Tak sedikit produk tua yang bisa diterima konsumen baru yang mungkin sama sekali tak mengetahui riwayat produk. Logo dan berbagai atribut produk masih juga sama, tetapi mereka memiliki daya tarik pasar yang kuat ketika berhadapan dengan era baru. Di sini muncul debat soal kebutuhan rebrand (mengubah) atau refresh (menyegarkan) merek kita ketika pasar berubah. Kita bisa menemukan berbagai produk lama yang hadir kontekstual dan lebih segar, seperti penyedap rasa Sasa, minuman Anggur Orang Tua, dan biskuit Khong Guan. Mereka ada yang hadir sejak 1948 dan bertahan dari generasi ke generasi. Mereka bisa eksis di tengah gempuran produk pesaing, kehadiran kanal penjualan baru, dan juga hadir sebagai produk yang ”dipahami” oleh anak-anak muda.

Dua hal yang menjadi perdebatan adalah apakah merek harus mengubah citranya atau menyegarkan merek itu sendiri. Menyegarkan merek adalah ketika sebuah merek berupaya memodernisasi citranya dengan tetap mempertahankan identitas inti dan strateginya. Sementara perubahan merek adalah perombakan menyeluruh terhadap identitas dan strategi merek, biasanya dilakukan ketika strategi merek saat ini gagal. Untuk melakukan penyegaran merek, fokus pada kebutuhan dan audiens perusahaan, tapi harus dipastikan apakah perusahaan memerlukan penyegaran merek atau perubahan merek.

Menyegarkan merek bukanlah tugas yang mudah dan cepat. Keputusan ini memerlukan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, dan evaluasi yang cermat. Tak sebatas hadir di media sosial, tetapi juga hadir secara riil sehingga mudah diakses konsumen. Ada proses yang harus dijalankan agar penyegaran berjalan dengan baik dan sukses. Perubahan kecil, tetapi berdampak, dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik pelanggan dengan cara yang lebih menarik dan selaras dengan bisnis saat ini. Perusahaan cukup mendengarkan suara konsumen dan kemudian dengan rendah hati mau melakukan beberapa langkah dalam hal komunikasi dengan pelanggan baru. (Yoga)

Petani garam terlihat meratakan lahan yang disiapkan untuk tambak garam di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur (terletak di Pulau Madura), Rabu (29/5/2024). Mulai datangnya musim kemarau membuat petani mulai mengolah kembali tambak garamnya. Tambak garam di Kabupaten Pamekasan mencapai 2.113,35 hektar, terdiri dari lahan garam rakyat seluas 913,6 hektar dan milik PT Garam seluas 1.122,4 hektar. (Yoga)

Industri kosmetik tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir, didukung inovasi dan peningkatan konsumsi. Industri masih berpeluang besar tumbuh menjangkau segmen pasar yang lebih luas menggunakan bahan baku lokal yang belum terolah maksimal. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri kosmetik saat ini semakin menjanjikan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pelaku industri ini meningkat 43 %, dari 726 unit usaha pada 2020 menjadi 1.040 unit usaha pada 2023.

”Kelompok industri bahan baku kimia, yang di dalamnya termasuk kosmetik, punya kontribusi yang cukup baik, yaitu 6,8 % terhadap PDB sektor industri pengolahan. Kontribusi ini menempati posisi nomor dua setelah industri makanan yang mencapai 17,2 %,” katanya pada pembukaan Pameran dan Seminar Indonesia Cosmetic Ingredient (ICI) Ke 9 di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakpus, Rabu (29/5).

Pencapaian tersebut, tak lepas dari upaya semua pihak dalam mencari atau mendorong inovasi untuk industri dalam negeri, terutama dengan adanya tren bahan natural hingga bahan organik yang banyak tersedia di dalam negeri, contohnya tanaman minyak asiri. Sebanyak 40 dari 99 jenis tanaman minyak asiri tersedia di Indonesia. Tidak sedikit tanaman minyak asiri dalam negeri telah dibudidayakan secara komersial dan menjadi primadona ekspor di pasar global. Kemenperin mencatat, sampai Desember 2023, Indonesia mampu mengekspor produk minyak asiri, wewangian, termasuk kosmetik, hingga 9.500 ton. (Yoga)

Porsi biaya logistik Indonesia terhadap PDB menurun, tetapi penyusutannya dinilai tidak secepat negara lain.”Padahal, Indonesia dan Filipina sama-sama negara kepulauan. Dasarnya praktik, bukan teori,” ujar mantan Dirut PT Pelindo II (Persero), RJ Lino dalam seminar bertajuk ”Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5). Ia mengatakan, Filipina berhasil menekan biaya logistik terhadap PDB karena pemerintah mengeluarkan dekrit mengenai jalan maritim republik bernama ”Strong Republic Nautical Highway” pada 2003. Negara itu menerapkan sistem roll-on, roll-off (roro) terminal sebagai perluasan jaringan rute yang menghubungkan banyak provinsi dan kota di Filipina.

