Kinerja PT United Tractors Tbk (UNTR) berpeluang lebih stabil di tengah normalisasi harga batubara. Upaya diversifikasi yang dilakukan emiten Grup Astra ini juga dapat menjadi suntikan tenaga baru. Sepanjang kuartal I-2024 lalu, pendapatan UNTR turun 7% year on year (yoy) menjadi Rp 32,4 triliun. Laba bersih UNTR juga melorot 5% yoy menjadi Rp 4,5 triliun. Analis NH Korindo Sekuritas, Axell Ebenhaezer mencermati, penurunan kinerja UNTR akibat penurunan tajam harga batubara. Di samping itu, emiten grup Astra ini terdampak kerugian selisih kurs akibat melemahnya rupiah dan biaya pendapaan yang lebih tinggi. Harga batubara mulai turun setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada September 2022 silam. Di sepanjang tahun 2023, harga batubara telah ambruk sekitar 64,85% menjadi US$ 136,95 per ton. Menurut Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, Kiswoyo Adi Joe, kinerja UNTR masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga batubara. Jadi, selama harga batubara turun, maka pendapatan dan laba bersih UNTR juga berpeluang turun.

Begitu pula sebaliknya. Tapi, wajar jika harga batubara bergerak turun karena tahun-tahun sebelumnya harga komoditas ini naik signifikan karena booming komoditas. Justru, penurunan harga batubara saat ini dianggap sudah mulai terbatas. Analis Indo Premier Sekuritas, Reggie Parengkuan menilai, kinerja UNTR belum begitu pulih di April 2024. Penjualan alat berat Komatsu misalnya hanya mencapai 274 unit atau turun 9% secara bulanan dan 16% secara tahunan akibat penurunan permintaan dari industri tambang. Selain itu, UNTR mungkin bakal disokong dari sumber pendapatan baru lainnya. Hal itu karena PT Stargate Pasific Resources (SPR), bisnis pertambangan nikel yang diakuisisi oleh UNTR pada akhir 2023, melaporkan pertumbuhan volume penjualan nikel yang kuat secara bulanan di Konawe Utara. "UNTR melakukan beberapa manuver untuk lebih mendiversifikasi aliran pendapatannya, dan hal ini menunjukkan hasil awal yang baik," ucap Axell.

Kemampuan bank mencetak laba mulai loyo. Ini tercermin dari terus menyusutnya rasio profatibalitas return on asset (ROA) perbankan di periode tiga bulan pertama tahun ini. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, ROA industri perbankan per Maret 2024 hanya 2,62%. Angka ini turun dari 2,77% pada Maret 2023. Salah satu pemicu melorotnya ROA perbankan adalah menyusutnya perolehan laba dibandingkan laju kenaikan total aset. Sebagai gambaran, laba industri perbankan yang tercermin di ROA hanya naik 1,5% secara tahunan per Maret 2024. Sementara, di periode tersebut, total aset bank tumbuh 7,3% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penurunan ROA dipengaruhi anjloknya net interest margin (NIM) atau marjin laba bersih perbankan, dari 4,77% pada Maret 2023 jadi 4,59% per Maret 2024.

Sejumlah bankir membenarkan terjadinya penurunan ROA bank akibat tertekannya laba. Misal, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Di kuartal I-2024, ROA BJB turun menjadi 2,62% dari 2,77% di periode yang sama tahun 2023. Sementara kredit dan total aset tumbuh tinggi, masing-masing sebesar 12,04% dan 15,14%. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan, menyusutnya ROA perbankan secara umum akibat pertumbuhan laba lebih rendah dari aset yang dimiliki. "Meskipun permintaan kredit masih tumbuh dengan baik," kata Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, kemarin. Penurunan laba tersebut seiring dinamika perekonomian global, yang berujung naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia. Alhasil, biaya dana perbankan ikut melonjak. PT Bank CIMB Niaga Tbk lebih beruntung. Rasio bank yang masuk jajaran KBMI 3 ini berada di level 2,61% pada Maret 2024, melejit dari 2,59% di periode serupa tahun sebelumnya. "Kualitas aset kami membaik, terutama karena tumbuhnya kredit dan laba yang sehat," ungkap Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga. 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berhasil menarik perhatian investor dengan pemesanan (booking)Sukuk Mudharabah Keberlanjutan yang mencapai 300% atau senilai Rp9 triliun. BSI merencanakan penerbitan Sukuk Keberlanjutan senilai Rp3 triliun dengan kisaran imbal hasil 6,40%–7,20% untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Masa penawaran awal dimulai sejak 14 hingga 30 Mei 2024, dengan sukuk terbagi dalam 3 seri: seri A dengan jangka waktu 1 tahun, seri B dengan jangka waktu 2 tahun, dan seri C dengan jangka waktu 3 tahun. Sukuk tersebut saat ini dalam proses perizinan tahap akhir oleh OJK. Dana hasil pe nerbitan sukuk akan digunakan untuk mendukung pem biayaan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan optimisme bahwa Sukuk Keberlanjutan BSI akan di serap secara maksimal oleh pasar. Investor dapat mem beli Sukuk Ke ber lanjutan BSI me lalui perusahaan sekuritas yang be kerja sama dengan perseroan, yaitu Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Trimegah Sekuritas, 

