Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengharapkan aktivitas ekspor dari dalam negeri terus meningkat. Pasalnya, ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat meningkatkan cadangan devisa  dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menuturkan, peran pelaku UKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti dari kontribusi UKM yang sebanyak 61% dari pendapatan PDB atau setara dengan Rp 9,5 miliar. "Saat ini ekosistem ekspor di Indonesia butuh dukungan dan dapat mengikuti kemajuan teknologi digital agar semakin kompetitif di global," papar Riyani. Berani mendunia ini merupakan wadah yang mengumpulkan para anggota di ekosistem ekspor Indonesia mulai dari stakeholder yang membidangi ekspor, perbankan, pelaku UKM, dan praktisi eksportir di indonesia.

Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi di sektor pariwisata, investasi yang dibutuhkan adalah Rp 325 triliun untuk mengembangkan produk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Menparekrat) Sandiaga Uno mengatakan, pada 2023 Indonesia mencatat realisasi investasi di sektor pariwisata sebesar US$ 3,6 miliar atau sekitar Rp58,64 triliun. Namun, 80% dari investasi tersebut hanya terkonsentrasi pada hotel berbintang, restoran dan kafe, serta pusat kebugaran. "Kita sebetulnya membutuhkan investasi lebih dari US$ 15 miliar (Rp 244 triliun) hingga US$ 20 miliar (Rp325 miliar). Kita butuh lebih banyak investasi di ekosistem, termasuk pengembangan produk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis  masyarakat yang inklusif," ucap dia. (Yetede)

Realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp 47,5 triliun dari total target investasi senilai Rp 100 triliun. Pengunduran diri pucuk pimpinan Otorita IKN mau tidak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN atau OIKN membuat pengusaha khawatir akan nasib megaproyek di Kaltim itu. Pemerintah diharapkan bisa menjawab keraguan tersebut dengan segera membereskan isu penting yang selama ini menjadi kendala berinvestasi di IKN. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, Selasa (4/6) mengatakan, pergantian pimpinan di sebuah institusi sebenarnya hal yang dapat dipahami oleh investor.

Namun, pengunduran diri pucuk pimpinan OIKN secara mendadak mau tak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. Mensetneg Pratikno, Senin (3/6), menyatakan, Presiden Jokowi telah menerima pengunduran diri Bambang dan Dhony dari jabatannya di OIKN. Presiden juga telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri ATR Juli Antoni masing-masing sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Mundurnya Bambang dan Dhony menambah ketidakpastian di tengah masa transisi pemerintahan yang saat ini pun sudah membuat investor ragu-ragu dalam menanamkan modal.

Menurut Sanny, hal terpenting yang bisa dilakukan pemerintah adalah meyakinkan investor bahwa hal-hal yang selama ini menjadi kendala berinvestasi di IKN bisa cepat teratasi. Misalnya, isu seputar status dan jangka waktu atas hak kepemilikan dan pengelolaan lahan di IKN serta wilayah sekitarnya, juga isu seputar penyelesaian status tanah yang dimiliki masyarakat adat dan kepastian relokasi bagi masyarakat di IKN dan sekitarnya. ”Hal-hal itu penting agar tidak menjadi polemik. Asalkan pemerintah bisa menjelaskan dengan baik kepada publik, khususnya investor, itu dapat dipahami. Tentunya juga perlu ada kepastian atas kelanjutan proyek-proyek yang sudah dan akan berjalan pascatransisi pemerintahan nanti,” tutur Sanny. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin meminta semua pemangku kepentingan di Papua Selatan mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut. Dampak dari pemekaran wilayah harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan Wapres di acara pencanangan pembangunan dan penandatanganan prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana Pemprov Papua Selatan, di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6). Wapres menyampaikan, semua pemangku kepentingan harus mengawal agar dampak dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) bisa dirasakan masyarakat. Pemerintah pun telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP), yang dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).

