Indeks harga saham gabungan (IHSG) memerah 2,39%. Sepanjang 2024 atau year-to-date, investor asing tercatat membukukan aksi jual bersih sebesar Rp6,53 triliun per Selasa (4/6). Dari sekitar 44 indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia, hampir sebagian besar kinerjanya secara year-to-date merah merona. Hanya ada sembilan indeks yang menghijau, yaitu Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) yang tumbuh 2,09%, Jakarta Islamix Index 70 (0,35%), IDX Value30 (2,20%), IDX ESG Leaders (0,94%), Development Board (1,56%), Acceleration Board (33,03%), IDX Sector Energy (9,50%), IDX Sector Basic Materials (8,85%), dan IDX Sector Healthcare (1,15%). Sementara itu, IDX Sector Technology, IDX Sector Transportation & Logistic, dan IDX Sector Properties & Real Estate terpuruk dengan penurunan masing-masing minus 24,48%, minus 20,76%, dan minus 13,48%. Adapun, kinerja IHSG dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya di dunia masuk dalam sebagian kecil bursa dunia yang kinerjanya tengah tertekan, seperti bursa saham Qatar yang turun 12,53%, Meksiko (-9,72%), Brasil (-9,06%), Thailand (-5,61%), Arab Saudi (-2,08%), Uni Emirat Arab (-1,89%), Filipina (-0,99%), dan India (-0,57%). Sebaliknya, hampir sebagian besar bursa-bursa di dunia, kinerjanya sepanjang 2024 menghijau. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Mei 2024 terpantau tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK Mei 2024 tercatat deflasi sebesar 0,03% (MtM), sehingga secara tahunan menurun menjadi 2,84% (YoY) dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,00% (YoY). Secara tahunan, inflasi inti Mei 2024 tercatat sebesar 1,93% (YoY), meningkat dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 1,82% (YoY). Ke depan, Bank Indonesia bahkan meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Guna memastikan sasaran inflasi tersebut, Bank Indonesia pun mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7%. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih terus dibayangi oleh tekanan geopolitik, pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% tentu cukup menjanjikan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi global sendiri hanya diproyeksikan sebesar 3,2% oleh IMF. Bahkan, OECD dan Bank Dunia memproyeksi di angka yang lebih rendah yaitu 2,9% dan 2,4%. Untuk itu, investor dapat memanfaatkan kondisi saat ini untuk mengalkulasi kembali strategi investasi dan portofolio yang dimilikinya, termasuk prospek sejumlah emiten dan industrinya ketika kelak kondisi perekonomian berangsur pulih. Waspada boleh, tetapi tak perlu panik.

Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dinamis akhir-akhir ini, mengelola bisnis perbankan tentu tidak mudah. Saat ini nasabah mengharapkan hasil lebih baik, cepat dan besar. Nasabah usia muda—sebagian disebut nasabah digital telah tumbuh berkembang dengan teknologi yang makin cepat dan lebih komprehensif dari waktu ke waktu.Banyak bank tahu mereka perlu merespons dengan memodernisasi layanan melalui perangkat teknologi papan atas seiring perubahan perilaku nasabah. Dengan ekspektasi bahwa nasabah akan menentukan masa depan perbankan, bank-bank perlu secara konsisten dan berkesinambungan mengadopsi strategi termutakhir untuk memberikan layanan terbaiknya. 

Setidaknya terdapat delapan kiat yang harus diterapkan oleh pengelola bank untuk dapat merespons tantangan-tantangan yang ada—baik yang teknis maupun nonteknis—sesuai dengan pakem “nasabah adalah raja”. Pertama, memahami ekspektasi, aspirasi dan preferensi nasabah. Kedua, mengoptimalkan pengalaman seluler. Ketiga, memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan lalu lintas komunikasi dengan nasabah, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, menjaga keamanan dan otentifikasi. Setiap kali solusi teknologi baru memulai debutnya, seseorang mencoba meretasnya. Kelima, menjaga ritme kompetisi dengan financial technology (fintech). Keenam, melakukan perubahan atau reformasi internal. Ketujuh, mengadopsi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Kedelapan, mematuhi semua peraturan. Delapan langkah di atas pada gilirannya akan mampu menangkal setiap tekanan dan menyerap setiap risiko akibat dari persaingan yang keras. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas teknologi digitalisasi menjadi keunggulan daya saing.

