakan harga komoditas. Juga arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang berimbas ke pasar Indonesia. Ini turut melemahkan nilai tukar rupiah. Persoalan pelik juga datang dari dalam negeri, yakni daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2024 makin sulit mengejar kebutuhan masyarakat. Lihat saja, indikator terbaru yang mencerminkan konsumsi masyarakat. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur  Indonesia pada Mei 2024  menyusut ke level terendah dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan data S&P Global, PMI Manufaktur RI, pada bulan Mei 2024, PMI kita melemah ke level 52,1, dari bulan sebelumnya 52,9. Posisi ini juga terendah setelah November 2023 di 51,7. Mengacu laporan S&P, permintaan pasar relatif bertahan positif, dan lebih didorong permintaan domestik. Sayang, permintaan domestik itu belum mampu mengerek ekspansi manufaktur lebih kencang. "Meski pertumbuhan positif, ada tanda-tanda akan memburuk," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Senin (3/6). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski menurun, PMI Manufaktur masih di atas 50.

Selain itu, "Inflasi turun lebih bagus sehingga pertumbuhan ekonomi lebih positif," kata dia, kemarin. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan banyaknya kebijakan pemerintah yang justru membuat ekspektasi konsumsi ke depan melambat. "Seperti PP Tapera, rencana kenaikan PPN 12% tahun depan, serta rencana penyesuaian harga bahan pokok dan harga energi," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti kenaikan UMP yang tak sebanding dengan pengeluaran masyarakat. Oleh sebab itu, stabilisasi harga pangan dan pembatalan rencana kebijakan yang kontra produktif menjadi solusinya. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan, dua hal ini menjadi kunci penting pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi ke depan. Pertama, perbaikan daya beli masyarakat. Kedua, mendorong investasi semaksimal mungkin.  Salah satunya, menekan biaya investasi alias incremental capital output ratio (ICOR) sampai level 4%.