”Melalui BPP, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat,” kata Wapres. Papua Selatan merupakan satu dari empat DOB di Papua. Tiga DOB lainnya di Papua adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam acara yang dihadiri, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wapres Amin menuturkan, kehadiran Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Niugini akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah. Keberadaan DOB ini juga akan mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan. (Yoga)

Kejaksaan Agung, Selasa (4/6) melimpahkan dua tersangka korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015-2020 ke tim jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jaksel. Dalam menangani kasus ini, tim jaksa diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Dua tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan itu adalah Tamron alias Aon, beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV VIP dan Ahmad Albani manajer operasional tambang timah dari CV VIP dan PT MCM. Setidaknya masih ada 20 tersangka lainnya yang masih disidik di Kejagung. Dari proses penanganan kasus korupsi ini, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Mada Zaenur Rohman berpandangan, tim jaksa penuntut umum bisa menggunakan pasal tindak pidana korporasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian perekonomian negara pada kasus korupsi.

Apalagi, Kejagung telah menaksir nilainya mencapai Rp 300 triliun. Zaenur mengapresiasi kinerja Kejagung yang telah menerapkan pendekatan kerugian perekonomian negara dalam beberapa kasus korupsi seperti pembalakan liar yang melibatkan pengusaha Surya Darmadi, kasus impor minyak goreng, dan impor sandang ilegal. Namun, hasilnya berbeda-beda jika dilihat dari putusan persidangan. ”Bisa dikatakan, hasil (penuntutan jaksa) itu belum memuaskan. Sebab, pendekatan kerugian perekonomian negara itu belum digunakan oleh majelis hakim karena ada keterbatasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang baku dalam menentukan kerugian perekonomian negara tersebut,” kata Zaenur, Selasa. (Yoga)

Pelaku industri gim di Tanah Air masih kesulitan bersaing dengan pengembang asing. Padahal, selain mampu menyerap banyak tenaga kerja, peluang ekonomi dari industri gim ini masih sangat besar. Menurut data konsultan gim Newzoo, pasar gim Indonesia pada 2021 sebesar 1,74 miliar USD atau Rp 27,2 triliun. Pada saat bersamaan, jumlah pemain gim dalam negeri diprediksi 192,1 juta orang pada 2021. Namun, potensi itu masih didominasi industri gim asing, mencapai 99,5 persen (Kompas.id, 19/2/2024). Berdasarkan pendapat pelaku industri gim nasional, salah satu permasalahan utama yang butuh segera diatasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Mereka berharap, dunia pendidikan ikut menyiapkan lulusan yang siap bekerja.

Plt Direktur SMK di Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto, Selasa (4/6) di Jakarta, mengatakan, daya dukung untuk industri gim Indonesia dapat disiapkan dari lulusan SMK. Kini, ada 4.100 SMK dengan sedikitnya 500.000 siswa dengan konsentrasi keahlian yang relevan dengan industri gim, seperti bidang multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan desain komunikasi visual. Ke depan, dia berharap, kepala sekolah dan industri memperkokoh kolaborasi ini. Lewat implementasi Kurikulum Merdeka, sekolah bisa kreatif menyusun kurikulum sesuai perminatan industri. ”Dengan pembelajaran terdiferensiasi, anak juga bisa dioptimalkan untuk mengembangkan minatnya di industri gim,” kata Wardani. (Yoga)

Ketidakpastian perekonomian meningkatkan persaingan bagi perusahaan dan pencari kerja, calon pekerja mesti meningkatkan kompetensinya. Akhir-akhir ini, kata ”ketidakpastian” makin sering terdengar, termasuk dampaknya. Ketidakpastian juga memengaruhi motivasi pekerja menghadapi masa depan. Dalam artikel di Linkedin (2024) disebutkan, ketidakpastian di masa depan membawa tantangan yang kompleks bagi organisasi untuk menjaga motivasi dan produktivitas pekerja. Di sisi lain, ketidakpastian menimbulkan risiko bagi calon pekerja. Sebab, calon pekerja mesti bersaing untuk memperoleh tempat di perusahaan yang efisien dan berkompetisi agar berhasil mengarungi dunia bisnis yang tak menentu. Persaingan ini dihadapi calon pekerja di berbagai tingkatan, termasuk pekerja pemula.

Hal ini tercermin dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 yang diolah Tim Jurnalisme Data Kompas (Kompas.id, 20/5/2024). Hasil olahan data itu menunjukkan, waktu tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapat pekerjaan semakin lama. Contohnya, lulusan beberapa jurusan dari rumpun ilmu komunikasi massa dan dokumentasi memerlukan waktu tunggu 18 hari pada 2017. Pada September 2021-Agustus 2022, waktu tunggu lebih panjang, menjadi 78 hari. Data Sakernas Agustus 2022 juga menunjukkan, 47,2 % lulusan perguruan tinggi berhasil memperoleh pekerjaan di sektor formal. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2017 yang 55,5 %.

Data BPS menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 4,82 % padaFebruari 2024. Artinya, ada 7,2 juta penganggur di Indonesia. Fakta-fakta itu berkelindan, menambah persoalan yang dihadapi pekerja pemula untuk bersaing memperoleh kesempatan menjadi pekerja formal. Mereka harus siap menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan calon pekerja pemula lain. Apalagi, semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan pengalaman tertentu bagi pekerja pemula. Calon pekerja bisa memiliki keahlian yang dibutuhkan industri dengan mengikuti jenjang pendidikan vokasi. Dengan catatan, tidak ada kesenjangan antara ilmu dan keterampilan yang diajarkan di pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Calon pekerja juga bisa menambah peng-alaman melalui kursus dan magang. (Yoga)

Menurut data Kemenkes RI, industri farmasi lokal mampu memenuhi permintaan domestik tanpa terlalu bergantung pada impor, yang sering kali rentan terhadap gangguan rantai pasokan internasional (Kemenkes RI, 2020). Dengan total kapasitas produksi 40 miliar tablet per tahun, Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri secara mandiri. Ini menunjukkan Indonesia sebenarnya tidak memerlukan investasi besar ataupun importasi obat jadi dari negara luar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan nasional (BPS Indonesia, 2021). Dengan kapasitas yang tinggi ini, Indonesia bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas dan pengembangan produk baru.

Industri farmasi Indonesia berperan memberikan nilai tambah dalam pengembangan produk farmasi berbasis bahan baku alam, seperti fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat bahan alam Indonesia dari bahan herbal yang telah terbukti secara ilmiah punya khasiat terapeutik. Pemanfaatan fitofarmaka tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan baku obat kimiawi impor, tetapi juga memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara berkelanjutan serta berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari petani, produksi, distribusi, hingga penjualan. Dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas yang melimpah, Indonesia dapat mengembangkan produk-produk bioteknologi yang inovatif dan memiliki nilai tambah tinggi.

Misalnya, penelitian di bidang bioteknologi menghasilkan produk-produk baru seperti enzim, vaksin, dan antibiotik berbasis bahan alami. PP No 1010/2020 adalah salah satu regulasi penting yang mendukung pengembangan industri farmasi di Indonesia, yang menjadikan farmasi sebagai industri strategis. PP ini memberikan berbagai insentif dan dukungan ke perusahaan farmasi lokal, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku obat dan peralatan produksi, serta insentif pajak untuk investasi di sektor ini. Melalui berbagai langkah dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Yoga)

Tantangan dalam aspek inovasi teknologi dan kebutuhan dana jumbo masih mengganjal jalannya proses transisi energi di negara ini. Padahal, langkah mengurangi ketergantungan energi fosil sangat krusial dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang menjadi titik kritis bagi kehidupan di muka Bumi. Kendati berperan sebagai katalisator transisi energi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tak mampu menanggung beban dari proses transisi energi seorang diri.

Kolaborasi dengan berbagai entitas lainnya dapat mengurangi beban perseroan untuk menangkap solusi dari berbagai tantangan, mulai dari soal intermitensi (ketergantungan cuaca) pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT), sampai pembangunan transmisi jaringan interkoneksi antarpulau yang membutuhkan biaya hingga Rp 300 triliun.

”Melalui kolaborasi, tantanganan seperti mismatch sumber EBT dengan pusat beban dan intermitensi pada EBT bisa diurai dan diselesaikan,” ujar Dirut PLN Darmawan Prasodjo, dalam pidato pembuka diskusi bertajuk ”Road to PLN Investment Days 2024 II” di Jakarta, Selasa (4/5) yang digelar harian Kompas bersama PLN. (Yoga)