Tumpang tindih kebijakan yang merugikan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT mendorong pelaku usaha mengusulkan dibentuknya kementerian khusus yang mengurusi sektor tersebut, seperti yang dilakukan oleh India. Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Asosiasi Pertekstilan Indonesia Andrew Purnama mengatakan, pihaknya berharap pemerintahan baru bisa mengakomodasi usulan dibentuknya kementerian khusus yang mengurusi sektor TPT guna menjaga industri padat karya tersebut. “Kami sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang Sandang ke DPR, di mana salah satunya membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang kuat untuk meregulasi industri tekstil,” katanya, dikutip Selasa (4/6). Kementerian Pertekstilan di India, kata dia, menerapkan the Bureau of Indian Standards untuk menjaga industri tekstil dari produk-produk tak kompetitif agar tidak beredar di pasar. Kebijakan tersebut juga melarang barang impor masuk jika kebutuhan dalam negeri tercukupi. Merujuk pada data Kementerian Pertekstilan India, saat ini Negeri Bollywood memiliki pangsa pasar 4,6% terhadap perdagangan global pada 2023. Sementara itu, Indonesia baru mampu mengambil di bawah 2% pangsa pasar tekstil global saat ini. “Kami khawatir penurunan ini sebagian disebabkan oleh regulasi yang tidak pro kepada pelaku industri, yang dianggap kurang bersahabat dengan sektor manufaktur, salah satunya Permendag No. 8/2024, sehingga memengaruhi optimisme pelaku industri dalam negeri,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif.

Perusahaan Umum Bulog telah merealisasikan impor beras hingga awal Juni 2024 mencapai 1,9 juta ton yang mayoritas didatangkan dari lima negara tetangga. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kelima negara itu adalah dari Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan dan Myanmar. Dia menyatakan realisasi impor beras itu dikebut setelah pengadaan beras dari panen raya berakhir. “Realisasi impor sekitar 1,9 juta ton, [sebagian] masih dalam perjalanan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (4/6). Catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa kuota impor beras yang ditetapkan dalam neraca komoditas 2024 sebanyak 4,04 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta ton merupakan kuota impor beras oleh Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara sekitar 400.000 ton merupakan kuota impor beras khusus. 

Namun, Bapanas mencatat realisasi impor hingga 2 Juni 2024 belum melampaui 50% dari persetujuan impor yang diterbitkan. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa realisasi impor beras memang baru sekitar 50%. Alasannya, panen raya juga dianggap memengaruhi pengadaan beras impor oleh Bulog. Dalam waktu dekat, ada sekitar 100.000 ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor itu dipastikan masuk ke pelabuhan di wilayah non-sentra produksi beras. “Pada bulan Juni, setelah panen raya berakhir akan masuk sekitar 100.000 ton [beras],” ungkap Bayu. Data Perum Bulog per 2 Juni 2024 mencatat stok beras dikuasai 1,813 juta ton, dengan perincian 1,810 juta ton stok CBP, dan 51.607 ton beras komersial.

Peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik di Pulau Sulawesi mendorong Kalla Group untuk melakukan ekspansi dengan membuka dua pabrik aspal emulsi baru di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pembukaan dua pabrik di Kota Palu dan Kota Parepare itu dilakukan oleh anak usaha Kalla Group, yakni Kalla Aspal. Langkah ini juga sekaligus merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan aspal yang dianggap lebih kuat dan ramah lingkungan. Aspal emulsi merupakan aspal yang didiversikan ke dalam air dengan bantuan emulgator atau bahan pengemulsi dalam bentuk butiran yang sangat halus. Aspal ini sangat encer lewat pencampuran bahan bakar minyak. Chief Operation Officer (COO) Kalla Aspal Burhanuddin Lestim mengatakan bahwa dua pabrik baru itu telah mulai berproduksi pada tahun ini. Dia menjelaskan bahwa kapasitas masing-masing pabrik dapat menampung 3 ton aspal emulsi yang dapat menghasilkan 10 drum dari proses produksi selama kurang lebih 6 jam. Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal Muhammad Sadar menambahkan, setelah dua kota tersebut, pihaknya masih akan melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo pada awal 2025.“Pembangunan jalan memang masih membutuhkan suplai aspal yang cukup besar,” katanya.

Berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024. Namun, sejumlah langkah pengendalian tak boleh berhenti lantaran adanya risiko cuaca ekstrem pada paruh kedua tahun ini yang berisiko mendorong laju inflasi ke level tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pun tetap masih mengetatkan kontrol terhadap harga komoditas di pasaran, meski telah sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024 hingga terjadi deflasi bulanan 0,1%. Hal ini lantaran adanya ancaman kekeringan yang diproyeksi kembali melanda wilayah ini, yang diperkirakan dapat membuat harga komoditas pertanian kembali melambung tinggi. Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun ini, pihaknya berencana akan memberikan subsidi langsung ke pedagang atau distributor. 

Upaya ini, imbuhnya, merupakan bentuk pengendalian harga secara langsung ke masyarakat, sehingga harga komoditas yang bisa saja melambung sewaktu-waktu, diharapkan tidak terjadi di tingkat pedagang apabila subsidi ini diterapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHbun) Sulsel Imran Jausi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan antisipasi pengendalian harga dari sisi hulunya dengan optimalisasi lahan. Hal tersebut, imbuhnya, dilakukan guna meningkatkan siklus penanaman pada tahun ini. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 13.648 hektare (ha) berupa lahan rawa yang akan dioptimalisasi. 

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda wilayah ini pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 bisa menjadi tantangan utama infl asi Sulsel. Kepala KPwBI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda menjelaskan bahwa apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang infl asi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng. Selain itu, dia menilai bahwa perubahan suhu muka air secara ekstrem bisa memengaruhi produksi ikan bandeng. Padahal, ikan bandeng dan beras diketahui selalu menjadi penyumbang infl asi paling besar di wilayah ini. Artinya, jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka infl asi Sulsel sulit terkendali. Oleh karena itu, Bank Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait dengan tantangan itu. Selain itu, KPwBI Sulsel juga merekomendasikan beberapa strategi terkait dengan keterjangkauan harga dengan pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan Mini Distribution Center (MDC), serta operasi pasar yang terstruktur, masif dan serentak.

Beberapa negara di luar Indonesia, memiliki strategi penyediaan perumahan rakyat yang menarik. Pemerintah Hong Kong pada 1935 sudah berencana membangun rumah murah secara masif. Namun dikarenakan adanya guncangan ekonomi, rencana tersebut tidak terlaksana. Momentum perubahan datang saat terjadi kebakaran besar di kawasan permukiman padat Shep Kip Mei pada 1953. Pemerintah Hong Kong kemudian menangkap kejadian itu sebagai kesempatan untuk melakukan penataan dengan memperkenalkan konsep rumah susun yang dikenal sebagai public housing. Sementara itu, Singapura mulai gencar membangun public housing pada 1960 dengan diawali oleh pembentukan Housing Development Board (HDB) yang dipayungi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Singapura. Empat tahun setelah HDB berdiri, Singapura berhasil membangun 31.317 unit public housing bagi warganya. Berkembangnya pasar public housing di Singapura juga menjadikan bunga cicilan kepemilikan juga sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar 2,6%.

PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menimbulkan polemik keras. Penolakan terutama terkait pasal wajib pungut sebesar 3 % mulai 2027, di mana 0,5 % dibebankan kepada pemberi kerja dan selebihnya ditanggung pekerja. Serikat pekerja keberatan karena gaji bulanannya akan berkurang. Sementara, asosiasi pengusaha menolak pasal wajib karena akan menambah beban. Selama ini pemberi kerja sudah membayar banyak tanggungan, seperti jaminan tenaga kerja, hari tua, kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, hingga cadangan pesangon. Total aneka pungutan tersebut berkisar 18-20 % dari anggaran upah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga.

Pokok persoalannya, perekonomian kita membutuhkan penggalangan dana lebih besar guna memastikan target pembangunan tercapai, tanpa harus menambah utang dan membebani anggaran pemerintah. Masalahnya, kebijakan ini menambah beban sektor formal. Sementara itu, kualitas regulasi dan institusi tak mendukung pergeseran sektor informal menjadi formal. Situasi ini dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas sehingga bertentangan dengan peta jalan menuju negara maju. Karena itu, perlu mencari akar persoalannya serta melakukan pembenahan terstruktur dan sistematis guna menyelesaikannya.

Jika program Tapera berjalan, akan ada penggalangan dana cukup besar yang mampu mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia. Secara makro-finansial, ini positif karena akan menambah likuiditas sektor keuangan. Namun, secara mikro-prudensial, harus diperhatikan tata kelola dan manajemen risiko pengelolaan aset. Kompleksitas persoalannya lebih banyak dari aspek lain, seperti penyediaan tanah, perizinan, dan aspek nonteknis lainnya. Jika mafia tanah yang melibatkan banyak oknum di Kementerian ATR/BPN tidak disentuh, target pembangunan perumahan sulit dicapai. Polemik pungutan Tapera hanyalah puncuk gunung es dari persoalan regulasi dan institusi yang begitu besar. Tanpa transformasi regulasi dan institusi dalam skala besar dan menyeluruh, negara maju 2045 hanyalah mimpi belaka. (Yoga)

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, uang yang perlu dianggarkan seorang pekerja untuk menikmati masa pensiun jika disiapkan dari usia 25 tahun berkisar Rp 372.264 per bulan. Dengan situasi rata-rata penghasilan generasi milenial dan Z sekitar Rp 1,72 juta per bulan dan pengeluaran Rp 1,42 per bulan, ruang anggaran mereka tersisa Rp 292.594 per bulan. Sisa gaji itu tak cukup untuk anggaran dana pensiun bulanan, yang menunjukkan keuangan generasi milenial dan Z dalam kondisi jompo sebelum mereka menua. Padahal, semakin tua usia memulai anggaran dana pensiun, makin besar pula uang yang mesti dialokasikan.

Jika menyiapkan diri mulai usia 30 tahun, alokasinya naik menjadi Rp 431.331 per bulan. Apabila pekerja menyiapkan di usia 35 tahun, anggarannya Rp 507.902 per bulan, lebih tinggi 1,3 kali lipat dibanding menyiapkan dana pensiun sejak usia 25 tahun. Rangkaian data perkiraan dana pensiun itu diperoleh dari kalkulator perencanaan hari tua di laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Asumsi yang digunakan terdiri dari, pensiun pada usia 65 tahun, nilai inflasi 3 % per tahun, imbal hasil investasi 5 % per tahun, serta biaya hidup saat ini Rp 1,98 juta per orang per bulan.

Dana pensiun diasumsikan akan dimanfaatkan hingga usia 75 tahun berdasar rata-rata angka harapan hidup yang dikeluarkan BPS. Per akhir Desember 2023, data OJK menunjukkan, tingkat densitas dana pensiun mencapai 15,89 %, artinya, hanya 16 orang dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Sari Kesuma (43) guru bimbel Semarang, Jateng, menyatakan belum menyiapkan dana pensiun. Dia mengandalkan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk menopang urusan kesehatannya. ”Aku belum memikirkan dana pensiun karena fokus untuk pendidikan anak. Apalagi, biaya sekolah mahal,” ujarnya. (Yoga)

Elysia Berman (35) tak mau beli baju baru dan kosmetik lagi. Warga Brooklyn, New York, itu jera setelah utangnya menumpuk gara-gara kalap belanja. Tak hanya berjanji berhenti belanja, Ia juga tak mau keluar rumah untuk kumpul-kumpul yang bisa menghabiskan uang. Direktur kreatif di salah satu perusahaan itu mau fokus bayar utang. Jika berhasil melewati ini, dia berharap bisa hidup hemat atau setidaknya sesuai keinginan. Cerita Berman diturunkan Associated Press, Sabtu (1/6). ”Kalau saya bisa hidup hemat dan menabung, kemampuan saya membayar utang juga bisa lebih baik,” kata Berman. Baru dua minggu Berman mulai hidup hemat, dia tidak dapat menahan diri untuk membeli topi baret. Dia juga tidak mampu menahan diri membeli sepatu bot baru. 

Beragam tantangan itu diceritakannya kepada khalayak melalui media sosial. Sejumlah orang juga melakukan hal senada. Meski tidak saling kenal, Berman dan orang-orang itu punya kesamaan. Mereka berusaha mengeluarkan uang hanya untuk membeli barang-barang yang betul-betul dibutuhkan, yang kini sedang jadi tren yang disebut no-buy year atau setahun tidak belanja yang tidak dibutuhkan. Tantangan ini dimulai beberapa tahun lalu. Awalnya, ini hanya eksperimen dalam blog tentang kesadaran akan penganggaran dan pembelanjaan. 

Kemudian menjadi tren populer di media sosial Tiktok dan grup Reddit yang menjadi tempat orang berbagi pengalaman tantangan itu. Di Reddit, anggotanya sampai 51.000 orang. Tren ini tetap relevan sampai sekarang. Penasihat keuangan konsumen untuk perusahaan keuangan pribadi Credit Karma, Courtney Alev, mengatakan, awal 2024 menjadi kesempatan bagi publik untuk mengatur kembali keuangan setelah hidup habis-habisan akibat pandemi. ”Banyak yang berusaha memulihkan kondisi keuangan mereka dengan menghemat uang,” ujarnya. Tidak semua orang yang mengikuti tren ini memiliki utang. Amea Wadsworth yang kembali ke San Diego, California, setelah lulus kuliah, ingin hidup hemat demi menyelamatkan lingkungan dan uang untuk masa depannya. (Yoga)

Program wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat atauTapera yang berlaku paling lambat tahun 2027 dinilai membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi kondisi ekonomi. Kebijakan tersebut berpotensi menekan profit pelaku usaha, menggerus pendapatan pekerja, dan menurunkan PDB nasional sebesar Rp 1,21 triliun per tahun lantaran merosotnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian ”Tapera untuk Siapa: Membedah Untung Rugi Program Tapera” yang dikeluarkan Celios pada Senin (3/6), kebijakan Tapera lebih banyak memberikan dampak negatif ketimbang manfaat bagi perekonomian negara.

Program itu lebih banyak menguntungkan pemerintah ketimbang kelompok pekerja dan pengusaha. Hasil simulasi mengenai dampak wajib iuran Tapera pada kondisi ekonomi menunjukkan, program tersebut bisa menyebabkan penurunan PDB nasional hingga Rp 1,21 triliun. Risiko itu muncul karena secara teori, iuran wajib Tapera membuat tingkat konsumsi masyarakat (sebagai kontributor utama PDB) menurun di tengah daya beli yang sudah melemah dan biaya hidup yang meroket akhir-akhir ini. Simulasi menunjukkan kalangan pekerja dan dunia usaha sebagai pihak yang paling terpukul Tapera.

Surplus keuntungan dunia usaha berisiko tergerus sebesar Rp 1,03 triliun, sementara pendapatan pekerja berpotensi menurun hingga Rp 200 miliar. Angka-angka itu didapat dengan perhitungan memakai model pendekatan ”Input-Output” Nasional di 185 sektor usaha serta rumusan pembentuk PDB. ”Artinya, daya beli masyarakat berkurang dan itu menurunkan permintaan di berbagai jenis sektor usaha. Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli, potongan iuran Tapera sangat memberatkan. Wajar jika ada penolakan dari berbagai pihak,” kata peneliti Celios, Nailul Huda, dalam keterangan pers, Senin (3/6). (Yoga)

Indonesia mengalami deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03 % secara bulanan, dipengaruhi pola musiman penurunan harga sejumlah komoditas dan biaya jasa pasca-Lebaran. Namun, secara tahunan, Indonesia masih mengalami inflasi sebesar 2,84 %. Selain itu, risiko inflasi pangan dan dampak kenaikan biaya input industri manufaktur masih akan membayangi hingga akhir tahun ini. BPS mencatat, deflasi pada Mei 2024 merupakan deflasi pertama setelah deflasi yang terjadi pada Agustus 2023. Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang deflasi adalah makanan, minuman, tembakau, serta transportasi. 

Pada Mei 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,29 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,08 %. Deflasi itu terutama didorong penurunan harga beras. Pada bulan tersebut, deflasi beras sebesar 3,59 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,15 %. ”Kendati panen padi sudah berkurang pada Mei 2024, beras terus mengalami deflasi karena stok komoditas pangan pokok itu masih memadai,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (3/6).

BPS menyebutkan, kelompok yang mengalami deflasi cukup dalam adalah transportasi. Pada Mei 2024, transportasi mengalami deflasi 0,36 % dan andilnya terhadap inflasinasional sebesar 0,04 %, yang disebabkan penurunan biaya transportasi antarkota, udara, dan kereta api. Menurut Amalia, jika dirunut sejak 2020 hingga Mei 2024, Indonesia selalu mengalami deflasi pasca-Lebaran. Hal itu biasanya terjadi lantaran ada penurunan harga komoditas pangan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, serta biaya jasa pada kelompok transportasi. (Yoga)