Arini Zulfah (26) menaiki eskalator Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas di Jakpus. Saat ditanya, Arini lupa bahwa tarif LRT mulai normal sejak 1 Juni lalu. Ia tidak pernah mengecek saldo kartu elektroniknya. Beruntung saldonya masih tersisa untuk perjalanan hingga Stasiun Cawang. ”Biasanya langsung naik aja. Ternyata tadi tarifnya dari Stasiun Dukuh Atas ke Cawang Rp 9.200. Lumayan juga, ya. Kemarin pas Rp 7.200 sudah terbilang mahal,” ujar Arini, Selasa (4/6). Meskipun demikian, Arini mengaku lebih memilih naik LRT dibandingkan transportasi publik lain karena stasiunnya lebih bersih dan lengang.

Selain itu, kondisi di dalam kereta juga bersih. ”Walaupun LRT kadang padat, tidak separah KRL. (Kalau naik kendaraan bermotor sendiri) Jakarta macet banget. Jadi, akan tetap naik LRT,” katanya. Arini sebenarnya keberatan dengan tarif LRT yang kembali normal. Sebab, ia merasa saat ini pengguna LRT sudah semakin banyak dan berpotensi berdesak-desakan. Menurut Arini, informasi mengenai tarif baru harus disebarluaskan dengan jelas agar penumpang tidak kebingungan dan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Rizky Hasbullah (32), warga Jaksel, menilai, lebih baik tidak ada perbedaan harga pada jam sibuk dan nonsibuk.

Alih-alih harus membayar lebih, menurut dia, pengguna LRT pada jam sibuk seharusnya mendapatkan tariff lebih murah karena standar pelayanan minimal transportasi bakal menurun. Rizky menambahkan, tarif LRT Jabodebek memang lebih mahal daripada transportasi publik lain di Jakarta, tetapi, tarif itu sesuai dengan kecepatan yang ditawarkan dan kelebihan bebas macet. Ia berharap jadwal perjalanan LRT Jabodebek ditambah agar waktu tunggu bisa lebih singkat dan tidak ada penurunan kualitas pelayanan saat jumlah penumpang bertambah. (Yoga)

Kalangan dunia usaha pariwisata masih mencermati langkah pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke Nusantara dan Jakarta menuju kota global. Mereka membutuhkan kepastian arah atau peta jalan pemindahan dan perubahan Jakarta untuk keberlanjutan usaha yang mulai pulih setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19. Hal itu tergambar dalam laporan BPS DKI Jakarta tentang Perkembangan Pariwisata DKI Jakarta April 2024, Selasa (4/6). Hotel bintang dua paling banyak dipilih (50,70 %), disusul hotel bintang empat dan bintang tiga, masing-masing 47,05 % dan 44,23 %, serta hotel bintang lima (33,03 %). Dari keterisian kamar itu, rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,71 hari.

Lama menginap di hotel non bintang 1,28 hari. ”Dibandingkan tahun 2020-2022 sudah ada kenaikan, tetapi tidak merata,” ujar Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, Selasa (4/6). Selama ini banyak ASN datang ke Jakarta untuk urusan pemerintahan. Begitu juga pebisnis yang datang karena banyak kantor pusat terletak di Jakarta. Mereka ini paling banyak menginap di hotel bintang tiga ke bawah dan non-bintang. Menurut Iwantono, semenjak pandemi Covid-19, banyak hotel banting harga dan kegiatan berlangsung secara daring (online) sehingga ASN dan pebisnis tidak perlu ke Jakarta.

Alhasil, keterisian hotel bintang tiga ke bawah dan non-bintang berkurang dalam kondisi harga belum kembali normal, ditambah pindahnya ibu kota ke Nusantara pasti terdampak karena tadinya Jakarta pusat pemerintahan dan bisnis. Iwantono dan pelaku usaha masih menanti langkah konkret pemerintah terkait pindahnya ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur dan Jakarta menuju kota global yang memberikan kepastian tentang masa depan Jakarta. (Yoga)

Dalang Ki Didik Iswandi bersantai bersama keluarga di rumahnya, Desa Candipari, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Kamis (7/3) sore. Beberapa hari sebelumnya, aktivitas dalang wayang gagrak Porong ini padat karena banyak permintaan pentas dari sejumlah desa di Sidoarjo. Pementasan wayang kulit gaya Porongan terkait erat dengan acara bersih desa atau ruwatan. Sebagian besar pemerintah desa di Kota Delta, julukan Sidoarjo karena berada di delta Sungai Brantas, masih mempertahankan tradisi ruwat untuk membersihkan energi negatif dan memperbarui keselarasan dengan alam. Juga sebagai wujud syukur atas limpahan rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Wayang gagrak Porong termasuk kiblat wayang khas Jawa Timur. Wujudnya berbeda dengan wayang kulit gaya Jawa Tengah (Mataraman). Mulai dari susunan acara, irama musik, pengucapan, hingga ekspresi dalangnya. Nuansa wayangnya lebih dinamis dengan dominasi permainan kendang. Warna cerah mendominasi dan memiliki aspek mistis yang lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, wayang gagrak Porong justru kalah terkenal dibanding wayang gaya Yogyakarta dan Solo. Selain kalah dalam hal promosi, wayang Porongan juga kalah pamor karena identik dengan kesenian rakyat yang berkembang pada masyarakat pesisir.

