Pemerintah menawarkan 21 proyek infrastruktur hijau berkelanjutan kepada investor Indo-Pasifik sebagai peluang investasi yang potensial. Dari total 21 proyek yang ditawarkan, 19 proyek di antaranya merupakan pipeline projects. Proyek tersebut ditawarkan dalam acara Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Clean Economy Investor Forum 2024 di Singapura, Kamis (6/6). "Dua proyek sudah dalam kategori siap, yakni Green Refinery Cilacap dengan nilai sebesar US$ 860 juta serta Green Refinery Plaju Sumtera Selatan yang juga bernilai US$ 860 juta," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resminya, kemarin. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Secara umum program ini menawarkan pendanaan sebesar US$ 20 miliar. "Bagi Indonesia target pendanaan investasi yang dibutuhkan bagi Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia mencapai sekitar US$ 281 miliar. Terkait dengan pencapaian net zero emission hingga tahun 2060, Indonesia membutuhkan sekitar US$ 1,1 triliun," kata dia.

Pasar modal syariah Indonesia masih bertumbuh. Tercermin dari pertumbuhan jumlah saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan jumlah investor syariah. Mengutip data BEI, jumlah saham syariah yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 61% dalam lima tahun terakhir dari 20182024. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 60% dari total kapitalisasi pasar di BEI. Kemudian Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH), saham syariah berkontribusi sebesar 54%. Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Anggota Bursa Sistem Online Trading Syariah (SOTS), jumlah investor syariah tumbuh lebih dari 250% dalam lima tahun terakhir. Adapun pada 2018, jumlah investor syariah dalam negeri mencapai 44.536 investor. Per April 2024, investor syariah di Indonesia mencapai 144.913 investor. Kendati jumlah investor syariah makin banyak, tapi performa saham syariah belum terlalu istimewa. Dari lima indeks syariah yang ada di BEI, semuanya terkoreksi. Hingga Kamis (6/6), Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) turun 0,06% year to date (ytd).

Kemudian Jakarta Islamic Index (JII) dan JII 70 masing-masing melemah 3,71% dan 1,96%. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, sektor telekomunikasi, teknologi dan saham bahan baku menjadi pemberat dari seluruh indeks syariah di dalam negeri. "Potensi pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Eropa dan The Fed, diharapkan dapat mengurangi capital outflow di pasar modal sehingga berpotensi menopang nilai tukar rupiah," kata Valdy kepada KONTAN, Kamis (6/6). Muhammad Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mencermati, secara teknikal pergerakan indeks ISSI, JII dan JII70 berdasarkan daily chart masih berada dalam tren sideways. Sebagai pilihan investasi, Nafan menyarankan mencermati saham syariah di sektor bahan baku dan energi. Investor bisa akumulasi saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dengan target harga terdekat di Rp 7.800. Kemudian buy on weakness PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (AMDR) dengan target di Rp 1.410 dan trading buy PT Medco Energy Internasional Tbk (MEDC) dengan target terdekat di Rp 1.365.

Mundurnya dua pemimpin Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dari jabatan mereka, menimbulkan ketidakpastian terkait kelangsungan proyek IKN. Sejumlah emiten properti yang tengah menggarap proyek di IKN berharap situasi ini tidak mempengaruhi bisnis mereka. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto P. Adhi berharap, akan ada kepemimpinan baru di Otoritas IKN yang bisa mengintegrasikan kebijakan menjadi satu atap. Sehingga, potensi kendala yang dihadapi investor bisa diselesaikan dengan cepat. "Diharapkan ada perbaikan di berbagai kebijakan, sehingga investor lain semakin yakin berinvestasi di IKN," ujarnya, Selasa (4/6).

Sedangkan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sedang mengerjakan proyek dengan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) di IKN. Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan, CTRA membangun 10 tower rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan 20 unit rumah tapak untuk eselon 1. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), melalui Grup Sinarmas juga berpartisipasi di proyek pembangunan IKN. BSDE saat ini memiliki proyek Grandcity seluas kurang lebih 220 hektare di Balikpapan. Proyek ini berjarak sekitar 30 km dari IKN. Sentimen ini sempat membuat saham-saham emiten properti bergerak fluktuatif.. Kemarin, saham CTRA turun 0,87% ke harga Rp 1.140 dan saham SMRA turun 0,95% ke harga Rp 520 per saham.