Mega Capital Sekuritas, dan Maybank Sekuritas. Penerbitan sukuk ESG ini melengkapi serangkaian aktivitas BSI di pasar modal, seperti rights issue pada 2022, penerbitan surat berharga EBAS-SP SMF-BRIS 01, dan penerbitan Sukuk Keberlanjutan di awal tahun ini. Sukuk ESG menarik karena beberapa investor sering menanyakan praktik ESG sebuah perusahaan. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, dana yang dihimpun dari penerbitan Sukuk Keberlanjutan BSI sekitar 30%–50%-nya akan disalurkan di sektor KUBL, untuk kategori energi terbarukan, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, serta pengelolaan air limbah yang berkelanjutan. Sedangkan penyaluran dana untuk kategori KUBS memiliki porsi 50%–70%. Per Maret 2024, portofolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp59,19 triliun, terbagi atas kategori KUBL sebesar Rp12,57 triliun dan KUBS sebesar Rp46,62 triliun.

Freeport Indonesia (PTFI) dan AMMN masih harus mengeluarkan bea keluar yang cukup besar untuk bisa mengekspor konsentrat tembaganya hingga akhir tahun ini, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2024 yang mematok tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu sebesar 7,5%. Angka tersebut sama dengan tarif yang dikenakan pada periode Januari—Mei 2024 kepada perusahaan yang tahap pembangunan smelternya sudah di atas 90%. Untuk diketahui, PTFI mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga pada kuartal I/2024 mencapai US$156 juta. Angka itu melonjak dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$17 juta. Hal yang sama dialami oleh AMMN yang mencatat bea ekspor pada kuartal I/2024 sebesar US$58,55 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebanyak US$12,81 juta. PTFI dan AMMN sendiri tidak langsung memberikan respons ketika dimintai keterangan oleh Bisnis. Akan tetapi, perusahaan induk PTFI di Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sempat menyatakan akan berupaya melobi pemerintah untuk membebaskan bea keluar konsentrat. FCX beralasan bea keluar itu tidak sejalan dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang didapat oleh PTFI pada 2018 lalu. 

Di sisi lain, Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF) menilai pengenaan bea keluar untuk konsentrat tembaga oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat. Ketua IMEF Singgih Widagdo menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan mengeluarkan aturan yang mengatur tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga di tengah momen perpanjangan kontrak bagi PTFI. Singgih menjelaskan bahwa nilai tarif keluar sebesar 7,5% harus memperhitungkan dan antisipasi adanya kenaikan harga di pasar internasional. Selain itu, penetapan tarif bea keluar itu juga dinilai mampu melindungi pelestarian sumber daya alam yang berada di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, proyek smelter tembaga PT Amman Mineral Industri, anak usaha AMMN telah memasuki tahap commissioning. Presiden Direktur Amman Mineral Industri Rachmat Makkasau mengatakan, dimulainya tahap commissioning itu menjadi bukti konstruksi fisik smelter tembaga milik AMMN telah berjalan sesuai rencana.

Keinginan sejumlah industri di China melakukan diversifikasi rantai pasok sembari melengkapi basis manufakturnya membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi wilayah tujuan relokasi basis produksi. Lembaga penyedia layanan manajemen real estat dan investasi Jones Lang LaSalle (JLL) memproyeksi bakal terjadi akselerasi rantai pasok yang membidik Asia Tenggara dan India sebagai basis produksi dalam 1 dekade ke depan. Hal tersebut didorong oleh pertimbangan perusahaan manufaktur yang mencari lokasi dengan opsi pembiayaan lebih baik untuk memanfaatkan volatilitas rantai pasokan. 

Beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan China mulai menjajaki relokasi. Penambahan basis manufaktur di luar China dianggap penting untuk mencegah gangguan terhadap rantai pasokan dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu negara. Country Head dan Head of Logistics and Industrial JLL Indonesia Farazia Basarah mengatakan, demand yang lebih besar terhadap lahan industri, ditambah dengan upah dan biaya bahan baku yang meningkat juga membuat harga tanah di China lebih mahal. Head of Manufacturing Strategy Asia Pasific JLL Michael Ignatiadis menyatakan, Pemerintah di negara-negara Asia Tenggara dan India bersiap menangkap peluang itu, dan memberikan kebijakan yang mendukung industri manufaktur lokal mereka dengan memprioritaskan ketersediaan lahan dan akses permodalan. Pada 2023, Indonesia mengalami peningkatan penanaman modal asing langsung di bidang manufaktur, dengan peningkatan sebesar US$4 miliar, sehingga mencapai total US$28,7 miliar.

