Kebijakan pemerintah memberi prioritas penawaran konsesi pertambangan batubara kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dinilai tidak tepat. Kebijakan yang tercantum dalam PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara itu disarankan dicabut. PP tersebut ditetapkan Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024. Pasal 83A aturan itu menyebutkan, wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.

WIUPK itu merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, mengatakan, jika tujuan pemerintah menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan, bisa dengan mengatur agar perusahaan tambang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk ormas keagamaan. ”Ini bisa diterapkan kepada perusahaan tambang yang baru akan mengajukan izin. Jadi, bukan perusahaan yang telah beroperasi,” kata Fahmy, Kamis (6/6).

Skema ini sudah diterapkan PT Freeport Indonesia, yang memberi sebagian keuntungan bersih kepada pemprov dan pemkab di Provinsi Papua Tengah yang merupakan lokasi operasinya. Menurut dia, ormas keagamaan tak memiliki modal cukup dan kapabilitas untuk menjalankan bisnis pertambangan. Dosen hukum lingkungan UGM, Agung Wardana, menilai PP No 25/2024 sebaiknya dicabut. PP itu bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UU Mineral dan Batubara. ”PP ini kontraproduktif dengan upaya kita mengatasi perubahan iklim,” ucap Agung. (Yoga)

Jakarta Fair Kemayoran kembali menemani perayaan HUT Ke-497 Jakarta. Pameran multiproduk di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakpus, ini berlangsung 33 hari, mulai dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024, diikuti 2.550 perusahaan dengan 1.550 stan. Target pengunjungnya 6,7 juta dan transaksi lebih dari Rp 7,3 triliun. Jumlah itu melampaui capaian Jakarta Fair tahun lalu yang diikuti 2.500 perusahaan dengan 1.500 stan, 6,3 juta kunjungan, dan nilai transaksi Rp 7,3 triliun. Direktur Pemasaran PT JIExpo Ralph Scheunemann menyebutkan, dunia usaha MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition atau pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran) pulih dengan cepat setelah pandemi Covid-19.

Jakarta Fair tahun ini pun menyerap lebih banyak peserta dan stan. ”Sekarang bukan kejar pengunjung, tetapi memberi kenyamanan, mulai dari lalu lintas, masuk area pameran, dan menikmati semua aktivitas. Kadang ada masalah kecil, seperti copet atau apa pun yang kami atasi,” jelasnya. Tahun ini, penyelenggara memperluas area stan kosmetik dan otomotif, lantaran meningkatnya peminat kedua produk itu. Otomotif menyumbang 20 % transaksi Jakarta Fair tahun lalu. Ada taman rekreasi dengan semua wahana permainan dan kuliner. Satu wajah baru lainnya adalah pusat jajanan dan oleh-oleh. Di sini banyak UMKM yang menjadi 60 % peserta Jakarta Fair. ”Kami fokus memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Ketika mereka nyaman, akan berdampak terhadap perputaran transaksi dan mendorong ekonomi Jakarta,” kata Ralph. (Yoga)

Besar sebagai ”tukang gambar” percetakan di Makassar, Firman Hatibu merengkuh nasib sebagai ilustrator  yang karyanya tersebar di dunia. Karyanya tercetak di album band Slank hingga menjadi illustrator ”langganan” CorelDRAW. Bekal itu ia gunakan untuk membangun ekosistem lintas sektor agar berdaya bersama. Sebuah computer dengan berbagai perlengkapan menggambar nangkring di tengah ruangan. Di lemari pembatas terpampang tiga skateboard tanpa roda dengan gambar yang saling terhubung. Itu adalah gambar yang menjadi tampilan utama aplikasi CorelDRAW versi 2020. ”Sengaja bikin sendiri untuk kenang-kenangan,” kata Firman Hatibu, Senin (20/5/2024).

Pada 2019, gambar berjudul ”Queen of Vector” ini ia kirimkan dalam sayembara internasional CorelDRAW. Ia terpilih sebagai juara kedua. Meski begitu, gambar buatannya dipilih menjadi tampilan utama di semua aplikasi CorelDRAW versi 2020. Berturut-turut, hingga 2024 ini, gambarnya selalu ada di laman resmi hingga akun media sosial CorelDRAW. Karyanya telah melanglang buana di banyak benua. Gambar buatannya telah tercetak dilogo perusahaan di Irlandia, baju kaus band di Australia, toko oleh-oleh di Texas, hingga buku di bandara-bandara dunia. Ia memiliki ciri khas gambar yang detail dan warna cemerlang.