Beleid papan pemantauan khusus dengan skema full periodic call auction (FCA) terus menuai protes kalangan investor. Sejauh ini, otoritas bursa tetap bergeming dan hanya berjanji akan mengkaji aturan nan kontroversial tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, menyatakan terus memantau dinamika penerapan mekanisme FCA di papan pemantauan khusus. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari Prasetyo Moerdianto mengatakan, OJK dan self regulatory organization (SRO) terus berkoordinasi mengenai kebijakan pasar modal, termasuk soal mekanisme FCA. OJK tak menampik papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA memicu gejolak di pasar saham. OJK akan meninjau kembali implementasi papan pemantauan khusus ini. "Kami lihat dulu apakah seluruh investor merasa tidak dilindungi atau hanya sebagian. Kami masih akan melihat hasil implementasinya, sesuai dengan tujuan atau tidak," kata Anton. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menandaskan, semua peraturan dan kebijakan pasti dikaji ulang untuk mengukur efektivitas, termasuk papan pemantauan khusus. "Review sedang berjalan dan sedang menunggu hasilnya," kata Jeffrey. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, volatilitas saham kian naik dan transaksi harian turunjika FCA masih diterapkan. Ia berharap, BEI mencabut aturan FCA di papan pemantauan khusus.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan oligasi berkelanjutan IV tahap II senilai Rp 390 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV yang menargetkan dana Rp 650 miliar. Sebesar 55,5% dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) pinjaman obligasi berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024. Sementara itu, dana sekitar 25,6% akan digunakan sebagai tambahan modal kerja anak usaha yakni MNC Sekuritas untuk ekspansi usaha berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek. Sisanya dana obligasi untuk modal kerja. "Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka perusahaan akan menutupi kekurangannya pembayaran obligasi jatuh tempo dengan kas internal," tulis manajemen dalam prospektus. Obligasi BCAP yang akan jatuh tempo senilai Rp 216,44 miliar membayar bunga tetap 10,75% per tahun. Sementara, kas setara kas MNC Kapital per 31 Maret 2024 sebesar Rp 4,06 triliun.

Tantangan besar ekonomi pada tahun depan tak menyurutkan ambisi pemangku kebijakan untuk memasang target yang cukup ambisius dalam menentukan angka inflasi. Faktanya, berbagai dinamika terutama yang bersumber dari eksternal pun berisiko memunculkan tekanan dalam konteks perdagangan, manufaktur, hingga konsumsi masyarakat. Misalnya, perlambatan ekonomi global, gejolak harga komoditas sumber daya alam (SDA), tingginya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed), pelemahan rupiah, hingga lambannya normalisasi infl asi global. Namun, pemerintah justru memasang target inflasi yang cukup ambisius sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027. Dalam beleid yang diundangkan 3 Juni 2024 itu, inflasi pada 2025 dan 2026 ditargetkan 2,5% (year-on-year/YoY), sedangkan pada 2027 di angka 2,5% (YoY) dengan deviasi 1%. 

Tentu angka tersebut terbilang cukup muluk. Apalagi, dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 di level panitia kerja (Panja) kemarin, Kamis (6/6), pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati target inflasi berkisar 1,5%—3,5%. Sekadar mengingatkan, rendahnya inflasi tidak sepenuhnya pertanda buruk, sepanjang kondisi itu juga ditopang oleh stabilitas harga dan inflasi inti yang memotret daya beli secara riil. Begitu pula inflasi tinggi, yang di satu sisi menggambarkan adanya geliat konsumsi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik situasi tersebut akan memicu gejolak perekonomian nasional. Dalam konteks inilah sasaran inflasi perlu disusun lebih realistis diiringi dengan kebijakan belanja yang berfokus pada penguatan daya beli. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah justru membuka ruang pemangkasan belanja guna menekan defi sit lantaran DPR RI memandang target defi sit sebesar 2,45%—2,82% pada 2025 terlampau lebar. (Bisnis, 6/6). 

Merepsons dinamika ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, mengatakan sasaran infl asi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Febrio menambahkan, nantinya angka sasaran inflasi akan mengacu pada asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, menyampaikan bahwa menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, dinamika dan risiko dari sisi global serta potensi dampaknya ke Indonesia masih menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Sementara itu, kalangan pelaku usaha dan pakar ekonomi mengkritisi target inflasi yang dipandang kurang tajam. Di satu sisi, sasaran dalam PMK No. 31/2024 terlampau ambisius, sementara target dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 relatif moderat. 