Peletakan batu pertama Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara dilakukan Presiden Jokowi pada hari pertama kunjungan ke IKN pada 4-5 Juni 2024. PT Summarecon Agung Tbk bakal membangun sekolah di lahan seluas 2,9 hektar. Total nilai investasinya Rp 200 miliar untuk membangun tiga jenjang sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA, yang diharapkan bisa memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025/2026. Terakhir, Presiden Jokowi memimpin peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah Bina Bangsa School Nusantara di atas lahan 1,8 hektar dengan total nilai investasi Rp 150 miliar. Institusi pendidikan swasta ternama akan bersanding dengan sekolah negeri yang telah eksis di sekitar IKN. ”Sekarang sudah ada tujuh sekolah yang dalam proses pembangunan di IKN,” kata Presiden dalam peletakan batu pertama Bina Bangsa School Nusantara di IKN, Rabu (5/6).

Ketujuh sekolah itu ialah tiga jenjang sekolah Al Azhar Summarecon Nusantara, tiga jenjang sekolah Bina Bangsa School, dan satu jenjang Nusantara Intercultural School (NIS) di bawah Jakarta Intercultural School (JIS). Pada momen yang sama, ada revitalisasi SDN 020 Sepaku, sekolah negeri terdekat dengan Titik Nol IKN. Revitalisasi sekolah ini berkolaborasi dengan Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D Ruslim. Peta jalan pendidikan Sekolah swasta yang mulai dibangun di IKN punya reputasi tinggi. Bahasa pengantar di sekolah adalah Bahasa Inggris. Sejumlah pengajarnya pun berkebangsaan asing, sisanya dari dalam negeri dengan spesifikasi khusus. Biaya sekolah mencapai puluhan juta rupiah dengan berbagai fasilitas.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, pihaknya sudah menyusun peta jalan pendidikan di sekitar IKN. Delapan sekolah dijadikan model untuk menerapkan hal tersebut, terdiri dari jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Delapan sekolah itu jadi proyek awal sebelum nantinya diterapkan di 360 sekolah di sekitar IKN, termasuk sekolah negeri. Alimuddin mengatakan, guru, pengawas, hingga kepala sekolah didampingi untuk merancang peta jalan pendidikan di sekitar IKN. Mereka merancang pendidikan yang fokus pada setiap individu siswa. ”Sehingga anak-anak itu lulus sekolah punya kemampuan lain, skill lain, di samping memperoleh ijazah,” katanya. Menurut dia, model belajar-mengajar yang baik di sekolah swasta akan diimplementasikan di sekolah negeri sekitar IKN. Selain itu, sekolah negeri juga didorong untuk mengelola sekolah lebih modern. (Yoga)

Isu mahalnya biaya pendidikan tinggi mencuat kembali, menyusul adanya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, yang mencapai 300 % lebih. Di Universitas Riau, ma- hasiswa yang mengkritik kebijakan rektor menaikkan UKT justru diadukan ke polisi oleh rektornya meski kemudian dicabut setelah mendapat respons keras dari masyarakat. Dasar penetapan UKT adalah biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah. Uang kuliah naik sebetulnya suatu kewajaran. Sudah sering terjadi sejak dulu. Masalahnya; Pertama, persentase kenaikannya tidak proporsional, di atas 200 % hingga mengagetkan mahasiswa, mengingat pendapatan orangtua tidak naik. Kedua, pengelolaan anggaran kurang transparan. Baik dosen maupun mahasiswa tidak pernah memperoleh penjelasan, fasilitas  yang akan diperbaiki dengan kenaikan uang kuliah itu.

Yang merasakan deraan terbesar dari kenaikan uang SPP di PTN/PTNBH adalah mahasiswa golongan kelas menengah, yang pendapatan orangtuanya Rp 5.000.000-Rp 7.500.000 sebulan, sekitar 40 % dari total jumlah mahasiswa. Dilematik karena mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan I dan II, yang uang kuliahnya antara Rp 500.000 dan Rp 1.000.000, serta tak memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa bidik misi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Namun, kalau tidak ditolong dengan beasiswa bidik misi/ KIPK atau keringanan yang kuliah, mereka terancam putus kuliah, mengingat kebutuhan kuliah tak hanya SPP, tetapi juga tempat tinggal (kos), makan, transportasi, dan komunikasi.