Menjadi ilustrator adalah pekerjaan utama Firman satu dekade ini. Media sosial serupa etalase karyanya. Beberapa konsumen menghubunginya secara daring setelah melihat gambarnya di Instagram atau informasi dari teman ke teman. Tingginya animo klien, khususnya mancanegara, membuatnya mantap mandiri dan bekerja dari rumah setelah 15 tahun bekerja di percetakan. Sebelum sayembara CorelDRAW, ia beberapa kali memenangi ajang tingkat dunia. ”Ada Motocross tingkat dunia. Hadiah uangnya masuk, tapi plakat yang ditandatangani semua pebalap ditahan di bandara. Disuruh bayar, mending tak usah,” cetusnya.

Selain melakoni pekerjaan utama sebagai ilustrator profesional, Firman juga ingin terus berbagi dengan para ilustrator muda lainnya. Ia merasa, kesempatan yang ia miliki harus disebarluaskan dan bisa dimanfaatkan banyak orang. Sebab, ia melihat dunia ilustrator dibutuhkan banyak orang di banyak negara dan dalam berbagai medium. Hanya saja, informasi tersebut tak tersampaikan secara detail ke anak muda, khususnya di Makassar. ”Saya merasa kita ada inferioritas soal karya. Padahal, karya teman-teman tak kalah bagus. Tinggal mencari pasar dan klien sendiri sesuai dengan karakter yang dimiliki,” tuturnya. Menurut Firman, dunia kreatif mempunyai daya dobrak yang bisa terus berkembang. Kemampuan untuk berjejaring dan bekerja bersama membuka ruang-ruang dan kesempatan baru untuk tumbuh bersama. (Yoga)

Pemerintah menawarkan 21 proyek infrastruktur hijau berkelanjutan kepada investor Indo-Pasifik sebagai peluang investasi yang potensial. Dari total 21 proyek yang ditawarkan, 19 proyek di antaranya merupakan pipeline projects. Proyek tersebut ditawarkan dalam acara Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Clean Economy Investor Forum 2024 di Singapura, Kamis (6/6). "Dua proyek sudah dalam kategori siap, yakni Green Refinery Cilacap dengan nilai sebesar US$ 860 juta serta Green Refinery Plaju Sumtera Selatan yang juga bernilai US$ 860 juta," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resminya, kemarin. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Secara umum program ini menawarkan pendanaan sebesar US$ 20 miliar. "Bagi Indonesia target pendanaan investasi yang dibutuhkan bagi Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia mencapai sekitar US$ 281 miliar. Terkait dengan pencapaian net zero emission hingga tahun 2060, Indonesia membutuhkan sekitar US$ 1,1 triliun," kata dia.

Pasar modal syariah Indonesia masih bertumbuh. Tercermin dari pertumbuhan jumlah saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan jumlah investor syariah. Mengutip data BEI, jumlah saham syariah yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 61% dalam lima tahun terakhir dari 20182024. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 60% dari total kapitalisasi pasar di BEI. Kemudian Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH), saham syariah berkontribusi sebesar 54%. Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Anggota Bursa Sistem Online Trading Syariah (SOTS), jumlah investor syariah tumbuh lebih dari 250% dalam lima tahun terakhir. Adapun pada 2018, jumlah investor syariah dalam negeri mencapai 44.536 investor. Per April 2024, investor syariah di Indonesia mencapai 144.913 investor. Kendati jumlah investor syariah makin banyak, tapi performa saham syariah belum terlalu istimewa. Dari lima indeks syariah yang ada di BEI, semuanya terkoreksi. Hingga Kamis (6/6), Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) turun 0,06% year to date (ytd).

Kemudian Jakarta Islamic Index (JII) dan JII 70 masing-masing melemah 3,71% dan 1,96%. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, sektor telekomunikasi, teknologi dan saham bahan baku menjadi pemberat dari seluruh indeks syariah di dalam negeri. "Potensi pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Eropa dan The Fed, diharapkan dapat mengurangi capital outflow di pasar modal sehingga berpotensi menopang nilai tukar rupiah," kata Valdy kepada KONTAN, Kamis (6/6). Muhammad Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mencermati, secara teknikal pergerakan indeks ISSI, JII dan JII70 berdasarkan daily chart masih berada dalam tren sideways. Sebagai pilihan investasi, Nafan menyarankan mencermati saham syariah di sektor bahan baku dan energi. Investor bisa akumulasi saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dengan target harga terdekat di Rp 7.800. Kemudian buy on weakness PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (AMDR) dengan target di Rp 1.410 dan trading buy PT Medco Energy Internasional Tbk (MEDC) dengan target terdekat di Rp 1.365.