Adapun wayang Jawa Tengah lebih identik dengan kalangan priayi dan elite birokrasi. Kondisi itu memantik keprihatinan Didik dan para dalang wayang jawa timuran lainnya. Dia khawatir keberlangsungan wayang Porongan yang digelutinya sejak 1984, akan terancam apabila tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Bersama para seniman wayang, Didik yang juga anggota Komite Seni Tradisi Dewan Kesenian Sidoarjo ini meminta Pemkab Sidoarjo agar memberikan kesempatan kepada wayang gagrak Porong. Melalui Surat Edaran Bupati Sidoarjo No 100.3/1056/448.1.1.3/2024, tertanggal 21 Januari 2024, camat dan kepala desa/lurah seluruh Sidoarjo dihimbau agar dalam kegiatan bersih desa/ruwat menampilkan budaya lokal, termasuk wayang Porongan.

Kebijakan itu disambut antusias para dalang yang menggeluti wayang gagrak Porong. Didik mengatakan, pementasan pada hajatan pemerintah desa hingga pemkab menjadi momentum mendongkrak martabat atau pamor wayang Porongan. Didik terus berupaya menyebarluaskan wayang gagrak Porong agar semakin dikenal di seluruh nusantara, bahkan mancanegara. Ia juga menyosialisasikan kepada generasi masa kini agar mereka tergugah untuk menjaga keberlangsungan wayang kulit, khususnya wayang gagrak Porong hingga masa nanti. (Yoga)

Pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat (tapera) perlu di kawal oleh pemerintah dan publik agar tidak menjadi ajang bancakan sekaligus mencegah terjadinya penyelewengan yang merugikan para peserta. Ini penting agar kasus salah investasi tidak terjadi di tapera yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Artinya, pengelolaan dana tapera harus dilakukan secara prudent dan ditempatkan di aset-aset yang berisiko rendah, namun menghasilkan imbal hasil (return) optimal. Dengan begini dana tapera bisa digunakan untuk membiayai pembelian rumah  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memberikan imbal hasil bagus kepada para penabung, dan siap memenuhi permintaan peserta yang ingin menarik dana. Seperti diketahui, publik dan komunitas keuangan di Tanah Air sempat dihebohkan oleh kasus megaskandal Jiwasraya yang dipicu oleh pengelolaan investasi ugal-ugalan. Dalam kasus ini, dana nasabah ditempatkan di saham-saham yang berisiko tinggi entah itu langsung maupun melalui instrusmen reksa dana. (Yetede)

Bank Mandiri bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI menyelenggarakan 39th Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, yang akan berlangsung 9-12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Acara perdagangan internasional tahunan terbesar di Indonesia ini digelar untuk mempromosikan produk-produk unggulan  Indonesia kepada pasar global, sekaligus menjadi ajang interaksi antar pelaku bisnis dalam dan luar negeri untuk menjalin kerja sama dagang dan investasi. Dukungan penuh pada penyelenggara TEI merupakan salah satu wujud  komitmen Bank Mandiri dalam memajukan perdagangan, khususnya ekspor-impor, di Indonesia. Apalagi dengan posisinya sebaik bank terdepan dalam perdagangan wholesale saat ini, Bank Mandiri menjadi pilihan utama yang dipercaya oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan perdagangan internasional. (Yetede)

Meski dikritik banyak pihak, pemerintah tetap bersikukuh untuk menerapkan program iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Di sisi lain, analis menilai program ini bisa menjadi mesin  pertumbuhan baru bagi emiten perbankan. Saat ini, emiten yang menjadi bank penyalur Tapera di antaranya adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). Head Costumer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, kebijakan Tapera yang mulai mengikutsertakan karyawan swasta dalam iuran program, diperkirkaan memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan penyaluran  kredit hunian subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Industri perbankan dalam tiga bulan pertama tahun ini mencetak laba bersih Rp61,87 triliun. Perolehan tersebut naik tipis 2,01% dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar Rp 60,65 triliun. Berdasarkan data statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) juga tumbuh mini 3,42% secara year on year (yoy) menjadi Rp 133,77 triliun per kuartal 1-2024. Perbankan juga mengalami penurunan di sisi margin bunga bersih ke level 4,59% per Maret 2024, dari tahun sebelumnya 4,77%. Apabila dirinci berdasarkan permodalannya, hanya bank besar dan menengah yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih. Antara lain kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 dengan laba bersih Rp42,51 triliun, tumbuh 3,48% (yoy). Kemudian net profit KBMI 3 tumbuh tertinggi 8,18% (yoy) menjadi Rp 10,71 triliun per Maret 2024. (Yetede)