Faktanya, potensi lesatan inflasi hingga melambung di atas sasaran PMK No. 31/2024 maupun Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 sangat besar. Selain faktor global, kebijakan domestik juga akan memengaruhi lonjakan inflasi, utamanya soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan penaikan tarif PPN akan mengerek angka inflasi yang cukup signifikan. Menurutnya, solusi ideal untuk menekan inflasi adalah membatalkan atau menunda kenaikan PPN sekaligus menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate yang saat ini sebesar 6,25%. "Jika pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN dan BI menurunkan suku bunga acuan, maka inflasi dapat dikendalikan di level 2,5%," katanya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, memprediksi arah kebijakan belanja masih akan berkutat pada sisi konsumsi masyarakat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, menyarankan kepada pemerintah untuk mengkalkulasi ulang target inflasi pada tahun depan.

Untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan sasaran inflasi yang diproyeksikan sebesar 2,5% year-on-year (YoY) untuk 3 tahun beruntun. Hal ini diatur dalam Permenkeu 31/2024 yang diteken dan mulai berlaku pada 16 Mei 2024. Target 2,5% mulai berlaku pada 2025, 2026, dan 2027 dengan deviasi 1%. Kebijakan tersebut niatnya untuk membantu Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi melalui optimalisasi kebijakan anggaran negara, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat saat terjadi guncangan akibat kenaikan indeks harga konsumen. Namun, kebijakan itu tetap menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Salah satunya adalah potensi kontradiksi dengan proses penyusunan APBN 2025, yang masih dalam tahap pembahasan asumsi dasar ekonomi makro. Apabila target inflasi yang ditetapkan dalam APBN berbeda dengan Permenkeu 31/2024, pemerintah perlu melakukan penyesuaian yang berpotensi memicu kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter seharusnya saling mendukung dan berjalan selaras untuk mencapai stabilitas ekonomi. 

Oleh karena itu, langkah ‘solo karier’ Kemenkeu dalam menetapkan target inflasi dikhawatirkan dapat mengganggu harmoni kebijakan yang selama ini terjalin antara BI dan Kemenkeu. Dalam konteks kebijakan belanja, penetapan target inflasi oleh Kemenkeu kemungkinan mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kontrol yang lebih ketat atas belanja pemerintah. Dengan target inflasi yang jelas, Kemenkeu dapat mengarahkan alokasi anggaran untuk mendukung sektor-sektor yang paling rentan terhadap inflasi. Misalnya, belanja subsidi pangan dan energi bisa ditingkatkan untuk mengurangi beban inflasi bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, apakah BI akan mengikuti target inflasi yang ditetapkan oleh Kemenkeu dalam menentukan kebijakan moneter tahun depan juga menjadi isu yang patut diperhatikan. BI memiliki otonomi dalam menetapkan kebijakan moneter, termasuk target inflasi, berdasarkan analisis dan proyeksi makroekonomi yang komprehensif. 

Jika BI memutuskan untuk menetapkan target inflasi yang berbeda dari Kemenkeu, ini dapat menimbulkan disonansi kebijakan yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Skenario terburuknya adalah apabila asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang sedang dibahas tidak sejalan dengan target inflasi yang ditetapkan Kemenkeu, pemerintah harus melakukan penyesuaian yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga politis. Potensi ketidakselarasan bisa menciptakan ketidakpastian di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Komite ini dapat berfungsi sebagai forum untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, memastikan bahwa target inflasi yang ditetapkan konsisten dan didukung oleh kebijakan anggaran dan moneter yang sinergis. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang efektif kepada publik juga menjadi kunci. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara terbuka mengenai alasan dan dasar penetapan target inflasi, serta kebijakan ini bisa efektif diterapkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, serta untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu.

Pelaku usaha kawasan industri minta pemerintah menambah ‘pemanis’ yang bisa meningkatkan daya tarik Indonesia untuk menyambut rencana relokasi fasilitas produksi sejumlah industri dari China. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan, hubungan ekonomi antara China dan Amerika Serikat (AS) yang bergerak fluktuatif membuat relokasi fasilitas produksi dari Negeri Panda ke Indonesia meningkat. Hal tersebut berimpak terhadap permintaan lahan yang cukup tinggi. Stabilitas ekonomi dan politik, kata dia, juga menjadi faktor penting dalam upaya menjaring investor dari luar negeri. Untuk itu, pemerintahan saat ini maupun yang baru nantinya harus bisa menjamin stabilitas guna menciptakan iklim investasi kondusif. Dia menuturkan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan pengusaha untuk menjaring relokasi pabrik dari pelaku industri di China, yakni melalui peningkatan infrastruktur di kawasan industri dengan pengembangan konsep smarteco industrial estate. Seperti diketahui, Jones Lang LaSalle (JLL) memproyeksi bakal terjadi akselerasi rantai pasok yang membidik Asia Tenggara dan India sebagai basis produksi dalam 1 dekade ke depan. Hal tersebut didorong oleh pertimbangan perusahaan manufaktur yang mencari lokasi dengan opsi pembiayaan lebih baik untuk memanfaatkan volatilitas rantai pasokan. Beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan China mulai menjajaki relokasi.