Mundurnya dua pemimpin Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dari jabatan mereka, menimbulkan ketidakpastian terkait kelangsungan proyek IKN. Sejumlah emiten properti yang tengah menggarap proyek di IKN berharap situasi ini tidak mempengaruhi bisnis mereka. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto P. Adhi berharap, akan ada kepemimpinan baru di Otoritas IKN yang bisa mengintegrasikan kebijakan menjadi satu atap. Sehingga, potensi kendala yang dihadapi investor bisa diselesaikan dengan cepat. "Diharapkan ada perbaikan di berbagai kebijakan, sehingga investor lain semakin yakin berinvestasi di IKN," ujarnya, Selasa (4/6).

Sedangkan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sedang mengerjakan proyek dengan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) di IKN. Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan, CTRA membangun 10 tower rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan 20 unit rumah tapak untuk eselon 1. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), melalui Grup Sinarmas juga berpartisipasi di proyek pembangunan IKN. BSDE saat ini memiliki proyek Grandcity seluas kurang lebih 220 hektare di Balikpapan. Proyek ini berjarak sekitar 30 km dari IKN. Sentimen ini sempat membuat saham-saham emiten properti bergerak fluktuatif.. Kemarin, saham CTRA turun 0,87% ke harga Rp 1.140 dan saham SMRA turun 0,95% ke harga Rp 520 per saham.

Beleid papan pemantauan khusus dengan skema full periodic call auction (FCA) terus menuai protes kalangan investor. Sejauh ini, otoritas bursa tetap bergeming dan hanya berjanji akan mengkaji aturan nan kontroversial tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, menyatakan terus memantau dinamika penerapan mekanisme FCA di papan pemantauan khusus. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari Prasetyo Moerdianto mengatakan, OJK dan self regulatory organization (SRO) terus berkoordinasi mengenai kebijakan pasar modal, termasuk soal mekanisme FCA. OJK tak menampik papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA memicu gejolak di pasar saham. OJK akan meninjau kembali implementasi papan pemantauan khusus ini. "Kami lihat dulu apakah seluruh investor merasa tidak dilindungi atau hanya sebagian. Kami masih akan melihat hasil implementasinya, sesuai dengan tujuan atau tidak," kata Anton. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menandaskan, semua peraturan dan kebijakan pasti dikaji ulang untuk mengukur efektivitas, termasuk papan pemantauan khusus. "Review sedang berjalan dan sedang menunggu hasilnya," kata Jeffrey. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, volatilitas saham kian naik dan transaksi harian turunjika FCA masih diterapkan. Ia berharap, BEI mencabut aturan FCA di papan pemantauan khusus.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan oligasi berkelanjutan IV tahap II senilai Rp 390 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV yang menargetkan dana Rp 650 miliar. Sebesar 55,5% dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) pinjaman obligasi berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024. Sementara itu, dana sekitar 25,6% akan digunakan sebagai tambahan modal kerja anak usaha yakni MNC Sekuritas untuk ekspansi usaha berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek. Sisanya dana obligasi untuk modal kerja. "Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka perusahaan akan menutupi kekurangannya pembayaran obligasi jatuh tempo dengan kas internal," tulis manajemen dalam prospektus. Obligasi BCAP yang akan jatuh tempo senilai Rp 216,44 miliar membayar bunga tetap 10,75% per tahun. Sementara, kas setara kas MNC Kapital per 31 Maret 2024 sebesar Rp 4,06 triliun.

Tantangan besar ekonomi pada tahun depan tak menyurutkan ambisi pemangku kebijakan untuk memasang target yang cukup ambisius dalam menentukan angka inflasi. Faktanya, berbagai dinamika terutama yang bersumber dari eksternal pun berisiko memunculkan tekanan dalam konteks perdagangan, manufaktur, hingga konsumsi masyarakat. Misalnya, perlambatan ekonomi global, gejolak harga komoditas sumber daya alam (SDA), tingginya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed), pelemahan rupiah, hingga lambannya normalisasi infl asi global. Namun, pemerintah justru memasang target inflasi yang cukup ambisius sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027. Dalam beleid yang diundangkan 3 Juni 2024 itu, inflasi pada 2025 dan 2026 ditargetkan 2,5% (year-on-year/YoY), sedangkan pada 2027 di angka 2,5% (YoY) dengan deviasi 1%. 

Tentu angka tersebut terbilang cukup muluk. Apalagi, dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 di level panitia kerja (Panja) kemarin, Kamis (6/6), pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati target inflasi berkisar 1,5%—3,5%. Sekadar mengingatkan, rendahnya inflasi tidak sepenuhnya pertanda buruk, sepanjang kondisi itu juga ditopang oleh stabilitas harga dan inflasi inti yang memotret daya beli secara riil. Begitu pula inflasi tinggi, yang di satu sisi menggambarkan adanya geliat konsumsi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik situasi tersebut akan memicu gejolak perekonomian nasional. Dalam konteks inilah sasaran inflasi perlu disusun lebih realistis diiringi dengan kebijakan belanja yang berfokus pada penguatan daya beli. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah justru membuka ruang pemangkasan belanja guna menekan defi sit lantaran DPR RI memandang target defi sit sebesar 2,45%—2,82% pada 2025 terlampau lebar. (Bisnis, 6/6). 