Pemerintah membagi pelabuhan dalam tiga kategori, yakni besar, sedang, dan kecil, dengan jumlah rute berbeda. Tak hanya sebagai angkutan penumpang, kapal roro juga digunakan mengantar logistik. Menurut Lino, roro ini bentuk investasi yang lebih sederhana dan murah ketimbang kapal kontainer. Ukuran kedalaman untuk sandar lebih dangkal dan durasi transportasi bisa terpangkas sehingga lebih efisien. Indonesia dapat memanfaatkan sungai-sungai untuk mengoptimalkan jalur air. Tantangan lainnya, kapal-kapal perusahaan pelayaran BUMN, yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) serta PT Pelayaran Nasional Indo8nesia (Persero) alias Pelni didominasi kapal tua. Rata-rata usianya 30 tahun.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan mendorong para pengusaha swasta bidang logistik untuk terlibat, bukan hanya lewat laut, melainkan juga memanfaatkan jenis transportasi lain. Guna menekan biaya logistik agar lebih efisien, penggunaan kapal-kapal roro untuk mengangkut truk kargo perlu dipertimbangkan. Kapal roro dapat mengangkut angkutan darat untuk masuk-keluar kapal dengan lebih sederhana, ketimbang kapal kontainer. Lino mengatakan, sistem roro bisa menghemat investasi infrastruktur terminal pelabuhan. Tak hanya itu, roro dapat mengeliminasi penanganan kargo, mengurangi biaya transportasi, serta meningkatkan efisiensi. Sistem logistik Indonesia dinilai makin efisien jika didominasi kapal-kapal roro ketimbang kapal kontainer. (Yoga)

Sejumlah industri produk berbasis budaya Indonesia terus bergerak merajut simpul lokal-global. Wastra merajut simpul dengan pelajar diaspora, sedangkan pangan atau kuliner dengan chef atau koki. Beberapa produk berbasis budaya telah diakui sebagai warisan dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) seperti batik, wayang, keris, angklung, noken, rendang, nasi goreng, jamu, lumpia, dan tempe. Selain itu, banyak produk khas Indonesia yang berlabel indikasi geografis, label yang menunjukkan daerah asal sebuah produk yang mencerminkan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu.

Berdasarkan data Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, pada 2023, Indonesia memiliki 148 produk indikasi geografis, di antaranya songket silungkang, batik tulis nitik, tenun doyo, tenun ikay ngada, hingga genteng sokka. Gerakan-gerakan membumikan dan mempromosikan produk-produk berbasis buda-ya Nusantara itu semakin marak, baik secara mandiri maupun kolaborasi para pemangku kepentingan terkait. Pemilik Kekean Wastra Gallery Achmad Nurhasim, yang kerap disapa Aam, mampu membawa sejumlah kain Nusantara ke kancah dunia. Produk wastra yang dikembangkan Aam bernapaskan tekstil berkelanjutan. Konsep berkelanjutan produk itu tidak hanya sebatas menggunakan pewarna kain berbahan alami.

Ia memakai bahan baku 100 % lokal, menggunakan air secara terukur, serta mengusung kesetaraan perdagangan. Aam yang menjalankan bisnisnya sejak 2014, telah menjadi pemasok kain dan kulit sejumlah jenama ternama dunia, seperti Christian Dior, Elvi, Gucci, dan Prada. Saat ini, ia sedang berupaya mengegolkan nota kesepahaman bisnis dengan jenama ternama AS. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Krisna Ariza mengatakan, pelajar di Indonesia atau diaspora Indonesia bisa menjadi eksportir produk-produk berbasis budaya Nusantara.

Mereka bisa mempromosikan produk-produk itu lewat media sosial atau menjualnya melalui e-dagang. Namun, mereka harus mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain kualitas dan keberlanjutan produk serta standardisasi produk dari negara lain. Kemendag juga memfasilitasi promosi produk Nusantara, baik di dalam maupun luar negeri. ”Para pelaku usaha juga bisa bekerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Centre dan atase perdagangan Indonesia di luar negeri. Mereka bisa mendapatkan informasi pasar ekspor atau membidik peluang mempromosikan produk di luar negeri,” katanya. (Yoga)

Prayudi, pemilk ruang pajang mobil bekas Iev Autosales, terlihat sedang melayani calon pembeli mobilnya di Mal Blok M, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Mobil bekas dinilai masih tetap memiliki pangsa pasar yang besar, meski saat ini ada banyak penawaran dari penjual mobil baru dengan berbagai kemudahan dalam proses pembeliannya. (Yoga)