Kinerja reksadana masih tertekan. Perusahaan data dan riset reksadana, PT Infovesta Utama, mencatat, kinerja reksadana saham menjadi yang terlemah dibanding reksadana lain, terseret penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada Mei 2024, imbal hasil reksadana saham minus sebesar 8,26% sejak awal tahun atau year to date (ytd). Reksadana campuran juga turun 2,33% ytd. Reksadana pendapatan tetap lebih baik dengan return 0,83% sejak awal tahun. Reksadana pasar uang naik paling tinggi, meski tetap mini yakni 1,93% sejak awal tahun. Direktur Infovesta Utama Parto Kawito mengatakan, penurunan kinerja reksadana tak lepas dari berkurangnya minat investasi di produk reksadana. "Karena pertumbuhannya cenderung terbatas dan adanya peralihan ke instrumen lain lantaran banyak instrumen alternatif seperti SUN, kripto, emas, dolar AS, dan lain-lain," ujarnya, Selasa (4/6). Sejak ada Surat Edara OJK No 5/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), tren penurunan dana kelolaan reksa dana (AUM) masih terjadi.

Adapun AUM reksadana saham, campuran, pendapatan tetap dan pasar uang saja mencapai Rp 316,45 triliun, turun 5,81% sejak awal tahun. Nilai aset reksadana (NAB) dan unit penyertaan produk-produk ini juga relatif melandai. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi mengakui, terjadi peralihan investasi dari reksadana saham dan pendapatan tetap ke pasar uang atau obligasi korporasi. Pemangkasan suku bunga akan mendorong prospek reksadana pendapatan tetap karena akan mendongkrak harga obligasi. Reza juga menilai positif reksadana pasar uang karena likuiditas tinggi danimbal hasil yang masih baik. Investment Specialist Sucorinvest Asset Management, Felisya Wijaya sepakat pelemahan saat ini bisa menjadi entry point yang menarik. Valuasi IHSG pun sudah murah. Perhitungan Felisya, saat ini IHSG di bawah -1 standar deviasi, yaitu kisaran 13 kali price earning atau P/E dan di bawah rata-rata 5 tahun P/E yaitu 17,3 kali. Parto melihat, prospek jangka panjang investasi reksadana masih menarik. Kalkulaasi dia, reksadana saham bisa memberi return 5%-6%, reksadana pendapatan tetap 3%-4%, dan reksadana pasar uang 2%-2,5% di tahun 2024.

Penyusunan anggaran masa transisi pemerintahan di tahun depan cukup pelik. Banyaknya program baru yang akan pemerintahan berikutnya jalankan, membuat kebutuhan anggaran belanja melejit. Alhasil, ruang fiskal pun semakin sempit. Belanja negara tahun pertama era Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.500 triliun untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan. Pertama, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah tahun depan. Nilainya, mencapai Rp 704 triliun. Kedua, belanja rutin pemerintah, terutama belanja pegawai yang nilainya juga besar. Berkaca pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja belanja pegawai Rp 484,4 triliun. Belum lagi, belanja barang dan modal yang juga harus dialokasikan di 2025. Ketiga, berbagai anggaran wajib, seperti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah telah menetapkan rencana alokasi anggaran ini dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Ditambah, anggaran kesehatan yang rencananya Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun. , anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun., anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan APBN 2024, ini (Postur Makro Fiskal 2025) tetap cukup realistis, meskipun kita dihadapkan pada berbagai shock harga komoditas yang relatif rendah," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (4/6). Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan, defisit anggaran 2025 yang melebar juga dipengaruhi pembayaran bunga utang yang terus naik. "Ini memang di-stream line lagi kira-kira ke depan kalau mau melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal reveneu base. Artinya, dia bisa secara finance membayar kembali utang-utang itu," ujarnya. Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic khawatir, defisit yang tinggi akan mempersempit ruang fiskal pemerintahan baru. Sebab itu, ia meminta target belanja negara 2025 lebih efisien lagi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, defisit anggaran tersebut mencerminkan APBN tidak cukup fleksibel terhadap situasi perekonomian yang masih tidak pasti. Menurutnya, defisit anggaran yang ideal tahun depan maksimal 2,45% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membayarkan gaji ke-13 untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. Realisasi pencairan gaji ke-13 hingga Senin (3/6) pukul 16.00 total mencapai Rp 21,12 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan, jumlah pembayaran gaji ke-13 untuk ASN pusat serta anggota TNI dan Polri sudah Kemenkeu cairkan sebesar Rp 10,89 triliun kepada 1,67 juta pegawai. Perinciannya, pembayaran gaji-13 ANS mencapai Rp 5,04 triliun untuk 709.573 pegawai, pembayaran kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Rp 298 miliar untuk 74.707 pegawai, anggota Polri sebanyak Rp 3,18 triliun untuk 441.521 personel, dan prajurit TNI sebesar Rp 2,36 triliun untuk 429.493 personel. Di sisi lain, Kemenkeu juga sudah mencairkan gaji ke-13 sebesar Rp 10,23 triliun untuk 3,12 juta pensiunan. Pencairan tersebut Kemenkeu salurkan melalui PT Taspen mencapai Rp 8,9 triliun untuk 2.647.698 pensiunan dan PT Asabri Rp 1,33 triliun untuk 468.666 pensiunan.