Di tengah geliat kebutuhan dana jumbo korporasi, kalangan perbankan menggulirkan kredit sindikasi yang menyasar segmen keberlanjutan atau sustainability. Terbaru, PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) memberikan kredit sindikasi kepada anak usaha di Indomobil Group, PT IMG Sejahtera Langgeng (IMGSL) senilai US$450 juta atau Rp7,3 triliun (asumsi kurs Rp16.231 per dolar AS). Kredit sindikasi ini memiliki beberapa tranche dalam penggunaan dananya, salah satunya yaitu tranche pembiayaan hijau senilai US$225,8 juta atau Rp3,66 triliun yang akan digunakan untuk mendukung upaya transisi menuju ekonomi hijau melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Dalam sindikasi yang melibatkan 32 kreditur ini, Bank BTPN dan SMBC berperan sebagai coordinating mandated lead arranger and bookrunner dan juga lead green loan coordinator, agen fasilitas, agen jaminan, serta account bank. Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking Bank BTPN Nathan Christianto mengatakan Bank BTPN dan SMBC berkomitmen memfasilitasi pembiayaan yang mendukung upaya keberlanjutan bisnis di Indonesia. Sebagai anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS), IMGSL akan memanfaatkan fasilitas kredit sindikasi untuk memperkuat pengembangan ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. 

“Kredit sindikasi ini juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan korporasi lainnya,” ujar Business Development Director Indomobil Group Andrew Nasuri. Senada, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$845 juta pada kuartal I/2024. Adapun, kredit sindikasi tersebut terutama menyasar sektor terkait baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Mengacu laporan Bloomberg Table League, dari sisi mandated lead aranger (MLA), total nilai kredit sindikasi yang disalurkan oleh lembaga keuangan di Indonesia pada kuartal I/2024 telah mencapai US$3,42 miliar. Sementara itu, Bank Mandiri mencatatkan pangsa pasar paling dominan yakni 24,7% dari total volume kredit sindikasi di Indonesia tersebut. Langkah serupa ditempuh Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) yang menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$200 juta dan Rp7,5 triliun untuk PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyoroti bahwa prospek kredit sindikasi akan jauh lebih baik pada kuartal II/2024 dengan sektor seperti infrastruktur, konstruksi, properti, dan pertambangan yang menjadi pendorong. “Sindikasi ataupun korporasi ini kan sekali disbursement cukup besar, dan ini akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan NPL,” ucapnya.

Tumpang tindih kebijakan yang merugikan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT mendorong pelaku usaha mengusulkan dibentuknya kementerian khusus yang mengurusi sektor tersebut, seperti yang dilakukan oleh India. Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Asosiasi Pertekstilan Indonesia Andrew Purnama mengatakan, pihaknya berharap pemerintahan baru bisa mengakomodasi usulan dibentuknya kementerian khusus yang mengurusi sektor TPT guna menjaga industri padat karya tersebut. “Kami sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang Sandang ke DPR, di mana salah satunya membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang kuat untuk meregulasi industri tekstil,” katanya, dikutip Selasa (4/6). Kementerian Pertekstilan di India, kata dia, menerapkan the Bureau of Indian Standards untuk menjaga industri tekstil dari produk-produk tak kompetitif agar tidak beredar di pasar. Kebijakan tersebut juga melarang barang impor masuk jika kebutuhan dalam negeri tercukupi. Merujuk pada data Kementerian Pertekstilan India, saat ini Negeri Bollywood memiliki pangsa pasar 4,6% terhadap perdagangan global pada 2023. Sementara itu, Indonesia baru mampu mengambil di bawah 2% pangsa pasar tekstil global saat ini. “Kami khawatir penurunan ini sebagian disebabkan oleh regulasi yang tidak pro kepada pelaku industri, yang dianggap kurang bersahabat dengan sektor manufaktur, salah satunya Permendag No. 8/2024, sehingga memengaruhi optimisme pelaku industri dalam negeri,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif.

Perusahaan Umum Bulog telah merealisasikan impor beras hingga awal Juni 2024 mencapai 1,9 juta ton yang mayoritas didatangkan dari lima negara tetangga. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kelima negara itu adalah dari Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan dan Myanmar. Dia menyatakan realisasi impor beras itu dikebut setelah pengadaan beras dari panen raya berakhir. “Realisasi impor sekitar 1,9 juta ton, [sebagian] masih dalam perjalanan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (4/6). Catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa kuota impor beras yang ditetapkan dalam neraca komoditas 2024 sebanyak 4,04 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta ton merupakan kuota impor beras oleh Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara sekitar 400.000 ton merupakan kuota impor beras khusus. 