Bersama delapan petani, Kamis (16/5) petang, Yosep Sare Tukan (60) menguruk tanah yang baru dibajak traktor menjadi puluhan bedeng. Tanah hitam 80 x 30 meter itu mereka siapkan untuk budidaya tanaman hortikultura menggunakan sistem irigasi tetes di Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata, NTT, 15 km dari Lewoleba, ibu kota kabupaten. Inilah kebun percontohan yang digarap petani setempat dengan dukungan PT Pupuk Indonesia (Persero), perusahaan pemerintah untuk pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Lahan itu dulu ditanami jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, mengandalkan air tadah hujan, setahun lahan itu hanya ditanami satu kali. Itu pun sering kali hasil panennya merosot karena hujan belakangan tak menentu di tengah perubahan iklim. Karena itu, Sare setuju lahan miliknya dijadikan kebun percontohan budidaya hortikultura. Mereka fokus menanam cabai yang bakal laku di pasaran setempat.

Setelah bedeng terbentuk, mobil uji tanah didatangkan untuk mengukur hara tanah. Mobil itu dioperasikan oleh M Sony Hardi, agronomis mobil uji tanah dari PT Pupuk Indonesia. Menurut Sony, komponen ideal pada tanah terdiri dari 25 % udara, 20 % air, 50 % bahan mineral, dan 5 % unsur hara yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium. ”Berada di pesisir yang panas, unsur nitrogen dan fosfor kurang,” ujarnya. Setelah unsur hara diketahui, intervensi dengan pupuk dilakukan secara seimbang. Penggunaan pupuk juga sesuai dengan kebutuhan setiap jenis tanaman yang berbeda-beda. Sony menyarankan terlebih dahulu menghamburkan pupuk organik, seperti pupuk kandang, sebanyak-banyaknya di bedeng. Irigasi tetes. Daerah itu minim sumber air.

Untuk menyiasatinya, mereka menggunakan sistem irigasi tetes, air dialirkan melalui selang kecil melewati tiap tanaman. Tepat di bawah pohon itu, mereka membuat lubang agar air bisa menetes langsung. Tetesan lebih presisi dan tak ada air yang terbuang, menghemat air 40 % dibanding cara konvensional. Irigasi tetes juga mengurangi biaya tenaga kerja. Proses penyiraman tidak lagi perlu tenaga manusia. Begitu pula pemupukan. Pupuk dimasukkan ke dalam jaringan irigasi tetes bersama air, seperti pemberian obat melalui cairan infus yang mengalir ke tubuh pasien. Mereka belajar irigasi tetes dari Yance Maring, petani milenial NTT di Kabupaten Sikka. Selain lebih efisien, produktivitas hasil bisa 150 % dari cara konvensional. ”Sudah ada bukti di tempat lain, mari kita coba. Pasti bisa,” kata Klemens Kwaman, Kepala Desa Hadakewa.

Nilai investasi irigasi tetes untuk 1 hektar lahan minimal Rp 30 juta. ”Tapi, kalau hasilnya bagus, musim tanam pertama sudah balik modal,” kata Klemens. Produksi tiap pohon cabai 0,7 kg hingga 1,5 kg. Jika ditanam 3.000 pohon, hasilnya 3 ton. Dengan harga jual Rp 50.000 per kg, pendapatan mencapai Rp 150 juta. Cabai sudah bisa dipanen setelah lima bulan ditanam. Selain Hadakewa, kebun percontohan antara petani lokal dan Pupuk Indonesia di Lembata juga dibuka di Desa Wowong, dengan kondisi alam sama dengan Hadakewa. Kebun percontohan kini sedang berproses. Hasil tuaian akan kelihatan paling lama enam bulan ke depan. Kehadirannya membawa banyak pesan terkait pengolahan lahan pertanian yang menyesuaikan kondisi lingkungan serta iklim yang kini tak menentu. (Yoga)

Harga jagung di Sultra terus turun, sementara hasil panen petani tidak terserap pasar. Pemerintah diharapkan turun tangan mengatasi problem tersebut serta memperhatikan kesejahteraan petani. Munajab (49), Ketua Kelompok Tani Mandiri, di Desa Marobeo, Kabupaten Muna Barat, Sultra, menyebutkan, setelah panen raya berlangsung bulan lalu, sebagian besar hasil panen masih tersimpan. Sebab, dengan harga Rp 3.000 per kg pun pembeli berkurang. Mau tidak mau petani menumpuk jagung dan menunggu harga membaik. Harga itu turun drastis dibanding panen akhir tahun lalu yang di kisaran Rp 9.000 per kg. ”Sebagian (petani) juga mau menjemur karena pengepul melihat kadar air. Cuma sekarang selalu hujan, jadi susah menjemur. Masih banyak yang menumpuk dan belum laku,” kata Munajab, Rabu (29/5).