Merepsons dinamika ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, mengatakan sasaran infl asi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Febrio menambahkan, nantinya angka sasaran inflasi akan mengacu pada asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, menyampaikan bahwa menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, dinamika dan risiko dari sisi global serta potensi dampaknya ke Indonesia masih menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Sementara itu, kalangan pelaku usaha dan pakar ekonomi mengkritisi target inflasi yang dipandang kurang tajam. Di satu sisi, sasaran dalam PMK No. 31/2024 terlampau ambisius, sementara target dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 relatif moderat. 

Faktanya, potensi lesatan inflasi hingga melambung di atas sasaran PMK No. 31/2024 maupun Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 sangat besar. Selain faktor global, kebijakan domestik juga akan memengaruhi lonjakan inflasi, utamanya soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan penaikan tarif PPN akan mengerek angka inflasi yang cukup signifikan. Menurutnya, solusi ideal untuk menekan inflasi adalah membatalkan atau menunda kenaikan PPN sekaligus menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate yang saat ini sebesar 6,25%. "Jika pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN dan BI menurunkan suku bunga acuan, maka inflasi dapat dikendalikan di level 2,5%," katanya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, memprediksi arah kebijakan belanja masih akan berkutat pada sisi konsumsi masyarakat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, menyarankan kepada pemerintah untuk mengkalkulasi ulang target inflasi pada tahun depan.

Untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan sasaran inflasi yang diproyeksikan sebesar 2,5% year-on-year (YoY) untuk 3 tahun beruntun. Hal ini diatur dalam Permenkeu 31/2024 yang diteken dan mulai berlaku pada 16 Mei 2024. Target 2,5% mulai berlaku pada 2025, 2026, dan 2027 dengan deviasi 1%. Kebijakan tersebut niatnya untuk membantu Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi melalui optimalisasi kebijakan anggaran negara, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat saat terjadi guncangan akibat kenaikan indeks harga konsumen. Namun, kebijakan itu tetap menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Salah satunya adalah potensi kontradiksi dengan proses penyusunan APBN 2025, yang masih dalam tahap pembahasan asumsi dasar ekonomi makro. Apabila target inflasi yang ditetapkan dalam APBN berbeda dengan Permenkeu 31/2024, pemerintah perlu melakukan penyesuaian yang berpotensi memicu kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter seharusnya saling mendukung dan berjalan selaras untuk mencapai stabilitas ekonomi. 

Oleh karena itu, langkah ‘solo karier’ Kemenkeu dalam menetapkan target inflasi dikhawatirkan dapat mengganggu harmoni kebijakan yang selama ini terjalin antara BI dan Kemenkeu. Dalam konteks kebijakan belanja, penetapan target inflasi oleh Kemenkeu kemungkinan mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kontrol yang lebih ketat atas belanja pemerintah. Dengan target inflasi yang jelas, Kemenkeu dapat mengarahkan alokasi anggaran untuk mendukung sektor-sektor yang paling rentan terhadap inflasi. Misalnya, belanja subsidi pangan dan energi bisa ditingkatkan untuk mengurangi beban inflasi bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, apakah BI akan mengikuti target inflasi yang ditetapkan oleh Kemenkeu dalam menentukan kebijakan moneter tahun depan juga menjadi isu yang patut diperhatikan. BI memiliki otonomi dalam menetapkan kebijakan moneter, termasuk target inflasi, berdasarkan analisis dan proyeksi makroekonomi yang komprehensif. 

Jika BI memutuskan untuk menetapkan target inflasi yang berbeda dari Kemenkeu, ini dapat menimbulkan disonansi kebijakan yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Skenario terburuknya adalah apabila asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang sedang dibahas tidak sejalan dengan target inflasi yang ditetapkan Kemenkeu, pemerintah harus melakukan penyesuaian yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga politis. Potensi ketidakselarasan bisa menciptakan ketidakpastian di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Komite ini dapat berfungsi sebagai forum untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, memastikan bahwa target inflasi yang ditetapkan konsisten dan didukung oleh kebijakan anggaran dan moneter yang sinergis. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang efektif kepada publik juga menjadi kunci. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara terbuka mengenai alasan dan dasar penetapan target inflasi, serta kebijakan ini bisa efektif diterapkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, serta untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu.