Ekonomi
( 40554 )TRANSPORTASI UMUM, Jumlah Penumpang Turun Imbas Lebaran
Jumlah penumpang LRT Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta, April 2024 tercatat turun secara bulanan. Penurunan jumlah penumpang ini diperkirakan merupakan imbas dari Lebaran 2024 dan diprediksi akan meningkat lagi pada Mei 2024. Plt Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi di Jakarta, Senin (3/6) mengatakan, jumlah penumpang MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 2,6 juta orang atau turun 9,33 % dibanding Maret 2024 di 2,87 juta orang. Namun, jumlah itu meningkat 26,26 % dibanding April 2023 (year-on-year). Realisasi perjalanan MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 7.626 perjalanan, turun 4,4 % atau 351 perjalanan disbanding bulan sebelumnya, di 7.977 perjalanan. Namun, disbanding April 2023, jumlah perjalanan MRT Jakarta meningkat 4,9 % atau naik 356 perjalanan.
Sementara jumlah penumpang LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 84.571 orang atau turun 8,08 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 92.004 orang. Namun, jumlah itu meningkat 16,94 % dibanding April 2023. Total perjalanan LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 6.120 perjalanan atau turun 3,18 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 6.321 perjalanan. Sementara, jumlah penumpang Transjakarta pada April 2024 tercatat 26,9 juta orang, turun 10,58 % dibanding Maret 2024 yang mencapai 30 juta orang. Namun, jumlah ini meningkat 61,21 % dibanding April 2023.
Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Daud Joseph membenarkan penurunan tersebut. Menurut dia, penurunan jumlah penumpang terjadi karena bertepatan dengan Lebaran 2024. ”Lima hari pertama pada bulan April adalah bulan puasa dan warga sudah mulai cuti dan bersiap untuk mudik. Setelah itu, cuti bersama Idul Fitri tanggal 6-15 April. Lalu, ada perpanjangan cuti bersama dari institusi pemerintahan,” kata Daud. Meski demikian, ujar Daud, jumlah penumpang Transjakarta sepanjang Mei 2024 naik dibandingkan dengan April 2024, yakni lebih dari 29 juta penumpang. Namun, jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat 30 juta penumpang. (Yoga)
Tren Kenaikan Kembali Inflasi Perlu Diwaspadai
Tujuan Tapera Bagus, Tapi Tetap Harus Disempurnakan
Tambah Likuiditas, BI Optimis Kredit Tembus 12%
Tekanan Daya Beli Terus Datang Bertubi-tubi
Pemerintah harus mewaspadai potensi pelambatan ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan. Bukan hanya dari pasar global yang masih bergejolak, ancaman juga datang dari pasar domestik yang semakin lesu. Dari pasar global, kenaikan tensi geopolitik masih akan mempengaruhi pergerakan harga komoditas. Juga arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang berimbas ke pasar Indonesia. Ini turut melemahkan nilai tukar rupiah. Persoalan pelik juga datang dari dalam negeri, yakni daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2024 makin sulit mengejar kebutuhan masyarakat. Lihat saja, indikator terbaru yang mencerminkan konsumsi masyarakat. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2024 menyusut ke level terendah dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan data S&P Global, PMI Manufaktur RI, pada bulan Mei 2024, PMI kita melemah ke level 52,1, dari bulan sebelumnya 52,9. Posisi ini juga terendah setelah November 2023 di 51,7. Mengacu laporan S&P, permintaan pasar relatif bertahan positif, dan lebih didorong permintaan domestik. Sayang, permintaan domestik itu belum mampu mengerek ekspansi manufaktur lebih kencang. "Meski pertumbuhan positif, ada tanda-tanda akan memburuk," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Senin (3/6). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski menurun, PMI Manufaktur masih di atas 50.
Selain itu, "Inflasi turun lebih bagus sehingga pertumbuhan ekonomi lebih positif," kata dia, kemarin. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan banyaknya kebijakan pemerintah yang justru membuat ekspektasi konsumsi ke depan melambat. "Seperti PP Tapera, rencana kenaikan PPN 12% tahun depan, serta rencana penyesuaian harga bahan pokok dan harga energi," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti kenaikan UMP yang tak sebanding dengan pengeluaran masyarakat. Oleh sebab itu, stabilisasi harga pangan dan pembatalan rencana kebijakan yang kontra produktif menjadi solusinya. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan, dua hal ini menjadi kunci penting pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi ke depan. Pertama, perbaikan daya beli masyarakat. Kedua, mendorong investasi semaksimal mungkin. Salah satunya, menekan biaya investasi alias incremental capital output ratio (ICOR) sampai level 4%.
Tiga Ramuan Kebijakan Bank Indonesia
Rupiah Menguat Temporer
Bisnis Bancassurance Masih Potensial
Perbankan optimistis bisnis bancasurance bakal cerah tahun ini. Hal itu sejalan perluasan kolaborasi yang dilakukan dengan perusahaan asuransi dan munculnya beragam inovasi baru untuk produk-produk proteksi. BCA misalnya, melihat potensi bisnis bancassurance masih sangat besar karena jumlah masyarakat yang belum memiliki asuransi masih banyak. Oleh karena itu, bank swasta ini optimistis pendapatan komisi dari bancassurance tahun ini akan tumbuh positif. “Lewat kerja sama itu, akan semakin banyak solusi proteksi baru yang bisa ditawarkan BCA ke nasabah,” kata Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn kepada KONTAN, Senin (3/6). Hera menyebut, pendapatan bisnis bancassurance menjadi salah satu pendorong pertumbuhaan pendapatan komisi BCA sepanjang kuartal I-2024 sebesar 8,6% secara tahunanmenjadi Rp 4,5 triliun.
Ia berharap pendapatan non bunga BCA akan terus berlanjut solid hingga akhir tahun dan bisa menopang pertumbuhan laba. Optimisme yang sama juga ditunjukkan Bank BJB. Yuddy Renaldi Direktur Utama bank ini mengatakan, optimisme itu didorong dengan melihat tren kenaikan pendapatan komisi dari bisnis bancassurance sepanjang awal tahun. “Fee based income produk bancassurance dan reksadana naik 8,7% secara tahunan,” ujar Yuddy. Sementara itu, Direktur Utama Danamon Daisuke Ejima mengatakan, pihaknya juga akan terus memperluas kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mendorong pertumbuhan bisnis bancasurance. Pada kuartal I-2024, bank ini meraup pendapatan sebesar Rp 166,40 miliar dari bisnis bancassurance, tumbuh 3,4% secara tahunan.
KEPESERTAAN TAPERA : Wajib Menyimpan, Belum Tentu Berhak Memanfaatkan
Pemerintah terlihat sangat berhitung dalam menyusun program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwadahi melalui UU No. 4 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2016.Jika membaca kembali undang-undang tersebut, mestinya operasional kelembagaan Badan Pengelola (BP) Tapera dan peraturan pelaksanaannya terbit paling lama 2 tahun setelah diundangkan.Faktanya, pejabat di lingkungan BP Tapera dilantik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Maret 2019. Sementara itu, aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang didalamnya mengatur besaran iuran kepesertaan Tapera baru diterbitkan pada Mei 2020.Artinya, ada jeda hampir 3 tahun hingga 4 tahun sejak UU No. 4/2016 diundangkan. PP tentang Tapera yang mengatur iuran diterbitkan pada 2020 setelah Presiden Jokowi terpilih untuk periode keduanya.Apabila melihat semangatnya, program penghimpunan dana publik untuk hunian itu cukup membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Apalagi, banyak negara yang mengadopsi pola serupa. Dalam Naskah Akademik penyusunan RUU Tapera, negara-negara seperti Jerman, China, Singapura, dan Malaysia memiliki program jaminan bagi warga memiliki rumah layak. Sementara itu, Singapura menjalankan skema Central Provident Fund (CPF) berupa program wajib.
Dalam program itu, manfaat yang diterima oleh peserta mencakup fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga perumahan.
Indonesia mengadopsi pola yang hampir sama dengan Malaysia. Nantinya, peserta memiliki akun melalui bank kustodian. Hanya saja, sejak awal pola Tapera berupa tabungan yang tidak semua pesertanya bisa memanfaatkan. Tapera berprinsip gotong royong dan hak pemanfaatannya khusus masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.Sementara untuk pekerja non-MBR hanya bisa memperoleh manfaat Tapera saat selesai kepesertaannya, termasuk hasil investasinya saat usia pensiun. Demikian halnya dengan pemberi kerja yang tidak memperoleh insentif apapun. Saat menghadiri konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jumat (31/5), Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa program iuran Tapera penting diimplementasikan untuk menekan ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga.
Sementara itu, kemampuan pemerintah menyediakan rumah, sangat terbatas. Belum lagi harga rumah yang main naik dan kurang terjangkau.Heru menyatakan angka keterjangkauan residensial di beberapa provinsi dengan populasi tinggi di Pulau Jawa dan Bali sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi masif pelaksanaan program Tapera.
Terkait dengan mekanisme pungutan bagi pekerja swasta, kata Indah, nantinya akan diatur dalam peraturan tingkat menteri selambat-lambatnya hingga 2027.Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyatakan persoalan utama Tapera bukan pada sosialisasi, tapi lamanya penerbitan aturan UU No. 4/2016, baik pada 2020 dan 2024. Pemerintah perlu waktu hingga 8 tahun untuk menerbitkan aturan turunan dan masih akan menunggu lagi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Selain itu, evaluasi terhadap implementasi program Bapertarum tak pernah jelas. Kondisi itu menambah trauma masyarakat, terutama pekerja yang mengikuti program wajib tapi nantinya tidak memperoleh pengembalian optimal simpanan hari tuanya atau dananya justru disalahgunakan.
BAHAN PANGAN : HARGA BERAS DIPREDIKSI RENTAN BERGEJOLAK LAGI
Sejumlah kalangan memprediksi harga beras di pasar diperkirakan melonjak lagi, seiring dengan berakhirnya musim panen raya padi di sejumlah daerah. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan bahwa musim panen raya padi pertama telah berlalu. Saat ini, lanjutnya, petani tengah memasuki musim panen raya padi kedua yang produksinya tidak sebesar saat panen raya pertama. Berkurangnya volume panen padi, menurutnya, berpotensi membuat harga gabah cenderung pada level yang lebih tinggi. “Yang perlu diingat, panen raya sudah berlalu, menurut kami kemungkinan harga gabah turun itu tidak akan terjadi lagi secara drastis,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (3/5). Pada musim panen raya lalu, Henry melanjutkan petani tidak menikmati keuntungan besar. Alasannya, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah masih dipatok pada kisaran Rp6.000 per kilogram (kg). Seharusnya, pemerintah menetapkan HPP gabah petani sebesar Rp7.000 per kg melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan Bapanas melanjutkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium menjadi sekitar Rp14.900 per kg-Rp15.800 per kg juga hanya memberikan peluang lebih lama bagi perusahaan beras besar mengeruk keuntungan.
Alasannya, terdapat margin yang begitu besar antara HPP gabah petani dengan HET beras premium. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan memperpanjang relaksasi HET beras medium dan beras premium mulai 2 Juni 2024 setelah kebijakan relaksasi sebelumnya berakhir pada 31 Mei 2024. Perpanjangan relaksasi HET diterapkan hingga regulasi baru berupa Peraturan Badan (Perbadan) terbit, sebagai perubahan dari Perbadan No.7/2023 tentang HET Beras. Relaksasi HET beras premium masih ditetapkan pada kisaran Rp14.900 per kg-Rp15.800 per kg bergantung wilayah. Hal yang sama berlaku HET beras medium pada kisaran Rp12.500 per kg-Rp13.500 per kg bergantung wilayah. Data Panel Harga Pangan Bapanas, rata-rata harga beras pada Mei 2024 sebesar Rp15.560 per kg telah melonjak 14,49% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan harga beras premium pada Mei 2023 sebesar Rp13.590 per kg. Menurutnya, Kepala Negara telah menyetujui bansos beras diteruskan kembali tepatnya pada Agustus, Oktober, dan Desember pada tahun ini dengan skema pemberian setiap 2 bulan sekali. Arief mengatakan bahwa pemberian bantuan tersebut telah membuktikan kehadiran dan perhatian pemerintah yang terus menyokong perekonomian 22 juta keluarga. Geliat harga pangan dunia ditunjukan pada indeks harga pangan yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO) atau The FAO Food Price Index (FFPI) pada awal Mei 2024. FFPI April tahun ini tercatat mulai mengalami kenaikan menjadi 119,1 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 118,8 poin, sementara FFPI Januari 2024 tercatat 117,7 poin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, inflasi beras secara bulanan berada cukup tinggi di angka 5,32%. Akan tetapi, tingkat inflasi beras tersebut melemah dengan di Maret 2024 menurun ke 2,06% dan April 2024 tercatat minus 2,72%.
Terbaru, inflasi beras di Mei 2024 kembali mengalami pelemahan menjadi minus 3,59% dengan andil terhadap inflasi minus 0,15%. Kondisi itu dipengaruhi ketersediaan stok beras yang memadai disebabkan produksi beras dalam negeri 3 bulan terakhir cukup tinggi.
Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti juga menyampaikan harga beras di tingkat grosir terjadi defl asi sebesar 3,11% secara bulanan (month-to-month/MtM) menjadi Rp13.471 per kg, dari sebelumnya Rp13.902 per kg. Amalia mengungkapkan penurunan harga beras turut terjadi di tingkat eceran.
Secara tahunan, harga GKP juga mengalami peningkatan sebesar 4,64% dari Mei 2023 yang tercatat Rp5.583 per kg. Selanjutnya, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani mengalami penurunan pada Mei 2024. Namun secara tahunan, harga GKG mengalami peningkatan. BPS mencatat harga GKG turun sebesar 4,06% MtM menjadi Rp6.676 per kg dan naik 8,40% YoY, dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.158 per kg. Sementara itu, pemerhati pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebutkan bahwa harga gabah cenderung berisiko menanjak seiring surplus produksi yang tipis.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