Namun, Bapanas mencatat realisasi impor hingga 2 Juni 2024 belum melampaui 50% dari persetujuan impor yang diterbitkan. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa realisasi impor beras memang baru sekitar 50%. Alasannya, panen raya juga dianggap memengaruhi pengadaan beras impor oleh Bulog. Dalam waktu dekat, ada sekitar 100.000 ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor itu dipastikan masuk ke pelabuhan di wilayah non-sentra produksi beras. “Pada bulan Juni, setelah panen raya berakhir akan masuk sekitar 100.000 ton [beras],” ungkap Bayu. Data Perum Bulog per 2 Juni 2024 mencatat stok beras dikuasai 1,813 juta ton, dengan perincian 1,810 juta ton stok CBP, dan 51.607 ton beras komersial.

Peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik di Pulau Sulawesi mendorong Kalla Group untuk melakukan ekspansi dengan membuka dua pabrik aspal emulsi baru di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pembukaan dua pabrik di Kota Palu dan Kota Parepare itu dilakukan oleh anak usaha Kalla Group, yakni Kalla Aspal. Langkah ini juga sekaligus merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan aspal yang dianggap lebih kuat dan ramah lingkungan. Aspal emulsi merupakan aspal yang didiversikan ke dalam air dengan bantuan emulgator atau bahan pengemulsi dalam bentuk butiran yang sangat halus. Aspal ini sangat encer lewat pencampuran bahan bakar minyak. Chief Operation Officer (COO) Kalla Aspal Burhanuddin Lestim mengatakan bahwa dua pabrik baru itu telah mulai berproduksi pada tahun ini. Dia menjelaskan bahwa kapasitas masing-masing pabrik dapat menampung 3 ton aspal emulsi yang dapat menghasilkan 10 drum dari proses produksi selama kurang lebih 6 jam. Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal Muhammad Sadar menambahkan, setelah dua kota tersebut, pihaknya masih akan melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo pada awal 2025.“Pembangunan jalan memang masih membutuhkan suplai aspal yang cukup besar,” katanya.

Berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024. Namun, sejumlah langkah pengendalian tak boleh berhenti lantaran adanya risiko cuaca ekstrem pada paruh kedua tahun ini yang berisiko mendorong laju inflasi ke level tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pun tetap masih mengetatkan kontrol terhadap harga komoditas di pasaran, meski telah sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024 hingga terjadi deflasi bulanan 0,1%. Hal ini lantaran adanya ancaman kekeringan yang diproyeksi kembali melanda wilayah ini, yang diperkirakan dapat membuat harga komoditas pertanian kembali melambung tinggi. Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun ini, pihaknya berencana akan memberikan subsidi langsung ke pedagang atau distributor. 

Upaya ini, imbuhnya, merupakan bentuk pengendalian harga secara langsung ke masyarakat, sehingga harga komoditas yang bisa saja melambung sewaktu-waktu, diharapkan tidak terjadi di tingkat pedagang apabila subsidi ini diterapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHbun) Sulsel Imran Jausi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan antisipasi pengendalian harga dari sisi hulunya dengan optimalisasi lahan. Hal tersebut, imbuhnya, dilakukan guna meningkatkan siklus penanaman pada tahun ini. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 13.648 hektare (ha) berupa lahan rawa yang akan dioptimalisasi. 

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda wilayah ini pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 bisa menjadi tantangan utama infl asi Sulsel. Kepala KPwBI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda menjelaskan bahwa apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang infl asi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng. Selain itu, dia menilai bahwa perubahan suhu muka air secara ekstrem bisa memengaruhi produksi ikan bandeng. Padahal, ikan bandeng dan beras diketahui selalu menjadi penyumbang infl asi paling besar di wilayah ini. Artinya, jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka infl asi Sulsel sulit terkendali. Oleh karena itu, Bank Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait dengan tantangan itu. Selain itu, KPwBI Sulsel juga merekomendasikan beberapa strategi terkait dengan keterjangkauan harga dengan pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan Mini Distribution Center (MDC), serta operasi pasar yang terstruktur, masif dan serentak.

Beberapa negara di luar Indonesia, memiliki strategi penyediaan perumahan rakyat yang menarik. Pemerintah Hong Kong pada 1935 sudah berencana membangun rumah murah secara masif. Namun dikarenakan adanya guncangan ekonomi, rencana tersebut tidak terlaksana. Momentum perubahan datang saat terjadi kebakaran besar di kawasan permukiman padat Shep Kip Mei pada 1953. Pemerintah Hong Kong kemudian menangkap kejadian itu sebagai kesempatan untuk melakukan penataan dengan memperkenalkan konsep rumah susun yang dikenal sebagai public housing. Sementara itu, Singapura mulai gencar membangun public housing pada 1960 dengan diawali oleh pembentukan Housing Development Board (HDB) yang dipayungi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Singapura. Empat tahun setelah HDB berdiri, Singapura berhasil membangun 31.317 unit public housing bagi warganya. Berkembangnya pasar public housing di Singapura juga menjadikan bunga cicilan kepemilikan juga sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar 2,6%.

PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menimbulkan polemik keras. Penolakan terutama terkait pasal wajib pungut sebesar 3 % mulai 2027, di mana 0,5 % dibebankan kepada pemberi kerja dan selebihnya ditanggung pekerja. Serikat pekerja keberatan karena gaji bulanannya akan berkurang. Sementara, asosiasi pengusaha menolak pasal wajib karena akan menambah beban. Selama ini pemberi kerja sudah membayar banyak tanggungan, seperti jaminan tenaga kerja, hari tua, kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, hingga cadangan pesangon. Total aneka pungutan tersebut berkisar 18-20 % dari anggaran upah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga.

Pokok persoalannya, perekonomian kita membutuhkan penggalangan dana lebih besar guna memastikan target pembangunan tercapai, tanpa harus menambah utang dan membebani anggaran pemerintah. Masalahnya, kebijakan ini menambah beban sektor formal. Sementara itu, kualitas regulasi dan institusi tak mendukung pergeseran sektor informal menjadi formal. Situasi ini dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas sehingga bertentangan dengan peta jalan menuju negara maju. Karena itu, perlu mencari akar persoalannya serta melakukan pembenahan terstruktur dan sistematis guna menyelesaikannya.

Jika program Tapera berjalan, akan ada penggalangan dana cukup besar yang mampu mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia. Secara makro-finansial, ini positif karena akan menambah likuiditas sektor keuangan. Namun, secara mikro-prudensial, harus diperhatikan tata kelola dan manajemen risiko pengelolaan aset. Kompleksitas persoalannya lebih banyak dari aspek lain, seperti penyediaan tanah, perizinan, dan aspek nonteknis lainnya. Jika mafia tanah yang melibatkan banyak oknum di Kementerian ATR/BPN tidak disentuh, target pembangunan perumahan sulit dicapai. Polemik pungutan Tapera hanyalah puncuk gunung es dari persoalan regulasi dan institusi yang begitu besar. Tanpa transformasi regulasi dan institusi dalam skala besar dan menyeluruh, negara maju 2045 hanyalah mimpi belaka. (Yoga)

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, uang yang perlu dianggarkan seorang pekerja untuk menikmati masa pensiun jika disiapkan dari usia 25 tahun berkisar Rp 372.264 per bulan. Dengan situasi rata-rata penghasilan generasi milenial dan Z sekitar Rp 1,72 juta per bulan dan pengeluaran Rp 1,42 per bulan, ruang anggaran mereka tersisa Rp 292.594 per bulan. Sisa gaji itu tak cukup untuk anggaran dana pensiun bulanan, yang menunjukkan keuangan generasi milenial dan Z dalam kondisi jompo sebelum mereka menua. Padahal, semakin tua usia memulai anggaran dana pensiun, makin besar pula uang yang mesti dialokasikan.

Jika menyiapkan diri mulai usia 30 tahun, alokasinya naik menjadi Rp 431.331 per bulan. Apabila pekerja menyiapkan di usia 35 tahun, anggarannya Rp 507.902 per bulan, lebih tinggi 1,3 kali lipat dibanding menyiapkan dana pensiun sejak usia 25 tahun. Rangkaian data perkiraan dana pensiun itu diperoleh dari kalkulator perencanaan hari tua di laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Asumsi yang digunakan terdiri dari, pensiun pada usia 65 tahun, nilai inflasi 3 % per tahun, imbal hasil investasi 5 % per tahun, serta biaya hidup saat ini Rp 1,98 juta per orang per bulan.

Dana pensiun diasumsikan akan dimanfaatkan hingga usia 75 tahun berdasar rata-rata angka harapan hidup yang dikeluarkan BPS. Per akhir Desember 2023, data OJK menunjukkan, tingkat densitas dana pensiun mencapai 15,89 %, artinya, hanya 16 orang dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Sari Kesuma (43) guru bimbel Semarang, Jateng, menyatakan belum menyiapkan dana pensiun. Dia mengandalkan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk menopang urusan kesehatannya. ”Aku belum memikirkan dana pensiun karena fokus untuk pendidikan anak. Apalagi, biaya sekolah mahal,” ujarnya. (Yoga)