Para petani, kata Munajab, begitu terdampak dengan harga jual jagung yang anjlok. Sebab, hasil yang didapatkan jauh dari harapan. Belum lagi harga pupuk, obat-obatan, yang terus naik. Ia mencontohkan hasil panennya 2,5 ton per hektar, yang berkurang karena serangan penyakit. Dengan harga Rp 3.000 per kg, ia hanya mendapat Rp 7,5 juta. Padahal, biaya produksi, mulai dari sebelum hingga pascapanen, sebesar Rp 5 juta, belum termasuk tenaga yang dikeluarkan selama empat bulan masa tanam. ”Pendapatan buruh bangunan lebih besar dari (pendapatan) petani jagung saat ini. Kalau buruh bisa dapat Rp 50.000 per hari, kami bahkan tidak sampai setengahnya,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah memperhatikan nasib petani jagung. Perhatian khususnya pada harga jual yang terjaga dan stabil. Petani berharap agar harga tidak turun di bawah Rp 4.000 per kg. Kepala Desa Marobeo Muslimin Salim mengungkapkan, wilayahnya merupakan sentra penghasil jagung kuning di Muna Barat. Sebanyak 250 warga merupakan petani yang menggarap 500 hektar lahan. Setiap tahun sebagian besar warga menumpukkan harapan pada panen jagung. Hasil panen bisa mencapai 5 ton per hektar. Hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan hidup, khususnya biaya sekolah anak. Akan tetapi, kata Muslimin, seiring anjloknya harga jagung, para petani merasakan dampak yang berat. (Yoga)

Rumah apung mulai diaplikasikan untuk warga terdampak pasang air laut di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (29/5/2025). Riset dan teknologi rumah apung berbahan baku murah, tahan lama, serta ramah lingkungan diharapkan dapat diaplikasikan di permukiman yang selama ini menghadapi problem pasang air laut atau rob tersebut. Beberapa proyek percontohan rumah apung mulai diaplikasikan di sejumlah wilayah rawa dan pesisir serta area permukiman yang berpotensi rob. (Yoga)

Rencana pemerintah memotong gaji setiap pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera jadi perbincangan warga di berbagai ruang publik. Program itu menuai pro dan kontra masyarakat. Tri Susilo (38) tersenyum kecut menyimak berita kenaikan biaya pendidikan hingga rencana pemerintah memotong gaji pekerja untuk Tapera. Ia tak habis pikir mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memotong paksa gaji pekerja untuk Tapera, di mana 2,5 % dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 % dari pemberi kerja. ”Uang iuran pekerja ini lari ke mana? Apa kami bisa menikmati atau justru akan dikorupsi?” kata Tri Susilo yang juga aktivis buruh Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) Lampung, di Bandar Lampung, Rabu (29/5). Kekhawatiran muncul karena banyak kasus korupsi yang mencuat, mulai dari uang pajak hingga dana pensiunan, seperti Jiwasraya dan Asabri.

Menurut Tri, rencana pemotongan gaji untuk Tapera bakal semakin memberatkan buruh. Pasalnya, buruh sudah menanggung banyak potongan tiap bulan. Sebelum menerima gaji di rekening tabungan, gaji pekerja sudah dipotong untuk PPh 21, iuran BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, pekerja yang punya cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) juga harus menyisihkan 30-35 % penghasilannya setiap bulan. Belum lagi, jika ada cicilan kredit kendaraan atau yang lain. Sebagai buruh alih daya di perusahaan BUMN, Tri saat ini harus mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.

Tapi, tak semua pekerja punya keterampilan lain untuk mencari sampingan. Karena itu, ia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak memaksa dan mengikat pekerja. Jika ingin membantu masyarakat mendapatkan hunian murah, pemerintah semestinya menyiapkan skema pinjaman rumah tanpa uang muka dan bunga pinjaman yang lebih rendah. Dengan begitu, masyarakat dengan penghasilan rendah mampu membeli rumah. ”Tujuan pemerintah memang baik, (yakni) untuk membantu masyarakat mendapat hunian, tetapi mengapa mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengikat dan semakin membebani keuangan pekerja,” kata Tri.

Sementara, Ruth Intan (27) pekerja lainnya, mendukung Tapera. Program ini, menurut dia, bisa membantu masyarakat menabung untuk membeli rumah. Apalagi, cukup banyak masyarakat di Indonesia yang belum punya kesadaran menabung jangka panjang. ”Program ini, sih, oke-oke saja. Uangnya disisihkan untuk beli rumah daripada dibuat untuk memenuhi gaya hidup hedon,” katanya. Meski begitu, ia masih bertanya-tanya bagaimana pengelolaan dana tersebut dan bagaimana pekerja bisa memanfaatkannya. Ia juga berharap iuran pekerja itu tidak disalahgunakan atau dikorupsi. (Yoga)