Pemerintah tengah mempertimbangkan penundaan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kewajiban iurannya diperluas ke pekerja swasta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimuljono menyatakan telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi Tapera. “Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” katanya saat ditemui di Kompleks DPR, Kamis (6/6). Di samping itu, Basuki secara tersirat juga menerangkan bahwa implementasi Tapera sejatinya tidak genting sehingga implementasinya dapat ditunda. Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. 

Alasannya, pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai telah cukup optimal. “Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun,” ujarnya. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bakal mempelajari lebih lanjut soal program Tapera. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2024 tentang Perubahan atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pada Pasal 15 (1) beleid tersebut, swasta juga akan dibebankan iuran Tapera yang berasal dari potongan gaji atau upah peserta sebesar 3%. Kebijakan itu menuai pro-kontra di berbagai kalangan. Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan penarikan iuran program Tapera belum pasti dilakukan pada 2027. Saat ini pihaknya belum berencana untuk melakukan perluasan mandatori pada program Tapera sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25/2020.

Mahasiswa khususnya Gen Z yang merupakan kelompok rentan finansial harus dibekali tentang pemahanam keuangan salah satunya penting untuk mengetahui perencanaan keuangan atau financial planning. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi & Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hal itu dalam kegiatan Bisnis Indonesia Goes To Campus (BGTC) 2024 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Kamis (6/6). “Dengan jumlah Generasi Z dan milenial yang mencapai lebih dari setengah penduduk Indonesia, tentu saja kelompok ini merupakan critical economy players yang harus dibekali tentang pemahaman keuangan,” ujar Friderica yang akrab disapa Kiki. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2022, Kiki menyebut generasi muda di Indonesia memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah. 

Tingkat literasi keuangan penduduk berusia 15—17 tahun 43%, sementara tingkat inklusi keuangannya di 69%. Dengan gaya hidup yang lebih banyak menghabiskan uang untuk kesenangan ketimbang menabung atau berinvestasi, generasi finansial mudah terjebak layanan keuangan ilegal dan investasi bodong. Hal itu banyak dipengaruhi oleh prinsip you only live once (YOLO) juga fear of missing out (FOMO) yang dialami generasi muda yang justru membawa generasi muda pada keputusan finansial yang buruk. “Kerentanan generasi muda itu sering juga dipicu karena kebiasaan anak muda yang sering sharing informasi pribadi melalui sosial media. Tanpa sadar itu sangat berbahaya. Misalnya posting KTP, alamat rumah, atau informasi pribadi, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ”Adapun, acara BGTC merupakan agenda rutin Bisnis Indonesia Group ke kampus di Indonesia. Pada 2022, BGTC sukses dilaksanakan di 8 kampus di seluruh Indonesia. 

Total sekitar 3.000 orang hadir secara langsung memeriahkan acara tersebut. Lebih dari 14.000 orang menyaksikan secara online. Pada tahun ini, BGTC menghadirkan berbagai literasi yang sangat diperlukan sebagai pondasi kehidupan, seperti literasi kepemimpinan, finansial, digitalisasi/entrepreneur, dan pengembangan bakat untuk mengeksplorasi kreativitas generasi muda. UGM menjadi lokasi kick-off pelaksanaan BGTC 2024 yang dilakukan secara hybrid. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi DI Yogyakarta, Parjiman mengapresiasi kegiatan BGTC 2024 di UGM. Menurutnya, kegiatan itu merupakan wujud kolaborasi yang apik untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat akan produk dan jasa keuangan. Parjiman menyampaikan indeks literasi keuangan di DIY sebesar 54,55% lebih tinggi daripada nasional 49,7%. 

Namun, inklusi keuangan di DIY masih perlu ditingkatkan karena masih di level 82,68% atau di bawah nasional sebesar 85%. Sementara itu, Gumilang Aryo Sahadewo, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), menyambut positif pelaksanaan BGTC 2024 di DI Yogyakarta. Menurutnya, kegiatan itu penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan bekal literasi keuangan dan digital Hery Trianto, Direktur Pemasaran dan Penjualan Bisnis Indonesia, menjelaskan bahwa pelaksanaan BGTC 2024 di DI Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi mahasiswa di wilayah tersebut.