Pemerintah menyiapkan siasat agar bisa menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia sebagai salah satu syarat perpanjangan izin operasi perusahaan tambang tembaga terintegrasi tersebut.n Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ada skema yang memungkinkan pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID bisa mendapatkan tambahan 10% saham Freeport Indonesia dengan biaya lebih rendah, bahkan gratis. Skema tersebut pun disiapkan agar arus kas MIND ID sebagai badan usaha milik negara (BUMN) holding pertambangan tidak terbebani. Pasalnya, perseroan juga baru saja mengambil alih 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO). “Jadi, tidak keluar uang lagi nanti MIND. Ada mekanismenya untuk mendapat tambahan share,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif akhir pekan lalu. Arifin hanya memastikan pemerintah bakal memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Freeport Indonesia hingga masa usia cadangan di wilayah kerjanya saat ini habis. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada perusahaan yang telah mengeluarkan dana cukup besar untuk membangun smelter tembaga.

Untuk diketahui, ketentuan perpanjangan kontrak tambang untuk Freeport Indonesia diakomodasi dalam Pasal 195B ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024, yang menyebutkan bahwa perpanjangan diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 tahun. Adapun, pemegang IUPK yang berpeluang mendapatkan perpanjangan seumur cadangan tambang tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria. Berdasarkan beleid itu, terdapat enam kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, pemegang IUPK harus memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian terintegrasi dalam negeri. Kedua, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian. Ketiga, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia. Keempat, telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Kelima, mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Keenam, memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan, dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian yang telah disetujui oleh menteri. Di tempat terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menegaskan bahwa pelibatan pelaku usaha lokal menjadi salah satu syarat dalam proses perpanjangan IUPK Freeport Indonesia nantinya, selain divestasi 10% sahamnya kepada MIND ID, dan membangun smelter di Papua.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin ambil pusing dengan siapa yang akan menjadi pengendali Freeport Indonesia kelak. Dirinya hanya fokus agar keberadaan perusahaan tersebut bisa memberikan kontribusi yang optimal kepada negara dan masyarakat. “Sekarang sudah milik Indonesia, sudah 51%. Siapa yang mengerjakan itu penting, tapi jauh lebih penting pendapatan yang masuk ke negara,” katanya. Menurutnya, pemerintah bakal mengambil opsi yang paling optimal untuk negara. Dia mencontohkan, pemerintah bakal memilih agar Freeport Indonesia dikelola oleh McMoRan yang bisa menghasilkan 12 dibandingkan dengan lokal yang hanya 10. “Kalau pilihannya dikelola oleh orang Indonesia tapi pendapatannya di bawah dari kelolaan asing, kami cari pendapatan yang bagus. Apalagi, saat ini sekitar 96% pegawai di sana juga adalah tenaga kerja Indonesia,” ucapnya. Sementara itu, Freeport Indonesia langsung menindaklanjuti aturan soal percepatan pengajuan perpanjangan IUPK. Setelah dimungkinkan oleh aturan baru yang dikeluarkan pemerintah. “Terkait terbitnya PP No. 25/2024, kami segera susun perencanaan langkah-langkah selanjutnya,” kata EVP External Affairs PT Freeport Indonesia Agung Laksamana saat dihubungi beberapa waktu lalu. Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), menilai bertambahnya saham Indonesia di Freeport Indonesia akan berdampak positif bagi pemerintah, termasuk program penghiliran tambang mineral.