Di tengah riuh soal UKT, OJK mendorong pelaku jasa keuangan menyediakan kredit mahasiswa (student loan). Pemerintah punya pengalaman mengelola program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), saat Dr Daoed Joesoef menjadi Mendikbud. KMI itu diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Besaran KMI Rp 250.000-Rp 750.000. Jaminannya, ijazah saat lulus S-1, tapi dihentikan pertengahan 1990 karena gagal. Banyak peminjam yang tak mengembalikannya. Kegagalan yang sama akan terjadi jika student loan diterapkan lagi di Indonesia dengan alasan sama. Liputan utama Kompas (20-21/5/2024) tentang sulitnya gen Z dapat pekerjaan di sektor formal bisa menjadi pertimbangan. Apabila dipaksakan harus mencicil, mungkin mereka akan menunda pernikahan, atau menunda memiliki rumah.

Student loan bukan jawaban, melainkan persoalan baru. Solusi keluar dari masalah uang kuliah yang makin mahal adalah pertama, stop privatisasi PTN-PTN kecil menjadi PTNBH. Karena begitu menjadi PTNBH, subsidi dari negara berkurang dan beban akan ditimpakan kepada mahasiswa. Kedua, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi (dikti) harus dinaikkan, minimal 10 % dari sekarang. Apalagi janji presiden terpilih Prabowo Subianto saat kampanye adalah menggratiskan PTN. Alihan anggaran dari kementerian/lembaga yang kurang mendesak untuk membiayai dikti. Ketiga, efisiensikan penggunaan anggaran dikti agar tepat sasaran. Meningkatkan komitmen negara untuk menambah anggaran bagi dikti, dan mengefisienkan penggunaan anggaran dikti lebih menjawab persoalan uang kuliah yang makin mahal dibandingkan memberikan student loan. (Yoga)

Pengunjung terlihat menaiki wahana wisata kereta Lokamerta di Tirtomarto, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2024). Kelompok sadar wisata Desa Tirtomarto memanfaatkan lahan tidak produktif dan lahan pertanian sawah yang dikembangkan menjadi destinasi wisata kereta Lokamerta sebagai inovasi desa wisata. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi  masyarakat setempat. (Yoga)

BPS menilai nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar nelayan atau NTN bukan ukuran yang tepat untuk menggambarkan kesejahteraan petani dan nelayan. Karena itu, BPS akan memberi alternatif pengukuran kesejahteraan petani dengan membuat Indeks Kesejahteraan Petani. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (5/6) mengatakan, pada dasarnya, NTP dan NTN bukan ukuran yang tepat untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP dan NTN hanya mengukur perubahan harga yang diterima dan yang dibayar oleh petani. Dengan kata lain, NTP dan NTN tidak mencerminkan kualitas hidup petani yang dipengaruhi berbagai dimensi kehidupan, bukan hanya harga. Karena itu, BPS akan memberikan alternatif pengukuran dengan pendekatan multidimensi melalui Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).

”Saat ini, kami tengah mengkaji IKP tersebut. IKP akan menunjukkan kesejahteraan petani di tiap subsektor, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, serta perikanan budidaya dan tangkap,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah di Jakarta. Tahun lalu, BPS telah memulai Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2023, yang digelar untuk mendapatkan indikator kesejahteraan petani dengan memperlihatkan aspek multidimensi yang mencakup pendapatan dan sumber daya, pendidikan, kesehatan, standar hidup layak, ketahanan pangan dan gizi, serta mitigasi risiko. Merujuk pada definisi NTP yang disarikan dari laman BPS, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun untuk biaya produksi. (Yoga)

Program kepesertaan wajib Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera baru akan diterapkan setelah Badan Pengelola Tapera dinilai siap dalam aspek tata kelola organisasi, model bisnis, hingga pengelolaan dana. Di sisi lain, BP Tapera masih terkendala dalam menuntaskan kewajiban pengembalian dana tabungan perumahan umum anggota yang sudah pensiun.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, aturan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat tujuh tahun sejak terbitnya PP No 25 Tahun 2020 tentang Tapera, yang disempurnakan dengan PP No 21 Tahun 2024, tidak bersifat saklek. Untuk menambah keanggotaan peserta, BP Tapera perlu menyelesaikan terlebih dahulu sejumlah ”pekerjaan rumah” dari Komite Tapera yang beranggotakan Menkeu, Menaker, Menteri PUPR, dan anggota dewan komisioner OJK.

”Kami diminta untuk menyempurnakan tata kelola organisasi, mekanisme pengolahan dana, dan model bisnis, secara lebih firm. Jadi, aturan tujuh tahun (sejak aturan diterbitkan) tidak saklek,” ujar Heru dalam konferensi pers di kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6). Program pungutan wajib Tapera tidak bisa diterapkan tanpa peraturan teknis oleh Kemenkeu, Kemenaker dan BP Tapera. Sesuai Pasal 15 PP No 21/2024, ketiga kementerian/lembaga teknis itu mesti menyusun aturan tentang dasar perhitungan besaran simpanan peserta. (Yoga)