Pro-Kontra Program Tapera dan Lika-liku Potongan Gaji Pekerja

;

Pro-Kontra Program Tapera dan Lika-liku Potongan Gaji Pekerja

30 May 2024 Kompas

Rencana pemerintah memotong gaji setiap pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera jadi perbincangan warga di berbagai ruang publik. Program itu menuai pro dan kontra masyarakat. Tri Susilo (38) tersenyum kecut menyimak berita kenaikan biaya pendidikan hingga rencana pemerintah memotong gaji pekerja untuk Tapera. Ia tak habis pikir mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memotong paksa gaji pekerja untuk Tapera, di mana 2,5 % dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 % dari pemberi kerja. ”Uang iuran pekerja ini lari ke mana? Apa kami bisa menikmati atau justru akan dikorupsi?” kata Tri Susilo yang juga aktivis buruh Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) Lampung, di Bandar Lampung, Rabu (29/5). Kekhawatiran muncul karena banyak kasus korupsi yang mencuat, mulai dari uang pajak hingga dana pensiunan, seperti Jiwasraya dan Asabri.

Menurut Tri, rencana pemotongan gaji untuk Tapera bakal semakin memberatkan buruh. Pasalnya, buruh sudah menanggung banyak potongan tiap bulan. Sebelum menerima gaji di rekening tabungan, gaji pekerja sudah dipotong untuk PPh 21, iuran BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, pekerja yang punya cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) juga harus menyisihkan 30-35 % penghasilannya setiap bulan. Belum lagi, jika ada cicilan kredit kendaraan atau yang lain. Sebagai buruh alih daya di perusahaan BUMN, Tri saat ini harus mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.

Tapi, tak semua pekerja punya keterampilan lain untuk mencari sampingan. Karena itu, ia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak memaksa dan mengikat pekerja. Jika ingin membantu masyarakat mendapatkan hunian murah, pemerintah semestinya menyiapkan skema pinjaman rumah tanpa uang muka dan bunga pinjaman yang lebih rendah. Dengan begitu, masyarakat dengan penghasilan rendah mampu membeli rumah. ”Tujuan pemerintah memang baik, (yakni) untuk membantu masyarakat mendapat hunian, tetapi mengapa mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengikat dan semakin membebani keuangan pekerja,” kata Tri.

Sementara, Ruth Intan (27) pekerja lainnya, mendukung Tapera. Program ini, menurut dia, bisa membantu masyarakat menabung untuk membeli rumah. Apalagi, cukup banyak masyarakat di Indonesia yang belum punya kesadaran menabung jangka panjang. ”Program ini, sih, oke-oke saja. Uangnya disisihkan untuk beli rumah daripada dibuat untuk memenuhi gaya hidup hedon,” katanya. Meski begitu, ia masih bertanya-tanya bagaimana pengelolaan dana tersebut dan bagaimana pekerja bisa memanfaatkannya. Ia juga berharap iuran pekerja itu tidak disalahgunakan atau dikorupsi. (Yoga)